Surabaya (beritakota.net) Komandan KRI Arun- 901 Kolonel Laut (P) Victor Siagian mewakili Komandan Satuan Kapal Bantu (Dansatban) Kolonel Laut (P) Anung Sutanto, S.Sos., selaku perwira pelaksana latihan (Papelat), membuka latihan penanggulangan kebakaran dan kebocoran, bertempat di Penyelamatan Kapal, Nuklir, Biologi dan Kimia (Peknubika) di Pusat Pelatihan Peknubika Kodiklatal Surabaya Selasa (30/10/2018).

Guna meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan keterampilan dalam menanggulangi bahaya kebakaran dan kebocoran, Prajurit Satuan Kapal Bantu (Satban) Koarmada II melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran dan kebocoran di Pusat Pelatihan Peknubika, yang berlangsung mulai tanggal 30 - 31 Oktober 2018.

Dalam sambutannya, Komandan KRI Arun- 901 menyampaikan latihan Peknubika saat ini untuk merefresh kembali kemampuan-kemampuan Prajurit Satban Koarmada II yang pernah didapatkan sebelumnya, betapa pentingnya kemampuan kita untuk menanggulangi bahaya kebakaran maupun kebocoran khususnya di KRI.

Di mana aset yang kita selamatkan adalah tempat dimana kita bertugas memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Komandan KRI ARN-901 berharap jangan asal melaksanakan latihan, laksanakan dengan sungguh-sungguh, perhatikan keamanan dan keselamatan, bertanyalah dengan dinamika yang sekarang ini sesuai dengan kondisi KRI yang Prajurit tempati.

Dan berharap begitu Prajurit selesai melaksanakan latihan apabila ada permasalahan di KRI bisa dilaksanakan sebaik- baiknya.

Hadir dalam latihan tersebut, Komandan Puspeknubika Kolonel Laut (T) Reza Kusumanegara, Pasops Satban Letkol Laut (P) Waluyo serta peserta latihan Satban Koarmada II. and


Surabaya (beritakota.net) Kemenangan lomba lari Mandalika yang rencananya bakal di gelar di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 4 Nopember mendatang, seakan menjadi pemicu semangat atlet Korem 084/Bhaskara Jaya.

Bagaimana tidak, siapapun yang menjadi pemenang di event The Indonesian National Armed Forces Mandalika Internasional Marathon 2018, atau yang dikenal dengan sebutan TNI Marathon tersebut, nantinya bakal menjadi penilaian tersendiri bagi pihak Mabes TNI.

Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto, S. E, menilai, saat ini ia bersama beberapa Perwira Makorem lainnya, telah menyiapkan beberapa atlet yang nantinya dikirim untuk mengikuti event akbar tersebut.

 "Sudah kita bahas untuk persiapan atlet-atletnya. Pastinya, atlet itu sudah siap secara mental dan fisik," tegas Kolonel Sudaryanto. Selasa, 30 Oktober 2018.

Bagi atlet, kata Danrem, yang berhasil menjuarai event akbar itu, nantinya bakal mendapat penilaian tersendiri dari pihak penyelenggara, khususnya Mabes TNI. "Itu nanti dijadikan suatu tolak ukur dalam pembinaan personel," tuturnya.

Dirinya berharap, atlet yang nantinya dikirim sebagai perwakilan dari pihak Korem 084/Bhaskara Jaya, dapat menunjukkan bakatnya, dan bisa membawa nama baik Korem 084/Bhaskara Jaya. "Pastinya, kemenangan jadi target utama kita," cetus Sudaryanto. and


Surabaya (beritakota.net) Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kota Surabaya yang dibuka selama 4 hari yakni hari Senin (29/10/2018) hingga, Kamis (1/11/2018) di ikuti kurang lebih 4.800 pelamar dari berbagai daerah yang ada di indonesia dan yang lolos seleksi adminitrasi 3.432 pelamar.

Kabid Pengembangan dan Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) kota Surabaya, Henry Rahmanto menjelaskan, awal mula yang daftar 4.800 pelamar dan yang lolos seleksi adminitrasi 3.432 pelamar.

"Tes akan dilakukan empat hari dan per hari ada 5 sesi, per sesi ada 200 orang pelamar. Jadi satu hari 1000 orang pelamar," ucap Henry, saat ditemui dilokasi tes CPNS Gelanggang Remaja, Selasa (30/10/2018).

Kabid Pengembangan dan Penilaian Kinerja BKD Surabaya menambahkan, untuk hasil tes sendiri kita belum tau, siapa yang lolos passing great.

"Nantikan yang menetapkan BKN, siapa yang berhak untuk lanjut, untuk mengikuti seleksi kopetensi bidang," ungkapnya.

Masih menurut Henry, sementara formasi yang dibutuhkan pemkot adalah 442. Jadi 3.432 pelamar itu merebutkan formasi 442. Dan untuk K2 ada 17 formasi yang terpenuhi hanya 16.

"Dan 1 formasi yang bersangkutan mengundurkan diri, terputus. Untuk alasannya saya kurang tau, karena yang tau pihak sekolah. Karena K2 yang lolos seleksi dari pusat hanya 17 orang dan yang gugur 1, karena terputus masa kerjanya dari pemerintahan," urainya.

Lanjut Henry, untuk hasil ahkirnya kita belum tau persis instruksi dari BKN gimana, dari batas waktu setelah kita lakukan Seleksi Kopetensi Dasar (SKD) kapan pengumumannya, "Kami belum tau, belum ada instruksi lebih lanjut terkait mekanismenya setelah SKD," terangnya. and


Surabaya (beritakota.net) Walaupun Pilwali masih 2020, tapi sejumlah calon terus bermunculan, bahkan di internal PDIP sendiri terdapat sejumlah calon yang dimunculkan.

Sekertaris DPC PDIP, Syaifudin Zuhri menegaskan DPC PDIP mengusung Wisnu Sakti Buana, sementara itu Saleh Mukadar Politisi senior PDIP yang satu gerbong dengan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang DH, menyatakan jika Siti Nasyi'ah (Ita Bonita) layak maju ke kontestasi Pilwali Surabaya 2020.

Sedangkan dari DPP PDIP Jatim mencuat nama Puti Guntur Soekarno yang dipersiapkan untuk maju Pilwali surabaya, ditambah lagi di internal DPD PDIP ternyata juga mencuat nama dari birokrasi surabaya yakni Eri cahyadi.

Sosiolog Politik dari Unesa, Agus Mahfud Fauzi menyampaikan, pada Pilwali lalu PDIP hanya menjadi faktor pengusung atau kendaraan bagi calon yang diusung, sedangkan calon yang diusung yakni Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sudah sangat kuat, sehingga Wali Kota dua periode itu memiliki nilai jual tersendiri.

Kondisi itu menurut Agus akan berbeda dengan Pilwali kedepan, dikarenakan hingga saat ini belum ada kader PDIP yang bisa menjadi magnet seperti Wali Kota Tri Rismaharini, namun PDIP juga memiliki banyak kader potensial untuk diusung dalam Pilwali 2020.

"Peta politik di internal PDIP untuk Pilwali nanti akan sangat berbeda dengan Pilwali lalu, dikarenakan belum ada tokoh sekuat walikota surabaya di internal PDIP, namun banyak kader potensial yang dinilai layak maju Pilwali," ungkap mantan komisioner KPU Jatim ini.

Agus Mahfud menegaskan, Banyaknya kader potensial di internal PDIP yang dinilai layak maju Pilwali surabaya, menjadikan pertarungan perebutan tiket untuk maju Pilwali akan berlangsung sengit.

Bahkan dipastikan suara di tingkatan DPC PDIP, DPD PDIP hingga DPP PDIP akan berbeda dalam mengusung calon di Pilwali nanti, dan keputusan akhirnya ada di tangan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

"Ditingkatan DPC, barisan PDIP sangat kuat, dan mereka merasa kader di tingkat bawah lah yang membesarkan partai, sehingga mereka harus memiliki nama calon yang dipilih maju Pilwali Surabaya yakni Wisnu Sakti Buana Ketua DPC PDIP Surabaya, dan nama itu pasti berbeda pula dengan nama yang dinilai layak oleh DPD PDIP Maupun DPP PDIP, belum lagi ditambah tokoh-tokoh senior PDIP yang ternyata juga memunculkan calon lain itu menunjukan pertarungan calon walikota di internal PDIP sendiri sangat sengit," kata dosen sosiologi politik Unesa ini.

Pria yang juga Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru UNESA ini memastikan tingkatan PDIP di daerah hingga pusat dalam proses Pilwali tidak akan sejalan.

Bahkan terjadi sejumlah perpecahan dalam mengusung calon yang dinilai layak maju Pilwali surabaya, dan kemungkinan besar partai bergambar kepala banteng dengan moncong putih itu akan terus memunculkan calon.

''Hal itu bisa menjadi bagian dari langkah politik untuk membesarkan partai, sekaligus untuk mencari mana nama yang benar-benar diinginkan warga Surabaya, walaupun keputusan akhir ada di Ketua Umum,'' tambahnya. and

Surabaya (beritakota.net) Kota Surabaya masuk Top 40 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik)  2018, keterangan tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Nomor 636 Tahun 2018.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil), Suharto Wardoyo menyampaikan, dulu Surabaya masuk Top 99 besar dan sekarang menjadi Top 40 besar se-Indonesia. Aplikasi yang masuh dalam 40 besar adalah aplikasi six in one (6 in 1) dan bisa di akses melalui android, di lampidsurabaya.go.id.

''Kalau akte kelahiran dan akte kematian kurasa warga sudah bisa, alur kelengkapannya sudah tau semua. Alat ini sudah ada di 154 kelurahan dan kita juga bekerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas-puskesmas. Jadi, pasien sebelum pulang akte kelahiran sudah kita berikan,'' terang Anang panggilan akrab Suharto Wardoyo, Senin (29/10/2018).

Mantan Kepala Bagian Hukum ini menambahkan, kalau akte kematian sekarang tersedia di UPTD pemakaman dan di kelurahan. ''Asal dimakamkan disana dan prosesnya tiga hari kerja,'' kata Suharto Wardoyo.

Masih menurut Anang, adapun tiga inovasi Pemkot Surabaya yang masuk ke Top 40 Sinovik adalah pertama, pelayanan publik 6 in 1 yang meliputi pengurusan akte lahir, kematian, perkawinan, perceraian, surat pindah datang, dan pindah keluar secara online.

Kedua, inovasi Tahu Panas (tak takut kehujanan dan tak takut kepanasan) yang merupakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh. Ketiga, inovasi Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda.

''Aplikasi Tahu Panas (tak takut hujan, tak takut panas) dan bedah rumah berada di Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, yaitu Pahlawan Ekonomi dan 3 program yang masuk Top 40,'' ungkapnya.

Sementara itu sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan tujuan awal berbagai inovasi itu bukan untuk meraih penghargaan, tapi tujuan awalnya adalah untuk mempermudah layanan masyarakat.

"Gol akhirnya dari semua inovasi ini adalah warga Surabaya lebih sejahtera," tegas Wali Kota Risma saat mengawal tim juri itu di gedung Siola.

Oleh karena itu, Wali Kota Risma juga berharap supaya warga Surabaya terus bekerja keras dan tidak mudah tergoda supaya bisa berhasil dan sukses. Sebab, apabila sukses akan bisa membantu anak-anaknya untuk sukses pula.

"Jadi, dalam kompetisi ini saya tidak melihat bergengsi atau tidaknya, tapi bagi saya adalah untuk menyemangati teman-teman supaya terus bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. and




Surabaya (beritakota.net) Komisi A DPRD Kota Surabaya kembali menggelar hearing dengan para pedagang pemotongan unggas di Pasar Keputran Senin (29/10) sore.

Dalam hearing kali ini membahas soal pemindahan lokasi pemotongan unggas di Keputran menjadi harus di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kedurus, Karang Pilang, Surabaya. Hearing kali ini merupakan hearing lanjutan dari hearing yang pernah dilakukan, Kamis (19/10) lalu.

Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto menjelaskan, sebelum adanya pemindahan pedagang, ia menyarankan agar para pedagang diperbolehkan dulu untuk memotong hewan di Pasar Keputran hingga proses revitalisasi di RPH selesai agar para pedagang dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa.

''Selama pemerintah belum melakukan revitalisasi ya biarkan saja pedagang berjualan dulu," Jelas Herlina di Gedung DPRD, Jalan Yos Sudarso.

Ia juga menyebutkan pihak PD Pasar Surya untuk tidak boleh tebang pilih dalam merelokasi para pedagang agar tak hanya pemotongan unggas yang ada di Keputran saja yang dipindahkan, tapi juga seluruh pemotongan hewan yang ada di Surabaya.

''Kalau memang mau menata pasar se-surabaya ya harus disesuaikan, jangan cuma Pasar Keputran Selatan, tapi seluruh yang ada di Surabaya,'' jelasnya.

Ia juga menjelaskan akan kembali mengundang pihak terkait pada hari Rabu (31/10) untuk menemukan titik temu antara pihak pedagang dan Pemkot.

Hearing ini dihadiri perwakilan PD Pasar Surya, Dinas Cipta Karya LH, Satpol PP dan pedagang unggas pasar Keputran.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Chalid Bukhori juga mengatakan opsi yang ditawarkan Pemkot adalah dengan memperbolehkan pedagang unggas untuk berjualan, namun dilarang untuk melakukan pemotongan unggas.

''Sedangkan untuk pemotongan unggas bisa diarahkan ke rumah potong hewan (RPH) di kedurus atau penggirikan," katanya. Menanggapi hal itu salah satu pedagang unggas mengatakan, akan menerima keputusan dari Pemkot, tapi juga menginginkan agar seluruh pedagang unggas di Surabaya juga melakukan pemotongan hewan di RPH

"Kalau bisa seluruh pedagang unggas di pasar se-kota surabaya juga sama diberlakukan seperti itu," ucapnya. and

Surabaya (beritakota.net) Untuk memenuhi kebutuhan pemakaman bagi warga Surabaya, khususnya bagi warga beragama Hindu, Budha dan Khonghucu, Pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) membangun tempat krematorium (pengabuan) bagi warga Surabaya yang beragama non muslim.

Tempat krematorium berbentuk pendopo tersebut berdiri dilahan seluas 4000 m2 milik pemkot Surabaya, dan beelokasi satu kawasan dengan TPU Keputih dan rencananya akan beroperasi tahun depan, saat ini masih tinggal proses pembangunan akses jalan menuju lokasi.

Kabid Sarana Prasarana (Sarpras) DKRTH Pemkot Surabaya, Mohamad Iman Rahmadi saat ditemui mengatakan,krematorium (pengabuan) milik pemkot Surabaya berada di TPU Keputih. Sudah dibangun dan saat ini persiapan di operasikan.

''Insyaallah akan beroperasi tahun depan,'' kata Iman sapaan akrabnya Mohamad Iman Rahmadi, Selasa (30/10) saat ditemui diruang kerjanya. Masih menurut Kabid Sarpras DKRTH, tempat tersebut akan digunakan untuk warga yang beragama Hindu, Budha, Khonghucu maupun Kristen sesuai adat dan kepercayaan mereka.

''Ini yang pertama kali pemerintah kota mempunyai tempat krematorium sendiri. Saat ini kita masih persiapan fisiknya terutama akses untuk masuk,'' jelasnya.

''Untuk luasnya sekitar 4000 m2, dan untuk luas lahan Keputih kemarin diukur lagi 27, berapa hektar. Dan komposisinya untuk makam islam 70 persen dan kristen 30 persen, dan itu beda dengan lokasi krematorium, tapi jadi satu kawasan,'' imbuhnya.

Dia menambahkan, untuk restribusinya kalau menurut perda yang lama Rp600 ribu, itu tergantung dari tebal kayu petinya semakin tipis semakin murah. Harga Rp600 ribu itu kalau ngak salah kayu arbot (kayu daur ulang) dan tergantung petinya semakin tebal semakin mahal.

''Saat ini tungku (tempat pengabuan) ada tiga tungku, kalau di Kembang Kuning milik swasta, kalau ini milik pemkot sendiri. Untuk bangunan utama sebagian besar sudah jadi terutama pendopo, tungku dan perkantoran. Cuma untuk rumah perabuan dan tempat parkir belum, insyaallah tahun depan selesai semua,'' paparnya. and


Surabaya (beritakota.net) Polemik soal ganti rugi warga terdampak pembangunan apartemen Gunawangsa Tidar di sekitar Tembok Dukuh, kecamatan Bubutan Surabaya, mulai terkuak.

Pihak pengelola gedung apartemen Gunawangsa Tidar mengaku telah memberikan kompensasi berupa ganti rugi kerusakan bangunan rumah dan dana taliasih dampak polusi berupa uang debu.

Menurut CEO Gunawangsa, Triandy Gunawan kompensasi kerusakan rumah terdampak telah diberikan sendiri kewarga dengan nilai yang bervariatif. Namun dana kompensasi untuk polusi debu, diberikan bertahap selama 3 kali yakni pada bulan Februari,  April dan Mei 2016.

"Kita sudah lunasi uang kompensasi polusi debu ke warga melalui kontraktor pelaksana sebesar Rp800 juta. Dana itu diserahkan ke tokoh masyarakat setempat. Namun masalahnya dananya  diberikan bertahap ke masing-masing warga, yakni pada tahun 2016, 2017 dan 2018," ungkap Triandy dalam keterangan persnya, Selasa(30/10/2018).

Untuk pembayaran dana kompensasi tahap ketiga, lanjut Triandy, warga tidak menerimanya, karena sisa uang kompensasi sekitar Rp168 juta, dipinjamkan ke pihak lain.

Uang sisa kompensasi itu semula di pegang oleh Hari Suyitno ketua RW V dan Yanto (alias Rijanto) ketua RT 5/ RW II, kelurahan Tembok Dukuh, kecamatan Bubutan Surabaya.

"Suyitno dan Yanto membawa uang sebesar Rp134 juta, lalu dipinjamkan  ke Muhammad Syarif bersama uang kompensasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh kedua tokoh masyarakat itu sebesar Rp. 34 juta. Jadi itu total uang yang diduga digelapkan," papar Andy sapaan akrab Triandy Gunawan.

Ketika di usut, Muhammad Syarif ternyata oknum humas apartemen Gunawangsa. Andy menjelaskan, kedua tokoh masyarakat itu mengaku bersedia meminjamkan uang sisa kompensasi, lantaran di iming-iming bunga sebesar Rp200 juta.

Namun yang membuat warga bergejolak sebenarnya bukan soal uang komepnsasi itu. Ia kembali menjelaskan, ada beberapa warga non terdampak yang ingin mendapatkan ganti rugi dari aktivitas pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar.

"Kalau warga terdampak pembangunan langsung sekitar 119 kepala keluarga yang tersebar di RT-05/RW-02, RT-06/RW-02 dan RT-05/RW-05 kelurahan Tembok Dukuh, Bubutan Surabaya. Sekarang muncul warga diluar itu yang bergejolak minta dana tali asih, bahkan ada beberapa LSM yang mengancam untuk lapor ke pihak kepolisian," papar Andy.

Andy mengaku bahwa pihak pengelola Apatemen Gunawangsa Tidar merasa diperas oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan disini. Hal ini didasari oleh bukti surat laporan LSM Gempar ke Polda Jatim yang melaporkan Gunawangsa Tidar tak membayar dana kompensasi.

"Laporan itu ditujukan ke Polda Jatim dan kita cuma dapat tembusan. Tapi anehnya ketika kita(Gunawangsa,red), Polda belum menerima surat laporan itu. Ini kan sama saja saya merasa dinperas," tandasnya.

Untuk mengantisipasi gejolak warga terdampak, uang sisa kompensasi warga yang di gelapkan itu, terpaksa ditalangi oleh pihak managemen Gunawangsa Tidar.

Uang yang dipinjam oleh Muhammad Syarif, lanjut Andy, tetap akan di tagih.

"Warga katanya sungkan menagihnya. Lalu kita minta warga lapor polisi, tapi katanya juga tidak berani. Akhirnya kita (Gunawangsa,red) yang lapor polisi dan menagihnya. Katanya polisi sudah menetapkan tersangka, tapi belum juga di ekspos. Ini oknumnya juga sudah mengakui menggelapkan uang itu dan sanggup mengembalikannya," terangnya.

Mengenai proyek box culvert di saluran pancasila yang selama ini diklaim warga non terdampak sebagai akses masuk ke apartemen, menurut Andy, hal itu tidak benar.

Ia menjelaskan, proyek box culvert itu memang di bangun oleh PT PP dengan pembiayaan dari Gunawangsa Tidar. Program itu merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang nantinya bisa menjadi akses jalan umum.

"Ada 28 KK yang tinggal di atas saluran. Ketika saluran itu di normalisasi, penghuninya sudah di relokasi ke rusun Romokalisari dan di beri uang transport sebesar Rp3 juta per-KK. Sekarang berhenti karena demo warga, padahal Pemkot cukup proaktif mengeluarkan izin untuk membantu masuknya investasi," pungkasnya. and


Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota Surabaya tak henti-hentinya mengobarkan semangat para pelajar di Surabaya. Salah satunya dengan menggelar Sekolah Kebangsaan yang turut mengundang para saksi sejarah/veteran yang telah bertempur melawan penjajah.

Bertempat di halaman Tugu Pahlawan, Kamis (25/10), Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengobarkan semangat belajar dan semangat juang para pelajar.

"Di tempat ini dulu Raad van Justisie dibuat oleh Daendels sebagai tempat pengadilan. Saat itu bangunan Raad van Justisie megah sekali. Raad van Justisie kemudian direbut tentara Jepang sebagai gedung Kempetai untuk menyiksa pejuang. Kemudian rakyat Surabaya marah kemudian menghancurkan gedung Kempetai," tutur Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu.

Masih menurut walikota, para pejuang memiliki keyakinan bahwa dengan berjuang tanpa rasa takut bisa memukul mundur para penjajah.

"Jika saat ini kalian bisa sekolah dan tidak bisa menang melawan globalisasi, kalian akan dijajah kembali. Penjajahan kini berbentuk kemiskinan dan kebodohan. Sekarang tidak boleh lagi ada kata malas, jika nilai kalian jelek kita akan dijajah lagi oleh para penjajah," jelas Wali Kota.

Lebih lanjut Wali Kota Risma mengatakan, tidak ada anak yang pintar atau bodoh, yang ada hanya anak yang rajin atau malas. "Kalian nantilah yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan, kalianlah yang akan meneruskan perjuangan ibu. Kelak akan tiba saatnya orang-orang dari luar negeri datang ke sini. Kalian akan berkompetisi dengan mereka," tegasnya.

"Arek-arek Suroboyo saat ini tidak boleh gampang menyerah. Arek-arek Suroboyo saat ini tidak boleh tergila-gila dengan game. Jika kalian menjadi pecundang, kalian akan kalah dan kita akan dijajah kembali. Tidak ada kesuksesan yang diraih dengan mudah. Tidak ada yang tidak bisa, semua bisa tinggal kalian mau atau tidak. Karena Tuhan itu ada dan Tuhan itu adil," tutur Wali Kota di depan ratusan pelajar SD dan SMP. and

 

Surabaya (beritakota.net) Sebagai kota yang mendapat julukan Smart City, Surabaya dituntut untuk selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru.

Karena inovasi inilah Kota Surabaya selalu berhasil menarik perhatian instansi lain untuk mempelajari tentang hal tersebut. Kali ini, Kamis (25/10), giliran rombongan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang mengunjungi Kota Surabaya untuk mempelajarinya.

Bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya, rombongan diterima langsung oleh Sekertaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Cahyo Utomo.

Pemimpin Rombongan dari Pemerintah Kabubupaten Kulon Progo Rudiyatno, menyampaikan tujuannya mengunjungi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya adalah untuk mempelajari tentang E-Government.

"Kami sengaja datang ke Pemerintah Kota Surabaya ini tidak lain untuk mempelajari tidak lain untuk mempelajari sistem e-Government. Agar semoga nanti bisa kita terapkan di tempat kita agar lebih mempermudah pekerjaan kami" ujar Rudiyatno.

Setelah itu, Cahyo Utomo menjelaskan secara garis besar tentang e Government yang diterapkan di Kota Surabaya, terdiri dari beberapa layanan publik seperti e-Surat, Surabaya Single Window, e-Health, e-Wadul, e-Musrenbang, e-Budgeting, e-Project, e-Procurement, e-Delivery dan e-Controlling.

"Pemerintah Kota Surabaya saat ini sudah menggunakan aplikasi online, karena kami butuh sebuah sistem yang cepat dan efisien untuk melayani 3 juta lebih penduduk Surabaya" ucap Cahyo.

Cahyo Utomo memapaprkan sedikit tentang e-Surat merupakan salah satu implementasi e-Government di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, khususnya di dalam tata kelola Administrasi Pemerintahan yang memenuhi azas Efektif, Efisien dan Akuntabilitas. serta untuk memudahkan proses komunikasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. and

 

Page 3 of 266