Dewan Surabaya Pertanyakan Pengelolaan KBS oleh Pemkot

Selasa, 09 Januari 2018 08:32

Surabaya (beritakota.net) Anggota Komisi B (perekonomian) DPRD Kota Surabaya, Anugrah Ariyadi mempertanyakan keabsahan anggaran puluhan miliar yang digelontorkan Pemkot Surabaya ke Kebun Binatang Surabaya.

Sebab, hingga saat ini masih ada sengketa antara Pemkot Surabaya dengan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS). Menurut Anugrah, dengan sengketa yang masih terjadi tidak semestinya pemerintah kota mengkucurkan anggaran. Takutnya, kebijakan tersebut akan berdampak hukum di kemudian hari.

"Kebun binatang kan masih bermasalah, mengapa Pemkot Surabaya menggelontorkan APBD ke sana?," tanya Anugrah saat hearing dengan direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), Senin (8/1/2018).

Anugrah menyarankan, Pemkot Surabaya memikirkan ulang langkahnya itu. Karena anggota DPRD Surabaya tidak ingin direksi PDTS KBS diperiksa oleh aparat hukum soal masalah penyertaan modal.

"Kalau anggaran itu memang dipakai untuk makan gajah, tentu gajah tak mungkin dipanggil untuk pemeriksaan. Tentu yang dipanggil adalah direksi," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, politisi dari PDI-P ini juga menyoroti pengajuan PDTS KBS kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI soal akreditasi. Karena pada saat komisi B konsultasi ke kementerian, Kementerian justru mempertanyakan pengajuan PDTS KSB soal rencana akreditasi.

"Jadi saya minta direksi untuk menunjukkan bukti pengajuan akreditasi ke kementerian lingkugan hidup dan kehutanan," tegasnya.

Sementara Dirut PDTS KBS, Chairul Anwar mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi agar di kemudian hari, kucuran APBD tidak menjadi masalah. Caranya, dengan memasukkan kucuran anggaran itu ke rekening tersendiri.

"Kita sudah lama tidak memakai dana dari penyertaan modal," jawab Chairul Anwar. Anwar menceritakan, sejak dirinya diangkat menjadi dirut pada 23 Oktober 2016. Pada 23 Desember 2016, PDTS KBS mendatapkan kucuran anggaran Rp10 miliar. Anggaran itu sama sekali tak digunakan dan disimpan di rekening sendiri.

Pada tahun 2017 lalu, pihaknya tidak mendapatkan kucuran APBD. Namun pada tahun ini (2018), KBS mendapatkan kucuran lagi Rp 10 miliar dari Pemkot Surabaya.

"Anggaran itu tak digunakan karena disimpan di rekening," katanya. Terkait penyertaan modal dari Pemkot Surabaya, Anwar mengaku sudah melaporkan ke instansi terkait. Termasuk ke Inspektorat.

Lebih jauh, Anwar menegaskan jika PDTS KBS tak perlu digelontor anggaran dari APBD. Sebab, pihaknya bisa mencukupi biaya operasional dari pendapatan.

Menurut Anwar, salah satu sektor pendapatan dari PDTS KBS berasal dari sektor pengunjung. Jika pada tahun 2016 penghujung KBS ada 1,3 juta maka pada tahun 2017 melonjak mencapai 1,5 juta.

"Kalau dari pendapatanya dari Rp 4 miliar melonjak menjadi Rp 6, 3 milair. Untuk penghujung tahun 2018 kita tergetkan mencapai 2 juta," pungkas Chairul Anwar. and

 

Rate this item
(0 votes)
Read 87 times