Dewan dan PC NU Sepakat Perlu Aturan Pembatasan Peredaran Mihol

Senin, 23 April 2018 21:12
Foto: ilustrasi Foto: ilustrasi

Surabaya (beritakota.net) Jatuhnya korban jiwa akibat minuman beralkhohol yang dioplos di Kota Surabaya mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Anggota DPRD Kota Surabaya dan PC NU Surabaya mengimbau agar pemkot segera membuat aturan pembatasan bahkan pelarangan peredaran minuman beralkhoho(Mihol).

Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansyur menegaskan bahwa ini kejadian tewasnya tiga orang warga Pacara Keling akibat mengkonsumsi Mihol oplosan  menunjukkan Surabaya tengah pada dalam kondisi darurat Mihol.
 
"Surabaya sudah darurat miras. Kami meminta kepada Pemerinta Kota Surabaya untuk menerapaka Perda Larangan peredaran Minuman beralkhol," ungkapnya kepada Surabaya Pagi Senin (23/4) di kantor Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Dengan adanya peristawa miras oplosan yang terus memakan korban ini, Komisi B DPRD Kota Surabaya akan memanggil Pemkot Surabaya diantaranya Dinas Perdagangan, Bagian Hukum, Satpol PP kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya.

" Besok kita panggil untuk kita mintai keterangan disini," beber Mazlan lebih lanjut.

Di sisi lain, politisi PKB ini turut mempertanyakan fakta tidak diundangkannya  Perda Mihol oleh Pemkot meskipun sudah disahkan melalui Paripurna sejak bulan Mei 2016.

" Perda itu sebenarnya kan tinggal diundangkan saja, tapi hingga kini Pemkot belum mengundangkan perda tersebut," tegasnya.

Untuk diketahui pada tahun 2016 Komisi B merupakan Pansus Raperda pembatasan Peredaran Minuman Beralkhohol yang sempat disahkan namun terhenti dalam perundangannya setelah ada revisi Gubernur. Namun sampai sekarang tidak ada tiondak lanjut Pemkot Surabaya untuk melakukan pembahasan revisi tersebut.

"Pengajuan revisi oleh Gubernur itu, sebelum diputuskan, sedangkan Perda Mihol ini disahkan pada bulan Mei dan permintaan Gubernur itu bulan Juli. Sebenarnya Perda itu sudah bisa di undangkan. Jika ada keberatan tinggal ajukan revisi melalui MK," pungkas Mazlan.

Senada, Sugito selaku anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya juga memiliki pendapat yang kurang lebih sama. Hanya saja, Ia lebih menggarisbawahi agar Satpol PP menjadikan kejadian ini sebagai ajang introspeksi.

"Razia terhadap miras-miras oplosan ilegal yang di warung-warung kecil ini harus lebih giat dilakukan lagi. Jangan sampai kejadian ini terulang untuk yang kedua kali," kata Sugito.

Keberadaan Command Centre 112 yang diinisiasi oleh pemerintah jajaran Wali Kot Tri Rismaharini perlu dimanfaatkan dengan baik bagi masyarakat. "Dalam artian, bantu pemerintah untuk mengawasi peredaran miras oplosan," tegasnya.

"Apabila masyarakat menemukan adanya peredaran miras oplosan di lingkungannya, jangan takut untuk melaporkan. Gunakan 112 ini. Ini agar lingkungan kita tetap kondusif," pungkas pria yang juga Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Surabaya ini.

Sementara Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Surabaya meminta Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol yang sudah disahkan pada 10 Mei 2016 segera diundangkan menyusul tewasnya tiga warga akibat minuman keras.

"Perda yang sudah diputus agar segera diundangkan. Selebihnya penegakan perda oleh aparat yang berwenang harus lebih serius," kata Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Surabaya Achmad Muhibbin Zuhri kepada, Senin(23/4).

Selain itu, lanjut dia, masyarakat di Kota Surabaya harus terlibat aktif dalam ikut mengawasi peredaran minuman beralkohol dan membantu pembinaan keluarga dan lingkungan.

Menurut dia, ada dua hal dalam hal ini yakni minuman keras pabrikan dan minuman keras oplosan. Adapun Perda yang sudah diputus beberapa waktu lalu, lanjut dia, melarang secara total peredaran minuman keras pabrikan, baik tipe A, B maupun C.

"Jika ini segera diterapkan, maka aparat pemkot bekerja sama dengan pihak kepolisian harus terus memantau keberadaan minuman keras di supermarket, hotel dan restauran. Jika ada maka, aparat perlu menindak atas pelanggaran itu," katanya.

Soal minuman keras oplosan, kata dia, polisi perlu meningkatkan fungsi sersenya untuk mendeteksi pihak-pihak yang memproduksi dan penjualnya lalu segera melakukan tindakan sebelum berjatuhan korban.

Selain itu, kata dia, kafe-kafe tidak berizin yang akhir-akhir ini banyak tumbuh di sudut-sudut kota harus segera ditindak atau ditutup karena diduga potensial menjadi salah satu tempat konsumsi minuman keras.

Diketahui sedikitnya tiga warga Pacar Keling IV, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya diketahui tewas setelah diduga meminum minuman keras yang dioplos pada Sabtu (21/4) malam.

Kejadian tersebut bermula pada saat ketiga korban meminum minuman keras yang dioplos secara berturut-turut yakni mulai Jumat (20/4) sore, Sabtu (21/4) pagu, sore dan malam.

Pada Sabtu (21/4) malam, mereka pulang dalam kondisi tidak sadar. Satu orang pulang ke rumah dan meninggal pada Minggu dini hari pukul 03.00 dan dimakamkan pukul 12.00 siang ini. Sedangkan dua korban lainnya, meninggal pada Minggu siang ini pukul 12.00 dan dimakamkan pada Minggu sore. and.dan


Rate this item
(0 votes)
Read 55 times