Surabaya (beritakota.net) Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) memiliki peluang yang cukup besar untuk mengelola kebun binatang Surabaya. Pendapat itu disampaikan oleh pengamat satwa, Singky Soewadji.

Menurut Singky Soewadji, meski Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan yang dilayangkan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) hal tersebut tidak menghalangi kesempatan pemerintah kota dalam mengelola KBS.

Singky Soewadji menegaskan, ijin Lahan Konservasi (LK) tidak ada korelasinya dengan pengelolaan di KBS. Menurut dia, kegunaan ijin LK hanya berlaku pada saat pertukaran satwa antar lembaga konservasi.

"Pemkot Surabaya melalui PDTS KBS masih bisa mengelola KBS. Karena Ijin LK itu hanya dibutuhkan pada saat pertukaran satwa bukan pengelolaan," ujar Singky Soewadji, Rabu (11/4/2018).

Terkait keputusan MA yang mengabulkan gugatan PTSS, ia menilai jika kebijakan tersebut sudah tepat. Sebab yang mengajukan ijin LK pada waktu itu adalah Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya bukan pemerintah kota.

Waktu itu, ijin LK dicabut karena ada kemelut di KBS. Seiring berjalanya waktu, ijin konservasi itu kembali diterbitkan pada saat kebun binatang dikelolah oleh PDTS KBS.

"Kalau kemudian digugat dan kemudian menang, ya menurut saya itu sah. Tapi itu justru menguntungkan Pemkot Surabaya dalam hal ini PDTS KBS. Karena tidak ada ranah abu-abu lagi," terangnya.

Menurut Singky, baik Pemkot Surabaya maupun PTFSS bisa mengajukan ijin LK kembali mulai dari awal. Di sanalah peluang Pemkot mengambil alih KBS sangat terbuka lebar.

Mengacu pada ketentuan yang ada, salah satu syarat terbitnya ijin lahan konservasi terkait kepemilikan lahan. Dalam hal ini pemerintah kota diuntungkan karena lahan Kebun Binatang Surabaya itu milik Pemkot Surabaya.

"PTFSS bisa mengajukan, tapi kan ada syaratnya seperti lahan dan sebagainya. Lahan itu milik Pemkot, jadi PTFSS tidak bisa mengajukan untuk lahan yang sama. Kalau tidak bisa menunjukan kan pasti ditolak," kata Singky.

Tidak hanya itu, Singky Soewadji juga bersedia membantu proses pengajuan ijin LK yang akan diajukan Pemkot Surabaya. Bahkan Singky memastikan ijin konservasi itu sudah bisa keluar dalam kurun waktu dua pekan.

"Jika pemerintah kota merasa kebingungan saya siap membantu. Wali kota bisa memerintahkan ajudanya untuk menghubungi saya. Tidak perlu pakai surat, dihubungi saya siap datang," imbuhnya.

Singky kemudian mencontohkan saat dirinya membantu KBS dalam mendatangkan harimau wira. Sesuai prosedur, untuk mendatangkan harimau harus minta izin lembaga terkait termasuk dari presiden.

Namun, lanjut Singky, harimau wira bisa didatangkan tanpa melalui birokrasi yang berbelit. Sehingga dalam waktu dua pekan harimau wira bisa didatangkan.

"Kalau soal status satwa saya pastikan itu milik negara. Baik itu yang di Taman Safari maupun di Gembira Luko. Keberadaanya di sana hanya dititipkan dan dimanfaatkan," tandas pria berkacamata ini.

Begitu juga soal aset yang ada di KBS, semuanya adalah milik kebun binatang. Sehingga, sangat tidak relevan jika kemudian ada pihak yang mengklaim aset yang ada di KBS itu milik perorangan.

"Ayo berfikiran waras. Semua aset itu milik KBS. Pesan saya, jangan rebutan panganane monyet," tegas Singky.

Diberitakan sebelumnya, Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyerahkan kembali pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) kepada mereka.

Ketua PTFSS, Soejatmiko mengatakan, PTFSS berani meminta kembali pengelolaan KBS karena dalam putusan MA No. 656 PK/Pdt/ 2016 sudah berkekuatan hukum tetap maka PTFSS berhak mengelola kembali KBS.

"Dengan adanya hukum tetap, maka kami yang berhak mengelola KBS. Ini sesuai dengan berita acara penyelesaian KBS di Tretes," ujarnya.

Untuk menunjukkan keseriusannya, PTFSS sudah mengirim surat kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Senin (18/12/2017) lalu. Surat tertanggal 13 Desember 2017 itu perihal pengembalian pengelolaan KBS. and.dan


Gresik (beritakota. net)- Tim Pemenangan Khofifah-Emil tingkat kecamatan se Kabupaten Gresik dilantik, Selasa (11/4) di gedung DPD Partai Nasdem Jl. Veteran Gresik.

Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil Kabupaten Gresik H. Ahmad Nurhamim mengatakan, pelantikan Korcam se Kabupaten ini diharapkan bisa segera menindak lanjuti tingkat desa dan ranting.

 "Tim Korcam se Kabupaten Gresik sudah kita SK maka segera nanti setelah ini langsung action bentuk tim pemenangan Khofifah-Emil di tingkat desa untuk bersama menangkan Khofifah-Emil", ujar Nurhamim.

Ketua DPD Golkar Gresik ini melanjutkan pihaknya menargetkan 70 persen perolehan suara Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim yang akan digelar 27 Juni mendatang.

Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil Jawa Timur H. Roziqi dalam sambutannya memberikan semangat untuk terus bergerak gerilya menangkan Khofifah-Emil.

"Masyarakat sudah tahu visi dan misi Bu Khofifah-Emil melalui debat kandidat Pilgub Jatim yang diadakan KPUD Jatim tadi malam di televisi, maka tentu itu menjadi semangat tim dalam bekerja keras bersama menangkan Khofifah-Emil", ujarnya.

Mantan Kanwil Depag Jatim ini mengimbuhkan semakin dekatnya pencoblosan Pilgub semua elemen tim harus bahu membahu dalam kebersamaan menangkan Khofifah-Emil.

"Kita ini adalah kerjasama tim harus berjalan beriringan bekerjasama", ungkapnya.

Acara pengukuhan Tim Korcam Pemenangan Khofifah-Emil se Kabupaten Gresik ini berlangsung meriah, dihadiri Ketua Dewan Syuro DPC PKB Gresik KH Robbach Ma'sum, Ketua DPC PPP Gresik, H. Nadir, Ketua DPC Demokrat Gresik Edy Santoso, Sekretaris DPD PAN Gresik Fakih Usman, Wakil Ketua DPD Nasdem Gresik Irfan Choirie, Bendahara DPC Demokrat Gresik Entis Sutisna, juga hadir Ketua PC Muslimat NU Gresik Hj Nafi'ah beserta jajaran fungsionarisnya serta tim relawan dari berbagai elemen ada PPKN, Sahabat Khofifah-Emil, Barisan Gus Sholah, Kamil dan Kiai Santri.

Acara diakhiri do'a KH. Robbach Ma'sum, sebelum munajatkan do'a disampaikan.

"Sebagai laki laki saya merasa tertantang dengan ibu ibu muslimat, kalau tidak ada musuh tidak semangat saya harapkan jangan sampai kita kalah dengan muslimat, maka mari kita berlomba menangkan Khofifah-Emil", ujar Robbach Ma'sum disambut aplaus hadirin seraya mengamini do'a acara penutup. yan

Surabaya (beritakota.net) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tengah melakukan kunjungan di dua negara yakni Islamabad, Pakistan pada tanggal 9-13 April 2018 dilanjutkan ke Istanbul, Turki pada 14-18 April 2018.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Risma akan mempromosikan persiapan Kota Surabaya sebagai Tuan rumah UCLG sekaligus tampil sebagai pembicara terkait urbanisasi.

Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri Pemkot Surabaya Yanuar Hermawan menjelaskan, bentuk pembahasan Wali Kota Risma di Pakistan antara lain, penyampaian kesiapan Kota Surabaya sebagai Tuan Rumah Konggres ke-7 UCLG ASPAC yang akan dilaksanakan pada tanggal 12-15 September 2018 di kota Surabaya dalam First Session of 2018 Executive Bureau meeting UCLG ASPAC.

Kemudian, berpartisipasi pada kegiatan seminar internasional "Think Globally, Act Locally-SDGs Implementation through Local Governments, sebagai pembicara dalam dalam sesi plenary konferensi internasional, memaparkan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak urbanisasi dan membahas peran penting Pemerintah Daerah dalam merespon agenda 2030.
 
"Khusus dampak urbanisasi, Surabaya berkesempatan membahas isu-isu mengenai solusi mengatasi dampak urbanisasi, perencanaan dan penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan yang efektif di bidang sosial, kesejahteraan masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada tingkat lokal," ujar Yanuar Hermawan di Surabaya, Senin, (9/4/2018).

Diharapkan, lanjut Wawan - sapaan akrab Yanuar Hernawan, berbagai macam bentuk pembahasan ini, Surabaya mampu memperluas jaringan kerjasama, pengetahuan, wawasan dari pembicara dan peserta workshop tentang strategi-strategi dalam bidang sosial dan masyarakat serta pengembangan ekonomi lokal dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan kota-kota di kawasan Asia Pasifik.
 
Usai menghadiri dan menjadi pembicara di Pakistan, lanjut Wawan, Wali Kota Risma bersama jajaran bertolak menuju Istabul, Turki. Di sana, wali kota sarat akan prestasi itu melakukan pertemuan dengan Presiden Global Entrepreneurship Network (GEN) untuk membahas persiapan sekaligus mempromosikan penyelenggaraan StartUp Nation Summit (SNS) pada bulan November 2018 di Kota Surabaya.

Lebih lanjut, mempelajari pengembangan dunia kewirausahaan berbasis startup dengan memanfaatkan jaringan kerjasama luar negeri dengan para inkubator, akselerator, serta pemerintah daerah dari berbagai negara yang tergabung dalam anggota GEN.

"Khusus untuk startup, pemuda di Surabaya didorong dan difasilitasi untuk memulai bisnis berbasis teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya.   

Adapun, kata Wawan, The Startup Print adalah sebuah kompetisi startup di Surabaya yang juga diselenggarakan untuk mengakselerasi perkembangan dan menghubungkan mereka dengan pemangku kepentingan dalam industri tersebut.

"Manfaat pengembangan lingkungan wirausaha di tingkat kota dampaknya yang lebih nyata, tepat sasaran dan dapat menyelesaikan masalah lokal," terang Wawan.
 
Ke depan, undangan di forum internasional terus mengalir ke meja Wali Kota Risma, salah satu yang terdekat adalah undangan resmi yang dilakukan secara langsung oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud pada tanggal 9-10 Mei 2018 di Kota Madinah. and.dan


Surabaya (beritakota.net) Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tingkat SMP/MTs tahun 2018 yang berlangsung pada hari ini, Senin, (09/4/2018) di Kota Surabaya berjalan dengan tertib dan lancar. Dalam pelaksanaan ujian kali ini, sebanyak 42.245 siswa-siswi kelas 9 mengikuti ujian di hari pertama tanpa ada kendala yang berarti.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Kadispendik) Ikhsan mengatakan pelaksanaan USBN tahun 2018 ini, dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama berlangsung pukul 07.30-09.30 WIB, kemudian gelombang dua belangsung pukul 10.30-12.30 WIB, dan gelombang tiga mulai pukul 14.00-16.00 WIB.

"Sudah sejak tiga tahun ini, Surabaya menyelenggarakan 100 persen USBN berbasis komputer,'' kata Kadispendik Surabaya Ikhsan, ketika memantau langsung jalannya USBN di ruang posko USBN dan UNBK di kantor Dispendik Surabaya, Senin (09/04/2018).

Hal yang utama dari pelaksanaan ujian adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Menurut Ikhsan, sebuah prestasi itu adalah hal yang penting, namun nilai kejujuran adalah jauh lebih penting. "Tujuannya adalah untuk menghantarkan para siswa menjadi calon-calon generasi emas bangsa yang berakhlak mulia," ujarnya.

Ia menambahkan, guna mensukseskan gelaran USBN dan UNBK berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dispendik bersama OPD lainnya, mulai dari penyediaan sarana dan presarana komputer, hingga memberikan pembekalan baik kepada guru, proktor dan teknisi.

"Harapannya saat pelaksanaan USBN dan UNBK nanti bisa berjalan dengan lancar," sambung, mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya ini.

Di tempat terpisah, Kepala SMPN 39 Edi Prasetijo mengatakan pelaksanaan USBN gelombang pertama telah berjalan dengan lancar, sebelum mengerjakan soal USBN terlebih dahulu para siswa mendengarkan tata tertib pelaksanaan ujian yang dibacakan oleh pengawas ruangan.

"Meskipun terdapat soal esai, namun para siswa tidak tegang mengerjakan soal-soal karena sebelumnya mereka sering berlatih mengerjakan soal-soal try out,'' ungkap Edi.

Berbeda dengan Edi, Shahibur Rachman Kepala SMPN 19 melengkapi peserta dengan tanda kartu ujian meski nama dan foto mereka telah tepampang pada setiap ruang pelaksanaan ujian. Menurutnya, hal tersebut bertujuan agar identitas para peserta dapat dengan mudah dikenali oleh para pengawas ruang.

"Tidak hanya di SMPN 19 saja, namun sekolah-sekolah lain juga melakukan hal yang sama untuk mempermudah pengawas mengenali peserta ujian,'' ujar Shahibur.

Sementara itu, Dinda Febri Putri Taher salah seorang peserta ujian mengungkapkan dengan adanya soal esai pada USBN berbasis komputer mampu mengasah dan mengembangkan cara berfikir siswa terhadap empat hal yakni (Communication, Collaborative, Critical Thinking, and Creativity).  

"Lewat online jawaban soal esai bisa langsung diketik pada komputer, sehingga membantu mempermudah kami mengerjakan soal,'' ujar siswi kelas IX SMPN 23 tersebut. and.dan


Gresik (beritakota. net)- Memasuki musim tanam kedua pada bulan Maret 2018, PT Petrokimia Gresik (PG) menyiapkan stok pupuk bersubsidi lebih dari 1 juta ton atau empat kali lebih banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah, yaitu sebesar 227.480 ton.  
 
Sekretaris Perusahaan PG Yusuf Wibisono menyatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pertanian menetapkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi tahun 2018 mencapai 9,55 juta ton. Dari jumlah tersebut, PG mendapatkan alokasi penyaluran sebesar 5,3 juta ton atau lebih dari setengah alokasi pupuk bersubsidi nasional.
 
Dari alokasi tersebut, hingga saat ini PG telah menyalurkan sebesar 687.945 ton atau 71% dari tanggungjawab alokasi sampai dengan Februari 2018.
 
Sebagai bentuk upaya efisiensi penggunaan pupuk, lanjut Yusuf, PG tak henti-hentinya mengampanyekan rekomendasi umum pemupukan berimbang 5:3:2 kepada petani, yaitu 500 kg/ha pupuk organik Petroganik, 300 kg/ha pupuk NPK Phonska, dan 200 kg/ha pupuk Urea.
 
“Pemupukan berimbang ini sangat penting karena merupakan rekomendasi yang sudah teruji mampu meningkatkan hasil panen 1-2 ton per hektar dengan aplikasi pupuk yang paling efisien, sehingga petani bisa lebih menghemat pupuknya,” ujar Yusuf.
 
Sedangkan untuk rekomendasi pemupukan secara spesifik, petani bisa mendiskusikannya dengan petugas penyuluh dinas pertanian setempat. Selain itu, PG juga memiliki Mobil Uji Tanah, yaitu sarana untuk menguji tingkat kesuburan tanah. Petani bisa membawa sample tanahnya dan petugas akan meneliti, menganalisa, serta memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat secara lebih spesifik, baik spesifik lokasi maupun komoditi.
 
“Mobil ini sudah kami luncurkan sejak tahun 2015 dan bergerak secara mobile di areanya masing-masing. Saat ini jumlahnya sebanyak 4 unit dengan area meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB dan NTT,” jelas Yusuf.
 
Lebih lanjut Yusuf memaparkan bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi perusahaan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), SK Dinas Pertanian Provinsi dan  
Kabupaten/Kota Madya. Perusahaan mendistribusikan pupuk bersubsidi berpegang teguh pada Prinsip 6 Tepat, yaitu Tepat Tempat, Tempat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Jenis, dan Tepat Waktu.
 
“Penyaluran ini dikawal oleh 77 Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) dan 323 asisten SPDP kami di seluruh nusantara. Kami memiliki fasilitas distribusi 305 gudang penyangga dengan kapasitas total 1,4 juta ton, 652 distributor, dan 28.228 kios resmi,” ujar Yusuf.
 
Terkait pengawasan, lanjut Yusuf, perusahaan melalui petugas SPDP meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. Mulai dari Distributor, Dinas Pertanian, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), TNI, dan aparat penegak hukum. Masyarakat juga dapat turut serta mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi.  
 
“Jika masyarakat menemukan penyelewengan maupun peredaran pupuk palsu, langsung saja laporkan ke pihak berwajib,” tegas Yusuf.
 
Petani juga diminta untuk lebih waspada terhadap peredaran pupuk palsu dan tiruan. Yusuf juga memperingatkan kepada produsen pupuk tiruan atau palsu untuk segera menghentikan dan/atau menarik dari peredaran, serta memusnahkan seluruh pupuk tiruan untuk menghindari tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata, baik kemiripan produk secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya.  
 
“PG merupakan produsen pupuk anak usaha PT Pupuk Indonesia yang memiliki hak eksklusif atas merek dagang pupuk bersubsidi dan telah sah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,” paparnya. yan

Gresik (beritakota. net)- Menyambut musim tanam, publik seringkali mendapatkan informasi seputar permasalahan pupuk bersubsidi di berbagai daerah. Sekretaris Perusahaan PT Petrokimia Gresik (PG) Yusuf Wibisono menyatakan bahwa ada tiga isu yang biasanya muncul di media massa pada musim tanam, yaitu soal pupuk yang mahal, sulit didapat, bahkan langka.
 
Yusuf mengungkapkan bahwa ada sejumlah hal yang perlu dilihat secara lebih mendalam terhadap adanya klaim pupuk mahal, sulit didapat, bahkan langka tersebut.
 
Pertama, terhadap pupuk mahal, Yusuf menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani terlebih dahulu harus tergabung dalam kelompok tani dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dalam penyusunannya, petani dibantu oleh petugas penyuluh pertanian dari dinas setempat.
 
“Nah, sekarang kita perlu pastikan terlebih dahulu, apakah petani tersebut sudah tergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, atau belum?” ujar Yusuf.
 
Bila belum, lanjutnya, maka petani tersebut belum berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tanamannya, ia akan menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya jelas jauh lebih mahal dibanding pupuk bersubsidi.
 
Kedua, terhadap pupuk yang sulit didapat, produsen pupuk anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), termasuk PG, pada dasarnya hanya memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi dan ini sudah ditetapkan dalam Permendag No. 15 Tahun 2013. Sedangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi sudah dikunci / ditetapkan melalui Permentan No. 47 Tahun 2017 yaitu sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2018.
 
Oleh sebab itu, terkait adanya pupuk susah didapat, Yusuf menghimbau masyarakat agar perlu memeriksa kembali apakah alokasi pupuk bersubsidi di suatu daerah masih ada atau tidak. Bila alokasi habis, maka pupuk akan susah didapat, dan produsen sudah tentu tidak akan bisa menyalurkannya selama tidak ada keputusan realokasi dari pemerintah.  
 
“Produsen tidak bisa serta merta melakukan realokasi pupuk bersubsidi tanpa adanya keputusan dari pemerintah, karena hal itu jelas menyalahi aturan Permendag dan Permentan tadi,” tegas Yusuf.
 
Ketiga, terkait pupuk langka, Yusuf mengatakan bahwa pupuk bersubsidi tidak langka, tetapi memang alokasinya secara nasional kurang. Sehingga berdampak pada alokasi di seluruh daerah di Indonesia. Kebutuhan pupuk petani Indonesia berkisar pada angka 13 juta ton setiap tahunnya. Namun pagu anggaran negara hanya cukup memproduksi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton.  
 
“Artinya, ada kekurangan atau gap sekitar 3-4 juta ton kebutuhan pupuk setiap tahunnya yang tidak dapat dipenuhi melalui skema subsidi,” ujar Yusuf.
 
Terlepas dari masalah tersebut, PG sebagai salah satu produsen pupuk yang diberi mandat untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi selalu menyiapkan dan mengamankan stok di daerah yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 
Memasuki musim tanam kedua pada bulan Maret 2018, PG menyiapkan stok pupuk bersubsidi lebih dari 1 juta ton atau empat kali lebih banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah, yaitu sebesar 227.318 ton.  
 
Dari alokasi nasional 9,55 juta ton, PG mendapat alokasi penyaluran sebesar 5,3 juta ton. Hingga saat ini PG telah menyalurkan sebesar 1.057.632 ton atau 72% dari tanggungjawab alokasi sampai dengan Maret 2018.
 
“Penyaluran memang masih 72% karena petani di sejumlah daerah juga masih dalam masa panen. Namun, distribusi pupuk terus berjalan dan insya Allah akan sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan,” pungkasnya. yan

Gresik (beritakota. net)- PT Petrokimia Gresik (PG) kembali mewisuda 99 siswa program Loka Latihan Keterampilan (Lolapil) jurusan Operator Kimia Industri di Gresik, Jumat (23/3). Wisudawan merupakan siswa Lolapil angkatan X tahun 2017/2018 yang telah menempuh pendidikan selama enam bulan sejak Oktober 2017 s.d Maret 2018.
 
Direktur Utama PG Nugroho Christijanto menyatakan bahwa selain fokus pada sektor agroindustri melalui produksi pupuk dan bahan kimia, perusahaan juga membuat program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab sosial. Salah satunya adalah di bidang pendidikan dan pengembangan SDM.  
 
Program ini diikuti oleh siswa lulusan SMA/SMK/sederajat yang telah melewati tahap seleksi yang cukup ketat. Selanjutnya siswa mendapat pendidikan praktis dan intensif secara langsung di kawasan industri PG. Mereka dididik menjadi tenaga muda terampil, profesional, dan siap kerja di industri. Lulusan Lolapil tidak lantas wajib bekerja untuk PG.  
 
“Selain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja praktis, siswa juga mendapat materi pembentukan sikap dan perilaku, seperti kedisiplinan, pembinaan fisik, mental, bahkan spiritual,” tambah Nugroho.
 
Program ini merupakan bentuk kontribusi nyata perusahaan terhadap program pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil di Indonesia. Sekaligus memastikan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja lokal yang terampil dan siap diserap oleh industri.
 
Nugroho berpendapat bahwa agar sektor industri menjadi lebih maju dan semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, ada tiga faktor utama yang akan saling mendukung dan berkaitan, yaitu teknologi, modal, dan keterampilan (skill).  
 
Lolapil sendiri, lanjut Nugroho, adalah program yang telah berusia 37 tahun. Program ini merupakan bentuk konsistensi perhatian PG terhadap pengembangan SDM di Indonesia. Lolapil telah dilaksanakan dan diresmikan pertamakali oleh Menteri Perindustrian Abdul Raoef Soehoed dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Harun Al Rasyid Zain pada 7 April 1981 di Gresik.  
 
Dengan demikian, per hari ini PG telah melahirkan sebanyak 1.063 tenaga terampil di berbagai bidang keahlian, tidak hanya operator kimia industri, tetapi juga ahli las, bubut, analis kimia, listrik, instrumen, mekanik, alat berat, otomotif, dan sebagainya.
 
“Kami berharap Petrokimia Gresik dapat terus tumbuh, berkembang, dan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja terampil di Indonsia yang lebih layak dan siap bekerja di sektor industri,” terangnya. yan

Gresik (beritakota. net)- Selain mengamankan stok pupuk bersubsidi, Sekretaris Perusahaan PT Petrokimia Gresik (PG) Yusuf Wibisono menyatakan bahwa perusahaan juga akan terus meningkatkan koordinasi, baik dengan dinas pertanian setempat, distributor, kios resmi, hingga kelompok tani.  
 
“Koordinasi adalah hal yang sangat krusial saat ini, mengingat sebagian petani sudah mulai menanam kembali dan membutuhkan pupuk bersubsidi,” ujar Yusuf di Gresik, Rabu (28/3).
 
Terkait dengan distributor dan kios resmi, lanjutnya, perusahaan telah memberikan sosialisasi terhadap hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian utama. Selain wajib tertib administrasi, perusahaan juga meminta distributor dan kios agar dapat memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
 
Untuk mengawasi dan memperlancar koordinasi, PG memiliki Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) sebanyak 77 personil dan dibantu dengan 323 orang asisten yang tersebar di seluruh nusantara. Mereka adalah perwakilan perusahaan yang berwenang untuk berkoordinasi dengan pihak terkait serta mengawasi distributor dan kios resmi.
 
“Kami telah meminta petugas SPDP kami agar menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan sejumlah pihak, terutama dinas pertanian dan distributor, terkait jadwal tanam komoditas utama di daerah-daerah, sehingga bisa diketahui kebutuhan real pupuk bersubsidi di suatu daerah,” ujar Yusuf.
 
Dengan demikian, lanjut Yusuf, penyaluran pupuk bersubsidi bisa sesuai dengan Prinsip 6 Tepat, yaitu Tepat Waktu, Tempat Tempat, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, dan Tepat Harga.  
 
Selain koordinasi dengan dinas pertanian, distributor, kios resmi, dan kelompok tani, perusahaan juga akan menjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait lainnya, seperti Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) hingga TNI.
 
Yusuf menghimbau kepada distributor, kios resmi, dan petugas SPDP-nya, bahwa penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam SK Dinas Pertanian, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
 
Adapun tugas utama perusahaan, sebagai anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), adalah memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi, sebagaimana yang diatur dalam Permendag No. 15 Tahun 2013. Sedangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi telah ditetapkan melalui Permentan No. 47 Tahun 2017 yaitu sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2018.
 
“Alokasi 9,55 juta ton inilah yang kemudian di-breakdown oleh pemerintah ke tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Alokasi inilah yang menjadi pedoman produsen pupuk dalam penyaluran pupuk bersubsidi ke petani,” tegas Yusuf.
 
Oleh karena itu, lanjut Yusuf, apabila terjadi isu pupuk langka, perusahaan kembali mengajak masyarakat untuk melihat lebih dalam. Apakah alokasi pupuk bersubsidi di suatu daerah masih ada atau tidak. Bila alokasi habis, maka produsen tidak bisa menyalurkannya selama belum ada keputusan realokasi dari pemerintah.  

Selanjutnya, Yusuf menegaskan agar distributor dan kios resmi senantiasa mematuhi seluruh perangkat peraturan yang berlaku dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan tidak terlibat dalam kesalahan seperti penyelewengan, penimbunan, menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan sebagainya.
 
“Karena perusahaan tidak akan segan-segan untuk memberhentikan kerjasama distribusi jika distributor atau kios resmi terbukti melakukan kesalahan tadi,” tegas Yusuf.
 
Sebagai produsen pupuk dan bahan kimia pada sektor agroindustri, perusahaan berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terkait hal tersebut, saat ini PG telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi lebih dari 1 juta ton atau empat kali lebih banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah, yaitu sebesar 220.209 ton.
 
Dari alokasi nasional 9,55 juta ton, PG mendapat alokasi penyaluran sebesar 5,3 juta ton. Hingga saat ini PG telah menyalurkan sebesar 1.224.951 ton atau 83% dari tanggungjawab alokasi sampai dengan Maret 2018.
 
Lebih lanjut, Yusuf mengajak petani agar dapat lebih efektif dan efisien dalam penggunaan pupuk bersubsidi dan tidak berlebihan dalam pemupukan. Yaitu dengan pola pemupukan berimbang 5:3:2, yaitu 500 kg/ha pupuk organik Petroganik, 300 kg/ha pupuk NPK Phonska, dan 200 kg/ha pupuk Urea untuk komoditas padi.


“Pemupukan berimbang ini merupakan rekomendasi umum yang sudah teruji di berbagai tempat dan mampu meningkatkan hasil panen 1-2 ton per hektar, sehingga petani bisa lebih menghemat pupuknya,” tutup Yusuf. yan

Gresik (beritakota. net)- Entah memang tidak disiplin atau apes, namun ada 192 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Gresik yang saat ini Rabu (4/4/2018), ‘dijemur’ dilapangan. Mereka adalah ASN yang mangkir apel pagi pada Senin kemarin.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto memimpin langsung apel khusus ini didampingi Sekda Gresik serta jajaran Pejabat Pemkab Gresik yang lain.

Tak hanya para staf yang terlambat yang ikut pada apel penjemuran tersebut. Para Kepala OPD juga diwajibkan mendampingi stafnya saat menerima hukuman disiplin.

Saat memimpin Apel, Bupati menyampaikan permintaan maaf kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga wajib ikut mendampingi stafnya sehingga ikutan merasakan teriknya panas matahari. Ini merupakan konsekwensi seorang atasan yang ikut bertanggungjawab tentang kedisiplinan anak buahnya.

“Upaya ini bagian dari upaya mendisiplinkan ASN guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kalau setiap hari banyak ASN banyak yang mangkir dan terlambat, maka pelayanan kepada masyarakat akan terganggu. Saya berharap setelah ini tidak ada lagi ASN yang terlambat atau tidak masuk tanpa keterangan yang jelas” tandas Sambari.

Meski telah dihitung, namun Sekda Gresik Djoko Sulistiohadi yang ikut mendampingi Bupati meminta kepada BKD untuk menghitung kembali, dengan mencocokkan jumlah ASN yang mangkir kemarin dengan jumlah yang tidak hadir hari ini. Rupanya ada satu orang Tenaga Harian lepas (THL) dari Bagian Kesra Sekretariat Pemda Gresik.

“Tolong Kabag Kesra untuk melaporkan keberadaan THL tersebut” pinta Sekda.

Menurut Sekda, Upaya untuk mendisiplinkan ASN ini akan diberlakukan untuk seluruh ASN diwilayah Kabupaten Gresik.

“Selain mendisiplinkan ASN di lingkungan Kantor Sekretariat Pemda dan sekitarnya, Bupati Bersama tim displin Pemkab Gresik akan selalu mengadakan sidak ke kantor yang ada di Luar Komplek Sekretariat. Sidak Tim displin ini sekaligus memberikan sanksi baik berupa teguran secara lisan maupun tertulis” ujarnya kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol Suyono. yan

Gresik (beritakita. net)- Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Drs. Hari Budiono mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jum’at (6/4/2018).

Pejabat KPK tersebut didampingi oleh 2 orang dari Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Budi Santoso SH dan Fredy Reinaldo. Mereka diterima oleh Kepala DPMPTSP, Mulyanto di Ruang Rapat lantai I pada kantor Dinas tersebut.

Datang ke Gresik, Pejabat KPK tersebut juga menghadirkan para Kepala Dinas Perijinan dari 9 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Mereka adala para Pejabat perijinan dari Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Bangkalan.

Dikatakan oleh Budi Santoso, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya aplikasi ‘Jaga’ yaitu layanan informasi masyarakat yang bisa diunduh di playstore. Kerena aplikasi inilah Pejabat KPK ini datang ke Gresik dan mengumpulkan para Kepala Perijinan dari 9 Kabupaten Kota dari sekitar Gresik.

Aplikasi ini merupakan salah satu layanan dan informasi public yang transparan. Ada 4 menu informasi yang bisa diakses yaitu Jaga Pendidikan, Jaga Kesehatan, Jaga Perizinan dan Jaga Desa. Untuk jaga Perizinan yaitu segala sesuatu tentang perizinan. Melalui aplikasi ini semua layanan PTSP harus terbuka. Sehingga masyarakat tahu betul tentang layanan public pemerintah.

Saat membuka aplikasi Jaga perijinan link Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik. Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Drs. Hari Budiono menyatakan bagus. Semua data terupdate lengkap. Dibanding milik dari 9 Kabupaten kota lain di sekitar Gresik. Gresik dinyatakan yang paling lengkap.

Masih menurut Hari Budiono, Pertemuan ini sebagai sosialisasi implementasi pencegahan korupsi melalui strategi platform ‘jaga’. Jaga adalah aplikasi yang dibuat KPK dan bisa diunduh di playstore.

“Kami menghadirkan para Perwakilan dari Dinas Perijinan di 9 Kabupaten Kota di Jawa Timur ini untuk melengkapi data dan informasi yang di link pada aplikasi jaga milik KPK. Perizinan harus sesuai standarp operasional serratus persen. Tujuan kami yaitu menuju Jawa Timur bersih dari korupsi” katanya.

Melihat perkembangan perijinan di Gresik, Pejabat KPK tersebut mengaku terkesan. Dia menyatakan terkesan karena di Gresik mempunyai jumlah paling besar pada izin industry.

Kepala Dinas DPMPTSP, Mulyanto mengatakan jumlah sertifikat ijin yang telah dikeluarkan pada tahun 2016 sebanyak 8691 izin dan pada tahun 2017 izin yang dikeluarkan sebanyak 8178 izin.

“Saat ini ada 84 jenis perijinan yang ditangani dan 20 perijinan diantaranya telah online. Bahkan mulai April 2018 perijinan jasa konstruksi sudah harus seratus persen online” ujarnya bangga. yan

Page 8 of 246