Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya kembali melaksanakan lelang non eksekusi wajib barang milik daerah. Bulan ini akan ada 30 kendaraan roda empat yang akan dilelang, 3 kendaraan diantaranya tergolong stok lama.

Ke-30 kendaraan itu diantaranya Station Wagon Toyota Kijang KF50 Tahun 1992 yang dijual secara scrap (tanpa BPKB dan tanpa STNK) dengan harga limit Rp 5.400.000 juta dengan uang jaminan Rp 1,8 juta. Hingga mobil Jeep Daihatsu F70R-R Taft Tahun 1995 dengan harga limit Rp 35 juta.

"Harga limit beberapa kendaraan yang dilelang telah mengalami penyesuaian setelah hasil evaluasi lelang sebelumnya. Semisal ada yang sebelumnya harga imit nya Rp 20 juta, setelah dievaluasi jadi Rp 14 juta," ujar Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya, Noer Oemarijati, Selasa, (14/11/2017).

Dijelaskan Noer, lelang akan dilaksanakan dengan metode penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta (metode close bidding) dengan mengakses situs www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Untuk pendaftaran, peserta lelang bisa perseorangan maupun badan usaha. Mekanismenya, calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktofkan akun pada Aplikasi Lelang Email (ALE) pada alamat domain angka 1) dengan merekam softcopy (scan) KTP, NPWP, dan nomor rekening bank atas nama sendiri.

Peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan menggugah surat kuasa, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP dalam satu file.

Noer melanjutkan, peserta lelalng diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan, jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan oleh penjual dalam pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang tersebut disetor ke nomor virtual ccount masing-masing peserta lelang.

"Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang pada ALE setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dan dinyatakan valid," sambungnya.

Penawaran lelang dimulai dari limit dan dapat dilakukan berkali-kali sampai batas waktu yang ditentukan. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2 % ditujukan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat lima hari kerja sejak pelaksanaan lelang.

"Dan apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan uang jaminan akan hangus dan selanjutnya disetorkan ke kas negara," jelas Noer.

Untuk tahun 2017 ini, lelang kendaraan sebelumnya sudah digelar pada bulan Januari, Maret, Juni, Juli, September dan terakhir pada awal Oktober lalu. Selam itu, kendaraan yang berhasil dilelang berjumlah 22 mobil dengan jumlah pendapatan mencapai Rp 2,4 miliyar.

"Jumlah itu termasuk pembongkaran bangunan dan reklame dan hasil penjualannya akan masuk ke kas daerah," sambung pejabat kelahiran Bojonegoro ini.

Peserta lelang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual/pejabat lelang, KPKNL Surabaya, Kanwil DJKN Jawa Timur dan kantor pusat DJKN.

Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut obyek lelang dan persyaratan lelang, calon peserta lelang dapat menghubungi KPKL Surabaya di Jalan Indrapura No 5 Surabaya atau nomor telepon (031) - 3573953, 3523516.
 
Sementara untuk penetapan proses lelang, tambah Noer, belum dapat dikeluarkan secara pasti Sebab, pihaknya belum menyerahkan surat permohonan lelang ke KPKNL.

"Nanti setelah penetapan proses lelang diserahkan ke KPKNL, akan muncul jadwalnya. Nah, disitu kami berharap secepatnya segera keluar," ungkapnya. and.dan

Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) bekerjasama dengan PT. Citilink Indonesia akan memberikan kesempatan kepada anak-anak Surabaya yang berprestasi dari keluarga kurang mampu agar mampu untuk terus menapaki pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
 
Caranya dengan memberikan bantuan beasiswa pendidikan Pramugari dan Ikatan Dinas kepada anak-anak Surabaya berprestasi yang lulus dari SMA/SMK, D3 dan S1.
 
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo mengatakan, progam ini gratis atau tidak dipungut biaya, sedangkan jumlah kuota yang dibutuhkan sebanyak 24 orang. Selanjutnya setelah lulus akan langsung bekerja di PT. Citilink Indonesia (Ikatan dinas).
 
''Setelah menjalani pendidikan para siswa dipastikan langsung bekerja, sebaliknya kalau sekolah sendiri belum tentu langsung bekerja sebagai pramugari, itu bedanya,'' tegas Supomo saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (14/11/2017).

Pemkot juga sudah berkoordinasi dengan Citilink terkait peluang bagi anak-anak Surabaya agar kembali bisa diterima bekerja di sana. Karenanya, Pemkot akan gencar melakukan sosialisasi terkait peluang beasiswa tersebut.

''Kami akan terus melakukan sosialisasi ke RT/RW, harapannya agar semakin banyak warga Surabaya dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan kesempatan untuk mengangkat martabat keluarganya jadi lebih sejahtera,'' sambung Supomo.

Menurut Supomo, warga Surabaya yang akan menerima beasiswa harus memenuhi syarat sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh PT. Citilink dan Dinsos.
 
''Usia 18-25 tahun pada bulan Desember 2017, berjenis kelamin Perempuan, Tinggi badan 160-170 cm diimbangi dengan berat badan proposional (tinggi badan - berat badan = 110), belum menikah dan sanggup tidak menikah selama menjalani ikatan dinas, sehat, tidak buta warna, tidak berkacamata atau memakai kontak lens, bisa berbahasa inggris lisan dan tulisan serta berpenampilan menarik dan ramah,'' terang Supomo.  

Adapun tata cara pendaftaran program penerimaan beasiswa pendidikan Pramugari yakni melengkapi administrasi berupa, surat lamaran, curiculum vitae (CV), surat ijin dari orang tua/wali, fotocopy kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, Nilai Ujian Nasional, SKCK, foto berwarna seluruh badan ukuran postcard sebanyak 1 lembar, foto berwarna close up ukuran 4x6 (2 lembar), surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan miskin dari kelurahan, surat pernyataan belum pernah menikah diketahui RT/RW serta surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menyebutkan tidak buta warna dan tidak berkacamata.

''Seluruh persyaratan berkas diserahkan ke kantor Dinas Sosial Jl. Arif Rahman Hakim No. 131-133 Surabaya paling lambat hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2017,'' tutur Supomo. and.dan


Surabaya (beritakota.net) Ribuan pekerja lapangan di Kota Surabaya, tumpah ruah di halaman Taman Surya, Minggu (12/11/2017) pagi. Kehadiran petugas lapangan seperti pasukan kuning (kebersihan), satgas pemeliharaan jalan dan saluran air, penjaga makam, petugas Linmas, Satpol PP, pemadam kebakaran, hingga petugas Dinas Sosial di Liponsos, membuat acara Pesta Cak Koen 2017 benar-benar meriah layaknya pesta.

Dan layaknya sebuah pesta meriah, petugas lapangan yang tiap hari berpeluh keringat demi menjaga kebersihan dan kenyamanan kota ini, benar-benar dimanjakan. Ada panggung hiburan. Juga ada hadiah doorprize dari para donatur. Serta, mereka juga mendapatkan bantuan Sembako.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam sambutannya mengatakan, Pesta Cak Koen yang rutin digelar setiap tahun ini merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kepada para pekerja lapangan yang selama ini telah bekerja keras untuk Kota Pahlawan .

"Acara ini untuk memberikan penghargaan kepada petugas lapangan. Dan kami tidak ada satu rupiah pun yang keluar dari APBD. Kami dibantu donatur yang memiliki perhatian dan kepedulian kepada petugas lapangan di Surabaya karena sudah bekerja dengan baik. Dan ke depannya harus terus ditingkatkan," ujar wali kota.

Dalam kesempatan tersebut, Wali kota juga memotivasi para pekerja lapangan untuk tetap menjaga semangat kerja dengan bekerja secara tulis dan tidak menyerah pada nasib. Dengan semangat kerja itulah, akan menjadi jalan bagi para pekerja lapangan untuk bisa membawa anak-anak mereka menjadi lebih baik.

"Tuhan akan memberikan jalan bagi siapapun yang ingin berhasil. Nggak apa-apa kalau sekarang bapak nya tukang sapu, tapi anak-anaknya harus jadi pintar. Anak-anaknya harus berhasil," tegas wali kota.

Apalagi, sambung wali kota, Pemkot Surabaya selama ini telah menyediakan banyak beasiswa bagi anak-anak Surabaya yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka bisa meneruskan pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun untuk jalur keahlian.

"Banyak putra/putri panjenengan yang bisa mendapatkan beasiswa (dari Pemkot). Jadi jalan itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Putra/putri panjenengan kelak akan bisa mengubah nasib panjenengan," sambung wali kota.

Wali kota juga berpesan kepada petugas lapangan di Surabaya agar dalam bekerja tetap menjaga kerukunan antar pekerja. Sebab, dengan rukun, kekuatan akan terbangun. "Kerjo sing rukun, ojo tukaran aeh karena sama-sama nyari makan," ujarnya.

Pesta Cak Koen 2017 disambut antusias oleh petugas lapangan di Kota Surabaya. Salah satunya Zaenal. Petugas Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau yang sehari-hari mengambil sampah di kawasan Jalan Kedondong ini mengaku menunggu acara Pesta Cak Koen. Menurutnya, acara tahunan tersebut tidak hanya memberikan apresiasi kepada petugas lapangan. "Acaranya dikemas gembira, lucu dan juga dapat sembako dan hadiah," ujar bapak dua anak ini. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUMP) Erna Purnawati dan beberapa OPD melakukan sidak di beberapa tempat diantaranya, Bundaran Dolog dan lintasan kereta api yang terletak di dekat lampu merah mall Royal Jl. Wonokromo, rumah pompa kalisari dan balong II serta kali lamong.

Setibanya di bundaran dolog, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini langsung mengecek gorong-gorong di sekitar kawasan tersebut. Dikatakan wali kota, mengingat sebentar lagi memasuki musim hujan, penting melakukan pengecekan untuk mengantisipasi banjir.

"Jadi kalau musim hujan, daerah ini sering banjir, makanya kami tambah gorong-gorong di sini dan tengah untuk menampung aliran air dari Ketintang dan mempercepat aliran air agar cepat masuk," kata wali kota di kawasan bundaran Dolog Jl. A.Yani, Sabtu, (11/11/2017) pagi.

Wali kota juga menjelaskan permasalahan pemindahan salah satu rumah yang tak jauh dari lokasi untuk pelebaran jalan. Menurut wali kota, alasan pemilik rumah tidak mau pindah bukan tidak sepakat dengan harga, tetapi antar ahli waris saling berebut (siapa yang menerima uang ganti rugi). Hingga pada akhirnya, pemilik rumah meminta konsinyasi.

"Sudah sidang konsinyasi, hanya saja untuk untuk membongkar kita kan minta persetujuan, nah, kemarin pak Kapolda yang sudah membantu untuk mengontak kepala PN, tapi belum turun," terangnya.

Usai mengecek Bundaran Dolog, wali kota perempuan pertama di surabaya itu beranjak menuju pos perlintasan kereta api yang terletak di dekat lampu merah mall Royal Jl. Wonokromo. Menurut wali kota, ketika hujan wilayah tersebut sering kali tergenang air. Oleh karena itu pemkot membuat 2 saluran baru di tepi dan tengah.

Disampaikan wali kota, ada beberapa titik gorong-gorong yang dibangun di wilayah A. Yani untuk mengantisipasi datangnya banjir diantaranya, daerah jetis, bundaran dolog dan graha pangeran (dekat bank BNI).

Selain itu, lanjut wali kota, pemkot juga memasang pompa untuk menarik volume air ke beberapa titik seperti kali jagir, wonorejo 1, rungkut dan pompa di daerah kebon agung.

"Kami juga sudah tambah kapasitas pompanya yang dulunya hanya satu setengah kini tiga meter per kibik. Penambahannya dua kali lipat," ujar wali kota sarat akan prestasi itu.

Ditanya soal persiapan Kota Surabaya untuk mengantisipasi banjir, wali kota mengatakan, sejak tahun 2011 pemkot telah mengganti pompa-pompa lama dengan yang baru, membangun saluran baru, melakukan pengerukan dan memindahkan jembatan yang dianggap menggangu dengan mengganti konstruksi yang baru.

"Jadi sudah banyak sekali yang kita lakukan tahun ini, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," kata wali kota saat melakukan sidak di Rumah Pompa Klisari Timur.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan banjir yang diakibatkan oleh air laut yang pasang lalu menggenangi daratan (banjir rob), wali kota menyampaikan, pemkot telah membuat tanggul di daerah kali lamong.

"Nanti kalau tanggul sudah jadi, hasil genangan itu kita masukkan di saluran lalu dimasukkan ke rumah pompa dan kini kami juga membangun rumah pompa di daerah kandangan. Sekarang proses konstruksi," urainya.

Kendati demikian, wali kota mengakui bahwa masih ada wilayah yang dianggap cukup rawan dan perlu adanya perhatian khusus dari pemkot agar terhindar dari banjir, seperti yang ada di surabaya barat.

"Khusus untuk menanggulangi banjir di wilayah surabaya barat, kita membangun tanggul laut di kali lamong sepanjang 8 km dan ini masih dalam tahap pengerjaan," tutur wali kota yang baru saja menerima penghargaan Gobal City di New York, beberapa waktu lalu.

Lebih jauh, sisa lahan yang ada di kali lamong nantinya akan digunakan untuk pembangunan solar cell antara pemkot dan PLN. "Jadi kalau mau dibangun 10 hektar ya gpp, 20 hektar juga tidak masalah, karen itu akan sangat membantu untuk menciptakan sumber energi baru yang terbarukan

Kendati demikian, wali kota kembali mengingatkan bahwa terobosan yang sudah dilakukan pemkot untuk mengantisipasi banjir, tidak serta merta berjalan mulus. Alasannya, cuaca yang tidak menentu.

"Kita tidak bisa memprediksi alam karena itu kuasa Tuhan, jadi sekali lagi saya kembalikan semuanya kepada yang maha kuasa," ungkapnya. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Co-working space atau yang lebih dikenal dengan sebutan Koridor akhirnya diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Momen peresmian ini dilakukan bertepatan dengan hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November.

Hadir dalam acara peresmian tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Chairman CT Crop, Chairul Tanjung, Founder of CROWND Vidi Aldiano, Founder of Layaria Dennis Adhiswara dan Leonika Sari selaku Representing Startup for Innovation.

Puluhan anak muda yang tergabung dari berbagai macam kelompok industri kreatif telah memadati acara peresmian sejak pukul 2 siang. Beralaskan karpet merah dibalut dengan interior pahlawan acara yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai tepat pukul 3 siang.

"Awalnya tempat ini kosong, lalu saya berpikir untuk menghidupkan kembali dengan cara menjadikan sebagai mall perizinan kemudian membuat koridor di lantai 3. Khusus untuk Koridor ditangani anak anak muda," kata wali kota dalam sambutannya di Koridor Siola lantai 3, Jum'at (10/11).

Disampaikan wali kota, tempat ini dibuat untuk mewadahi kreatifitas anak-anak muda di bidang industri kreatif. "Selain itu, tempat ini diharapkan untuk menjadikan mereka agar mandiri dan tidak perlu lagi bergantung kepada orang lain," tutur wali kota sarat akan prestasi itu.

Ke depan, wali kota ingin menciptakan Kota long life atau hidup panjang. Ide ini, lanjut wali kota, ditujukan bagi orang yang sudah dan akan pensiun dari dunia kerja. "Jadi jangan dipikir orang tua tidak mampu menciptakan karya yang nantinya berguna bagi orang lain," ujarnya sambil tersenyum.

Dennis Adhiswara selaku Founder of Layaria menuturkan kekagumannya saat pertama kali melihat konsep koridor. Selain konsepnya yang kreatif, kata dia, ada kesadaran dari pemerintah kota (pemkot) surabaya untuk menciptakan dan menyediakan wadah industri kreatif bagi anak-anak muda. "Seringkali kita lihat di kota-kota lain semangat anak-anak muda surut karena informasi dan fasilitas yang kurang, tapi di surabaya, pemkot tidak tinggal diam," pungkas Dennis diiringi tepuk tangan para tamu.

Sebelum mengakhiri sambutannya, pemain ada Apa Dengan Cinta itu berpesan kepada anak-anak muda agar tidak menjadikan koridor sebatas tempat kerja maupun diskusi, melainkan sebagai tempat yang mampu melahirkan pahlawan-pahlawan ekonomi. "Jadikan tempat ini sebagai tempat industri kreatif yang mampu meningkatkan roda perekomomian masyarakat," tegasnya.

Selain meresmikan koridor, Pemkot Surabaya juga melakukan penandatanganan Mou dengan media Detik perihal kerjasama pemberdayaan potensi technology and creative ecosystem di koridor ruang sesrawung gedung siola, Surabaya.

Chairil Tanjung selaku Chairman CT.Crop mengucapkan selamat kepada wali kota surabaya yang dinilai peduli terhadap anak muda dengan menyediakan fasilitas industri kreatif bagi anak anak muda surabaya.

Dikatakan Chairul, terobosan ini, merupakan wujud kepedulian dan dukungan nyata dari pemkot untuk anak-anak muda surabaya. "Saya ucapkan selamat bagi generasi kreatif surabaya karena kalian punya tempat untuk mengasah kreatifitas," kata Chairul Tanjung usai melakukan Mou.

Chairul Tanjung juga berpesan kepada anak-anak muda agar menyiapkan diri sejak dini dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara lain salah satunya MEA. Menurutnya, tantangan ke depan akan semakin sulit dan keterbukaan dari segala sektor akan semakin luas.

"Dengan hadirnya koridor kami semua ingin kalian mampu memenangkan persaingan dengan negara-negara lain karena kalau tidak maka kita akan menjadi orang yang susah dan kalah untuk bersaing dengan negara-negara lainnya," pungkas mantan Ketua Umum PBSI itu. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membuka pengerjaan palang pintu Kereta Api yang terletak di sisi barat frontage jalan A. Yani pada hari Senin, (13/11/2017).

Wali Kota menyampaikan, pengerjaan palang pintu KA harus segera dimulai karena semua pihak sudah siap mengerjakan proyek yang dipersiapkan sejak 2 tahun lalu.

"Kami tidak ingin proyek ini tidak selesai kemudian mangkrak, makanya saya bilang hari Senin untuk segera dimulai karena harinya baik," ujar wali kota dalam sambutannya, (13/11/2017).

Usai membuka pengerjaan palang pintu KA, Wali Kota juga berharap kepada semua jajaran untuk segera memindahkan pos KA yang tak jauh dari wilayah tersebut. alasannya, supaya akses jalan menjadi lancar dan palang pintu KA dapat segera dioperasikan.

"Tidak ada kata lama kalau bekerja, dalam 2 hari sudah selesai agar bisa difungsikan secara maksimal dan bisa dimanfaatkan oleh warga surabaya," pinta wali kota kelahiran Kediri itu.

Tak lupa ucapan terima kasih wali kota kepada PT. KAI Surabaya yang telah membantu proses pembangunan palang pintu KA dan pembongkaran pos KAI hingga selesai.

"Nanti kalau sudah selesai akan diserahkan gedungnya untuk bisa dipasang reklame dan insyallah dibangun taman dan pagar agar warga tidak melanggar," ungkapnya.

Sementara itu Kepala DAOPS 8 PT. KAI Dadan Rudiansyah mengatakan, pembangunan palang pintu kereta api yang dilakukan dengan dishub kota surabaya dimaksudkan untuk memperlancar perjalanan kereta api terlebih keamanan bagi pengguna kendaraan jalan raya.

"Selain membangun palang pintu KA, kami juga melakukan pelebaran jalan dengan membongkar pos kereta api yang tak jauh dari lokasi untuk mengantisipasi kemacetan yang kerap terjadi di wilayah ini," tutur Dadan seusai acara.

Ditanya kapan pos KA dibongkar, mengingat pos milik KAI terkendala jaringan kabel listrik, Dadan menegaskan akan segera membongkar pos KA yang terletak di sisi barat frontage jalan A. Yani tersebut. "Minggu ini akan segera kami bongkar," tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Irvan Wahyu Drajad menambahkan, nantinya setelah melebarkan FR sisi barat, pelebaran berikutnya akan dilakukan di pasar wonokromo. Pihaknya juga akan menambah 4 jalur termasuk jalur sepeda.

"Rencana ke depan akan ada pengembangan angkutan massal, jadi kendaraan pribadi akan berkurang dan dialihkan untuk menggunakan angkutan massal," urai Irvan.

Sedangkan untuk persiapan penambahan rambu-rambu, Irvan terus melakukan koordinasi dengan dinas PU Bina Marga. "Nanti Bina Marga akan memasang traffic light di jalan jetis, sedangkan dishub akan melakukan pemarkaan, rambu-rambu termasuk pemasangan pagar pengamanan agar pengendara tidak melintas sembarangan," pungkasnya. and.dan

Surabaya (beritakota.net) Babinsa Koramil 0830/01 Krembangan Sertu Muji bersama Serda I Wayan didampingi Personel Staf Teritorial Kodim 0830/Surabaya Utara melaksanakan sosialisasi singkat dan pengenalan SIMOKOS (Sarana Informasi Motor Komunikasi Sosial) dilingkungan Sekolah sewilayah Kecamatan Bubutan Surabaya Selasa (14/11/2017).

Pada kesempatan yg baik ini kami perkenalkan simokos di lingkungan sekolah sewilayah Kecamatan Bubutan Surabaya, ini merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh aparat pemerintah utamaya TNI AD khususnya Babinsa dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Melalui berbagai metode komunikasi sosial yang interaktif , simokos ini dilengkapi dengan multi media, buku, majalah dan outbond dengan menawarkan program program yang cukup banyak.

Diantaranya wasbang, pancasila, narkoba, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Pramuka, Proxy War, Terorisme, Pertanian, Nobar Film Perjuangan dan masih banyak yang lain.

Simokos hadir untuk masyarakat diwilayah yang sangat membutuhkan program program pemberdayaan secara praktis, cepat, tepat, akurat dan mudah di jangkau.

''Simokos juga bisa difungsikan sebagai sarana penampung aspirasi masyarakat untuk disalurkan kepada yang berkompeten,'' ungkap Danramil 0830/01 Krembangan Mayor Czi M. Luthfi.

Menurutnya simokos dapat memberikan informasi yang sedang terjadi di masyarakat dg memberikan penjelasan melalui sarana yang tersedia serta dapat meningakatkan kerjasama antara Babinsa, Babikamtibmas dan perangkat muspika dalam pembangunan wilayah.

Simokos juga bisa dijadikan wahana edukasi bagi pramuka, pelajar, mahasiswa, karang taruna maupun ormas dalam mewujudkan daya tahan daya tangkal didalam masyarakat terhadap pengaruh negatif pada pemuda dan pelajar yang berdampak terhadap pembangunan di wilayah. dan

 

Surabaya (beritakota.net) Ketrampilan dan kemahiran menembak adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh Prajurit. Dalam rangka Untuk meningkatkan keterampilan latihan menembak senjata ringan bagi Prajurit Kodim 0830/Surabaya Utara melaksanakan latihan menembak Pistol dan Senapan M-16A1, yang digelar di Lapangan Tembak Yonif 500/Raider .Jl. Gajah Mada 1 Surabaya Selasa (14/11/2017).

Latihan menembak ini diikuti oleh 100 prajurit dari tingkat Perwira, Bintara, dan Tamtama, dilengkapi dengan senapan pistol jenis P1 untuk Perwira serta senjata api laras panjang model M-16 A1 jarak 100 meter untuk prajurit Bintara dan Tamtama.

Latihan menembak yang diselenggarakan ini di bawah koordinator atau penyelenggara Perwira Seksi Operasi (Pasiops) Kodim 0830/Surabaya Utara Kapten Inf Imam Syafi'i.

Kegiatan latihan menembak ini merupakan bagian dari Program Kerja Bidang Latihan dan Pembinaan Satuan Prajurit TNI AD Triwulan III TA. 2017.

Meningkatkan kemampuan menembak senjata laras panjang dan pistol untuk tingkat perorangan sesuai TOP/DSPP yang berlaku adalah tujuan dari latihan menembak senjata ringan.

Dalam latihan menembak ini anggota diharuskan dapat memahami tehnik dan taktik menembak serta karakteristik Senapan M-16 A1 dan dasar menembak.

Kasdim 0830/Surabaya Utara Mayor Inf Herawady Karnawan selaku pimpinan latihan dalam arahannya mengawali latihan menembak menyampaikan bahwa dalam latihan menembak ini diutamakan faktor keamanan dan Nabitepi (nafas bidik tekan picu), serta diharapkan latihan menembak ini dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar dengan mengikuti petunjuk-petunjuk, serta ketentuan dalam latihan standar menembak.

''Dan jika terjadi kendala atau kecelakaan pada saat latihan agar segera melaporkan kepada Danlat untuk segera dapat diatasi,'' tegasnya. dan

 

Surabaya (beritakota.net) Komitmen pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jatim yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Abdullah Azwar Anas, semakin mendapat simpatik para kader DPC PDI Perjuangan Surabaya.

Komitmen tersebut, menyangkut kewenangan pengelolahan pendidikan di tingkat SMA/SMK yang akan dilimpahkan lagi ke pemerintah kabupaten/kota, jika dirinya terpilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 mendatang.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana ketika ditemui wartawan menyatakan, problem yang dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah, yaitu penyediaan sekolah gratis untuk SMA/SMK yang tidak bisa diselenggarakan lagi, karena sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Untuk itu, komitmen Gus Ipul yang sudah disampaikan ke beberapa media, dianggap kabar baik.

"Bukan hanya warga Surabaya saja senang, tapi juga warga dari daerah lain yang menganggap komitmen itu adalah kabar baik," ungkap Whisnu kepada sejumlah jurnalis, Senin(13/11/2017).

Guna mewujudkan hal itu, lanjut Whisnu, DPC PDIP kota Surabaya siap memenangkan Gus Ipul dan Azwar Anas pada Pilgub 2018 mendatang.

Langkah ini merupakan upaya jitu, dibanding memberikan bantuan sosial(Bansos) kepada siswa SMA/SMK kurang mampu yang nantinya malah mengundang persoalan hukum.

"Ini kan jelas arahnya, kalau dipaksakan sekarang kita berikan bansos (bantuan sosial) dasarnya apa," tanyanya.

Whisnu yang juga menjabat sebagai Wakil Wali kota Surabaya, menjelaskan, komitmen Gus Ipul itu akan diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang kekuatan APBD-nya dianggap mampu, seperti diantaranya Pemkot Surabaya.

Menurut dia, pelimpahan wewenang pengelolaan SMA/SMK itu murni milik Gubernur dan hal itu adalah good will yang diharapkan masyarakat.

"Berarti Surabaya dinilai mampu untuk menjalankan (pendidikan gratis)," tuturnya

Selaku pimpinan partai, Ia menganggap komitmen yang disampaikan oleh Gus Ipul tersebut merupakan bentuk gentlemen agreement atau perjanjian.

"Komitmen seperti ini yang bisa kita kampanyekan untuk pemenangan Gus Ipul Anas di Surabaya," katanya.

Whisnu mengungkapkan, saat ini pemerintah kota dan kalangan dewan menunggu jawaban kemendagri mengenai legalitas bantuan sosial yang diberikan kepada siswa miskin SMA/SMK.

Pada saat konsultasi sebelumnya, Kemendagri hanya memberikan penjelasan, bahwa pembiayaan kepada siswa SMA/SMK bukan urusan wajib pemerintah kabupaten/kota.

"Kewenangannya ada di Provinsi. Kalau kita (pemerintah kota) masih banyak yang harus diselesaikan," tegasnya

Mantan anggota DPRD Jatim ini menambahkan, berdasarkan pada statemen pemerintah provinsi sebelumnya, sejak awal tak ada kesanggupan untuk memberlakukan pendidikan gratis tingkat SMA/SMK. Untuk itu menurutnya, pemerintah kota Surabaya berkeinginan diberi pelimpahan kewenangan agar bisa mengelola sendiri.

"Semuanya memungkinkan, tergantung goodwillnya seperti apa," paparnya.

Menurutnya, pelimpahan kewenangan dari pemerintah provinsi ke kabupaten kota sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memungkinkan meski hanya sebatas parsial, yakni perbantuan tugas.

"Dari awal yang kita minta ke gubernur seperti itu, tapi gubernur merasa bisa kelola ya sudah," tandas pria yang akrab disapa WS. Namun, Wakil Walikota ini menegaskan, perjuangan pemerintah kota untuk bisa memberlakukan pendidikan gratis hingga SMA/SMK terhenti, pasca gagalnya gugatan warga Surabaya ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten kota ke provinsi. and

 

Surabaya (beritakota.net) Indonesian Civil Rights Watch (ICRW) mendesak Gubernur Jawa Timur untuk membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK dengan mengambil inisiatif membuat payung hukum bagi kabupaten/kota  yang berkeinginan memberikan bantuan dana bagi SMA/SMK di Jawa Timur.

Selain itu ICRW menginginkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim  serta menertibkan pungutan liar di lingkungan pendidikan yang memberatkan orang tua siswa.

Kepala Divisi Advokasi ICRW, Arif Budi Santoso, SIP, SH, menyatakan, bahwa akhir-akhir ini masyarakat tengah menunggu terealisasinya komitmen dan janji Pemprov Jatim untuk mewujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas melalui pembahasan rancangan APBD Jawa Timur 2018 yang kini memasuki tahap akhir.

''Kita akan melihat apakah pemerintah mampu memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen,'' tuturnya, Rabu (8/11/2017)

Arif mengatakan, alokasi anggaran itu merupakan amanat  Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 9 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor  20 Tahun 2003.

Ia menegaskan, indikator riil keberpihakan pemerintah pada pendidikan yang murah dan berkualitas, salah satunya pada pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK yang saat ini banyak dikeluhkan siswa dan orang tuasiswa di berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur.

''Seperti diketahui mulai tahun 2017 kewenangan pengelolaan dan pembiayaan SMA/SMK kini beralih dari pemerintah kabupaten /kota ke pemerintah provinsi sebagai konsekuensi penerapan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 15 Ayat 1 dan 2 serta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dalam Sub-Urusan Manajemen Pendidikan," jelas mantan jurnalis ini.

Advokad lulusan FH Unair menambahkan, apabila memperhatikan Neraca Pendidikan daerah (NPD) yang dimuat di Website Kemendikbud, http://npd.data.kemendikbud.go.id/file/pdf/2016/050000.pdf disebutkan bahwa alokasi APBD Jawa Timur 2016 untuk sektor Pendidikan hanya 1,7 persen atau sekitar Rp300,34 miliar saja dari seluruh total APBD Jatim.

 Menurut Arif hal ini sangat jauh dari angka minimal 20 persen sesuai amanat  UUD 1945. Posisi Provinsi Jawa Timur berada di urutan terbawah nomer dua sebelum Provinsi Papua dalam melakukan kebijakan Politik Anggaran.

''Rendahnya komitmen politik anggaran pendidikan ini membuat alokasi untuk pembiayaan perbaikan infrastruktur pendidikan, pembiayaan, peningkatan mutu guru/pengajar, pembiayaan subsidi pendidikan pada SMA/SMK akan turun dan terganggu,'' katanya.

Mantan Komisioner Panwaslu Jatim ini menilai, rendahnya alokasi anggaran pendidikan di APBD Jatim juga akan membuka peluang bagi sekolah untuk melakukan berbagai pungutan pada siswa, yang pada akhirnya menyebabkan biaya sekolah yang tinggi dan berpotensi memicu tingginya angka putus sekolah.

Dengan mencermati keadaan tersebut, ICRW sebagai salah satu perwakilan masyarakat yang berkepentingan terhadap agenda pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK mendesak Gubernur Jawa Timur untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dan konkrit.

''Memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur  memenuhi amanat konsititusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD Jatim 2018,'' ujar Arif.

Menurut Arif, gubernur semestinya bisa membebaskan biaya pendidikan bagi siswa siswa SMA/SMK se- Jawa Timur dan menutup semua peluang bagi dilakukannya pungutan liar yang memberatkan siswa dan orang tua.

Selaku pemegang tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan SMA/SMK, gubernur  mengambil ini siatif dengan memberikan payung hukum bagi pemerintah kabnupaten/kota  yang berkeinginan memberikan bantuan pendidikan pada warganya yang duduk di bangku SMA/SMK.

''Selaku wakil pemerintah pusat, (Gubernur) memerintahkan Bupati/Wali Kota baik lisan maupun tertulis untuk segera menangani permasalahan pengalokasian anggaran minimal 20 persen dan pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK ini secepatnya agar ada kepastian hukum sebelum RAPBD 2018,'' tandasnya.

ICRW juga mendesak Pakde Karwo agar memikirkan segala alternatif solusi bagi terwujudnya pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK ini. Antara lain dengan sharing anggaran atau apabiladipandang perlu menggunakan instrument pemberian tugas pembantuan yang dimungkinkan.

''Sesuai ketentuan Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada poin, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan,'' tambah Alumnus Unair yang empat tahun tinggal di Inggris.

ICRW adalah organisasi nirlaba berkedudukan di Kota Surabaya yang peduli pada perlindungan hak-hak sipil warga masyarakat. ICRW memfokuskan diri pada fasilitasi dan advokasi terhadap  adanya praktek pelanggaran hak-hak sipil warga yang dilakukan oleh institusi-institusi negara, termasuk di bidang pendidikan.

ICRW aktif menjalin kerjsama dengan berbagai elemen pro perlindungan hak-hak sipil termasuk mereka yang saat ini menduduki posisi-posisi strategis di parlemen dan pemerintahan. and


Page 6 of 234