Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya maksimal menyelamatkan beberapa aset pemerintah kota yang terancam hilang. Sampai saat ini, sudah 20 lokasi aset Pemkot yang berhasil diselamatkan.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan selama masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sudah ada 20 lokasi aset yang diselamatkan.

Hal itu berkat kerjasama dengan semua pihak, terutama Polrestabes Surabaya, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Tanjung Perak dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Dari 20 lokasi aset itu, total luasnya 552.957,22 meter persegi atau 55,3 hektar dengan nilai Rp 617 miliar. Empat lokasi aset berhasil diselamatkan pada tahun 2016 dan 16 lokasi sisanya diselamatkan pada tahun 2017," kata Maria di kantornya, Jumat (5/1/2018).

Menurut Maria, empat lokasi itu adalah Komering, Kendangsari, RMR Kelurahan Kalirungkut, dan RMR Kelurahan Panjangjiwo. Dan 16 lokasi yang berhasil diselamatkan pada tahun 2017 itu adalah Kendangsari, Indragiri 4, Upajiwa, YARSIS, RMR Kelurahan Kalirungkut, RMR Kelurahan Panjangjiwo, Raci, KKI Kelurahan Kebraon, AJB Bumi Putera Jalan Basuki Rahmat dan tanah Makam Keputih, Dupak, Pakuwon (Sumber Rejo), TPA Benowo, Unmer, PT Grade Family View dan Maspion.

"Proses penyelamatan 20 aset ini sudah mulai dilakukan pada tahun 2014, namun baru berhasil di tahun 2016 dan 2017, karena memang prosesnya sangat panjang dan memakan waktu," tegasnya.


Selain itu, Maria juga menjelaskan beberapa aset yang hingga saat ini masih dilakukan upaya penyelamatan. Setidaknya ada 16 aset yang masih proses penyelamatan, yaitu PT KYS di Urip Sumoharjo, Jalan Kalisosok no 27, Jalan Nginden Intan Timur, Jalan Jimerto (no 41, 44, 45, 47, 48, 51), PT Star Jalan Kusuma Bangsa, PT Abattoir Jalan Banjar Sugihan, Kantor Satpol PP Jalan Jaksa Agung Suprapto no 8, PT Arbena Jalan Bung Tomo no 4, PT KKI Kelurahan Kebraon, Lapangan Kuning Jalan Dukuh Kupang Barat 1 no 33A, Kenjeran 254, Jalan Kenari, Abror Elsahal Dukuh Kupang Barat, SMPN 24 di Kebraon Indah Permai, UD Amin Kelurahan Medokan Semampir, dan Makodikau Kelurahan Putat Gede.

"Jadi, hampir setiap hari kami koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Kalau sudah koordinasi, biasanya tidak hanya satu aset saja yang dibicarakan, bisa beberapa aset dibicarakan sekaligus," ujarnya.

Targetnya, lanjut dia, semua aset Pemkot Surabaya yang terancam hilang, bisa diselamatkan kembali dan difungsikan oleh Pemkot. Namun, ia mengaku kerap menemukan kesulitan ketika berkaitan dengan hal-hal di masa lalu, yang secara data administrasi kurang lengkap, sehingga harus mengumpulkan data satu persatu untuk menyelamatkannya.

"Yang paling lama itu aset yang Kebraon, kejadiannya pada tahun 1984. Aset itu tidak ada datanya sama sekali. Setelah kami kerjasama dengan Kejaksaan, satu persatu datanya dibuka dan akhirnya berhasil diselamatkan," tegasnya.

Maria menambahkan, pengamanan dan penyelamatan aset itu dilakukan dengan berbagai kegiatan, yaitu dengan pengamanan secara fisik, pengamanan secara administrasi, dan secara hukum.

Untuk pengamanan secara fisik, upaya yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya di antaranya melakukan pemagaran, pematokan batas, hingga pemberian papan nama.

Kemudian, khusus untuk pengamanan administrasi berupa pemberian nomor register, pencatatan di dalam register aset dan untuk pengamanan hukum bisa berupa penyertifikatan tanah.

"Jadi, kami komitmen untuk menyelamatkan aset Pemkot semuanya. Semoga segera tuntas," pungkasnya. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lagi-lagi menolak untuk menjadi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur. Apalagi menjadi cawagub Jatim menggantikan Abdullah Azwar Anas yang resmi mengundurkan diri karena diterpa isu black campaign.

Wali Kota Risma menegaskan masih ingin melanjutkan beberapa pekerjaannya di Kota Surabaya, sehingga sejak awal digadang-gadang pada Pilgub DKI Jakarta, ia selalu komitmen menolaknya.

Demikian pula di Pilgub Jatim, ia tetap menolak ketika sejak awal ditanya oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri apakah mau maju di Pilgub Jatim apa tidak.

"Mohon maaf, saya terus terang masih ingin di Surabaya, saya gak ingin berubah, sudah beberapa tahun lalu, saya masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di Kota Surabaya," tegas Wali Kota Risma kepada wartawan di rumah dinasnya, Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya, Sabtu (6/1/2018).

Alasan lainnya, kata dia, tidak ingin cuti dan tidak ingin kehilangan waktunya untuk membereskan beberapa pekerjaan di Surabaya itu. Makanya, seringkali ketika waktu libur, dia selalu masuk kerja untuk membereskan beberapa pekerjaannya.

"Kalau cuti kan tidak bisa kerja. Saya ingin tetap bekerja karena masih banyak yang harus saya selesaikan. Saya ingin saat saya nanti meninggalkan Surabaya, kota ini sudah dalam kondisi bagus," ujarnya.

Selain itu, Wali Kota Risma juga memastikan kunjungan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ke rumah dinasnya hari ini, Sabtu (6/1/2017), bukan untuk merayunya kembali maju di Pilgub Jatim menggantikan Anas. Namun, ia mengakui sempat berbicara tentang Pilgub Jatim, termasuk persoalan Anas yang diterpa isu kampanye hitam.

"Tadi ditanya soal Pak anas, soal bagaimana ke depan, ya saya sampaikan Pak Anas ini korban dan itu bisa terjadi pada setiap orang, bukan hanya Pak Anas saja. Artinya, saya ingin menyampaikan sebetulnya apakah ini by design apa ndak, kalau by desain, kesalahan Pak anas dimana?" kata dia.

Politik ini, lanjut Wali Kota Risma, memang susah karena apapun bisa dilakukan, kadang teman menyerang teman, kadang lawan menyerang teman dan banyak macamnya bentuk black campaign itu.

Makanya, dia berharap kepada Anas untuk selalu kuat menghadapi ini, karena memang tidak mudah dan bisa saja terjadi pada setiap orang. "Saya sampaikan Pak Anas harus kuat melalui semua ini," harapnya.

Bagi Wali Kota Risma, Anas adalah kader partai yang sangat baik karena berhasil memajukan daerahnya. Ia juga menyampaikan setiap orang mempunyai kekurangan yang tak luput dari salah. "Pemimpin juga manusia," pungkasnya. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Wali Kota Surabaya meresmikan Pahlawan Ekonomi(PE) dan Pejuang Muda(PM) 2018 Sabtu (6/1/2018). Di awal tahun ini, Wali Kota berharap semakin banyak ibu - ibu yang mau untuk ikut bergabung dalam Pahlawan Ekonomi program Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam penyampaiannya di depan peserta Pahlawan Ekonomi , Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya menyampaikan alasan mengapa ada Pahlawan Ekonomi ini.

"Program Pahlawan Ekonomi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan keluarga yang tergolong miskin meskipun sang suami bekerja. Salah satu jalan untuk mengatasi ini yaitu menggerakkan roda perekonomian keluarga kedua yaitu ibu atau istri," kata Wali Kota Surabaya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota terus memotivasi para warga Surabaya yang hadir dengan bercerita tentang pendapatan yang bisa diraih oleh para UMKM di Pahlawan Ekonomi ini.

"Saya ingin warga disini bukan menjadi warga yang punya bisnis yang biasa - biasa saja. Tetapi juga berbeda. Contohnya saja bakso hitam, yang punya omset 500ribu rupiah bersih per hari," kata Tri Rismaharini.

Menurutnya, berjualan di kelas bawah dan menengah ke atas sama - sama capek. Untuk itu, dengan bergabung di Pahlawan Ekonomi, produk - produk UMKM akan dibranding dengan packaging yang menarik agar laku hingga menyasar ke pasar menengah ke atas. Harapannya pun pendapatan juga lebih banyak dari hasil menjual di pasar menengah ke atas.

Senada dengan Wali Kota Surabaya, Yudi Humas Pahlawan Ekonomi mengatakan, di Pahlawan Ekonomi masyarakat Surabaya tidak hanya diajarkan pelatihan saja. Tetapi juga dibantu dalam pengurusan perijinan oleh Pemkot Surabaya secara gratis.

"Di Pahalawan Ekonomi dan Pejuang Muda, tidak hanya diberikan pelatihan saja, tetapi perijinannya juga dibantu oleh Pemkot secara cuma - cuma. Tunggu apa lagi kalau lahan ini sudah dibuka luas. Sangat disayangkan bila peluang ini terbuang percuma," kata Yudi.

Yudi juga mengatakan, PE dan PM ini merupakan peluang yang besar dan bisa dimanfaatkan bagi anak muda. Menurutnya, kesempatan seperti ini, mungkin tidak ada di kota lain yang mengadakan pelatihan secara berkala.

Saat ini sudah ada 8.656 UKM yang sudah bergabung di UMKM Surabaya Pahlawan Ekonomi. Dari jumlah tersebut, ada 99 produk usaha unggulan yang sudah dijual di pasar internasional dan usaha unggul 105 produk yang sudah berstandar nasional dan ASEAN.

"Selain itu, ada 234 produk usaha utama yang dipasarkan di Jatim. Sedangkan di sisi lain, ada 999 produk mandiri yang sudah bisa berproduksi setiap hari," ujar pria berkacamata ini.

Harapannya, kata Yudi, di tahun 2018, jumlah UMKM yang begabung di program PE dan PM ini bisa mencapai lebih dari 20.000 UKM. "Ini akan bagus kalau kita mencapai target itu, mengingat Surabaya berpenduduk 3juta orang. Dan targetnya ada 20.000 UKM yang akan bergabung di Pahlawan Ekonomi," kata Yudi.

Sebagai tolak ukur, di awarding Pahlawan Ekonomi di Jalan Tunjungan beberapa waktu lalu, omset penjualan bisa mencapai Rp1,6 miliar. Menurut Yudi, ini melebih target yang ditentukan sebesar Rp1,5 miliar.

"Banyak faktor yang mendukung, salah satunya produk yang dipasarkan melalui Pahlawan Ekonomi sudah maju dan punya produk yang benar - benar unggul," ujarnya.

Untuk omset per bulan, rata - rata UKM yang berusaha makanan mempunyai pendapatan rata - rata paling tinggi, yaitu diatas 5 juta per bulan. Sedangkan usaha handicraft berada di bawahnya.

Yudi menyampaikan, di sisi lain, sudah ada 45 produk usaha yang tergabung dalam Tata Rupa Prime yang bisa mempunyai omset sampai 20 - 50 juta per bulan.

Selanjutnya, Pahlawan Ekonomi akan lebih fokus ke Go Global, Go Financial dan Go Digital agar pemasaran produk para Pahlawan Ekonomi lebih banyak karena memasarkannya melalui digital.

"Selama ini kita sudah memasarkan secara online melalui facebook, dan itu akan kita teruskan," katanya. Selain adanya pelatihan untuk membuat produk - produk unggulan, Pahlawan Ekonomi juga mengadakan pelatihan isidentil yang di tahun 2017 sebanyak 3-4 kali pelatihan diadakan. Selanjutnya, kata Yudi, di tahun 2018 ini, harapannya bisa mengadakan pelatihan isidentil sebanyak sebulan sekali.

Contohnya saja pelatihan beauty class. Yudi mengaku, dalam pelatihan beauty class ini, banyak warga Surabaya yang tertarik mengikuti. Bahkan, kelas yang punya kuota sebanyak 50 orang selalu penuh.

"Yang paling banyak ikut memang anak - anak muda dan perempuan yang paling banyak ikut dalam pelatihan beauty class. Harapannya dengan beberapa pihak bisa memperbanyak, setidaknya bisa sebulan sekali," katanya. and.dan

Jakarta (beritakota.net) Sepanjang 2017 masyarakat pers di tanah air sibuk menghadapi serbuan hoax atau kabar bohong, fitnah dan ujaran kebencian yang marak dibicarakan di tengah masyarakat dan atau disebarkan di jejaring media sosial. 

Tak sedikit dari kabar bohong dan ujaran kebencian itu yang mampu menerobos masuk ke ruang redaksi media, menghiasi pemberitaan media massa berbasis internet sehingga pada gilirannya menciptakan kebingungan dan mempertajam pertikaian di tengah masyarakat. 

Tidak berlebihan bila ada anggapan yang mengatakan bahwa  tak sedikit energi sosial bangsa Indonesia habis untuk menanggapi kabar bohong dan ujaran kebencian sepanjang 2017.

Secara umum ada dua hal yang menyebabkan ruang redaksi kerap kebobolan dan ikut mendiseminasi kabar bohong dan ujaran kebencian.

Pertama, pemahaman terhadap kode etik jurnalistik dan kemampuan menghasilkan karya jurnalistik yang rendah. Kedua, ketidakmampuan pengelola redaksi menarik garis tegas dan menjaga jarak dengan kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan publik yang seharusnya menjiwai produk pers.

Walau memprihatinkan, namun pengalaman di sepanjang tahun 2017 patut dijadikan pelajaran berharga sebagai bekal dalam memasuki 2018 dan tahun-tahun berikutnya.

Menyambut tahun 2018 Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama ini menyerukan:

1. Mendorong perusahaan media siber yang menjadi anggota SMSI untuk terus meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap kode etik jurnalistik serta kemampuan wartawan dalam memproduksi karya pers.

2. Mendorong perusahaan media siber yang menjadi anggota SMSI untuk terus menerus mengkampanyekan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dikeluarkan Dewan Pers.

3. Mengingatkan pemilik dan pengelola media siber anggota SMSI bahwa tahun 2018 dan 2019 adalah tahun yang dipenuhi agenda politik lokal dan nasional. Masyarakat pers memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk ikut menciptakan proses politik yang demokratis, konstruktif dan produktif bagi bangsa dan negara.

Selamat memetik pelajaran dari 2017 dan menyambut 2018. Selamat membangun tradisi pers yang terhormat dan bermartabat.

Jakarta, 31 Desember 2017

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)

Ketua Umum Teguh Santosa

Sekretaris Jenderal Firdaus

 

Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya siap untuk mencarikan solusi terkait permasalahan minimnya lahan parkir di kawasan Gelora Bung Tomo (GBT) ketika aset milik pemkot tersebut dipergunakan untuk event olahraga.

Pemkot juga tidak mempersulit pihak-pihak yang ingin memanfaatkan sarana olahraga di Surabaya selama pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pesan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, M.Afghany Wardhana di acara jumpa pers yang digelar di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Sabtu (30/12/2017) siang. 

Selain Kepala Dispora, ikut hadir dalam agenda jumpa pers tersebut, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Maria Theresia Ekawati Rahayu, Kepala Bagian Hukum Ira Tursilowati, Kepala Kabag Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset, Noer Oemarijati serta Kepala Bagian Bina Program, Dedik Iriyanto.  

Afghany menyampaikan, penyiapan lahan parkir di kawasan GBT, menjadi perhatian OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkot Surabaya.

Menurutnya, bila sirkuit di kawasan GBT untuk parkir, itu tidak sesuai spesifikasi. Sebab, sirkuit tersebut diperuntukkan untuk dragrace ataupun balap motor dan spesifikasinya tidak dijelaskan untuk parkir.

“Akan ada solusi. Kemarin ketika kami hearing di Komisi C juga sudah membicarakan opsi dan alternatif yang bisa kami lakukan. Tetapi tentunya melalui tahapan-tahapan. Tidak bisa ujug-ujug,” jelas Afghany.

Salah satu opsi tersebut yakni menjadikan lahan milik pemkot sebagai lahan parkir. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, untuk kebutuhan tempat parkir sebagai sarana pendukung GBT, ada aset pemkot yang disiapkan untuk lahan parkir.

“Ada aset pemkot tetapi sebagian besar peruntukkannya untuk ruang terbuka hijau (RTH). Jadi, bisanya diurug dengan tanah kemudian ditanami pohon agar lebih teduh. Tetapi tidak bisa dikeraskan/diaspal,” jelas MT Ekawati Rahayu.

Menurut MT Ekawati Rahayu, dari RTH tersebut, tidak semua yang akan disiapkan untuk lahan parkir. Tetapi yang lokasinya berdekatan dengan GBT.

“Dan ada tahapannya. Kami akan survei dengan Dispora, camat dan lurah terkait lokasi mana yang digunakan, baru kemudian kami urug,” jelas mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini.

Kepala Dispora menambahkan, selama ini Pemkot Surabaya tidak ada niatan untuk mempersulit pemanfaatan sarana olahraga di Surabaya,  termasuk di GBT.

“Bahkan ketika ibu wali di luar negeri, beliau perintahkan segera diproses. Jadi tidak ada upaya pemkot untuk mempersulit,” ujar Afghany. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Jelang pergantian tahun ke 2018, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini melakukan refleksi akhir tahun yang digelar di Graha Sawunggaling, lantai enam kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Sabtu (30/12/17).

Di acara yang dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti kepala dinas/badan/bagian, juga para camat dan lurah tersebut, wali kota menyampaikan beberapa hal.

Diantaranya melakukan evaluasi kinerja dan juga memotivasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta menyampaikan imbauan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pergantian tahun baru 2018. 

Wali kota menyampaikan agar para pejabat di Pemkot Surabaya di tahun baru 2018 nanti bisa bekerja lebih maksimal dan tulus dalam melayani masyarakat Surabaya.

“Mumpung masih sehat, ayo berbuat yang terbaik untuk masyarakat.  Teman-teman harus melayani dengan hati untuk warga Surabaya, supaya hasilnya lebih maksimal,” terang wali kota. 

Wali kota juga mengimbau untuk malam perayaan tahun baru supaya masyarakat tidak merayakannya secara berlebihan. Menurut wali kota, tahun baru sejatinya sekadar pergantian tahun.

“Sebenarnya sama dengan hari-hari biasa. Karena itu, kita jangan merayakannya secara berlebihan. Contoh ketika menyalakan kembang api, akhirnya berdampak pada kebakaran rumah, atau akhirnya menyebabkan kecelakaan, sehingga menyebabkan cacat, itu jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Kepada warga Surabaya yang melakukan mudik atau perjalanan luar kota, wali kota berpesan agar berhati-hati di jalan. “Apabila saat berkendara capek, lebih baik beristirahat saja, karena polisi di seluruh Indonesia sudah menyiapkan pos-posnya, kalau capek bisa berhenti di pos itu untuk beristirahat,” harap wali kota.

Lebih lanjut, Wali Kota Risma menyampaikan, di awal tahun 2018, pemkot akan menggelar operasi yustisi. Giat ini dalam rangka mengatasi dampak ledakan urbanisasi yang terjadi di Kota Surabaya. Beberapa tempat yang akan menjadi sasaran yustisi antara lain, perumahan, apartemen, dan bantaran sungai.

“Yustisi akan kita lakukan, Surabaya kan ada kapasitas maksimumnya. Kalau semakin banyak kan berat bebannya Kota Surabaya. Mulai sampah, air dan sebagainya. Karena itu, kita harus lakukan yustisi untuk warga yang memang tidak punya kapasitas dan pekerjaan, ” sambung mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Tidak lupa, Walikota Risma juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pejabat Pemkot Surabaya, serta para pimpinan OPD yang telah bekerja sama dengan baik selama 2017 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Sejumlah pengurus Persebaya Surabaya hari ini mengadu ke anggota DPRD Kota Surabaya, Jumat (29/12/2017). Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan izin pemakaian sejumlah sarana olahraga seperti Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) hingga wisma dan lapangan Karanggayam.

Manajer PT. Persebaya, Khoirul Basalamah menuturkan sebagai ikon kota pahlawan pihaknya ingin Persebaya menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Selama ini, klub kebanggaan warga Surabaya itu seakan di anak tirikan.

"Kami simple. Sebagai ikon Surabaya, kita ingin diterima seutuhnya," ujar Khoirul Basalamah saat hearing di gedung DPRD Kota Surabaya.

Terkait penggunaan fasilitas olahraga, manajemen sebenarnya tidak masalah jika diperlakukan sama dengan penyewa yang lain. Asalkan ada kepastian dalam penggunaan fasilitas yang disewa.

"Kita tidak masalah jika disamakan dengan penyewa umum. Kita siap membayar," tegasnya.

Menurut dia, keberadaan Persebaya hanya ingin memberikan hiburan kepada masyarakat. Karena sudah lama anak muda di kota pahlawan tidak memiliki kebanggan.

"Mimpi itu makin sulit karena lapangan saja kita pinjam sulit kok," cetus Khoirul Basalamah.

Khoirul Basalamah menambahkan, pertandingan terakhir  Persebaya melawan PSS Sleman saat selebrasi games, di GBT menjadi pukulan telak bagi manajemen. Akibat areal sirkuit Gelora Bung Tomo dikunci, akhirnya parkir kendaraan dialihkan di sepanjang akses menuju Gelora Bung Tomo.

Waktu itu Presiden Persebaya, Azrul Ananda terpaksa jalan kaki cukup jauh saat ke stadion. Bahkan pihak sponsor juga ketakutan karena terjebak macet.

"Pertandingan terakhir itu pukulan telak. Dan perlu diingat, selama main di Surabaya manajemen tidak pernah sepeserpun mengambil uang parkir," imbuhnya.

Saat ditanya apakah sudah ada kepastian stadion yang akan digunakan Persebaya dalam Liga 1 musim depan, Khoirul Basalamah mengaku tidak tahu. Namun, dari awal Presiden Persebaya menginginkan tetap bisa main di Surabaya.

"Presiden ingin tetap di Surabaya. Tapi kita angkat tangan karena bukan pemilik stadion," tandas Basalamah.

Menanggapi keluhan dari manajemen Persebaya, Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji mengingatkan jika Persebaya merupakan kebanggan orang Surabaya. Oleh karena itu, Armuji meminta agar izin pemakaian GBT dan lapangan Karanggayam dipermudah.

"Pemkot jangan persulit izin jika Persebaya yang mengajukan. Karena Persebaya itu kebanggaan kita semua," tegas Armuji.

Terkait penutupan sirkuit saat Persebaya bertanding, politisi dari PDI-P itu meminta pemerintah kota tidak mengulangi. Mengingat fasilitas tersebut dibangun dengan menggunakan APBD.

"Pemkot jangan takut rusak. Semua fasilitas itu dibangun dengan uang rakyat. Kalau ada apa-apa memang mau Dispora bertanggung jawab," sergahnya.

Mendapat kritikan dari sejumlah pihak, Kepala Dispora Kota Surabaya, Afghany Wardhana menjelaskan tidak pernah mempersulit penyewaan fasilitas olahraga di kota pahlawan.

"Kita tidak pernah mempersulit. Siapapun yang ingin menyewa tunggal mengajukan surat permohonan ke Dispora," jelas Afghany. and

Surabaya (beritakota.net) Kalangan DPRD Surabaya mengapresiasi adanya aturan yang melarang peminta sumbangan untuk korban bencana alam maupun kegiatan sosial lainnya, apabila tak mengantongi izin.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana, Jumat (29/12) mengakui, bahwa saat ini marak orang, kelompok atau organisasi yang meminta sumbangan ke rumah-rumah. Hanya saja, seringkali warga tak mengetahui, apakah sumbangan tersebut murni untuk kegiatan sosial atau tidak.

“Ini yang masyarakat harus cermat,” tuturnya.

Berdasarkan Perwali 55 Tahun 2017 yang terbit dua minggu lalu, penggalangan dana kemanusiaan atau sosial harus meminta izin ke Badan Penanggulangan bencana dan linmas serta dinas Sosial sebelum menjalankan kegiatannya.

Tujuannya, agar kegiatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan sumbangan yang didapat sampai kepada yang berhak menerima. Namun, Agustin mengingatkan, kepada masyarakat untuk waspada. Pasalnya, legalitas izin kadangkali bisa dipalsukan.

“Kadangkala stempel bisa dipalsu, ini yang harus diwaspadai,” tuturnya.

Agustin meminta, aparat RT/RT dan tokoh masyarakat serta pemerintah kota harus bertindak tegas, jika masih menemukan peminta sumbangan di sekitar lingkungan masyarakat.

“Sekarang masih ada, di minimarket-minimarket, atau yang datang langsung kerumah,” katanya.

Ia mengakui, untuk mengendalikan mereka (peminta sumbangan) kedangkala sulit. Apalagi masyarakat juga kadang merasa iba untuk membantu, jika menyangkut kemanusiaan.

“Tak bisa dipungkiri itu,” katanya. and

 

Surabaya (beritakota.net) Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, merenovasi lapangan dan wisma Eri Irianto di Jalan Karanggayam menuai protes dari Ketua DPRD Armuji. Armuji memprotes rencana penambahan sejumlah sarana olahraga di lapangan tersebut.

Saat hearing di gedung DPRD, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, Afghany Wardhana menyatakan akan ada penambahan sarana olahraga di Karanggayam. Diantaranya pembangunan lapangan futsal.

"Desember ini harus dikosongkan. Karena pembangunannya akan segera dimulai," ujar Afghany, Jumat (29/12/2017).

Dalam Detail Engineering Design (DED) yang ada, di wisma Karanggayam nanti akan dibangun jembatan yang langsung terhubung dengan gelanggang olahraga. Di gelanggang olahraga itu nanti dibangun tempat latihan untuk kempo, karate dan lain lain.

"Wali Kota ingin bangun beberapa sarana olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga di Surabaya. Termasuk sarana untuk latihan panahan," jelasnya.

Mantan Sekwan DPRD Surabaya ini berdalih, sejumlah sarana olahraga yang akan dibangun dikhususkan untuk pembinaan atlet usia di bawah 15 tahun.

"Itu untuk pembibitan anak-anak yang punya bakat di bidang olahraga," imbuh Afghany.

Menanggapi rencana renovasi tersebut, Ketua DPRD Surabaya, Armuji secara tegas menolaknya. Menurut Armuji, selama ini Karanggayam dikenal masyarakat sebagai ikon sepakbola.

"Harusnya hanya khusus sepakbola tidak boleh ada yang lainya termasuk lapangan futsal. Lapangan Futsal sekarang sudah ada dimana mana," ingat Armuji.

Armuji mengaku tidak sepakat dengan konsep yang dibuat untuk lapangan Karanggayam. Politisi dari PDI-P ini menginginkan lapangan Karanggayam seperti Thor yang hanya diperuntukan buat atletik.

"Siapapun yang punya ide kita kurang setuju. Nanti kita panggil Dinas Cipta Karya untuk revisi. Kalau tidak mau ya kita potong semua anggaranya," ancamnya.

Menurut Armuji rencana penambangan sejumlah sarana pemain muda dengan tujuan pembinaan sangat tidak masuk akal. Selama ini sejumlah atlet berprestasi dalam Pekan Olahraga Propinsi (Porprov) berasal dari klub.

"Jangan bangga ketika atlet juara di Porprov. Karena mereka semua bukan binaan Pemkot. Harus diakui mereka semua itu binaan klub," terang Armuji.

Dalam kesempatan itu, Armuji juga menyinggung soal kualitas sarana olahraga di Surabaya. Menurutnya, buruknya kualitas disebabkan pemerintah kota tidak melibatkan tenaga ahli.

"Tidak bisa hanya ngomong sama konsultan. Contohnya lintasan atletik di Gelora Bung Tomo (GBT) yang ternyata tidak sesuai standard nasional," ungkap Armuji.

Akibat buruknya lintasan atletik di GBT, untuk kejuaraan atletik nasional bisanya tetap diselenggarakan di Lapangan Thor. "Di Surabaya banyak ahli di bidang olahraga. Mereka bisa dilibatkan," pungkas politisi senior ini. and

Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajak masyarakat Kota Pahlawan untuk menjadikan momen malam pergantian tahun sebagai less waste event alias mengurangi buangan sampah.

Ini karena semarak malam pergantian tahun acapkali menyisakan timbunan sampah dalam volume besar, imbas dari masyarakat yang berkumpul dan beraktivitas di beberapa titik tertentu serta tidak jarang dibarengi pola konsumtif. 

Sekretaris Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Aditya Waskita menyampaikan, ajakan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Surat edaran nomor: SE.5/MENLHK/PSLB3/PLB.0/12/2017 tersebut berisi imbauan agar masyarakat yang melakukan perayaan malam tahun baru 2018, memperhatikan kebersihan lingkungan sehingga dapat mewujudkan malam tahun baru sebagai less waste event.

“Inti dari surat edaran menteri LHK terkait imbauan bersih sampah pada perayaan tahun baru 2018, hendaknya dalam kegiatan tersebut, sampah tidak berserakan. Untuk mewujudkan ini, tentunya perlu ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat,” ujar Aditya saat jumpa pers di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Jumat (29/12). 

Surat edaran Menteri LHK tersebut juga berisikan kegiatan malam tahun baru bersih sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat bersama dengan pemerintah.

Kegiatan dilakukan melalui gerakan masyarakat malam tahun baru bersih sampah, penyebaran informasi malam tahun baru bersih sampah melalui media cetak elektronik maupun media sosial serta penyediaan sarana dan prasarana persampahan. 

Khusus untuk momen pergantian tahun di Surabaya, Aditya menyebut Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya menyiapkan ratusan personel tenaga kebersihan. Ada kurang lebih 300 pasukan kuning serta sekitar 120 staf di dinas.

“Kami juga menyediakan tempat sampah di beberapa titik. Ini agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan,” sambung dia. 

Di malam pergantian tahun-tahun sebelumnya, Aditya menyebut timbunan sampah bisa mencapat 6 ton. Jenis sampah paling banyak adalah sampah kemasan berupa bungkus makanan dan minuman. Ada beberapa titik yang menjadi episentrum timbunan sampah. Diantaranya di kawasan pintu-pintu masuk kota, pusat kota, taman bungkul, juga di sekitar jembatan Kenjaran. 

“Banyak keramaian, tentu menghasilkan sampah. Karena itu, kami mengharapkan masyarakat tidak membawa minuman kemasan/plastik yang menimbulkan banyak sampah tetapi bisa bawa tempat minum dari rumah sehingga bisa reduce dan reuse,” sambung dia. 

Selama ini, Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya edukasi untuk mengajak masyarakat peduli pada kebersihan dan cerdas mengelola sampah. Diantaranya melalui kompetisi lingkungan bersih dan merdeka dari sampah antar kampung hingga RT/RW.

“Dan itu efeknya luar biasa. Kampung yang ikut berpartisipasi bisa mencapai 150 peserta. Untuk sampah rumah tangga juag relatif turun. Turunnya bisa 10 persen. Kami membandingkannya saat sebelum dan setelah mengikuti lomba,” sambung Agus Heby, Kabid Kebersihan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Kota Surabaya.

Pemkot juga memiliki payung hukum untuk membuat masyarakat lebih peduli pada kebersihan dan pengelolaan sampah. Seperti Perda 5 tahun 2015 di mana disebutkan bahwa penghasil sampah harus mengelola sampahnya dengan melakukan 3 R (reduce, reuse, recycle).

Juga ada Perwali 10 tahun 2017 yang mengatur tentang larangan membuang sampah sembarangan. Untuk mendukung Perwali ini, pemkot memiliki Satgas OTT. and.dan

 

Page 2 of 234