Surabaya (beritakota.net) Minggu depan tepatnya pada tanggal 23-29 Oktober 2017, Dinas kepemudaan dan Olahraga (Dispora) menyelenggarakan Pekan Olahraga Masyarakat Kota (PORMASKOT).

Event olahraga ini, khusus diperuntukkan bagi warga Surabaya yang berKTP atau Kartu Keluarga atas nama tim kecamatan yang menjadi warga di kelurahan wilayah kecamatan tersebut.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Afghani Wardhana mengatakan, PORMASKOT surabaya ini memiliki peran yang cukup penting.

Sebab, dengan berolahraga akan mampu membentuk kepribadian yang sportif serta mampu dijadikan sebagai alat untuk saling mengenal dan tukar-menukar informasi sehingga mampu menambah wawasan kepada semua pihak yang berperan di dalamnya.

"Selain itu, event PORMASKOT dinilai mampu memupuk dan meningkatkan rasa persatuan, persahabatan dan persaudaraan antar warga Kota Surabaya, meningkatkan minat berolahraga bagi masyarakat Kota Surabaya guna meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, kreativitas, kesegaran jasmani, disiplin dan sportivitas untuk lebih berprestasi serta memberi kesempatan bagi warga surabaya untuk mengembangkan olahraga bagi masyarakat di kota lain," terang Afghani saat menggelar jumpa pers di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Jum'at (20/10/2017).

Disampaikan Afghani, event tahunan ini diikuti 124 peserta se-kecamatan surabaya yang di dalamnya terdiri dari kelurahan, RT dan RW.

Sedangkan untuk cabang olahraga (cabor) yang diikutsertakan, Afgani menuturkan, ada 8 cabang olahraga diantaranya, Atletik, Bulu Tangkis, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Bola Voli, Sepak Bola, Catur dan Futsal.

"Khusus untuk cabor futsal dihuni anak-anak usia 12 tahun," imbuhnya. Nantinya, lanjut Afghani, peserta yang berhasil memperebutkan juara I, II, III dan harapan pada masing-masing cabor akan mendapat uang pembinaan dan sertifikat.

"Untuk nomor perorangan juara I mendapat Rp 1 juta, juara II Rp 800 ribu, juara III Rp 600 ribu dan juara harapan mendapat Rp 400 ribu. Sedangkan untuk nomor beregu (bulutangkis, tenis meja tenis lapangan dan catur), juara I Rp 5 juta, juara II Rp 3 juta, juara III Rp 2 juta dan juara harapan mendapat Rp 1.500.000. sedangkan untuk nomor beregu (sepak bola, futsal dan bola voli) juara I mendapat Rp 10 juta, juara II Rp 7.500.000, juara III Rp 5 juta dan juara harapan mendapat Rp 3 juta," urainya.

Adapun tata cara pendaftaran event PORMASKOT yakni melengkapi administrasi berupa data atlit lengkap (sesuai formulir pendaftaran), foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK).

"Khusus dokumen asli (KTP dan KK) harap dibawa saat pertandingan dan jika tidak membawa persyaratan tersebut tidak diperkenankan mengikuti pertandingan," tegasnya.

Sementara untuk persiapan dan tempat pertandingan dari masing-masing cabor, Afghani mengatakan semuanya sudah siap. Sedangkan untuk lokasi pertandingan akan ditentukan pada saat pertemuan teknik.

"Pertemuan teknik dilangsungkan hari ini, Jum'at 20 Oktober 2017 di SDN Ketabang Seruni No 6 surabaya dengan mengirim 1 orang utusan disetiap cabornya," ujar mantan Kepala Sekwan DPRD surabaya itu. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota Surabaya akan segera mendapatkan bantuan mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Kota Kochi.

Pembahasan bantuan mobil pemadam kebakaran tersebut menjadi salah satu "oleh-oleh" dari kunjungan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ke Jepang pada pekan lalu.

"Di Jepang saya mampir ke Kochi. Salah satunya untuk menyampaikan tentang mobil pemadam kebakaran yang tidak terpakai," ujar Wali Kota Tri Rismaharini kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (20/10).

Menurut wali kota, meski sudah tidak terpakai, tetapi kondisi mobil kebakaran di Kochi masih sangat bagus. Ini karena frekuensi kebakaran di Kochi terbilang rendah. Terlebih jumlah penduduknya juga sedikit.

"Meski bekas tapi kondisinya masih bagus karena mereka jarang pakai. Karena di sana jarang sekali ada kebakaran. Selama lima tahun, ada yang (kilometer nya) masih di bawah 1000 kilometer," ujar wali kota.

Selain itu, wali kota juga melihat langsung bagaimana praktek pemadaman kebakaran petugas pemadam di Kochi. Menurutnya, dibandingkan dengan Kochi, petugas Damkar di Surabaya tidak kalah sigap.

"Melihat cara prakteknya mereka, anak-anak (petugas pemadam kebakaran di Surabaya) tidak kalah. Tetapi mereka tempat kerjanya sangat bersih," sambung wali kota yang telah meraih banyak prestasi tingkat internasional ini.

Pembahasan mobil pemadam kebakaran tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut dari kerja sama antara Pemkot Surabaya dan Pemkot Kochi.

Sebelumnya, pada 9 Juli 2017 lalu, Pemerintah Kochi datang ke Surabaya terkait 20 tahun sister city diantara kedua kota. Kala itu, kedua pemerintah sepakat, di tahun ke-20, kerjasama akan semakin ditingkatkan dalam bentuk saling membantu.

Salah satunya, kebutuhan mobil pemadam kebakaran kota Surabaya akan dibantu oleh pemerintah kota Kochi. Sebelumnya, sambung wali kota, Pemkot sudah pernah mendapatkan bantuan mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Kobe.

"Beberapa tahun dapat dari Kobe. Ini sudah saya petakan kebutuhannya untuk Surabaya. Nanti armadanya tambah. Sekarang respons time nya sudah di bawah 7 menit," pungkas wali kota. and.dan

 

Surabaya (beritakotanet) Di sela-sela kesibukannya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meluangkan waktu menjenguk Yanuar di RSUD dr M Soewandhie, Jumat (20/10) malam.

Kisah Yanuar beberapa hari sebelumnya sempat viral di media sosial dan media online. Pasalnya, dia didorong dengan gerobak oleh ayahnya, Suprijadi, demi mencari pengobatan.

Namun, setelah informasi tersebut sampai ke telinga Risma -sapaan Tri Rismaharini-, Yanuar langsung mendapat penanganan medis dan kini dirawat di RSUD dr M Soewandhie.

Mengetahui Risma memasuki ruang perawatan, Suprijadi langsung beranjak dari tempat duduknya. Seketika terjadi perbincangan antara Risma dengan Suprijadi di dekat ranjang Yanuar yang kebetulan tengah terlelap.

Risma berulang kali mewanti-wanti Suprijadi agar tidak pulang ke desanya di Madiun. Dia membujuk Suprijadi agar fokus menjaga Yanuar. "Wes ga usah mikir sing liyane. Sampeyan nang kene ae njogo Yanuar. Nek sampeyan nekad mulih, tak jemput maneh lho yo. Mosok sampeyan gak kenal aku?" ("Sudah tidak perlu memikirkan yang lain. Anda di sini saja menjaga Yanuar. Kalau anda nekat pulang, saya jemput lagi ya. Masa anda tidak mengenal saya?"), kata wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut.

Tak hanya itu, perhatian Risma juga menyasar keluarga Yanuar secara keseluruhan. Termasuk intervensi ekonomi. Risma berjanji akan mencarikan jalan keluar masalah ekonomi yang membelitnya. Di samping itu, dia juga akan memberikan bantuan tempat tinggal di rumah susun milik Pemkot Surabaya.

Untuk Yanuar, mantan kepala Bappeko Surabaya itu berniat memberikan kursi roda khusus untuk mempermudah gerakan dan mobilitas Yanuar.

"Besok boleh ya diukur untuk kursi roda?" tanya Risma kepada tim dokter yang kemudian disambut dengan jawaban "ya".

Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita, yang turut mendampingi Risma, menuturkan, Yanuar didiagnosa menderita cerebral palsy atau gangguan tumbuh kembang otak sejak usia 2 tahun. Oleh karenanya, butuh penanganan secara intensif.

Lebih lanjut, pejabat perempuan yang akrab disapa Fenny ini menjelaskan, Yanuar ditangani oleh tim beranggotakan lima dokter. Antara lain, dokter spesialis anak, ortopedi anak, telinga hidung tenggorokan (THT), rehab medik dan gizi. Selama lebih kurang seminggu ke depan, Yanuar akan diobservasi secara intensif.

Adapun tahapan awal, tim dokter fokus pada perbaikan kondisi umum terkait penstabilan elektrolit tubuh. Serta, dalam waktu dekat akan dilakukan CT scan dan MRI (Magnetic Resonance Imaging).

Sembari, secara pararel akan diterapi medik. Sebab, Yanuar mengalami kesulitan menelan yang berdampak pada asupan nutrisinya.

"Kami optimistis dalam beberapa hari ke depan kondisi Yanuar akan jauh lebih baik. Sebab, tim dokter sudah melakukan tahapan-tahapan guna memulihkan kondisi Yanuar. Harapannya, Yanuar bisa beraktivitas dan berinteraksi dengan lebih baik lagi," ujar Fenny. and.dan

Surabaya (beritakota.net) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta jajaran bertemu dengan Wali Kota surabaya Tri Rismaharini di ruang kerja wali kota, Sabtu (20/10/2017). Mereka membahas progress pembangunan angkutan massal trem di surabaya.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sangat mengapresiasi persiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama PT. KAI dalam membangun proyek trem, utamanya desain kereta api yang dihasilkan dari tangan anak bangsa.

"Kami sangat berterima kasih karena bu wali dan jajaran sangat proaktif dalam membangun trem. Selain itu, persiapan ini tidak hanya dilakukan di Joyoboyo tetapi di seluruh titik pemberhentian yang sudah direncanakan," kata Budi usai menggelar audiensi dengan wali kota surabaya.

Sedangkan untuk anggaran pembangunan trem, Budi menuturkan pemerintah pusat tidak dapat membantu tetapi mengunakan APBU dengan alasan keterbatasan dana. Oleh karena itu, pihaknya memberi kesempatan kepada kalangan swasta tidak terbatas swasta dalam negeri untuk turut berperan serta dalam pembangunan ini.

"Dari informasi yang saya dapat dari bu wali, pelelangan ini sudah mendapat respon yang cukup banyak dari para investor internasional dan dari hasil pertemuan hari ini kami memutuskan untuk segera melakukan tender," ungkapnya.

Disampaikan Budi, satu hal yang menjadi kepastian baru bagi suatu project APBU adalah jaminan dari pemerintah berupa jaminan legal dan jaminan financial.

"Kami memberi contoh pengalaman pembangunan kereta api di daerah jabodetabek menggunakan proyek APBU dan dari segi jaminan sosial sudah ada jaminan PSO terhadap investasi project ini, terang Budi.

Dikatakan Budi, sistem transportasi di Indonesia masih kurang baik. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan adanya proyek pembangunan angkutan massal di Surabaya dan Jakarta sistem transportasi di Indonesia menjadi lebih baik.

"Kami berharap terobosan yang sudah dilakukan Surabaya dan Jakarta untuk mengatasai masalah transportasi di Indonesia mampu menjadi pilot project bagi kota-kota yang lain," ungkap pria berkacamata itu.

Sementara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali menegaskan bahwa pembangunan trem tidak menggunakan uang APBN. "Yang jelas tidak menggunakan APBN, tapi APBU," tegas wali kota.

Ditanya soal tender, wali kota sarat akan prestasi mengatakan, masih perlu mengkaji beberapa hal yang dirasa penting. Sebab, tim ahli nantinya akan bertemu dulu dengan tim dari pak menteri kemudian melakukan sinkronisasi tender.

"Nanti kita akan pelajari bersama dengan tim, karena kemarin kita mau melakukan sendiri. Nanti coba kita lihat perkembangannya," tandasnya. and.dan

Muncul Bukti Baru Tanggal Penetapan Kabupaten Gresik

Gresik (beritakota. net) Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bersama DPRD setempat menggelar acara bedah buku berjudul "Jejak Rekam DPRD Kabupaten Gresik: Catatan Kecil Perjalanan Kabupaten Gresik". Acara digelar di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Gresik, Sabtu (21/10/2017).

Hadir sebagai pembicara Abdul Abas, penulis buku; dan Mochammad Toha, Kepala Diklat Kemenag Surabaya sekaligus pegiat sejarah di Gresik. Buku setebal 198 halaman itu lebih banyak membahas jejak histori Gresik sejak era Mojopahit hingga berdirinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.

Paling menjadi sorotan, Hari Ulang Tahun (HUT) Pemkab Gresik selama ini diperingati tiap tanggal 27 Februari, meskipun dalam buku ini disebutkan jika Kabupaten Gresik ditetapkan pada tanggal 1 November 1974. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1974.

Abdul Abas mengatakan, Gresik awalnya merupakan ibukota dari Kabupaten Surabaya. Status ini ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1950 di Yogyakarta oleh Presidn RI (Pemangku Jabatan Sementara), Assat.

"Ada perbedaan nama kabupaten, yaitu Surabaya dengan ibukota, yaitu Gresik. Dalam perkembangannya perbedaan tersebut secara psikologis dirasa kurang serasi, apalagi kegiatan pemerintahaan tingkat Kabupaten Surabaya sebagian besar berada di Gresik," ujarnya.

Terkait itu, mantan wartawan tersebut menambahkan, DPRD Kabupaten Surabaya mengusulkan agar nama Kabupaten Surabaya diubah menjadi Kabupaten Gresik. Gagasan mendapat dukungan dari Bupati, Gubernur hingga Presiden.

"Perubahan tersebut ditetapkan nelalui PP 38/1974. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya 1 November 1974. PP ini ditetapkab di Jakarta dan ditandatangani Presiden Soeharto," ujar Abas.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Nur Saidah mengapresiasi terbitnya buku tersebut. Menurutnya, bukti baru terkait tanggal penetapan Kabupaten Gresik perlu ditelusuri, sehingga bisa meluruskan sejarah.

Namun selama temuan inu belum dibahas secara mendalam dan diputuskan, HUT Pemkab Gresik masih menggunakan tanggal yang lama.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Moch. Syafi' AM menambahkan, kegiatan ini bisa menjadi awal untuk memajukan kegiatan akademisi di Gresik.

"Kita memiliki banyak perguruan tinggi di Gresik, tapi kegiatan akademisi di sini masih sedikit. Semoga kegiatan ini memicu munculnya kegiatan-kegiatan akademisi di Gresik, khususnya di DPRD Kabupaten Gresik," ujar politisi PKB tersebut.

Mochammad Toha kepada sejumlah wartawan mengatakan, buku ini memang tidak luput dari kekurangan, tapi sudah layak mendapat apresiasi. Buku ini menambah khazanah literasi yang berbicara soal Gresik.

"Selama ini orang lebih suka pada bahasa tutur, padahal itu terbatas umur. Sedangkan buku bisa dinikmati hingga banyak generasi," ujarnya.

Lebih lanjut ia berharap kegiatan ini ditingkatkan oleh DPRD Gresik. "Agar DPRD tidak hanya berimage masalah politik dan pemerintahan saja, tapi juga menjadi wadah untuk peningkatan bidan akademis masyarakat Gresik," pungkasnya.

Selain menggelar bedah buku, dalam acara ini juga diadakan workshop fotografi yang diikuti pelajar dan mahasiswa di Gresik. Selain itu juga dipajang foto-foto karya jurnalis yang tergabung dalam KWG. Para pengunujung tampak antusian menikmati pameran tesebut.

Ketua Panitia Bedah Buku KWG, Moch. Zaini memastikan akan menggelar kembali kegiatan-kegiatan serupa. Selain menjadi wadah baru untuk tukar informasi bersama masyarakat, kegiatan ini seringkali mengungkap fakta baru yanh selama ini belum diketahui. yan/adv

 

Surabaya (beritakota.net) Pengguna jalan yang melintas di bundaran depan PTC salah satu pusat perbelajaan terbesar di Surabaya Barat, nampaknya harus lebih berhati-hati.

Pasalnya, dimedian jalan sisi bundaran terpasang beberapa bangunan reklame yang nampak begitu dekat dengan bahu jalan. Berdasarkan pantauan media ini bangunan reklame yang terdiri dari beberapa reklame berjenis baliho dan ada juga beberapa reklame berjenis videotron yang terpasang sekitar 3-4 unit.

Reklame-reklame tersebut terpasang namun masih belum aktif, posisinyapun saling berhimpitan antara reklame berbentuk kerangka baliho dan videotron. Padahal, pembangunan reklame seperti videotron dan lainya harus mengindahkan keselamatan pengguna jalan, lantaran cahaya dari videotron tersebut bisa memungkinkan mengganggu pandangan pengguna jalan.

Apalagi berada di bundaran yang memiliki belokan tajam seperti di bundaran PTC tersebut. Keberadaan reklame berjenis videotron dikawasan bundaran PTC jalan Mayjend Yuwono yang menjamur dan berpotensi mengganggu pengguna jalan, mengindikasikan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan.

“Ini kelurahan dan kecamatan kok diam saja kalau ada yang membangun,“ tutur Kepala dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Perumahan, Eri Cahyadi Rabu (18/10).

Eri juga menyebut bahwa pihaknya akan melakukan kroscek siapa yang memasang reklame tersebut.

“Harus dicari dulu siapa yang memasang kalau dia biro reklame maka harus diberikan sanksi untuk perijinan yang lainnya,” terangnya.

Ia juga menambahkan, seharusnya biro reklame harus memberikan contoh yang baik.

“Ketika diberikan kemudahan Jangan lantas seenaknya sendiri,“ paparnya.

Sedangkan terkait perijinan pihaknya mengaku bahwa tidak pernah mengeluarkan ijin terhadap reklame tersebut. “Gak ada ijinnya itu,“ tegasnya.

Sementara itu, Kabid Perijinan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Perumahan, Lasidi menyebutkan bahwa untuk perijinan videotron dengan ukuran 8 meter keatas itu menjadi kewenangan tim reklame, namun kalau dibawah 8 meter menjadi kewenangan perijinan ada di Dispenda.

“Aturannya itu menyebutkan kalau ukurannya 8 meter menjadi kewenangan tim reklame. Namun ini kurang dari 8 meter jadi kewenangannnya ada di Dispenda, coba ditanyakan ke dispenda,“ pungkasnya. and.dan

 

Pastikan Tak Akan Salahi Aturan

Surabaya (beritakota.net) Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan akan melakukan kroscek terkait pengembang yang merasa dipersulit perizinannya. 

Terutama bagi pengembang yang berkomitmen untuk kontribusi dana dalam proyek underpass dan overpass di bundaran Satelit. Eri mengatakan Pemkot memang berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam memberikan perizinan ke pengembang. 

Akan tetapi, ia memastikan bahwa kemudahan yang diberikab tidak akan atau tidak bisa menyalahi aturan yang sudah ada. 

"Sebut saja saat ini REI menyebut ada perizinan pengembang yang belum digoalkan, karena alasan ketinggian dan KKOP, terkait ketinggian kami ada peraturan perwalinya," tegas Eri, Senin (16/10/2017). 

Dimana untuk batas ketinggian suatu bangunan salah satunya ditentukan oleh luasan lahan. Semakin besar luasan lahan, maka tinggi bangunan bisa disesuaikan. 

"Kalau lahannya sempit, sedangkan mereka mengajukan bangunan yang tingginya melebihi hitungan yang seharusnya ya tidak bisa," tandas Eri. 

Menurutnya, Pemkot akan membantu semaksimal mungkin dalam mengeluarkan izin asalkan tidak mengganggu aturan yang sudah ada. Eri berpesan pada pengembang, jangan menjadikan momentum pengerjaan underpass dengan sistem CSR pengembang di Surabaya Barat ini menjadi ruang mencari celagh agar semua perizinan pasti akan digoalkan. 

"Tentu ada hitungan yang kami lakukan. Terkait luasan lahan, tinggi bangunan dan syarat yang lain. Prinsipnya kami akan tetap bantu, asal sesuai prosedur dan aturan," tegasnya. 

Lebih lanjut Eri mengajak agar DPD REI Jawa Timur memberikan detail permasalahan pengembang yang merasa izinnya dipersulit. Pemkot akan melakukan langkah percepatan sesuai dengan ketentuan aturan tata ruang yang berlaku di Surabaya. 

"Sekalian, karena untuk kepengurusan DPD REI yang baru ini saya juga belum pernah ketemu dengan beliaunya, jadi agar bisa dimunikasikan perizinan mana yang bermasalah, agar sama-sama enak," katanya. and.dan

 

 

Surabaya (beritakota.net) Tidak hanya memberi beasiswa di bidang akademisi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga memberi beasiswa di bidang agama. Pemkot berencana memberikan beasiswa hafiz bagi putra-putri warga Kota Surabaya melalui seleksi penghafal Al Qur’an (Hafiz).

Kepala UPTD Pondok Sosial (Ponsos) Kalijudan dan Kampung Anak Negeri Erni Lutfiyah mengatakan, penerimaan beasiswa seleksi penghafal Al Qur’an (Hafiz) diperuntukkan bagi warga surabaya dan masih berstatus pelajar dan mahasiswa (SD, SMP, SMA/SMK/MAK dan perguruan tinggi).

“Total kuota beasiswa ini berjumlah 200 orang dengan rincian SD 50 orang, SMP 50 orang, SMA/SMK/MAK 50 orang dan perguruan tinggi 50 orang,” kata Erni saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (17/10/2017).

Disampaikan Erni, putra-putri warga Surabaya yang akan menerima beasiswa harus melewati tahapan seleksi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

“Untuk siswa SD menghafal sebanyak 10 juz, SMP menghafal sebanyak 20 juz, SMA/SMK/MAK menghafal sebanyak 30 juz dan Perguruan tinggi mengahafal sebanyak 30 juz,” terang Erni.

Berdasarkan data dari DPA, calon penerima beasiswa hafiz akan menerima uang sebesar Rp1 juta. Namun, kata Erni, nominal yang bakal diterima calon penerima beasiswa tidak sama.

Pasalnya, setiap kebutuhan dan pengeluaran anak SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi tentu berbeda. “Saat ini kami sedang mengkaji untuk memutuskan jumlah nomimal yang diterima berdasarkan tingkat pendidikan,” urainya.  

Diakui Erni, seleksi beasiswa hafiz yang diperuntukkan bagi putra-putri surabaya ini sebenarnya sudah direncanakan sejak awal tahun 2017. Namun, kata dia, ada beberapa hal yang perlu dikaji dan direvisi salah satunya Peraturan Walikota (Perwali).

“Kami masih menunggu perwali, namun saat ini perwali sudah masuk di ruang asisten. Semoga segera rampung,” imbuhnya.

Adapun tata cara pendaftaran program penerimaan beasiswa hafiz yakni melengkapi administrasi berupa, foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, foto copy KTP dan Kartu Keluarga, surat keterangan dari sekolah.

Khusus pendaftar SMA/SMK/MAK dan perguruan tinggi diwajibkan untuk menyerahkan surat pernyataan belum menikah, diketahui Ketua RT/RW.

“Seluruh persyaratan berkas diserahkan ke UPTD Pondok Sosial Kalijudan Jl. Vila Kalijudan Indah XV Kav. 2-4 Surabaya paling lambat tanggal 27 Oktober 2017,” tutur Erni.

Sebelumnya, Pemkot Kota Surabaya, melalui Dinas Sosial telah memberikan uang transportasi bagi guru ngaji se Surabaya. Bahkan rencananya pengurus takmir masjid dan musola akan mendapat BPJS Kesehatan, dengan iuran ditanggung pemkot Surabaya. and.dan 

Bangkalan (beritakota.net) Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0829-10/Galis, Kodim 0829/Bangkalan Sertu Sunari membantu pendistribusian bibit Padi dan pupuk bantuan dari Dinas Pertanian kepada Kelompok Tani di Kelurahan Kelbung Kecamatan Galis, Kecamatan Galis Bangkalan, Senin (16/10/2017).

Para Petani dengan mendapatkan bantuan bibit padi dan pupuk dari Dinas Pertanian  maka Petani  jadi lebih hemat sehingga Petani jadi bersemangat menanam Kedelai karena mendapat bantuan bibit dan pupuk gratis.

Ketua Kelompok Tani, Rois mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah khususnya Dinas Pertanian dan Koramil 0829-10/Galis yang telah membantu bibit Kedelai dan pupuk kepada Petani di Kelurahan Kelbung Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan

Sementara itu Babinsa Koramil Tanah Merah membantu Warga Operasi Katarak Gratis. Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0829/06 Tanah Merah Serka Yoga Arifianto melakukan pendampingan kegiatan bakti sosial (Baksos) pengobatan katarak di Puskesmas Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Puluhan warga mendapatkan fasilitas operasi katarak gratis di Puskesmas Tanah Merah.

Warga yang mendapatkan layanan gratis itu, melalui tiga tahap. Pertama, pasien dilakukan pemeriksaan awal-screening, baru kemudian dinyatakan positif.

“Lalu, dilakukan operasi oleh tenaga ahli,” kata Babinsa 0829/06 Tanah Merah Serka Yoga Arifianto, saat mendampingi warga operasi katarak. dan

Bangkalan (beritakota.net) Jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 0829/Bangkalan, Madura, Jawa Timur intensif melaksanakan pembinaan komunikasi sosial (Komsos) dengan menggandeng beberapa instansi dan tokoh masyarakat di wilayah masing-masing Koramil 01-18 dan Babinsa. 

Komandan Kodim 0829/Bangkalan, Letkol Inf Sunardi Istanto, SH mengungkapkan, untuk menyukseskan program pemerintah harus dibantu semua elemen, termasuk tentara pun harus ambil bagian.

Menurutnya, sebagai tentara milik rakyat, harus bisa ikut memberdayakan SDM-nya dengan terjun ke lapangan untuk mendukung ketahanan pangan.

“Banyak yang bisa dikerjasamakan dengan TNI, seperti program swasembada pangan, yang sudah  bisa kami lakukan dan menyosialisasikan kepada warga desa di pelosok-pelosok agar program swasembada pangan sukses,” katanya Senin (16/10/2017).

Saat ini, digiatkan pula cara bercocok tanam yang baik dan benar sesuai ilmu pertanian, khususnya pengolahan tanaman padi, jagung dan kedelai. Pemerintah sendiri telah menargetkan swasembada pangan tahun 2017. 

Seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 0829/12 Modung, Bangkalan, Sertu Joko untuk melaksanakan silaturahim dan komunikasi sosial (Komsos) dengan Bapak Kepala Desa Pakong Kecamatan Modung serta dengan kelompok tani di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung.

Selain itu, penambahan luas lahan tanam padi, untuk swasembada pangan UPSUS wilayah Desa Bangpendah, Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, juga sudah dilakukan. dan

 

Page 9 of 234