Mantan Wapres Tri Soetrisno ingin bertemu Gubernur Soekarwo dan Wali Kota Risma

Surabaya (beritakota.net) Pemkot Surabaya berencana menata kawasan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Namun sebelum penataan dilakukan, Pemkot Surabaya terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan pengelola Masjid.

Pasalnya, selain penataan kawasan, pembahasan lainnya menyangkut peralihan tanah milik pemerintah kota itu ke pihak yayasan Masjid Al Akbar Surabaya.

"Tanah kalau dibangun Masjid, harus diatur hukumnya. Apakah  Wakaf atau hibah sehingga ke depan status masjid jadi jelas tidak mengambang" papar Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,  Cipta Karya dan Tata Ruang  Kota Surabaya Eri Cahyadi saat melakukan pertemuan dengan pengurus Masjid Al Akbar di Ruang Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Thoha Rabu (18/4/2018)

Menurut Eri, karena lahan tersebut tercatat kedalam aset, maka sebelum ada pelepasan aset pemerintah kota ke pihak lain, harus meminta persetujuan dari kalangan dewan. Ia mengungkapkan, bahwa pemanfaatan aset pemerintah kota Surabaya untuk Masjid Nasional dilakukan pada Wali Kota sebelumnya.

"Kalau diberikan ke masjid biasanya diwakafkan atau dihibahkan tetapi sampai saat ini status tanah masih tercatat dalam aset pemerintah kota," tuturnya

Eri mengatakan, dalam menata kawasan Masjid Agung, sekaligus status lahan yang digunakan, Dewan Pendiri Masjid Agung, yang juga mantan Wakil Presiden RI, Tri Soetrisno berencana bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Wali Kota Surabaya, Tri rismaharini.

"Kira -kira 2-3 minggu lagi pertemuan itu akan dilakukan," ungkapnya. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ini mengakui, bahwa hingga saat ini masih belum ada aturan tentang bagaimana tanah aset yg wakafkan ke masjid. Karena kalaupun di hibahkan maka harus ke badan hukum misal ke yayasan.

''Saat ini draft permendagri yg  mengatur tentang tanah aset pemerintah yg diatasnya berdiri masjid sudah jadi tapi belum disahkan, jadi Kita menunggu aturan itu, tetapi yg pasti bangunan masjid harus tetap menjadi masjid selamanya tinggal bagaimana proses status tanahnya diselesaikan yg tidak melanggar aturan dan membawa kemaslahatan bagi umat muslim ujar,'' mantan Kabag Bina Program ini.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Thoha mengatakan, disamping penataan kawasan , pertemuan Perwakilan Yayasan Al Akbar, dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Pengelolan Tanah dan Bangunan juga membicarakan masalah pemagaran di sekitar kawasan itu.

"Intinya ini untuk kemashalahatan umat, Makanya diselesaikan dengan baik," katanya.

Menurutnya, penataan yang akan dilakukan pemerintah kota tak hanya di dalam komplek masjid, namun juga di luar area tersebut. Ia mengatakan, tujuan penataan tersebut adlah menambah keasrian kawasan itu. and.dan


Surabaya (beritakota) Meski Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, namun dia tetap memperhatikan Kota Surabaya.

Selain memberi tugas pelayanan publik dan pemerintahan, Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga selalu memerintahkan untuk membasahi Kota Surabaya ketika cuaca panas.

Makanya, pemandangan berbeda terlihat di kantor Kecamatan Bulak, Rabu (18/4/2018) siang. Saat itu, petugas Pemadam Kebakaran tengah berjibaku dengan air seperti biasanya. Namun, kali ini mereka tidak sedang memadamkan api, melainkan menyiram halaman kantor Kecamatan Bulak yang cuacanya saat itu sangat panas.

Dengan menggunakan satu unit mobil water canon, petugas ini menyemprotkan air ke atas gedung kantor kecamatan dan gedung pos PMK Bulak. Alhasil, air-air itu jatuh mengenai genting-genting kantor, sehingga mirip hujan.

"Seperti ini biasa kami lakukan ketika cuaca panas. Tadi saya langsung minta teman-teman PMK untuk membasahi kantor," kata Camat Bulak Suprayitno ketika ditemui disela-sela memantau pembasahan kantornya.

Menurut Suprayitno, pembasahan semacam itu merupakan perintah langsung dari Wali Kota Risma, walaupun saat ini, Wali Kota Risma sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Bagi dia, ini merupakan wujud nyata kepedulian Wali Kota Risma kepada Surabaya.

''Sudah lama Bu Wali memerintahkan kepada kami seperti ini, apalagi kami dekat dengan kantor pos PMK, jadi lebih enak. Kalau kantor kecamatan sudah dibasahi, maka suasana jadi adem dan pelayanan masyarakat semakin enak,'' kata dia.

Koordinator Pos PMK Bulak M. Saatun yang mengomandani pembasahan itu mengatakan pembasahan semacam itu biasanya dilakukan dua kali dalam sehari. Hal itu tergantung cuaca, sehingga apabila cuaca panas, maka dia langsung bertindak untuk melakukan pembasahan.

''Ini sudah perintah lama dari Bu Wali. Kami tadi pembasahan sekaligus melatih keterampilan anggota untuk sigap dalam memadamkan api,'' kata Saatun seusai pembasahan.

Selain itu, dengan adanya pembasahan itu, maka pihaknya alat-alat yang digunakan untuk memadamkan api, termasuk water canon itu selalu ready untuk digunakan. Sebab, dia merasa tidak tahu kapan akan terjadi kebakaran, sehingga setiap saat harus selalu siaga.

Sementara itu, Kepala Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Chandra Oratmangun mengatakan pembasahan semacam itu tidak hanya dilakukan di kantor-kantor kecamatan.

Namun, biasanya petugas PMK juga melakukan pembasahan di semua kantor-kantor di lingkungan Pemkot, seperti di kantor-kantor keluarahan dan kecamatan.

"Bahkan, berkali-kali kami melakukan pembasahan jalan dan ada Balai Kota Surabaya," kata Chandra. Tujuannya, lanjut dia, pembasahan itu untuk menekan panasnya terik matahari yang sangat menyengat akhir-akhir ini. Dengan semakin segar dan dingin, maka diharapkan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal. "Kami biasanya rutin melakukan pembasahan," pungkasnya. and.dan


Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama dengan FORKAJI (Forum Komunikasi Warga Jarak Dolly) akan kembali menggelar event yang bertajuk Dolly Saiki Fest 2018.

Gelaran ini merupakan yang ke dua kalinya sejak pertama kali diadakan pada tahun 2017. Sebanyak 16 rangkaian kegiatan bakal meramaikan event besar tersebut. Acara yang dimulai sejak 22 April hingga 9 Juni 2018 tersebut, juga akan dimeriahkan sebanyak 30 pelaku UKM dari Kecamatan Sawahan Surabaya.

Camat Sawahan M. Yunus menyampaikan bahwa event Dolly Saiki Fest 2018, merupakan tahun kedua. Menurutnya, karena kegiatan ini bersifat positif khususnya bagi warga sekitar, maka event ini kembali digagas untuk digelar kembali.  

"Harapan kami, melalui acara ini nantinya akan menjadi aura positif di kawasan Putat Jaya," kata Yunus, saat melakukan jumpa pers di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu, (18/04).

Ditanya apakah ada yang perbedaan acara Dolly Saiki Fest dengan tahun lalu. Yunus menjelaskan bahwa acara Dolly Saiki Fest secara substansi sama. Namun yang membedakan dengan tahun ini adalah adanya event yang bertajuk Dolly Saiki Berkicau. Yakni event lomba kontes burung kicau yang akan memperebutkan piala wali kota.

"Nanti akan ada tiga kategori yang akan dilombakan, untuk memperebutkan piala wali kota. Yakni kategori jenis burung cicak ijo, murai batu dan lovebird," jelasnya

Disampaikan Yunus, Tujuan utamanya diadakan acara ini adalah Pemkot Surabaya ingin mendidik masyarakat di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Jarak bisa mandiri. Selain itu, melalui acara ini pemkot mencoba mendorong masyarakat di kawasan tersebut agar aktif untuk mengembangkan perekonomian.

"Dolly bisa seperti sekarang ini karena masyarakat dan tiga pilar tersebut bisa saling kompak," ujar pria berkacamata ini. Melalui gelaran event ini, diyakini dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat di Putat Jaya sekaligus branding dari Dolly itu sendiri.

Yunus menambahkan wajah Dolly sekarang telah banyakmengalami perubahan. Masyarakat eks lokalisasi Dolly itu telah aktif dalam berwirausaha dan menghasilkan produk bernilai ekonomis.

''Harapannya dengan adanya Dolly Saiki Fest 2018 ini, masyarakat luar dapat semakin tertarik untuk berkunjung dan belanja produk UMKM warga eks lokalisasi Dolly,'' tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia selaku FORKAJI (Forum Komunikasi Warga Jarak Dolly) Kurniawan Cahyanto menyampaikan sebanyak 16 rangkaian acara akan meramaikan event Dolly Saiki Fest.

Acara akan diawali dengan Dolly Saiki Mural yang akan berlangsung pada 22 April. Selanjutnya pada 29 April Dolly Saiki Playon Seneng, dan 1 Mei Dolly Saiki Berdzikir.

"Sementara pada 5 Mei, terdapat tiga rangkaian acara sekaligus. Yakni, DollySaiki Kumpul Bareng Pomade Nusantara, DollySaiki Dodolan dan DollySaiki Batik,'' urainya.

Selanjutnya, Kurniawan memaparkan, rangkaian acara Dolly Saiki fest terdiri dari, Dolly Saiki Berkicau pada 10 Mei, Dolly Saiki Ngeremo 11 hingga 13 Mei, Dolly Saiki Ngaji Bareng Ustd. Oky Setiana Dewi pada 11 Mei, Dolly Saiki Balbalan pada 20-26 Mei, Dolly Saiki Goreng Barek Menyet Tempe Bareng pada 28 Mei, Dolly Saiki gawe Film pada 2 Juni, Dolly Saiki Motret pada 2 Juni, Dolly Saiki Ngaji Sholawatan barek Ngapalno Qur'an pada 3-5 Juni.

''Nantinya puncak acaranya akan ditutup pada tanggal 9 Juni dengan buko bersama Mak'e Arek Suroboyo (Wali Kota Risma) dengan Ustd. Oky dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim,'' ungkapnya.

Wakapolsek Sawahan Surabaya AKP Eko Sudarmanto menambahkan bahwa pihaknya bersama dengan Koramil akan mendukung penuh acara tersebut. Pihaknya memastikan telah menyiapkan jajaran personilnya untuk siap siaga dalam mengamankan jalannya acara Dolly Saiki Fest.

''Kita akan lakukan pengamanan, sehingga acara tersebut bisa berjalan aman lancar dan terkendali. Kalau personil kami kurang, maka akan kami minta bantuan personil dari Polrestabes,'' tandasnya. and.dan

Surabaya (beritakota.net) Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam membuat inovasi-inovasi terbaru  menjadi magnet bagi banyak pemerintah atau instansi di daerah lain untuk datang dan belajar tentang resep keberhasilan tersebut, Selasa, (17/4/2018).

Kali ini giliran Benchmarking Diklat Kepemimpinan Tingkat VI dari Makasar datang berkunjung untuk belajar dan bertukar pengalaman. Bertempat di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, rombongan Benchmarking Diklat PIM Tingkat VI dan IV dari Makasar diterima Wali Kota Surabaya yanh diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Hidayat Syah.

Ketua Rombongan Benchmarking Diklat PIM Tingkat VI Johanes mengatakan tujuan datang ke Pemerintah Kota Surabaya adalah untuk belajar dan bertukar pikiran tentang inovasi yang ada di Surabaya.

‘’Kami sengaja datang kemari dengan maksud untuk belajar dan bertukar pikiran mengenai Kota Surabaya. Dan dasar kami datang kesini karena Kota Surabaya sudah terkenal dengan berbagai macam inovasi terbarunya,’’ ujar Johanes.

Setelah itu Hidayat Syah selaku Asisten Administrasi Umum memberikan paparan kepada rombongan diklat tentang Kota Surabaya.

‘’Di Kota Surabaya ini, penduduk aslinya sekitar 3 juta jiwa. Tapi pada malam hari bisa mencapai 5 juta, karena banyak sekali orang dari luar kota yang bekerjanya di Surabaya,’’ kata Hidayat Syah.

Asisten Bagian Umum tersebut melanjutkan tentang sistem pemerintahan yang sudah berbasis elektronik atau yang kerap disebut dengan Electronic Government (e-Gov). Ia juga mengatakan bahwa di Kota Surabaya, pelayanan di kecamatan sudah berganti dari yang sebelumnya melakukan pelayanan administratif sekarang sudah sepenuhnya berubah menjadi pelayanan publik.

Masih menurut Hidayat Syah, pelayanan-pelayanan di Kota Surabaya sudah berbasis elektronik dan bisa diakses dimana saja oleh warga yang membutuhkan.

Seperti misalnya pembuatan akte kelahiran dan kematian, yang dulunya warga harus datang ke kantor kelurahan dan kecamatan untuk mengurus, namun sekarang mereka bisa mengurus dari rumah sendiri-sendiri dan baru datang ke kantor kecamatan atau kelurahan ketika menyerahkan berkas dan mengambil akta kelahiran atau kematian ketika sudah selesai dicetak.

Setelah memberikan paparan, acara dilanjutkan dengan bertukar cinderamata dan setelah itu peserta benchmarking akan langsung menuju lokus penelitian yakni di 4 lokasi diantaranya Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, Dinas Sosial, Dinas Komumikasi Dan Informatika dan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Dalam rangka HUT Dekranasda yang ke-38 sekaligus memperingati Hari Kartini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar pameran kerajinan karya anggota Dekranasda pada tanggal 18 - 22 April 2018 di Atrium Rotunda Grand City Mall. Acara ini digelar untuk mengembangkan kemampuan dan Kualitas pelaku UKM yang bergerak di bidang kerajinan karya. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Nanis Chaerani menuturkan, tema pameran produk kerajinan karya ini bertajuk “Kolaborasi dalam Karya”.

‘’Jadi, pelaku UKM tidak sekedar berkolaborasi tetapi mampu menunjukkan suatu karya untuk memajukan produk kerajinan masyarakat Surabaya,’’ kata Nanis saat menggelar jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Selasa (17/4/2108).

Disampaikan Nanis, pameran produk kerajinan karya diikuti 51 anggota Dekranasda yang akan bersinergi dengan UKM unggulan dari 31 kecamatan se-Surabaya.

Dirinya menerangkan bahwa 31 UKM kecamatan ini tergolong baru dan sengaja dilibatkan agar memiliki pengalaman dan ilmu di dunia usaha. ‘’Selain menimba ilmu diharapkan mereka bisa menjadi anggota Dekranasda,’’ imbuhnya.

Selain pameran produk kerajinan karya seperti, aksesoris, batik, garmen, fashion handycraft, bunga kering dan home decoration, Nanis menuturkan, Dekranasda juga menyelenggarakan workshop pembuatan beberapa jenis kain dan aksesoris kepada setiap warga yang ingin belajar diantaranya, kain ecoprint, kain shibori dan pembuatan clay dan perca garment.

‘’Workshop dimulai hari Kamis sampai dengan Minggu (19 - 22 April) dengan biaya pendaftaran Rp50 ribu. Khusus pembuatan clay, peserta kecamatan tidak perlu membayar,’’ jelas Nanis.

Agar acara semakin meriah, Dekranasda juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A).

Nantinya, lanjut Nanis, Dinas DP5A akan menggelar lomba mendongeng antar kecamatan dan lomba Alat Permainan Edukatif (APE), sedangkan Dinas Pendidikan menampilkan lomba vocal tunggal tingkat SD/SMP dan lomba tari kreasi tingkat SD/SMP.

‘’Total jumlah peserta sebanyak 131 siswa dan diharapkan akan membuat acara semakin meriah,’’ urai perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Surabaya ini.

Mengingat terselenggaranya acara bertepatan dengan Hari Kartini, Nanis mengungkapkan bahwa tanggal 21 April, Wali Kota Risma akan hadir untuk memberi semangat dan wejangan bagi pelaku UKM tentang bagaimana menjadi perempuan yang tangguh.

“Insyallah bisa hadir, mengingat semangat dan mimpi Wali Kota Risma menjadikan warga Surabaya mandiri serta menjadi tuan dan nyonya di tanahnya sendiri,” ujar mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) tersebut.

Ditanya target pengunjung dan target pendapatan, Nanis optimis jumlah pengunjung mencapai 5-10 ribu orang.  Sedangkan untuk pendapatan, secara tegas dia tidak menargetkan apa-apa.

‘’Tidak ada target karena pameran ini tujuannya untuk unjuk karya atau lebih ke arah mendidik calon dan pelaku UKM,’’ tandasnya. Ke depan, Nanis berharap, akan lebih banyak lagi mall dan kalangan dunia usaha yang peduli dengan pengrajin dalam memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada pelaku UKM Surabaya.

Ketua Panitia Acara, Wira menambahkan, pameran ini akan menampilkan produk kerajinan karya yang sarat produk asli Surabaya dan pengalaman pelaku UKM yang beranekaragam.

‘’Mulai dari level belajar, yang laku di pasar, produk premium hingga yang paling tinggi, akan hadir semuanya. Jadi warga yang ingin menjadi pelaku UKM  atau ingin belajar tidak perlu minder,’’ tutur Wira.

Dengan diadakannya pameran ini, Wira berharap warga Surabaya bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Sebab, tidak hanya sekedar pameran tetapi juga mendidik serta membagikan ilmu kepada mereka yang benar-benar serius menekuni usaha kerajinan karya.

‘’Semoga calon pelaku UKM bisa menjadi pengusaha sehingga harkat dan martabatnya semakin terangkat di mata sesama dan Tuhan,’’ pungkasnya.

Sementara makna acara yang digabungkan dengan Hari Kartini, Wira menegaskan bahwa tujuan penggabungan dua momen ini untuk memberikan gambaran kepada perempuan-perempuan Surabaya bahwa mereka harus bermanfaat dan berkarya secara lebih.

‘’Tidak hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga saja,’’ celetuk pria berkacamata ini. Nantinya, saat momen Hari Kartini semua peserta yang terdiri dari himpunan ratna busana, komunitas cinta berkain dan Asosiasi Pengrajin Batik Jawa Timur (APBJ) diwajibkan menggunakan busana kebaya. Tujuannya, melestarikan budaya dan memperteguh identitas, kerja keras serta mental perempuan ala Kartini. and.dan

Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota Surabaya memastikan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) dipengaruhi oleh banyak faktor. Terutama karena perkembangan, pertumbuhan, dan investasi, serta transaksi jual beli di Kota Surabaya semakin naik.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya Yusron Sumartono mengatakan, Pemkot Surabaya sudah membangun berbagai macam infrastruktur seperti saluran dan jalan-jalan. Pengembang juga banyak yang membuka perumahan-perumahan di berbagai wilayah di Kota Surabaya.

“Hal ini lah yang menimbulkan nilai jual rumah, tanah dan bangunan bergerak naik terus setiap tahunnya,” kata Yusron ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4/2018).

Menurut Yusron, karena nilai jual rumah, tanah dan bangunan naik, maka nilai jual objek pajak (NJOP) permeternya juga naik. Di dalam NJOP itu, ada level-level atau kelas-kelasnya, dan setiap level itu berbeda-beda besaran nilai jualnya.

Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya no 73 tahun 2010 tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan  pajak bumi dan bangunan di Kota Surabaya. 

“Tentunya, NJOP nya itu dihitung dari adanya pertumbuhan dan perkembangan kawasan itu, sehingga apabila kawasan itu semakin tumbuh dan berkembang, maka objek pajak akan naik level dan otomatis nilai besaran NJOP nya juga semakin naik,” kata dia.

Setelah itu, ada yang namanya tarif PBB. Sesuai Perda no 10 tahun 2010, tarif PBB ada dua macam, yaitu 0,1 persen khusus untuk NJOP yang nilainya kurang dari Rp1 miliar dan 0,2 perses khusus untuk NJOP yang nilainya lebih dari Rp1 miliar.

‘’Sedangkan nilai PBB itu berasal dari NJOP dikalikan dengan tarif PBB yang sudah ditetapkan di dalam Perda. Jadi, karena NJOP nya naik, tentu berpengaruh pada nilai PBB yang akan naik pula,” tegasnya.

Ia mencontohkan, jika nilai total NJOP nya sebesar Rp900 juta, maka nilai ini dikalikan dengan tarif PBB, yaitu 0,1 persen, dan hasilnya Rp900 ribu.

Namun, karena kawasan di objek pajak itu semakin tumbuh dan berkembang, maka NJOP nya juga naik level hingga mencapai Rp1 miliar, sehingga tarif PBB nya kena 0,2 persen.

“Jika dikalikan, hasilnya Rp2 juta. Di sini, ada kenaikan yang signifikan hingga Rp1,1 juta, karena memang objek pajak itu sudah masuk ke tarif PBB 0,2 persen,” kata dia.

Yusron menduga, kenaikan dua kali lipat itu lah yang menyebabkan banyak masyarakat mengeluh terhadap nilai PBB yang harus dibayarkan. Padahal, selama ini penetapan nilai PBB sudah di bawah harga pasar. Tertbukti, jika dilihat di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), tidak sama dengan harga pasaran.

‘’Hal inilah yang perlu dipahami oleh semua pihak. Apalagi, tarif PBB 0,1 persen dan 0,2 persen itu sudah diterapkan sejak tahun 2010 atau sejak Perda itu dikedok,’’ ujarnya.

Oleh karena itu, Yusron memastikan tidak serta merta menaikkan nilai PBB, namun hal itu dipengaruhi oleh perkembangan, pertumbuhan dan transaksi di Surabaya yang semakin naik.

Bahkan, ia memastikan bahwa semua yang dilakukannya sudah sesuai peraturan yang ada. ‘’Semua yang kami kerjakan sudah sesuai dengan peraturan,’’ tegasnya.

Disamping itu, Yusron juga menjelaskan bahwa apabila ada warga yang kurang mampu, bisa mengajukan permohonan keringanan ke BPKPD.

Caranya, warga bisa datang langsung ke kantor BPKPD untuk mengajukan permohonan keringanan PBB. Setelah itu, akan ada tim dari BPKPD yang akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk menentukan layak atau tidak diberi keringanan PBB.

‘’Permohonan pengurangan PBB ini diatur dalam perda nomor 12 tahun 2016. Dalam perda itu diatur bahwa bagi warga yang kenaikannya mencapai 50-100 persen, maka dapat diberi potongan 25 persen. Namun, jika kenaikannya itu lebih dari 100 persen, maka dapat diberi potongan hingga 50 persen dari kenaikan nilai PBB nya,’’ pungkasnya. and.dan

 

Sampang (beritakota.net) Pemerintah Kabupaten Sampang mengelar memperingati Isra’ Mi’raj Nabi MuhammPemkabad SAW. Dengan Isra’ Mi’raj tersebut, Pemkab dapat meningkatkan iman dan takwa yang dapat memperbaiki kinerja, kususnya di lingkungan Pemkab Sampang. Bertempat di Pendopo Bupati Sampang Senin (16/04) kemarin.

Acara yang bertemakan “Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW Sebagai Wujud Pembangunan Spritual Untuk Lebih Fokus Pada Amaliah Ubudiyyah Suasuai Syariat dan Sunnah Rosulullah SAW, di hadiri oleh ratusan undangan dari berbagai elemen di Kabulaten Sampang.

Selain di hadiri oleh penceramah kondang Prof. DR. KH. Ahmad Zahro MA pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidul Qur’an Al-Qoder, Waru Sidoarjo, hadir pula Sekda Sampang Futhut Budi Santoso mewakili Pj Bupati Drs H Jonathan Judianto MMT, Forkopimda, Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), Camat dan Lurah beserta Tokoh Ulama Sampang.

Dalam sambutannya, Sekda Sampang Putut Budi Santoso menyampaikan, bahwa dengan kegiatan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW dapat membangun spritual sepanjang masa, dan diharapkan mendapat pencerahan untuk mempersiapkan kinerja di saat sekarang maupun yang selanjutnya.

“Dalam kegiatan ini mudah-mudahan dalam pembangunan spiritual, bisa memperbaiki tingkat keimanan dan taqwa kita untuk mempersiapkan menghadapi pekerjaan, baik sekarang maupun yang akan datang,” ujar Futhut, di hadapan ratusan undangan.

Dilanjutkan dengan ceramah agama oleh Prof. DR. KH. Ahmad Zahro MA, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidul Qur’an Al-Qoder, Waru Sidoarjo, yang juga Rektor Universitas Darul Ulum Kabupaten Jombang, mengajak kepada para undangan agar membanyak zikir, sebab zikir adalah bagian dari sholat.

“Mari kita memperbanyak zikir kepada Allah SWT, sebab zikir itu adalah bagian dari solat, apabila kita melaksanakan sholat berarti kita sudah melakukan berzikir, oleh sebab itu marilah kita memperbanyak berzikir” ajaknya, sambil memberikan kesempatan bertantanya kepada para undangan lalu di jawab.

Dalam kesempatan itu, para undangan sangat antusias mendengar tauziyah yang di lantunkan oleh Prof. DR. KH Ahmad Zahro, sehingga para undangan yang duduk bersila tidak segan-sengan melontarkan pertanyaan dengan waktu yang singkat. Selanjutnya ramah tamah dan undangan membubarkan diri dengan tertip meninggalkan Pendopo Bupati Sampang. is

 

Surabaya (beritakota. net)- DPP PPP harus tegas menyikapi kadernya yang belot ke partai lain. Pasalnya aturan main PPP sudah jelas yaitu semua kader PPP harus mematuhi AD/ART partai. Karena itu tidak ada PPP Khittah kalau yang di katakan kader PPP meloncat ke PBB atau PKS.

"Mereka itu membawa pribadi dan tidak bisa mengklim membawa 1 juta suara umat PPP akan ikut yang bersangkutan", ujar H. Norman Fauzi Soelaiman Sekretaris DPC PPP Surabaya menanggapi Dimyati Natakusumah anggota DPR RI dari Fraksi PPP yang meloncat ke PBB, maka harus segera di PAW (Pergantian Antar Waktu) atau diganti keanggotaannya sebagai anggota DPR RI oleh kader PPP yang loyal terhadap partai.

Menurut Norman sudah tidak ada permasalahan internal PPP karena sudah selesai dan final, setelah adanya muktamar islah di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan Presiden Jokowi yang membuka serta Wapres Jusuf Kalla yang menutup muktamar tersebut.

"Bahkan pada muktamar islah Mbah Maimoen Zubair tokoh ulama dan tokoh yang paling dipanuti serta di hormati di PPP juga hadir ", ujar Norman.

Masih menurut Norman, saat di muktamar itu Mbah Moen memberikan sambutan, semua kader PPP sekarang harus fokus persiapan pilpres dan pileg 2019 apa lagi Ketua Umum Gus Romy (M. Romahurmuzy, red) masuk bursa wapres.

"Ini kesempatan PPP untuk meraih prestasi terbaik setelah kader PPP yang juga Ketua Umum PPP sebelumnya yaitu Bapak KH Hamzah Haz duduk sebagai wakil presiden di era Ibu Megawati sebagai presiden", tambah Norman mengutip sambutan Mbah Moen.

Norman yang juga putra alm KH Soelaiman Fadeli mantan Ketua DPW PPP Jatim dan mantan Ketua PP Ansor ini melanjutkan, bila ada kader PPP yang tidak puas biar saja untuk maju Pileg 2019, namun harus dari partai lain.

"Kita hormati itu hak mereka tapi kalau pun mau dari PPP juga tidak akan dipersoalkan, ini demi kebesaran masa depan partai berlambang ka'bah", pungkasnya mengingatkan. ynn

Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggandeng pihak swasta dari PT PP Properti Suramadu untuk mengembangkan kawasan pesisir Kenjeran, Surabaya.

Sebagai langkah awal pengembangan kawasan pesisir, pihak swasta akan membangun kereta gantung yang pondasinya bakal dimulai akhir bulan ini.

Direktur Utama PT PP Properti Suramadu Rudy Harsono mengatakan sudah menyediakan lahan 6,5 hektar untuk mengembangkan kawasan pesisir Kenjeran. Nantinya, lahan sebanyak itu akan dibangun apartement, mall, dan office, serta yang tak kalah menariknya adalah pembangunan kereta gantung.

''Pembangunan kereta gantung ini sebagai langkah awal untuk mengembangkan kawasan pesisir Surabaya. Nantinya, dari pihak kami akan membangun kereta gantung sepanjang 725 meter," kata Rudy kepada wartawan saat jumpa pers di Koridor, Sabtu (14/4/2018).

Menurut Rudy, kereta gantung itu akan melintas di atas Jembatan Suramadu yang tingginya 25 meter. Pembangunannya mulai dikerjakan akhir bulan ini hingga tiga bulan ke depan, dan ditargetkan bisa digunakan akhir tahun ini.

''Kereta gantung itu sudah kami pesan dari Cina sebanyak 20 unit. Tiap unit nantinya akan bisa memuat maksimal 6 orang,'' kata dia. Rudy berharap, dengan pengembangan kawasan pesisir di 6,5 hektar yang nantinya juga akan dilengkapi kereta gantung, bisa menumbuhkan perekonomian warga sekitar.

Bahkan, ia berharap industri-industri kreatif yang berasal dari para nelayan, turut bertumbuhan di kawasan pesisir itu. Selain itu, untuk mendukung tumbuh kembangnya pelaku industri kreatif di Kota Surabaya, terutama anak-anak muda kreatif, pihak PT Properti Suramadu berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya dan Kreavi.

Kolaborasi ini menghadirkan Kreavi challenge bertajuk Surabaya Ocean Resort Branding Challange. Kompetisi ini mengundang para pelaku ekonomi kreatif, para kreator dan desainer serta umum untuk turut serta merancang nama, logo, tagline, dan turunan desain yang akan dikembangkan di lahan 6,5 hektar itu.

''Sebenarnya, kami sangat bisa melakukan tender proyek ini.Namun, karena kami menilai anak-anak muda kreatif di Surabaya sangat banyak, dan Bu Wali Kota juga sangat konsen dalam pengembangan ekonomi kreatif dan anak mudanya, maka kami bikinkan challenge ini," tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap kepada para pelaku industri kreatif, mahasiswa dan anak-anak muda kreatif untuk ikut serta dalam lomba yang memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah ini.

Melalui cara ini, ia juga berharap pelaku industri kreatif di Kota Surabaya terus bertumbuhan. Creative Advisor dari Kreavi, Anto Motulz, mengaku senang karena kreavi sudah diajak berkolaborasi dengan PT PP Properti Suramadu dan Pemkot Surabaya.

Bagi mereka, ini adalah tantangan next level, karena selama ini biasanya hanya berkolaborasi dengan pihak branding. Makanya, untuk mendukung semua rencana itu, kreavi mengadakan kumpul kreavi ke-35 dengan tema "Conceptual Creative City" yang digelar di Koridor Coworking Space pada hari Sabtu (14/4/2018).

Di acara ini, akan ada dua acara penting, yaitu seminar tentang branding dan akan ada workshop. ''Branding sebuah kota bukan hanya sekadar membuat logo atau tagline saja, melainkan juga membangun keselurahan strategi dengan detail dan dengan proses yang matang. Melalui kumpul kreavi ini, kami akan membahas bagaimana membangun sebuah kota beserta citranya yang dapat memberikan pengaruh yang luas pada persepsi publik,'' katanya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya menyambut baik berbagai kolaborasi ini, mulai dari pengembangan kawasan pesisir yang sudah disediakan 6,5 hektar hingga adanya kreavi challenge ini. Sebab, dengan adanya kolaborasi ini, maka pesisir Kenjeran bisa semakin bagus dan berkembang wisata dan perekonomian warganya.

''Ini wujud nyata partisipasi publik untuk mengembangkan kawasan pesisir Kenjeran," kata Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Humas Pemkot Surabaya Jefry S.

Selain itu, kata Jefry, Pemkot Surabaya juga mendapatkan impact positif dari sisi pengembangan industri kreatifnya dengan adanya kompetisi itu. Jadi, kawasan pesisirnya berkembang dan industri kreatifnya juga berkembang.

Oleh karena itu, ia berharap kompetisi untuk industri kreatif ini tidak hanya berhenti sampai disitu. Namun, ia berharap ada kompetisi-kompetisi lain yang akan menyusul setelah ini.

''Jadi, koridor ini dibangun oleh Bu Wali bukan untuk titik akhirnya, tapi sebagai langkah awal untuk mengembangkan industri kreatif, sehingga temen-temen kreatif bisa menyalurkan ide-ide kreatifnya melalui kompetisi ini,'' pungkasnya. and.dan


Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) kembali melakukan kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, terkait 8 pembayaran pajak daerah yang kini menggunakan transaksi digital. Sebelumnya, Pajak Bumi Bangunan (PBB) sudah menerapkan model pembayaran semacam ini.

Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, Yusron Sumartono mengatakan, hadirnya pembayaran pajak daerah secara digital diharapkan lebih mampu mendongkrak minat masyarakat dalam membayar pajak di bank yang sudah bekerjasama dengan Pemkot salah satunya bank mandiri.

"Harapannya tidak semua nasabah mengantri di bank Jatim atau di loket pajak, tetapi menggunakan bank lainnya untuk mengantisipasi jumlah antrian," terangnya usai melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama penyediaan layanan perbankan dalam pembayaran pajak daerah di ruang pelangi kantor dinas pendapatan dan pajak daerah (DPPK) surabaya, Senin, (16/4/2018).

Melihat hal ini, Yusron - sapaan akrabnya mengajak bank mandiri selaku mitra pemkot supaya lebih gencar mensosialisasikan pembayaran pajak daerah secara digital. Salah satu cara dengan menyampaikan kepada setiap nasabah yang datang bahwa ada beberapa bank atau penyampaian melalui media sosial terkait membayar pajak.

''Jadi nasabah tidak perlu datang ke bank, cukup membuka gadget masing-masing, mereka bisa membayar kapan dan dimanapun. Hitung-hitung menghemat waktu dan energi," jelas Yusron.

Melihat sinergitas yang dibangun, Yusron berharap semua sektor mampu merealisasikan 9 jenis pajak daerah secara optimal. Sebab, hasil pajak daerah tersebut nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat.

''Hasil yang diwujudkan berupa pendidikan dan kesehatan," pungkasnya. Hingga saat ini, sektor pajak daerah yang menghasilkan nilai cukup besar adalah pajak bea perolehan BPHTP.

Menurut Yusron, alasan tingginya BPHTP dikarenakan nilai rumah dan tanah semakin hari terus meningkat. "Hal ini membuat warga sadar untuk rutin membayar  pajak," tandas pria alumni Sekolah Tinggi Akutansi (STAN) tersebut.

Sementara itu Regional CEO Bank Mandiri Region 8 Jawa Tiga, R. Edward Djoko Hermawan mengatakan pembayaran pajak daerah yang disediakan bank mandiri kepada warga, dipermudah melalui transaksi digital. Tujuannya, mempercepat pembayaran sekaligus mempermudah pelayanan pajak daerah.

''Awal Bulan Mei 2018, 8 jenis pembayaran pajak seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, Penerangan Jalan (PPJ), parkir, air dan tanah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) akan direalisasikan,'' katanya.

Pria berkacamata ini mengatakan kalau warga tak perlu berbondong-bondong ke kantor pajak lagi. ''Kini  cukup membayar melalui sms banking, mobile banking system, internet banking, khususnya ATM banking mandiri yang saat ini jumlahnya mencapai 1.050 se-Jawa Timur," ujarnya.  

Bahkan, dirinya mengaku, program pembayaran pajak daerah secara digital yang sudah maupun masih dalam proses implementasi di lingkungan Pemkot Surabaya telah terkoneksi secara apik dengan bank mandiri.

"Harus diakui sistem pembayaran pajak di Pemkot Surabaya sangat baik dan berbeda dengan kota-kota yang lain," ungkap Djoko.

Dengan adanya terobosan semacam ini, Djoko berharap sudah tidak ada lagi hambatan dari warga dalam urusan membayar pajak daerah. Sebab, selain metode pembayaran yang cepat dan mudah, cara ini dinilai ampuh dalam hal akurasi angka yang akan dibayarkan. and.dan



Page 7 of 246