Gresik (beritakota. net)- Ratusan kader AMPG Gresik akan dikerahkan, untuk mengawal Partai Golkar menangkan pasangan Cagub Jatim Khofifah Indarparawansa dan Cawagub Emi Elestianto Dardak. Demikian penegasan Ketua PD AMPG Gresik Khusnul Fiqhan, terkait pencoblosan besok Rabu (27/6).

"AMPG Gresik siap mengawal Partai Golkar yang all out menangkan Khofifah-Emil, kami juga mengintruksikan kader kader AMPG agar mencoblos No. 1", ujar Fiqhan.

Menurut Fiqhan intruksi partainya sudah jelas yaitu bersatu mengajak masyarakat datang ke TPS mencoblos Khofifah-Emil.

 "Target Partai Golkar sebagai pengusung pasangan Khofifah-Emil terutama di Gresik harus menang mutlak", ujarnya.

Selain itu lanjut Fiqhan AMPG juga akan mengamankan perolehan suara pada saat penghitungan suara. Diantara mulai AMPG menerjunkan saksi saksi se Kabupaten Gresik.

 "AMPG Gresik sudah menyiapkan personil khusus monitoring TPS, ini penting mengantisipasi money politik", lanjutnya.

Dikatakan Fiqhan pelaksanaan Pilgub Jatim di Gresik harus berjalan demokratis, jujur dan adil. Makanya AMPG akan mengawal jangan sampai ada pihak pihak terutama dari kubu sebelah untuk tidak merusaknya dengan politik uang.

 "Janganlah pada saat pencoblosan mereka menghalalkan cara karena masyarakat sekarang sudah cerdas pasti akan memilih Khofifah-Emil, karena pasangan ini bersih jujur dan punya pengalaman menjadi pemimpin", pungkasnya menegaskan. yn

Jakarta (beritakota.net) Tim Pencari Fakta PWI minggu depan turun lapangan ke Kota Baru dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk mencari fakta terhadap tewasnya wartawan M Yusuf di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kotabaru, Kalsel.

Anggota TPF akan menemui berbagai pihak dalam rangkan verifikasi dan klasifikasi terkait data dan fakta yang telah dikumpulkan terkait kasus tewasnya wartawan media Kemajuan Rakyat.com.

Anggota TPF yang juga ketua PWI Provinsi Kalimatan Selatan (Kalsel), Zainal Helmie, menegaskan hal tersebut Jumat sore, 22/6, sesaat setelah sidang paripurna TPF PWI Pusat di Jakarta.

Dalam kesempatan itu Helmie tegas membantah TPF dipengaruhi apalagi dibiayai oleh pihak-pihak tertentu. Helmie menegaskan seluruh biaya TPF PWI murni dibiayai sendiri oleh PWI Pusat.

Menurut Helmie, berbagai berita yang beredar yang menuding TPF disponsor pengusaha hitam merupakan hoax dan fitnah. ''Kami sedang mempertimbangkan untuk melaporkan ke polisi sumber dan penyebar informasi dan media-media yang memuat menyebarkan fitnah itu,'' tandas Helmie.

Sementara itu ketua TPF PWI Pusat, Ilham Bintang, mengungkap TPF sudah mulai menemukan pokok-pokok atau akar masalah yang ada."Kami akan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap berbagai penemuan sementara TPF," katanya. and

 

Surabaya (beritakota.net) Mengantisipasi lonjakan harga daging ayam ras yang masih tinggi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perdagangan Kota Surabaya, bekerjasama dengan distributor menggelar operasi daging ayam murah.

Operasi daging murah tersebut, akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 30 Juni mendatang. Hal ini guna menstabilkan kembali harga daging ayam ras yang saat ini masih terpantau pada kisaran harga Rp35 ribu - Rp40 ribu di pasaran.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan salah satu upaya yang tengah dilakukan Pemkot Surabaya untuk mengintervensi tingginya harga daging ayam adalah dengan mengalakkan operasi daging murah bersama dengan distributor, guna menstabilkan kembali harga daging ayam ras di pasaran.

"Hasil pantauan kami bersama tim satgas pangan di lapangan, harga daging ayam ras saat ini masih tinggi. Maka dari itu, kami menggelar operasi daging murah, guna menekan lonjakan harga daging ayam ras di pasaran ," kata dia, Jum'at, (22/06/18).

Menurut dia, kualitas daging ayam ras yang dijual pada operasi daging ayam tersebut, sama dengan yang dijual di pasar-pasar tradisional. Secara higienis terjamin kebersihannya. Selain itu, lanju ia, juga telah bersertifikasi halal.

"Perhari kami menyediakan 100 ekor daging ayam ras, dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp32 ribu, lebih murah dari harga normal," ujarnya.

Operasi pasar tersebut, lanjut dia, akan dibuka sejak pukul 06.00 WIB hingga 11.00 WIB, dan bertempat di 10 outlet PT. Charon Pokphand, yang tersebar di Kota Surabaya.

Rinciannya yakni, Jl. Bibis Karah No.5, Jl. Pucang Anom No.14, Jl. Manukan Tengah 51- j/X, JL. Kutisari Selatan No. 38, JL. Penjaringansari Blok PS IGNo.33, Jl. Petemon Kali No.74, Jl. Ruko Karah Agung 42B (Karah Agung), Jl. Raya Wiguna Tengah No.18 (Gunung Anyar), Jl. Karang Empat Besar 37B, dan Jl. Raya Mulyorejo No.238 (Mulyorejo).

"Selain itu, juga terdapat pada outlet PT. Ciomas Adisatwa yang berada di tiga titik lokasi. Yakni, Jl. Wonorejo I No.30, JL. Griyo Kebraon Selatan (Karangpilang) dan JL. Kutisari Selatan III," paparnya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan beberapa outlet yang menjual daging murah tersebut, guna mensuplai kebutuhan daging ayam. Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan terus melakukan intervensi agar kedepan harga daging ayam ras bisa kembali normal.

"Silahkan kepada masyarakat untuk mendapatkan daging ayam yang sehat, aman, utuh dan halal di beberapa outlet yang telah kami sediakan," imbuh mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya ini.

Disamping itu, Wiwiek menambahkan pihaknya juga akan menambah titik lokasi penjualan daging ayam murah, yang berencana akan ditempatkan di empat lokasi pasar. Yakni, pasar wonokromo, pucang, tambak rejo dan pasar kembang. "Untuk ke empat lokasi pasar tersebut, saat ini masih kami koordinasikan," pungkasnya. and.dan

 

Sampang (beritakota.net) PJ. Bupati Sampang, H. Jonathan Judianto didampingi para pejabat medis diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr. Firman Pria Abadi, Direktur serta beberapa Dokter-dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang mengunjungi penderita tumor ganas Mohammad Riyan (11) putra pasangan Samiyah (45) dan Juhari (46) warga Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Jum'at (22/06/2018).

Menurut informasi yang dilokasi. dalam kunjungannya yang dimaksud, PJ. Bupati Sampang mengatakan akan menyerahkan beberapa bantuan secara pribadi untuk membantu meringgankan beban keluarga penderita tersebut. Seperti halnya, biaya transportasi dan kebutuhan Mohammad Riyan selama perawatan.

"Tumor yang diderita anak Riyan ini tergolong ganas dan sifatnya mutasi kromosom, sementara lab yang memadai ada di Jakarta. Tapi anak Riyan bisa dibawa ke Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan, hasilnya dikirim ke Jakarta," ujar pria yang akrab dipanggil Pak. Jo tersebut.

Sementara itu, dr. Firman Pria Abadi menjelaskan jika tumor ganas yang diderita Mohammad Riyan tergolong langka di Indonesia maupun di dunia. Yakni, tumor yang tumbuh berdasarkan genetik dan usia yang berpotensi terserang tumor tersebut berada pada usia antara 5 tahun sampai 20 tahun.

"Penangganan tumor yang diderita Riyan tidak cukup dilakukan oleh dokter melainkan harus membentuk tim, karena tumor jenis ini sangat langka di dunia," tegas Firman yang juga ikut mendampingi Pj Bupati Sampang ke rumah korban. is

 

Surabaya (beritakota.net) Banyaknya keluhan dari siswa putus sekolah yang masuk ke Pemkot Surabaya mengundang keprihatinan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Dia mengungkapkan, bahwa banyak organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, hingga Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang mendapatkan keluhan dari masyarakat.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menjelaskan banyaknya siswa SMA/SMK yang harus menghabiskan waktu berjualan nasi goreng, hingga ojek online di sela-sela aktivitas belajar-mengajar. Para siswa tersebut lantas di data dan di outreach hingga ke rumah masing-masing. Hasilnya, para siswa itu berpotensi putus sekolah.

Menurut Risma, hal tersebut bertentangan dengan semangat kemerdekaan, dimana seharusnya seluruh lapisan masyarakat berhak mengenyam pendidikan minimal wajib belajar dua belas tahun.

"Masa hanya yang mampu saja yang bisa bersekolah. Kalau begini kan sama saja saat era penjajahan dulu," katanya saat dijumpai di kediaman Wali Kota, Rabu (20/6).

Oleh karenanya, Pemkot Surabaya tidak tinggal diam. Selama ini, para pelajar yang putus sekolah atau kedapatan berada di tempat-tempat yang tidak semestinya didata dan didampingi.

Pemkot memberikan intervensi bagi keluarga mereka, seperti jaminan kesehatan (BPJS), hingga penyaluran di bursa kerja. Hanya saja, upaya tersebut tetap tidak bisa terlalu banyak berpengaruh terhadap sektor pendidikan karena terhalang aturan.

Wacana kenaikan SPP untuk SMA/SMK memang mengemuka di media beberapa hari terakhir. Penyebabnya, banyak sekolah yang merasa tidak mampu menjalankan operasional sekolah.

Meski dengan sudah adanya surat edaran Gubernur Jawa Timur tentang besaran SPP. Dengan demikian, sekolah mau tidak mau harus mencari sumber dana operasional lain, yang dipungut dari siswa.

Seperti yang dialami salah satu wali murid, Welly Hariyanto akhir-akhir ini cukup pusing. Apalagi setelah beredarnya wacana kenaikan SPP bagi SMA/SMK.

Otomatis ayah empat anak ini harus memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya. Apalagi, salah seorang anaknya tahun ini bakal masuk ke jenjang SMA/SMK setelah lulus dari SMP.

Dengan usaha membuka warung kopi, tidak banyak pilihan dari Welly untuk mengumpulkan uang dari sumber pendapatan. Sang istri, Heni Purwanti, sebagai ibu rumah tangga sesekali membantu menjaga warung kopi miliknya.

"Ya, kalau SPP naik, agak pusing juga mas. Untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah pas-pasan," kata Welly ketika dimintai pendapat terkait wacana kenaikan SPP.

Hal senada juga dialami Djumain. Pria 48 tahun yang sehari-hari sebagai kuli batu ini juga mempunyai seorang putra yang kini sudah tak bersekolah.

Seharusnya, putranya bersekolah di jenjang SMA/SMK, namun karena tidak ada biaya, maka keputusan berhenti mengenyam bangku pendidikan pun harus diambil.

Dengan penghasilan Rp2 juta per bulan, Djumain harus menghidupi istri dan empat anaknya. "Ya, jujur sebenarnya sedih ketika anak saya tidak bisa bersekolah. Tapi, ya mau gimana lagi," tuturnya dengan nada pasrah.


Menurut anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Biyanto surat edaran Gubernur Jawa Timur sejatinya sudah melalui proses kajian. Namun, dia tidak menampik bahwa faktanya, di lapangan banyak sekolah yang memutuskan menempuh rencana kenaikan SPP untuk menutup biaya operasional sekolah.

Biyanto menyatakan, opsi tersebut harusnya ditempuh dengan mekanisme audit dan diskusi bersama dengan komite sekolah. "Tujuannya mencari tahu kira-kira kurangnya itu dimana," paparnya ketika dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (20/6).

Sedangkan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi, berpendapat, penyelenggaraan pendidikan seharusnya tidak terlalu membebani masyarakat. Dengan kenaikan SPP, tentu akan berdampak pada menurunnya potensi pendidikan.

"Kalau biaya dituntut meningkat, sementara daya beli masyarakat tetap, kan tentu menimbulkan potensi berhenti bersekolah," katanya. Martadi mendukung adanya audit yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari komite sekolah, universitas, dan stakeholder lainnya.

"Hal ini agar jangan sampai kenaikan SPP itu didasari pada perasaan kurangnya biaya operasional saja. Di samping itu, selama ini kan sekolah sudah mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat dan dari APBD Jawa Timur. Seharusnya itu dirincikan dulu, baru bicara masalah kekurangannya di bidang apa," ujarnya. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta sekaligus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengkaji kembali dan bisa adil terkait biaya pendidikan SMA/SMK.

Hal ini disampaikan Wali Kota Risma karena banyak laporan dari warga yang mengeluhkan biaya pendidikan SMA/SMK sangat tinggi dan membuat mereka terancam putus sekolah.

''Kenapa dulu saya membuat kebijakan sekolah itu gratis terutama sekolah negeri karena disitulah letak keadilannya,'' kata Wali Kota Risma kepada wartawan dikediaman, Rabu, (20/6/2018).

Disampaikan Wali Kota Risma, dalam UUD pasal 34 ayat 1 tertulis bahwa fakir miskin dan anak terlantar dirawat oleh negara. Kemudian Pancasila di poin keempat disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Itu diartikan bahwa pemerintah harus bersikap adil," ungkapnya.

Namun realitanya, kata Risma masih banyak pelajar SMA/SMK yang memiliki kecerdasan cukup baik tapi tidak bisa sekolah karena terkendala biaya pendidikan yang tinggi.

''Kenapa? kalau begini pemerintah berpihak ke siapa, kalau hanya orang kaya, pemimpin, pejabat saja yang bisa sekolah sama saja dengan penjajahan zaman kolonial dulu. Apa itu adil, dimana negara ini, dimana pemerintah ini," ujar Wali Kota Risma.

Melihat hal ini, Wali Kota Risma terus berupaya agar biaya pendidikan SMA/SMK dapat digratiskan, salah satunya dengan menyampaikan permasalahan ini kepada teman teman media serta mengumpulkan uang dari masjid.

"Tapi semua ada batasannya. Kalau naik lagi kan semakin berat, uang muka ada yang minta Rp 10-15 juta, uang dari mana anak-anak itu," tandasnya.

Selain itu, Wali Kota Risma berencana membuat cabang di beberapa sekolah dengan meminta izin provinsi untuk menampung anak-anak SMA/SMK yang tidak mampu dari segi biaya. "Ini dilakukan untuk mengantisipasi anak-anak yang terancam putus sekolah," tegas wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Ditanya berapa jumlah anak Surabaya yang terancam putus sekolah, Wali Kota Risma tidak mengetahui secara pasti jumlahnya. "Nanti datanya minta dinas sosial karena aku nggak hafal," imbuhnya.

Wali Kota Risma berharap di tahun ajaran baru nanti, Pemprov perlu mengkaji kembali biaya pendidikan SMA/SMK, mengingat tidak semua orang di Surabaya dan Jawa Timur sama dari segi finansial.

"Tidak semua kaya, tapi apa ya mereka tidak berhak untuk mengeyam pendidikan. Kalau itu terjadi, sama saja kembali ke zaman Belanda, lalu apa gunanya kita merdeka," pungkas Wali Kota sarat akan prestasi itu. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan mengunjungi anak korban pelaku teror bom di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, Selasa, (12/6/2018).

Pasca dilakukan perawatan secara intensif, ketujuh anak korban pelaku teror bom Surabaya dan Sidoarjo kini kondisi psikologinya sudah membaik.

Dalam kunjungannya, Wali Kota Risma juga memberikan hadiah berupa bola dan buku-buku yang bertujuan untuk menghibur mereka. Bersamaan dengan itu, Wali Kota Risma juga menyampaikan bahwa untuk perawatan kedepannya anak-anak ini kemudian akan diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dilakukan perawatan lebih lanjut.

“Ini nanti akan ditangani Kementerian Sosial. Kondisinya sekarang sudah ceria, walaupun ada salah satu yang tangannya patah. Tadi saya juga kasih buku ke anak-anak tersebut,” kata Wali Kota Risma, di sela-sela penyerahan ketujuh anak korban, oleh Polda Jatim ke Kementerian Sosial, bertempat di Mapolda Jatim, Selasa, (12/6/2018).

Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya juga menjelaskan bahwa sulit untuk melakukan penanganan terkait keamanan bagi anak-anak itu.

Maka dari itu, Polda Jatim menyerahkannya kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang lebih mampu untuk menangani dan memfasilitasi dengan lengkap.

"Ini nanti diserahkan ke Kemensos. Terus terang juga berat. Ini sudah diserahkan oleh Pak Kapolda. Nanti kita lihat perkembangannya. Karena neneknya masih ada, kalau bisa kembali ke keluarganya. Neneknya ikut kesana menemani juga," jelasnya.

Ia juga menginginkan ketujuh anak korban pelaku teror bom di Surabaya dan Sidoarjo kembali tumbuh menjadi anak yang normal usai mendapat perawatan lebih lanjut dari sisi psikologisnya di Kementerian Sosial (Kemensos).

"Saya ingin mereka tumbuh normal. Tadi saya juga sampaikan kalau banyak teman banyak saudara itu seneng bisa bermain bisa belajar bersama-sama. Mereka juga ingin sekolah," ujar Wali Kota Risma .

Ditanya apakah ada kemungkinan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengadopsinya, Wali Kota Risma menyatakan bahwa hal tersebut sangat sulit dilakukan. Sebab, hal ini berkaitan penanganan terutama terkait keamanannya mereka.

“Karena ini menyangkut juga keamanan mereka, ini nanti akan ditangani oleh Kementerian Sosial,” imbuhnya.

Ia menceritakan, pada awalnya, anak-anak tersebut sering melakukan perdebatan, sehingga waktu itu dirinya diminta untuk membantu mencarikan psikolog yang juga mengerti dengan agama.

"Terus saya carikan dari UINSA itu yang ngerti dalil-dalil. Jadi tadi juga jelaskannya ke anak-anak itu pakai dalil-dalil apa misalnya diajari senyum itu dalilnya apa senyum. Dan anak-anak itu lebih bisa menerima," tutur Wali Kota Risma.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan ke tujuh anak yang diserahkan tersebut telah selesai perawatan medisnya selama beberapa minggu ini di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim.

"Untuk psikologis kita sudah berkoordinasi segala pihak. Hari ini kita serahkan ke Kemensos untuk mendapatkan perawatan,” kata dia.

Nantinya, lanjut ia, setelah mendapat perawatan lebih lanjut terutama dari sisi psikologis, anak-anak tersebut akan diberikan kepada pihak keluarga yang berhak merawatnya. Sementara untuk lokasi perawatannya, Machfud menjelaskan, hal itu nanti akan dipilihkan yang terbaik oleh Kemensos.

“Baik Kepolisian dan Kemensos atau Negara akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini,” imbuhnya.

Ditanya terkait kondisi terkini ketujuh anak korban pelaku teror bom tersebut, ia menuturkan bahwa kesemuanya dalam aspek medis yang kondisinya bagus.

"Cuma masih ada pemahaman-pemahaman yang masih ingin kita lebih baik lagi. Di Kemensos nanti juga ada sekolahnya juga semuanya komplit," terangnya.

Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial, Nahar menambahkan Kementerian Sosial (Kemensos) akan fokus pada rehabilitasi sosial untuk ketujuh anak korban pelaku teror di Surabaya dan Sidoarjo setelah dilakukan penyerahan mereka oleh Polda Jawa Timur.

"Proses rehabilitasi ini untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi dari hambatan fungsi sosial mereka. Tadinya yang tidak sekolah bisa sekolah. Yang mendapat pendidikan tidak umum akan diberikan pendidikan yang umum," tutupnya. and.dan

 

 

Surabaya (beritakota.net) Dalam upaya untuk menstabilkan harga daging ayam ras, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perdagangan Kota Surabaya menggelar Operasi Pasar Mandiri.

Operasi pasar mandiri yang digelar sejak tanggal 5 juni hingga 12 Juni 2018 tersebut, bertempat di dua lokasi. Yakni, pasar Wonokromo dan Tambak Rejo.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan saat ini harga ayam ras terpantau di pasar-pasar tradisional masih tinggi, dengan kisaran harga Rp35 ribu hingga Rp37 ribu.

Maka dari itu, Pemkot Surabaya melalui Dinas perdagangan bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan intervensi dengan menggelar Operasi Pasar Mandiri untuk menstabilkan harga daging ayam.

“Operasi pasar mandiri digelar sejak pukul 06.00 WIB hingga 11.00 WIB. Dalam operasi pasar tersebut, kami menyediakan daging ayam dengan harga Rp30 ribu per ekor,” kata dia, Senin, (11/06/18).

Disampaikan Wiwiek, Pemkot Surabaya telah bekerjasama dengan beberapa pihak untuk menggelar operasi pasar mandiri di dua titik lokasi tersebut.

Menurut ia, harga daging ayam pada operasi pasar harus normal dan tidak boleh lebih mahal. Bahkan, ketika kerjasama dengan pihak ketiga, harganya pun harus normal dan harus lebih murah.

“Jadi, harga daging ayam yang dijual pada operasi pasar mandiri jauh lebih murah dari pasaran,” imbuhnya.

Menurutnya, kualitas daging ayam ras yang dijual pada operasi pasar mandiri sama dengan yang dijual di pasar-pasar tradisional. Ayam ras yang dijual pada operasi pasar mandiri, terjamin halal dan secara higienis juga terjamin kebersihannya.

“Silahkan manfaatkan dengan baik kesempatan ini, untuk memenuhi kebutuhan daging ayam,” ujar mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya ini.

Ditanya apakah ada kenaikan harga daging sapi dan bahan pokok lainnya, Wiwiek menegaskan bahwa saat ini untuk harga kebutuhan bahan pokok dan daging lainnya masih terpantau dalam kondisi normal.

“Untuk harga daging sapi saat ini masih terpantau normal. Selain itu, untuk supply daging sapi per hari selama kebutuhan lebaran masih tercukupi,” ungkapnya.

Wiwiek juga menuturkan bahwa pihaknya setiap hari selalu melakukan pengecekan kondisi harga di pasaran, termasuk harga daging ayam yang mulai merangkak naik. Makanya, operasi pasar mandiri ini diharapkan mampu menstabilkan kembali harga daging ayam. “Jadi ini adalah alternatif pilihan untuk menstabilkan harga daging ayam,” imbuhnya.

Wiwiek menambahkan, dengan adanya operasi pasar ini, tidak ada lagi pedagang yang memanfaatkan kenaikan harga, khususnya daging ayam, sehingga harga komoditi di Surabaya, terutama daging ayam bisa kembali stabil. “Kami berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan moment ini dengan baik,” pungkasnya. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Dalam rangka kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1439 H, sebanyak 877 pasukan petugas gabungan dari TNI, Polri dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, melaksanakan apel gelar pasukan di Balai Kota Surabaya.

Apel yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tersebut, turut dihadiri oleh Forpimda Kota Surabaya, dan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan berbagai hal kepada seluruh jajaran, diantaranya yakni agar lebih intens lagi dalam menjaga keamanan dan kestabilan Kota Surabaya.

"Kondisinya telah berbeda dengan tahun-tahun lalu. Pastinya tugas kita semua yang di lapangan tentu jauh lebih berat. Mari kita bergandengan tangan dengan lebih meningkatkan kewaspadaan kita dari tahun sebelumnya," kata Wali Kota Risma, Senin, (11/06/2018), Sore.

Menurutnya, pengamanan tahun ini akan jauh lebih siap dari tahun sebelumnya, pihaknya sudah membuat sistem control yang dimana cakupan-cakupannya akan lebih luas. Nantinya, pengamanan tidak hanya dilakukan pada kawasan kampung dan perumahan. Namun, juga pada fasilitas umum dan tempat-tempat ibadah.

“Kalau dulu Linmas kelurahan hanya menjaga perumahan. Kalau sekarang ini kita tambahi untuk menjaga fasilitas umum dan tempat ibadah,” ujarnya.

Selain itu, Wali Kota Risma berpesan kepada seluruh jajaran agar pengamanan tidak hanya dilakukan untuk mengantisipasi adanya ancaman terorisme, namun juga bahaya lain yang dapat mengganggu kestabilan Kota Surabaya.

"Bukan hanya kita mengantisipasi ancaman terorisme. Namun juga bahaya-bahaya kebakaran, miras dan bahaya-bahaya lain yang disertai dengan kekerasan lainnya," pesannya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Risma juga melakukan penyematan username dan password terkait Aplikasi Kependudukan (Sipandu) kepada Kapolrestabes dan Danrem 084/Bhaskara Jaya.

"Saya kepingin beliau-beliau ini tau apa yang dilaporkan RT/RW. Kalau ada laporan langsung kita bisa diskusikan," terangnya.

Dalam apel sore ini, Wali Kota Risma juga menghibahkan 20 unit sepeda motor, yang merupakan hasil dari lelang untuk membantu operasional selama pengamanan lebaran. Secara langsung Wali Kota Risma memberikan bantuan sepeda motor tersebut kepada Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Tanjung Perak dan Danrem084/Bhaskara Jaya.

"Ada 20 unit motor yang kita berikan. Delapan untuk Polrestabes, empat ke pemkot, empat ke Korem dan empat ke Polres Tanjung Perak. Biar dipakai untuk operasional membantu pengamanan lebaran," ujarnya.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga mengimbau kepada seluruh warganya, agar warga kembali mengontrol rumahnya saat akan ditinggal mudik. Hal ini untuk mengantisipasi adanya bahaya kebakaran.

“Sebelum ditinggalkan cabuti semua stop kontak, sehingga tidak ada konsleting listrik dan sebagainnya,” pesan Wali Kota Risma.

Jika warga akan melakukan mudik, lanjut Wali Kota Risma, masyarakat diharapkan melaporkan hal tersebut kepada RT/RW setempat. Selain itu, kata dia, kepada warga yang melakukan mudik, Wali Kota Risma berpesan apabila dirasa lelah selama perjalanan, lebih baik untuk beristirahat. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kecelakaan lalu lintas yang tidak diinginkan. "Untuk warga yang melakukan mudik, silahkan beristirahat di jalan, jika dirasa lelah," kata dia.

Untuk warga non muslim, Wali Kota Risma menegaskan agar tidak perlu merasa khawatir. Karena, Pemkot Surabaya bersama jajaran TNI dan Polri akan bekerja secara maksimal untuk menjaga keamanan dan kestabilan Kota Surabaya. “Kami tetap full kekuatan menjaga keamanan Kota Surabaya,” ujarnya.

Usai apel kesiapan pengamanan tersebut, Wali Kota Risma bersama jajaran Forpimda Kota Surabaya kemudian menuju ke pasukan untuk bersalaman dan mengecek kesiap-siagaan seluruh jajaran.

Menurut Wali Kota Risma, kesiapan ini berhubungan dengan pelaksanaan pengamanan yang sudah dilakukan sebelumnya bersama tiga pilar. Yakni dengan mengadakan pertemuan tiga pilar, bersama berbagai element masyarakat.

“Kita sudah berbicara dengan delapan kecamatan, 22 ribu Bumantik, kita sudah lakukan pertemuan dengan seluruh takmir masjid, seluruh kepala sekolah, kemudian kita juga bicara dengan para guru agama. Jadi kita sudah bicara banyak dengan lapisan masyarakat,” pungkasnya. and.dan 

 

Surabaya (beritakota.net) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur diwarnai terbitnya fatwa fardhu ain (wajib bagi setiap individu) untuk memilih calon gubernur Khofifah Indar Parawansa. Selain melalui surat ke masyarakat, fatwa itu rupanya juga disebar melalui spanduk.

Spanduk berisi fatwa itu bisa ditemui di sejumlah titik, seperti kawasan Ngagel Surabaya dan Jemursari. Spanduk itu bertuliskan, “Memilih Khofifah Fardhu ‘Ain”.

Terdapat gambar Khofifah, cawagub Emil Elestianto, dan KH Asep Saifuddin Chalim yang merupakan pendukung Khofifah sekaligus penyampai fatwa itu dalam pertemuan di Ponpes Ammanatul Ummah Mojokerto, 3 Juni 2018 lalu.

Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti, Hikmah Bafaqih, menyesalkan pemasangan spanduk tersebut. ”Padahal sejak awal kita semua sudah sepakat bahwa tidak ada politisasi agama,” ujar Hikmah saat dihubungi, Minggu (10/6/2018).

Hikmah mengatakan, metode pemasangan spanduk yang seolah-olah hasil serangan kubu lawan tersebut merupakan metode lama.

”Mungkin timnya Ibu Khofifah mencoba memainkan peran sebagai korban, playing victim, seolah-olah terzalimi dengan adanya spanduk berisi fatwa yang telah menjadi kontroversi tersebut,” ujar Hikmah.

Dia enggan berkomentar soal respons tim Khofifah-Emil terkait peredaran spanduk tersebut.

”Saya tahu ada fatwa itu dari media online dan televisi. Secara faktual, fatwa itu memang diterbitkan, lalu seolah-seolah merasa jadi korban dengan adanya spanduk tersebut,” kata dia.

Yang jelas, tim Gus Ipul-Puti tidak pernah melakukan praktik kampanye tak sehat serta memecah belah umat. Sejak awal, ratusan kiai yang merestui Gus Ipul tidak pernah menerbitkan fatwa yang membawa masalah politik ke urusan haram-halal. Juga tidak ada politisisasi agama, seperti fatwa jika tak memilih calon yang didukung, maka orang tersebut berkhianat kepada Allah.

”Para kiai yang merestui Gus Ipul hanya mengimbau, memberi tausiyah, menyarankan memilih Gus Ipul. Tidak lebih. Tidak pernah bawa urusan haram-halal dan surga-neraka,” kata Hikmah.

Seperti banyak diberitakan dan viral di media sosial, sejumlah kiai menggelar pertemuan di Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto, 3 Juni lalu, yang dihadiri Cagub Khofifah Indar Parawansa.

Pertemuan itu menghasilkan fatwa bernomor 1/SF-FA/6/2018 yang menyebut, mencoblos Khofifah-Emil Elestianto hukumnya Fardhu Ain alias wajib bagi setiap orang.

Hukum fardhu ain ini dalam Islam seperti ibadah salat dan puasa Ramadhan. Dalam Islam, meninggalkan aktivitas yang hukumnya fardu ain membuat pelakunya diganjar dosa oleh Allah.

Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim selaku Tim 9 Khofifah-Emil mengatakan, orang yang memilih Gus Ipul, padahal ada yang lebih baik menurut KH Asep, yaitu Khofifah, maka orang itu mengkhianati Allah dan Rasulullah. Fatwa itu kini menuai pro-kontra di masyarakat. and

 

 

Page 1 of 248