Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota Surabaya akan menertibkan para peminta sumbangan yang berdalih untuk membantu korban bencana alam atau kegiatan kemanusiaan lainnya jika tak berizin.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala BPD dan Linmas Kota Surabaya, Irvan Widyanto, organisasi, badan atau perseorangan yang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan harus mendapatkan izin dari pemerintah kota, sesuai dengan Perwali 55 Tahun 2017 yang mengatur legalitas penarikan sumbangan.

“Apa yang dilakukan pemerintah kota adalah untuk melindungi masyarakat,” terangnya.

Irvan menambahkan, setelah mendapatkan izin, penggalang dana sumbangan wajib menyampaikan data, diantaranya mekanisme penyaluran dan pihak yang dibantu.

“Sehingga ada pertanggung jawaban dan tersebut disalurkan kemana,” tegasnya.

Mantan Kabag Pemerintahan ini mengungkapkan, beberapa kali pihaknya menemukan pengalangan dana untuk korban bencana alam atau kegiatan sosial lainnya di lingkungan masyarakat, maupun di sejumlah traffict light.

Saat menemukan aktifitas tersebut, petugas Satpol PP dan linmas langsung memberikan teguran agar mereka tidak melanjutkannya.

“Secara persuasif dan humanis, kita minta mereka menghentikannya,” tutur Irvan.

Ia menegaskan, penggalangan dana kemanusiaan di traffict light sebenarnya juga tak diperbolehkan sesuai Perda 2 Tahun 2014 yang mengatur penyelenggaraan Ketertiban Umum melarangnya.

“Tak diperbolehkan cati sumbangan di TL (Traffict Light),” katanya.

Irvan mengakui, kegiatan  penggalangan dana seringkali dilakukan secara spontanitas untuk membantu para koran bencana. Namun menurutnya, hal itu harus dilakukan sesuai ketentuan yang ada.

“Jangan sampai mengganggu orang lain,” jelasnya.

Ia mengatakan, Perwali 55 sudah berlaku. Apabila ada peminta sumbangan, Irvan meminta masyarakat menolaknya.

“Apabila warga tergangu, bisa menghubungi Comand Center 112. Kita akan tindak lanjuti,” paparnya.

Irvan, menandaskan, setelah menerima laporan dari masyarakat, pihaknya berupaya untuk menindaklanjutinya tidak lebih dari 10 menit. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan mengungkapkan, bahwa serapan APBD Kota Surabaya di tahun 2017 hingga, Rabu (27/12) sekitar 80 persen.

Menurutnya, besaran serapan tersebut memungkinkan bertambah,  karena sampai saat ini masih ada beberapa kontrak dengan pihak ketiga yang belum tuntas. Sementara, proses rekapitulasi berlangsung hingga 31 Desember.

“Beberapa kontrak selesai sampai 30 Desember,” ujarnya.

Hendro menyebutkan, sejumlah proyek yang belum selesai tersebut berkaitan dengan pembangunan fisik yang ada di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dan Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP).

“Kalau pengerjaannya tri wulan ketiga, selesainya akhir tahun,” ungkapnya.

Namun demikian, mantan Kepala Bappeko ini memperkirakan tak ada proyek yang tak tuntas tahun ini. Ia memastikan, seluruh pengerjaan proyek selesai hingga akhir tahun, kecuali pembebasan lahan.

“Jadi, gak ada yang gak selesai,” tutur Hendro.

Menanggapi serapan APBD 2017 yang hanya berkisar 80 persen, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Thoha menyatakan, bahwa dalam rapat Badan Anggaran dan Badan Musyawarah, pihaknya telah mendorong pemerintah kota, minimal serapan anggaran berkisar 90 – 95 persen.

“Makanya, saya tak tahu alasannya apa hingga sampai 80 persen,” tanyanya.

Politisi PKB ini menilai, jika serapan sekitar 80 persen, apakah ada upaya penghematan, atau faktor lainnya. Pasalnya, jumlah dana yang tak terserap cukup besar, yakni 20 persen dari nilai APBD 2017 yang mencapai Rp8,9 T.

“Padahal, kemarin disampaikan silva tak sampai Rp1 T,” kata Masduki Toha.

Ia menilai jika anggaran yang tak terserap mencapai Rp1,8 T. Maka, pemerintah kota harus menjelaskannya, kenapa kondisi tersebut terjadi.

Apabila untuk penghematan, ia tak mempermasalahkannya. Namun, sebaliknya, jika kondisi tersebut dimungkinkan terjadi karena Organisasi perangkat Daerah (OPD) tak becus menjabarkannya dalam kegiatan yang dananya sudah dianggarkan DPRD.

“Kalau, tak mampu jabarkan, berarti anggarannya OPD harus dikurangi. Karena, tak mampu,” tegasnya

Masduki Thoha mendorong ada evaluasi program yang dijalankan OPD. Ia menegaskan, tak rasional apabila serapannya rendah, namun pada tahun mendatang OPD terkait meminta anggaran lebih dari sebelumnya. and.dan

Surabaya (beritakota.net) Kapal pesiar paling besar, paling mewah yang memiliki kapasitas sekitar 6.000 penumpang tersebut, Selasa (26/12/2017) berlabuh di Surabaya.

Kapal pesiar bernama Genting Dream Cruise ini berasal dari Hongkong, dan membawa penumpang dari berbagai warga negara. Saat berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, setengah penumpangnya, sekitar 3.000 orang, turun dan mengunjungi berbagai destinasi wisata yang ada di Surabaya, termasuk pantai Kenjeran, taman-taman, museum Kapal Selam dan pusat perbelanjaan di Tunjungan Plaza 1 hingga Tunjungan Plaza 6, ITC dan Jembatan Merah plaza.

Hanya sekitar 100 orang wisatawan manca negara penumpang Kapal pesiar Gentring Dream Cruise yang mampir ke Balai kota. Kedatangan wisatawan tersebut disambut oleh kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Widodo Suryantoro.

Para wisatawan dihibur oleh berbagai atraksi, salah satunya adalah tampilan Reog ponorogo, tari-tarian tradisional dan gerai UKM. Dalam acara press conference, Widodo menyebutkan bahwa wisatawan dari manca negara yang berkunjung ke kota Surabaya dari awal Januari hingga Desember ini sudah mencapai sekitar 24 jutaan orang.

"Ini tidak termasuk yang mengunjungi Kebun binatang Surabaya dan pantai Kenjeran. Untuk meningkatkan promosi Surabaya Visit, kita juga mengajak kerjasama beberapa travel agent. Kita buat MOU agar pemilik travel agent bisa benar-benar mempromosikan Surabaya ke berbagai negara," terang Widodo.           

Widodo mengakui saat ini wisatawan mancanegara lebih banyak mengunjungi mal-mal yang ada di Surabaya. "Bukan saja karena mereka ingin melihat sendiri produk yang mereka jual dan sudah dipasarkan di Surabaya, tetapi mereka juga melakukan penetrasi pasar. Mereka ingin mencari tahu produk apa yang bisa dipasarkan di Surabaya. Disamping berbelanja, mereka juga melakukan promosi," sambung Widodo.                   

Apa yang diharapkan oleh Widodo selayaknya juga dibarengi oleh kesiapan pemkot Surabaya untuk benar-benar membuat wisatawan betah dan nyaman saat mengunjungi kota Surabaya.

Karena disadari atau tidak, saat wisatawan berbelanja di gerai UKM yang disiapkan Pemkot secara dadakan di halaman Taman Surya, para wisatawan cukup kecewa saat ingin berbelanja, produk yang dijual sebagian besar masih menggunakan uang rupiah.

Sementara para wisatawan tidak memiliki persediaan uang rupiah, sehingga para wisatawan tersebut kesulitan mendapatkan produk yang mereka inginkan. Bahkan sebagian besar bermurah hati memberikan dolar mereka, meskipun mereka tidak paham dan tidak tahu persis berapa harga produk yang mereka beli.

"Buat oleh-oleh karena kelihatan bagus, rasanya enak dan murah ya," canda Michael warga negara Philipina yang juga menjadi salah satu karyawan kapal pesiar mewah Genting Dream Cruise.

Michael mengakui bahwa Surabaya yang elok, masyarakatnya juga ramah, sangat terkenal di negaranya, bahkan para penumpang kapal Pesiar mewah Genting Dream Cruise memang sudah lama berangan-angan mengunjungi Surabaya.

Michael berharap dirinya dan.juga keluarga nya suatu saat nanti bisa kembali mengunjungi kota Surabaya. "Mungkin butuh waktu yang agak lama supaya puas kemana-mana. Surabaya cantik, penarinya cantik, saya suka sekali," guraunya. and.dan

Surabaya (beritakota.net) Salah satu Lurah di Surabaya didua terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh salah satu penegak hukum di Kota Surabaya, entah itu dari kejaksaan atau kepolisian.

Rumor ini belum sepenuhnya santer terdengar, karena pada saat kejadian OTT tersebut tepatnya pada hari Kamis (21/12/2017) pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berusaha melakukan aksi jemput bola agar oknum Lurah tersebut dapat dilepaskan. Tentunya dengan jaminan dari petinggi Pemkot Surabaya.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, M. Fikser saat dikonfirmasi enggan menanggapi. Malah mantan Camat Sukolilo ini menyarankan agar melakukan konfirmasi ke instansi yang tak jelas.

''Belum tahu, coba konfirmasi sana dulu,'' sarannya. Namun saat didesak, kebenaran adanya OTT oknum Lurah ini, Fikser pun tak menampiknya.

"Memang ada," jelasnya singkat Sabtu, (23/12/2017).

Sementara Kepala Bagian Pemerintahan, Edi Christijanto mengaku tak mengetahui berita OTT oknum Lurah.

''Aku nggak dengar, sekarang aku libur di Sumenep," ujar Edi.

Sementara itu menurut sumber kuat yang dapat dipercaya, penangkapan oknum Lurah ini lantaran telah melakukan pungutan liar (Pungli) ke sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di seputaran wilayah Perak Barat Kecamatan Krembangan.

Padahal Lurah ini tak menjabat di wilayah tersebut. Aksi pungli yang dilakukan oknum Lurah ini sebenarnya telah dilakukan semenjak ia menjabat sebagai pejabat struktural di salah satu Kecamatan.

Merasa tak kuat oleh ulah oknum Lurah ini, apalagi sudah tak menjabat di wilayah tersebut, para pedagang akhirnya melaporkannya ke penegak hukum.

Sayangnya, meski telah terkena OTT, pihak Pemkot masih bermurah hati sebagai jaminan agar oknum Lurah ini tak di tahan, meski perkaranya berlanjut. and

Surabaya (beritakota.net) Pemkot Surabaya terancam akan kehilangan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Sebab, Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) meminta pemkot untuk menyerahkan kembali pengelolaan KBS kepada mereka.

Ketua PTFSS, Soejatmiko, mengatakan pihaknya sudah mengirim surat kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Senin (18/12). Surat tertanggal 13 Desember 2017 itu perihal pengembalian pengelolaan KBS.

"Kami meminta pengembalian pengelolaan KBS dengan dasar berita acara penyelesaian masalah pengelolaan KBS tanggal 7 Januari 2010, di Tretes, Pandaan. Selain itu putusan kasasi MA No.3055 K/Pdt/2013, tertanggal 7 Mei 2014, dan putusan MA No. 656 PK/Pdt/ 2016," bebernya di kantor PTFSS, Jalan Setail 3, Surabaya, Jumat (22/12).

Apa yang dilakukan PTFSS, masih lanjutnya karena Pemkot Surabaya adalah pengelola sementara KBS. Maka dengan adanya putusan PK MA, sudah jelas tidak ada lagi dualisme kepengurusan PTFSS karena dulu ada kubu Basuki dan Stany Subakir.

"Dengan adanya hukum tetap, maka kami yang berhak mengelola KBS. Ini sesuai dengan berita acara penyelesaian KBS di Tretes," ujarnya.

Ia melanjutkan, KBS itu dulunya dikelola PTFSS. Karena terjadi dualisme di perkumpulan, pengelolaan diserahkan sementara ke Pemkot Surabaya.

"Karena kami menang dalam gugatan, maka PTFSS berhak mengelola kembali KBS," ucap Soejatmiko yang menggantikan posisi Stany Subakir sebagai ketua PFTSS.

Untuk itu, pihaknya berharap Wali Kota Tri Rismaharini menerima pengurus PTFSS guna membahas pengelolaan KBS secara musyawarah.

"Sebagai orang timur, kami berharap persoalan KBS dimusyawarahkan bagaimana baiknya. Bahkan kami siap melebur dengan pemkot untuk mengelola KBS agar lebih baik," ungkapnya seraya berharap wali kota untuk menanggapi suratnya tersebut.

Sebagai bentuk keseriusan PTFSS mengambilalih pengelolaan, pihakya sudah menunjuk Dr drh Hardianto sebagai coordinator konservasi. Sedangkan untuk manajemen, pihaknya masih mencari sosok yang cocok.

Sedangkan Toni Suryadi Wijaya, kuasa hukum PTFSS, menyatakan pihaknya memang tidak memberikan batas waktu kepada pemkot untuk menyerahkan pengelolaan KBS. Sebab, pihaknya lebih mementingkan musyawarah.

"Kami tetap berharap Pemkot Surabaya mematuhi keputusan hukum yang sudah inkrach. Jika pemkot keberatan, maka kami siap untuk melangkah ke ranah hukum," tegasnya.

Sedangkan Kebag Perekonomian Kota Surabaya, Khalid, menyatakan pihaknya belum melihat surat dari PTFSS. "Kami belum melihat surat tersebut. Kalau nanti sudah ada, kami akan pelajari dulu. Jadi tak bisa berkomentar banyak," ujarnya.

Sedangkan Dirut PDTS KBS (Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya) Khoirul Anwar, tidak bisa dikonfirmasi. Meski Hp-nya aktif, namun tak diangkat.

Untuk diketahui sekarang ini KBS sendiri menjadi aset Pemkot Pemkot Surabaya. Dalam pengelolaan KBS, Pemkot Surabaya membentuk BUMD (badan usaha milik daerah) bernama PDTS KBS. Setiap tahun, KBS mendapatkan gelontoran dana dari APBD Surabaya. and

 

Surabaya (beritakota.net) Mesin politik Partai Demokrat di Surabaya mulai bergerak untuk pemenangan Khofifah - Emil dengan diresmikannya posko pemenangan Khofifah - Emil di kantor DPC Partai Demokrat Kota Surabaya pada Minggu (23/12/2017)

Acara itu dihadiri Arumi Bachsin istri Emil Dardak, Anggota DPR RI Fandi Utomo, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Kuswanto, Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Ratih Retnowati, Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya Dedi Prasetyo, sejumlah anggota DPRD Surabaya dari partai Demokrat dan ratusan kader partai Demokrat Surabaya.

Arumi didepan pengurus dan kader Partai Demokrat menyampaikan permintaan maaf atas ketidak hadiran suaminya.

"Ada kesalahan saat Mas Emil booking pesawat dari Jakarta, sehingga sampai sekarang dia masih dibandara menunggu tiket pesawat. Sebelumnya kami sudah janjian ketemu di Surabaya, saya berangkat dari Trenggalek," kata Arumi.

Arumi juga menegaskan sudah saatnya Jawa Timur dipimpin perempuan.

"Selama ini kita tidak pernah memiliki Gubernur perempuan, sekarang saatnya Jawa Timur mengawali Gubernur perempuan pertama di Indonesia," ujarnya.

Mantan artis ini juga mengatakan, kalau perempuan adalah sosok yang hebat dan penting dalam keluarga. Mereka terbiasa bekerja multi tasking dan selalu mengutamakan kepentingan keluarga, karena nalurinya sebagai seorang ibu. Dikesempatan itu Arumi juga mengucapkan selamat Hari Ibu.

Sementara itu Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Ratih Retnowati mengatakan, dengan hadirnya Arumi diharapkan masyarakat terutama kader partai Demokrat lebih mengenal sosok calon wakil Gubernur Jatim Emil Dardak yang diusung Partai berlambang mercy itu berpasangan dengan Cagub Khofifah Indar Parawansa.

"Pasca berdirinya posko pemenangan Khofifah - Emil kami segera bergerak mensosialisasikan pemenangan pasangan ini ke 31 PAC demokrat Surabaya dan 154 anak ranting, dengan harapan bisa mendapat suara dukungan maksimal dari masyarakat Surabaya" tegas Wakil Ketua DPRD Surabaya itu.

Sedangkan anggota DPR dari daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo Fandi Utomo mengatakan kemenangan Khofifah - Emil sangat penting untuk suara Partai Demokrat di Pemilu 2019.

"Survey mengatakan pada September popularitas Partai Demokrat dibawah Partai Gerindra. Tapi di bulan Desember popularitas kita diatas Partai Gerindra setelah kita resmi mengusung Khofifah - Emil" tegas politisi yang pernah menjadi calon Walikota Surabaya ini. and

 

Pembongkaran Bangunan Kembali Di lanjutkan

Surabaya (beritakota.net) Pemkot Surabaya siap membangun Masjid As-Sakinah dan gedung DPRD Surabaya yang baru. Sebelum pembangunan dimulai, hari ini, Jumat (22/12) pemerintah kota melanjutkan pembongkaran bangunan Masjid.

Sebelumnya, pembongkaran sempat mandek akibat polemik pemugaran beberapa bangunan yang ada di Balai Pemuda, diantaranya Masjid Ass-Sakinah dan Dewan Kesenian Surabaya.

Setelah pemerintah kota dan kalangan dewan melakukan komunikasi dengan beberapa pihak diantaranya kalangan ulama dan para seniman, akhirnya tercapai kesepakatan untuk melanjutkan pembangunan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, sebelum pembongkaran, pihaknya akan menutup seng di sekeliling bangunan masjid, agar debu tak menyebar kemana-mana. Pembongkaran akan dimulai dengan menurunkan tiang-tiang sisi atap, karena terbuat dari struktur baja.

"Khawatirnya kalau jatuh ke bawah pecah akan berbahaya," terangnya

Eri memperkirakan, Sabtu (23/12) bangunan yang tersisa sudah dirobohkan. Sementara, bangunan Dewan Kesenian Surabaya (DKS) pembongkarannya menunggu selesainya proses pemindahan ke gedung Merah Putih yang berada di seberangnya. Ia memastikan, apabila perpindahan tuntas, Minggu pembongkaran tuntas.

"Ini teman-teman (DKS) masih mencari tempat di gedung Merah Putih," katanya

Sementara, untuk pembangunan gedung dewan yang baru, Eri mengestimasi masih mencukupi waktunya kendati hanya berselang setahun. Pasalnya, gedung tersebut struktur bangunannya sederhana.

"Meski bangunan itu seakan-akan tujuh lantai tapi kan bangunan itu tipikal, kerjakannya satu kali ngecornya tujuh lantai," paparnya

Kapala Bidang Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, Mohammad Taufik Siswanto, menambahkan, setelah pembongkaran sejumlah tiang masjid dan beberapa bangunan, dilanjutkan dengan pembangunan pondasi Masjid.

"Karena ukurannya lebih besar, jadi harus membongkar ruangan DKS," terangnya

Taufik Siswanto mengestimasi pembangunan masjid ditergetkan selesai dalam waktu 6 bulan. Pembangunan Masjid As-Sakinah satu kesatuan dengan gedung dewan.

Menurutnya, meski pembangunanya bersamaan, namun gedung masjid akan didahulukan penyelesaiannya. Ia mengungkapkan, luasan bangunan masjid yang baru 17 x 27 meter.

"Bangunan (Masjid) itu berdiri di bekas bangunan lama," tuturnya

Ia menambahkan, untuk gedung DPRD yang baru, luasnnya 24 x 24 meter. Hanya saja, luasannya terpangkas di sisi belakangnya 8 x 8 meter. Taufik mengatakan, setelah pembongkaran banguna masjid, akan dilanjutkan dengan pembongkaan gedung sekretariat DPRD yang akan direhab untuk gedung baru.

"Setelah sekretariat (dewan) dipindah, pembongkaran dilakukan. Rencananya awal Januari," katanya

Taufik optimis pembangunan masjid As-Sakinah dan gedung dewan tuntas akhir 2018. Meski rencana pembangunannya molor sekitar dua bulan akibat polemik sebelumnya. Ia menerangkan, gedung dewan yang baru, jika sebelumnya direncanakan 8 lantai menjadi 7 lantai. Pengurangan jumlah lantai gedung dewan dilakukan setelah bangunan masjid dipisah.

"Lantainya berkurang. Tapi anggarannnya tetap, karena satu kesatuan," paparnya

Pembangunan masjid As-Sakinah dan gedung DPRD yang baru menelan anggaran sekitar Rp. 55 M. Di gedung dewan yang baru akan ada ruang fraksi, komisi, ruang rapat dengan konstituen, kemudian perpustakaan dan ruang masing-masing anggota dewan.

"Bentuknya nanti los dulu , baru dipisah untuk tiap anggota," ujar Taufik

Ia mengaku, arsitektur gedung dewan akan menyesuaikan dengan bangunan yang ada saat ini. Sementara, untuk Masjid Assakinah, desainnya sudah mendapat persetujuan kalangan ulama, dengan empat menara di bagian atasnya.

"Kalau gedung dewan mirip seperti saat ini, cuma ditinggikan saja," katanya

Sementara, Sekretaris DPRD Surabaya, Hadi Siswanto Anwar mengakui, dengan adanya rencana pembongkaran sebagian gedung Sekretariat DPRD yang berada di sisi belakang untuk dijadikan gedung dewan yang baru, ditindaklanjuti dengan pemindahan perlengkapan yang ada. Menurutnya, sekretariat DPRD diberi waktu pengosongan ruangan hingga 30 Desember 2017.

'Tetapi tiga hari ini, sudah memindah perkakas ke ruangan yang yang gak fungsional," tandas Mantan Asisten I Sekota Surabaya.

Hadi siswanto mengungkapkan, gedung dewan yang baru akan dibangun di atas Bagian umum Sekretariat dewan, dan berbatasan dengan ruang Komisi D dan Ruangnya.

Pembongkaran bangunan Masjid As-Sakinah dan bangunan DKS dikawal sejumlah pemuda Anshor dan Muhammadiyah. Sejak siang hingga Sore hari mereka berada di sekitar lokasi pembongkaran. Di beberapa sudut area, Anshor memasang atribut dan spanduknya. and

Surabaya (beritakota.net) Ribuan personel dari gabungan jajaran pengamanan seperti Linmas, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Polrestabes Surabaya hingga Babinsa dan Babinkantibmas, siap menjaga kondusivitas Kota Surabaya selama libur perayaan natal dan pergantian tahun.

Selain itu, juga ada personel dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, petugas dari Palang Merah Indonesia, PDAM Surya Sembada hingga PD Pasar Surya yang siap mewujudkan Surabaya tetap aman dan nyaman.

Kesiapan personel gabungan jajaran pengamanan di Kota Surabaya itu terlihat ketika acara apel pengamanan malam Natal dan Tahun Baru di Taman Surya, Jumat (22/12/2017) sore.

Hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini selaku pembina apel, lalu Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Rudi Setiawan, serta Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKBP Ronny Suseno.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismharini selaku pembina apel menyampaikan, para petugas pengamanan yang akan melaksanakan tugas selama libur natal dan pergantian tahun, mengemban tugas mulia.

Sebab, ketika kebanyakan orang tengah beribadah dan juga berlibur bersama keluarga masing-masing, para personel pengamanan tersebut tetap menjalankan tugasnya.

"Saya atas nama pemkot, bangga dengan petugas pengamanan ini. Di saat semuanya beribadah dan liburan, tapi petugas tetap melaksanakan tugas yang sebenarnya lebih berat dibandingkan tugas biasanya. Karena itu, pesan saya, lakukan tugas mulia ini dengan tulus dan ikhlas agar hasil maksimal," ujar wali kota.

Menurut wali kota, dalam menjalankan tugas, para personel yang bertugas tidak hanya akan fokus pada pencegahan terjadinya tindak kejahatan/kriminalitas. Tetapi juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran, termasuk kemungkinan cuaca yang ekstrem.

"Termasuk juga urusan harmonisasi antar warga. Karena itu, petuga harus saling bahu-membahu dengan masyarakat. Bila ada masalah harus ada respons cepat, jangan didiamkan. Harapannya kota ini akan lebih aman dan warganya bisa melakukan aktivitas dengan kondisi nyaman" sambung wali kota.

Wali kota menyampaikan, keberadaan Command Center 112 di gedung Siola akan sangat membantu petugas dalam melaksanakan tugas pengamanan selama malam perayaan natal dan juga pergantian tahun. Ini karena Command Center 112 memiliki petugas lengkap dari berbagai dinas, termasuk dari kepolisian.

"Kalau menghadapi situasi mendesak, jangan panik. Segera hubungi nomor 112. Saya pikir 112 akan sangat membantu karena petugasnya lengkap," jelas wali kota.

Seusai apel pengamanan, wali kota bersama Kapolrestabes Surabaya dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak kemudian melakukan pengecekan kesiapan berbagai kendaaran yang akan dipakai personel pengalaman.

Wali kota bersama Kapolrestabes dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak dan beberapa personel pengamanan lantas melakukan patroli dengan meninjau beberapa lokasi. and.dan

Ingatkan Para Ibu Tak Paksa Suami Berbuat Lebih

Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar peringatan Hari Ibu Nasional 2017 dengan tema "Perempuan Berdaya Indonesia Jaya". Bertempat di halaman Taman Surya, peringatan tersebut mengadakan berbagai macam acara dan perlombaan diantaranya lomba memasak Mie antar OPD, pemberian penghargaan bagi para ibu marjinal, ibu-ibu kecamatan/kelurahan surabaya dan beberapa anak anak SD, SMP.

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah (Sekkota) Surabaya, Para asisten Wali Kota, Danrem, Kapolres Surabaya dan Kapolres Tanjung Perak, Dharma Wanita, Ketua PKK, Ketua BNK surabaya dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, antara ibu dan anak anak tidak bisa dipisahkan karena ibu merupakan sosok yang memiliki naluri kedekatan dengan anak-anaknya.

Selain itu, wali kota juga mengingatkan kepada para ibu untuk tidak menekan atau memaksa suami berbuat lebih hanya untuk menuruti duniawi semata.

"Ibu-ibu, masih banyak keluarga yang menderita dan kurang beruntung, kita harus tetap melihat ke bawah dan jangan minta yang aneh-aneh. Syukuri apa yang ada," pesan wali kota usai memberi penghargaan bagi perempuan marjinal di halaman Taman Surya, Jum'at, (22/12/2017).

Wali kota juga menyampaikan kepada ibu-ibu untuk tidak segan menegur anak-anak yang melakukan tindakan tidak benar. Meskipun, lanjut wali kota, itu bukan anaknya sampeyan jangan dibiarkan, tapi langsung ditegur, kalau tidak berani menegur langsung telepon 112.

"Anak surabaya adalah anak kita semua, jangan dibiarkan mereka menjadi orang yang tidak benar, tapi selamatkan mereka sehingga kelak menjadi anak yang luar biasa dan bisa menjadi tuan dan nyonya di tanahnya sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, wali kota perempuan pertama di surabaya ini juga optimis apabila Kota Pahlawan akan menjadi nyaman jika semua ibu peduli dengan anak-anaknya terlebih anak orang lain. "Peran ibu sangat besar untuk menyelamatkan anak anak sebab saya percaya, salah satu pondasi dan tiang dari negara ini adalah ibu," pungkas wali kota sarat akan prestasi itu.

Di akhir sambutan, wali kota melakukan pemotongan tumpeng sebagai tanda diresmikannya hari ibu nasional. Lebih dari itu, wali kota kelahiran Kediri ini mendapat hadiah kejutan dari jajaran forpimda salah satunya kue. Jelas terlihat, wajah bahagia dari wali kota surabaya tersebut.

Artis ibu kota Soraya Haque yang turut hadir dalam peringatan hari ibu nasional menuturkan, inti bicara ibu artinya sosok yang diberi kesempatan untuk bisa mengasuh anak anaknya baik secara lahiriah maupun adopsi. Artinya, ibu yang harus terus membuka buka mata dan telinga terhadap perubahan di zaman berbeda karena sekarang zaman anak now.

"Jadi untuk ibu-ibu, harus lebih fleksibel melihat perubahan agar bisa menuntun anak-anaknya menjadi generasi yang tidak lupa akan nilai nilai serta akar rumput dalam kehidupan mereka," jelas Soraya.

Sementara penyanyi dangdut Inul Daratista menambahkan, di hari ibu nasional ini, dirinya menilai hari yang istimewa dan sah-sah saja memperingati hari ibu. "Tidak ada pesan khusus, saya hanya ingin menyampaikan bahwa semua ibu di Indonesia adalah wonder woman dan benar-benar sosok wanita yang luar biasa," kata Inul.

Ditanya soal sosok wali kota surabaya Tri Rismaharini, Inul mengaku sangat mengidolakan dan sangat bangga dengan beliau. Baginya, wali kota kelahiran Kediri itu layak dijadikan panutan bagi semua orang. "Dia merupakan pemimpin yang tegas, disiplin dan layak dijadikan sebagai wali kota seumur hidup," imbuhnya sambil tersenyum. and.dan

Surabaya (beritakota.net) Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Riswanto mengaku prihatin dengan kondisi kawasan Bulak Kali Tinjang yang  termarjinalkan dari program pembangunan. Pasalnya, meski Surabaya masuk kategori Kota  Metropolitan, ternyata masih ada wilayah yang kondisinya seperti hutan belantara.

"Saya turun ke sana, gak ada infrastruktur seperti pemavingan, irigasi, saluran PDAM, PJU maupun saluran drainase yang bagus," ungkapnya. Kamis (21/12)

Politisi PDIP ini menyebut, kawasan Bulak Kali Tinjang seperti terisolir. Padahal, menurutnya, perangkat kampung yang ada di daerah tersebut sudah melaporkan ke pemerintah kota. Bahkan, dari informsi yang diperoleh, aduan tersebut sudah berada di meja Wali Kota.

"Laporannya sudah 2 tahun lalu. Jadi, sudah berlarut-larut," ujarnya

Legislator ini menyampaikan, dari koordinasi dengan dinas terkait, kabarnya akan ada tindak lanjut. Jika tidak ada respon, kalangan dewan akan memanggil jajaran SKPD terkait, untuk mempertanyakan, kenapa kawasan tersebut tak tersentuh pembangunan.

"Dalam waktu dekat akan kita panggil untuk hearing," paparnya

Riswanto mengakui, di daerah tersebut saat ini ada masalah sengketa lahan. Dan, kasus tersebut sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Namun, menurutnya, apapun yang terjadi pemerintah kota tak boleh lepas tangan.

"Pemerintah kota harus hadir mau menyelesaikan konflik mereka. Karena itu yang dikehendaki masyarakat," paparnya. and

Page 3 of 234