Surabaya (beritakita.net) - Ormas Pancasil yaitu Satria Kita Pancasila (SKP) Jawa Timur segera terbentuk. Demikian penegasan Ketua DPD SKP Jawa Timur Charter Gideon Sumual SE, SH,MH didampingi Sekretaris DPD SKP Jatim Ahmad Yani Elbanis S.Ag, Jum'at (26/7).
 
Menurut Charter Gideon Sumual Ormas SKP menjawab tantangan perubahan zaman dalam NKRI, dimana generasi muda saat ini sudah banyak yang tidak mengenal Pancasila, maka perlu adanya wadah khusus yang konsen memperjuangkan nilai nilai Pancasila.
 
"SKP berkomitmen menjaga keutuhan negara dan bangsa dengan Pancasila", ujar Charter Gideon Sumual.
 
Dijelaskan mendirikan Ormas ini sesuai instruksi DPP SKP,  bukan untuk kepentingan diri sendiri atau ingin dipuji atau sesuatu jabatan dan,  tapi ini panggilan jiwa dan kepuasan Batin karena menjadi orang orang yg ikut mengimplentasikan nilai ketuhanan untuk kedamaian dan persatuan juga untuk menjaga NKRI negara ini.
 
"Sekalipun tidak ada semua orang yang hebat suci tapi paling tidak ada sesuatu untuk kita bersama lakukan dan biarlah anak anak cucu nanti boleh menikmati,  sama seperti Bung Karno bilang, saya berjuang untuk anak cucu agar mereka dalam kemerdekaan dan kedamaian bersama sama dalam perhatiannya sebagai Bangsa Indonesia yang merdeka lahir batin", tambahnya.
 
Sebelumnya SKP adalah Forum Kita Pancasila adalah Ormas ke-Pancasila-an,,,namun setelah didaftarkan ke Kemenhumham menjadi SKP. Ormas ini fokus kerjanya seruan moral menjaga Pancasila dari rongrongan separatisme kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak mengganti dasar negara UUD '45 dan Pancasila. Juga dengan berbagai kegiatan sosial nantinya serta menjaga kerukunan antar umat beragama dalam konteks yang lebih luas untuk kepentingan bangsa.
 
"Ormas ini sebagai ijtihad untuk menyadarkan generasi millenial pentingnya Pancasila sebagai filosofi negara, Ormas ini juga mencetak generasi Pancasilais", imbuhnya.
 
Sementara itu pembentukan Ormas ini nantinya secara serentak akan dideklarasikan di seluruh Jawa Timur, saat ini sudah terbentuk pula cabang-cabang SKP di masing-masing kabupaten/kota.
 
"Tinggal nunggu instruksi DPP SKP nantinya akan kita deklarasikan secara serentak Sejatim", lanjutnya seraya menambahkan nantinya akan diadakan Munas SKP yang akan dihadiri Presiden Jokowi.
 
Ditegaskan Charter Gideon Sumual yang ingin bergabung di Ormas ini untuk Jatim untuk membumikan Pancasila dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI dan terbuka umum.
 
"Silakan bergabung dengan kami di  SKP Jatim buat semua Suku, Agama sesuai semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika," terangnya melanjutkan bagi yang ingin gabung dipersilahkan hubungi beliau langsung di Nomer HP/WA: 08125322-650  atau Sekretaris Propinsi SKP Jatim Ahmad Yani Elbanis: 081357333777. 
 
Sementara itu Wakil Ketua DPD SKP Jatim RM Boedhi menambahkan, untuk calon kepengurusan DPC SKP tingkat kabupaten/kota seyogyanya menunggu atau dikonsultasikan ke pusat DPP SKP melalui Propinsi DPD SKP Jatim.
 
"Semua ormas jalan atau tidak tergantung dari pengurus dan anggotanya. Banyak ormas didirikan hanya dimanfaatkan sebagai lahan kehidupan. Artinya duduk sebagai pengurus atau anggota hanya mencari duit atau diambil duitnya saja. Mereka tidak terbangun melakukan kegiatan, tapi SKP ini tidak demikian," ujar RM Boedhi.
 
Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto ini kemudian, menjelaskan bahwa SKP salah satu cara yang tidak bisa ditinggalkan sebagai  Warga Negara Indonesia sangat patut dan berkewajiban menyelamatkan dan menjaga NKRI dengan Pancasila. 
 
"Ormas SKP ini paling depan akan menghadapi rongrongan kelompok dan atau organisasi yang berkedok agama dengan dalil apapun, mereka harus kita lawan dengan memberikan kesadaran untuk kembali pada Ideologi Pancasila seutuhnya", paparnya menegaskan. brt/an
 
 
 

Gresik (beritakota. net)- Peringati hari DPC Konfederasi SPSI Kabupaten Gresik ke 46, menggelar lomba orasi di gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gresik, Rabu (20/2).

Ada sekitar 7 peserta lomba orasi dari perwakilan sejumlah serikat dan perusahaan. Dalam orasinya, para peserta rata-rata menyorot soal kesejahteraan buruh yang masih rendah, dan banyaknya buruh yang tak dibayar sesuai ketentuan upah minimum kabupaten (UMK).

Sejumlah pejabat pemerintah ikut menyaksikan lomba buruh. Di antaranya, Ketua DPRD H. Ahmad Nurhamim, Wabup H. Moh. Qosim, Dandim 0817 Letkol Inf Budi Handoko, Kapolres AKBP Wahyu Sri Bintoro, Ketua DPD Konfederasi SPSI Jatim Achmad Fauzi, Ketua DPC Konfederasi SPSI Gresik Ali Muchsin, dan sejumlah tamu undangan.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Konfederasi SPSI Kabupaten Gresik, Ali Muchsin mengajak masyarakat, utamanya para buruh agar tidak golput. Menurutnya, dengan menyalurkan suara saat pemilu, hal itu sama dengan memperjuangkan nasib buruh.

"Saat ini, cari kesejahteraan tak hanya di pabrik, tapi bisa di luar seperti terjun ke politik," katanya. "Saya mengajak jangan golongan putih (golput). Gunakan hak politik. Kenapa? Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hasil politik," jelasnya.

Ia juga menyinggung era industrialiasi 4.0 yang akan menjadi tantangan bagi buruh. "Jangan kalah dengan Vietnam. Vietnam baru merdeka, kita sudah lama merdeka. Tunjukkan kita bisa," katanya.

Sementara Wabup Moh. Qosim mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih kepada SPSI yang selama ini telah turut membantu menciptakan kondusivitas Kabupaten Gresik. "Kami berharap tercipta komunikasi yang baik antara pemerintah dan buruh," pungkasnya. ynn

Gresik (beritakota. net) - DPRD Kabupaten Gresik, Jawa Timur kembali menginisiasi empat Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) dalam program legislasi daerah 2019.

 “InsyaAllah sebelum Pileg, draft empat Ranperda sudah rampung sehingga pada Mei nanti sudah dilakukan pembahasan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Moh Syafi’AM dalam acara jumpa pers pada awal pekan ini (4/2/2019).

Satu diantara empat Ranperda tersebut merupakan usulan anggota komisi II, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Ranperda ini adalah salah satu bentuk komitmen para wakil rakyat melakukan terobosan untuk.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini juga salah satu terobosan agar retribusi parkir tepi jalan umum bisa dilakukan secara maksimal untuk mendongkrak PAD,” ujar Syafi’AM.

Selanjutnya untuk menyusun materi draft Ranperda Perhubungan ini rencananya pada pertengahan bulan ini anggota komisi II akan menggelar forum group discussion (FGD) dengan berbagai elemen terkait dan konsultan ahli dari akademisi yang ditunjuk.

Selain itu, lanjut Syafi’AM, komisi II juga akan melakukan kegiatan studi banding ke kota Makassar untuk mempelajari seluk beluk pendapatan dari sektor perparkiran.

“Rencananya kami akan mengajak rekan-rekan jurnalis yang tergabung dalam KWG ke Makassar biar kita sama-sama mencari masukan untuk peningkatan PAD dari sektor parkir tepi jalan umum,” pungkas politisi senior FKB ini. yan/adv

Gresik (beritakota. net)- Guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Gresik, maka perlu terobosan baru yakni DPRD Gresik bersama Komunitas Wartawan Gresik (KWG) kembali melakukan kerjasama. Hal serupa juga pernah dilakukan pada tahun 2017 lalu, dengan melakukan studi banding ke Kota Bandung untuk mempelajari potensi PAD dari sektor Pariwisata.

Kali ini di tahun 2019 DPRD Gresik beserta KWG akan menggali potensi peningkatan PAD Gresik di retrebusi sektor parkir, dengan melakukan studi bandung ke Makasar.

M. Syuhud Almanfaluty selaku ketua KWG terpilih Periode 2018-2020 menerangkan, di tahun 2017 lalu, DPRD dan KWG bersama-sama ke Bandung untuk studi banding dalam rangka menggali potensi wisata. Kali ini, KWG dan DPRD kembali bersinergi dalam rangka menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) Gresik dari sektor parkir.

" Untuk memaksimalkan sektor parkir, kami akan lakukan studi banding ke Makassar. Di sana kami akan belajar tentang kiat-kiat pemerintah Makasaar dalam menangani sektor parkir, yang nantinya dapat diaplikasikan di Gresik sehingga dapat menambah PAD nya " ujar Syuhud, Rabu (14/01/2019).

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik H. Ahmad Nurhamim sangat menyambut baik atas kerjasama yang di inisiasi oleh KWG ini.

" Setidaknya upaya ini nantinya dapat membantu menggali potensi daerah dari sektor restrebusi parkir " ungkapnya.

Nurhamim kembali menambahkan, bahwa potensi PAD dari sektor penerimaan pajak dan restrebusi parkir bisa sangat luar biasa kalau dimaksimalkan. Apalagi sekarang sudah banyak berdiri hotel, mall dan restoran.

" Potensi ini sesegera mungkin harus bisa dimaksimalkan. Agar nanti hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan dan pembangunan Gresik ke depan " tambahnya.


Dari data yang telah dibukukan, targed retrebusi Parkir Tepi Jalan Umum (PJTU) yang ditangani Dinas Perhubungan (Dishub) di 2018 sebesar Rp1,8 miliar, itupun tidak bisa terpenui. Bahkan, target tersebut sudah direvisi berulang kali oleh DPRD Gresik, karena Dishub tak sanggup memenuhinya.

Berbeda dengan PJTU, sektor pajak parkir yang ditangani Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di 2018 yang targed Rp2,8 miliar, dibukukan terealisasi sebesar Rp 2,845 miliar setara 101 persen. (yan/adv)

Gresik (beritakota. net)- Ketua Komisi II DPRD Gresik Solihudin menyatakan
 sangat klop kegiatan KWG (Komunitas Wartawan Gresik) dengan DPRD studi banding ke Kota Makassar yang akan diadakan bulan mendatang.

Penegasan itu disampaikan Solihudin yang juga Caleg PKB DPRD Gresik Dapil Manyar, Bungah dan Sidayu, kemarin menanggapi tata kelola parkir di Makassar dengan Raperda yang akan dibahas secara khusus.

 "Nantinya, hasil dari studi banding itu sebagai tambahan literasi dalam pembahasan Ranperda penyelenggaraan perhubungan," ujar Solihudin kepada wartawan, Selasa (22/1).

Menurut Solihudin, Raperda tersebut merupakan prakarsa DPRD tahap I yang tengah diagendakan oleh badan musyawarah (Banmus) untuk dibahas mulai pertengahan bulan Februari tahun ini.

Raperda tersebut akan mengatur tugas-tugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang menangani soal parkir tepi jalan umum (PTJU).

 "Komisi II membidangi pendapatan selama ini memang menaruh harapan besar Dishub bisa membukukan PAD signifikan. Namun, sejauh ini harapan dimaksud belum terwujud." lanjutnya.

Dikatakan Solihudin dengan adanya Raperda tersebut dan adanya studi banding KWG dengan DPRD ke Kota Makassar soal parkir, pendapatan sektor retribusi parkir diharapkan ada peningkatan.

 " Sebab, retribusi parkir merupakan salah satu sumber PAD," ungkap alumnus IAIN Yogyakarta ini.

Raperda ini nantinya akan dibahas secara khusus oleh tim Pansus dengan melakukan pendalaman, baik melalui publik hearing, kajian menggandeng akademisi, maupun studi banding ke sejumlah daerah yang penerapan tata kelola parkirnya bagus.

"Rencananya, Pansus yang membahas Raperda tersebut akan studi banding ke Solo dan Jakarta. Di dua daerah tersebut tata kelola parkirnya sudah bagus, sehingga sangat berdampak positif terhadap PAD sangat besar," tambahnya.

Solihudin berharap nantinya ada sistem zonasi dalam penerapan PTJU di Kabupaten Gresik. Misalnya, titik-titik parkir yang arealnya besar dan ramai, maka yang menanganinya bisa berbentuk Perusahaan Daerah (PD) atau BUMD.

"Namun, titik-titik parkir kecil, maka bisa dikerja samakan dengan pihak ketiga asosiasi juru parkir (Jukir) dengan cara penunjukan langsung (PL). Biar Jukir terlindungi," imbuhnya.

Diharapkan penanganan parkir tidak hanya fokus pada bisnis dan keuntungan semata, artinya hal yang terpenting adalah juga ada misi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. yan/adv

Gresik (beritakota. net)- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi parkir terus digenjot untuk ditingkatkan. Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik tiap tahun memang bisa memenuhi targat, namun perlu ada terobosan baru guna mencari potensi lahan parkir khusus. Tahun 2018 ditarget Rp 1,7 miliar namun hanya terealisasi Rp 1,8 miliar. Sedangkan tahun 2018 target manjadi Rp 4,3 miliar.

Karena itulah Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim didampingi Tim Dishub setempat menggelar studi lapangan untuk mengetahui kondisi pelayanan dan pengelolaan parkir di Kota Pudak, Rabu (16/1/2019). Salah satu ruas jalan yang menjadi sasaran adalah Jl KH. Hasyim Asy'ari.

Satu problem lama masih ditemukan Ketua Dewan di ruas jalan yang juga dikenal dengan nama Kali Tutup itu. Mobil milik warga setempat banyak diparkir di tepi jalan.

"Jalan atau gang menuju permukiman warga sangat sempit, lebarnya tidak sampai 3 meter. Jadi mereka selalu memarkir mobilnya di Jl KH. Hasyim Asy'ari," ujarnya.

Menurut Nurhamim, problem ini sebenarnya bisa menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan. Untuk menertibkan parkir kendaraan yang mengganggu, Pemkab harus memberikan solusi.

"Kita harus melakukan penertiban secara humanis, sehingga tidak menimbulkan gesekan. Kita harus menyiapkan lahan untuk mereka parkir, sehingga tidak lagi memanfaat jalanan lagi. Kalau di Surabaya ada Park & Ride," ujar Nurhamim.

Melalui penertiban ini, menurut Nurhamim, Pemkab Gresik juga bisa manfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pajak.

Selama ini jalan Kali Tutup kondisinya semerawut. "Jika ini ditertibkan dengan menyiapkan lahan, ruas jalan menjadi tertib, masyarakat mendapatkan fasilitas parkir yang aman dan nyaman, Pemkab juga mendapatkan pendapatan dari sektor retribusi parkir," lanjutnya.

Untuk membantu pemerintah dalam memberikan sumbangsih program dalam rangka menambah sektor pendapatan dari retribusi parkir. DPRD Gresik akan belajar ke Kota Makkasar.

Dengan menggandeng Komunitas Wartawan Gresik (KWG), dalam waktu dekat DPRD Gresik akan melakukan studi banding ke Kota Anging Mammiri.

Nurhamim melanjutkan, studi banding itu dalam rangka melihat cara kerja Pemkot Makkasar dalam mengelola potensi pendapatan melalui retribusi parkir.

Alasan utama untuk melakukan studi banding itu karena sejak beberapa tahun ini pendapatan retribusi parkir tidak pernah bisa mencapai target.

"Memang benar akan melakukan studi banding ke sana. Kita akan belajar penerapan parkir di sana bagaimana," lanjutnya.

Nurhamim menilai, saat ini pendapatan dari retribusi parkir di Kota Pudak belum maksimal banyak yang bocor sehingga target pendapatan selalu tidak mencapai target.

Meskipun sudah ada parkir elektronik, dikatakan dia, masih banyak parkir liar yang dikelola Pemdes atau kelurahan setempat. Dan anehnya, itu tidak dilaporkan ke Pemkab selaku yang punya wewenang. "Malah dikelola sendiri," ucapnya.

Menanggapi studi banding yang akan dilakukan DPRD Gresik, Sekretaris Dishub Agustin Halomoan Sinaga menyambut baik rencana tersebut. *adv/yan

Batu (beritakota. net)- Setelah dikukuhkan menjadi Ketua Komunitas Wartawan Gresik (KWG) M. Syuhud Al Manfaluty langsung tancap gas kerja cerdas yaitu menggelar Rapat Kerja di Batu, kemarin.

Menariknya raker mengajak keluarga besar anak dan istri anggota KWG. Raker ini tercatat sejarah pertama kali digelar, karena sebelumnya pengurus KWG tidak pernah mengadakan raker dengan mengajak anak dan istri, hal ini untuk saling mengakrabkan jalinan kekeluargaan anggota KWG.

Dalam raker tersebut organisasi profesi yang menaungi wartawan di Kota Wali itu siap berkontribusi untuk kemajuan Gresik.

Ketua KWG Syuhud Almanfaluty menuturkan, dalam raker yang digelar KWG telah menelurkan berbagai program cerdas yang akan membantu pemerintah dalam mencari solusi yang dikemas menjadi sebuah diskusi menarik.

Kami menelurkan berbagai program antara lain Bidang Litbang yang akan menggelar berbagai forum diskusi dan studi banding yang diharapkan mampu menjadi solusi pemerintah," ungkapnya, Senin (7/1/2019).

Kemudian bidang, seperti Bidang Hukum dan Advokasi telah menelurkan program sinergi dengan aparat penegak hukum serta kerjasama dengan kejaksaan untuk menjadi bagian dari Program TP4D.

"Juga Bidang Olahraga yang siap melakukan berbagai kegiatan seperti olahraga untuk anggota internal KWG serta menghidupkan kembali turnamen futsal antar siswa," ucap wartawan Harian Bangsa ini.

Untuk bidang lainnya seperti Bidang Usaha dan Rumah Tangga, Wartawan Harian Bangsa itu membeberkan pembuatan koperasi selama dua tahun kepengurusan ke depan harus tercapai.

"Dan Bidang Rumah Tangga akan fokus sarana dan prasarana yang ada di sekretariatan KWG," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim yang turut hadir dalam raker itu mengapresiasi segala program yang telah ditelurkan KWG salah satunya membuat forum diskusi.

Salah satunya forum diskusi yang nantinya bisa bekerjasama dengan legislatif maupun eksekutif di Gresik.

Seperti mengangkat tema mencari solusi penuntasan banjir luapan Kali Lamong dengan melibatkan Pemkab Gresik, pemerintah Provinsi Jatim dan Pemerintah Pusat.

"Sebab, penuntasan banjir Kali Lamong yang terjadi setiap tahun musim hujan  tak bisa dilakukan Kabupaten Gresik sendiri," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Nurhamim juga meminta para pengurus KWG dan anggota Komunitas Wartawan Gresik yang baru agar profesional dalam menjalankan tugas. "Agar semua proporsional," tutupnya yang juga berharap agar program kerja yang sudah dicetuskan bisa terwujudkan. yan

Sampang,beritakota.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggelar Malam Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sampang ke 395 tahun 2018

Kegiatan yang mengusung tema Tingkatkatkan Ekonomi Kerakyatan Untuk Perbaikan Masyarakat Sampang yang Bermartabat itu merupakan Puncak dari rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sampang ke 395

Hadir pada kegiatan sabtu malam 1/12 di Pendopo Bupati jalan Wijaya Kusuma itu Pj Bupati Sampang Drs Ec H Jonathan Judianto M.MT bersama Dra Hj Anna Eko Prapti MM, Jajaran Forkopimda, Sekkab, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD, Camat, Ketua MUI, Ketua PCNU, Tokoh Agama dan Masyarakat

Dalam sambutannya Drs Ec H Jonathan Judianto M.MT menyatakan Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sampang ke 395 menjadi momentum refleksi diri serta meneguhkan komitmen untuk membenahi kekurangan maupun mewujudkan pembangunan
“Seharusnya masyarakat Sampang bangga, sebab eksistensi selama 395 itu telah mewarnai peradaban Nusantara melebihi masa Kemerdekaan Republik Indonesia,”ucapnya

Apalagi bermunculan para Tokoh Kemerdekaan yang berasal dari Kabupaten Sampang seperti Trunojoyo dan Halim Perdanakusuma, Bahkan almarhum Mohammad Nor mantan Gubernur Jawa Timur dan penggagas jembatan Suramadu juga berasal dari Sampang

Namun mantan Kepala Bakorwil Madura itu mengingat masyarakat supaya tidak berpuas diri karena ke depan harus bisa menjawab tantangan dinamisasi era milenial maupun revolusi industri yang semakin berat dan komplek

Ia mengajak masyarakat selalu menjaga kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan sosial bermasyarakat terlebih menghadapi tahun politik yang penuh dinamisasi

Sebelumnya prosesi pembukaan di sambut dengan tarian selamat datang kemudian di lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sambutan dan di tutup dengan doa oleh Ketua PCNU Sampang KH Itqon Busyiri Nawawi

Malam Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sampang juga di meriahkan dengan berbagai kesenian serta musik tradisional, Dalam kesempatan yang sama Drs Ec H Jonathan Judianto M.MT memberikan penghargaan kepada Pemuda berprestasi. (Is)

Sampang,berita kota.net– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Madura Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Eksekutif dan Legislatif Terhadap Raperda APBD tahun 2019, berjalan mulus.

Rapat Paripurna di Ruang Graha Paripurna DPRD jalan Wijaya Kusuma Sampang kamis 29/11 itu di hadiri Pimpinan dan Anggota DPRD, Pj Bupati, Jajaran Forkopimda, Sekkab, Staf Ahli, Asisten serta Pimpinan OPD

Menurut Wakil Ketua DPRD H Abdussalam SH mengungkapkan Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan pandangan akhir Bupati Sampang serta penandatanganan naskah persetujuan bersama Eksekutif dan Legislatif merupakan tahapan yang harus di lalui sebelum penetapan
“Raperda APBD tahun 2019 harus mendapat persetujuan pihak Eksekutif dan Legislatif,”ujarnya

Ia menegaskan sebelum tahapan Pandangan akhir Bupati dan penandatanganan persetujuan bersama, mekanisme di internal DPRD sudah di lakukan

Sebelum mengakhiri pembacaan Pandangan akhir, Pj Bupati Sampang Drs Ec H Jonathan Judianto M.MT menyampaikan bahwa masukan, kritik serta koreksi dari Fraksi melalui Badan Anggaran Legislatif (Baleg) menjadi evaluasi maupun pertimbangan untuk saling mengingatkan dalam memperbaiki kinerja guna mewujudkan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sampang

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah, Persetujuan bersama Eksekutif dan Legislatif terhadap APBD tahun 2019 akan di sampaikan kepada Gubernur Jatim untuk di tetapkan

Usai penyampaian Pandangan akhir Bupati di lanjutkan dengan penandatanganan naskah oleh Drs Ec H Jonathan Judianto M.MT mewakili Eksekutif dan H Abdussalam SH mewakili Legislatif. (Is)

Surabaya (beritakota.net) Untuk menunjukkan kepada publik, Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Kota Surabaya menyatakan siap untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Pilpres, Pileg, dan DPD pada 2019 mendatang.

Bukti yang ditunjukan dengan adanya Gudang Logistik KPU Kota Surabaya berada di kawasan Pergudangan Fira 51 jalan Nambangan No 173 - 175 Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya ini tempat persiapan pendistribusian logistik.

"Kami ingin menunjukan kepada publik bahwa KPU Kota Surabaya telah siap menyelenggarakan Pemilu 2019," ujar Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Samsi Selasa, (27/11/2018).

Dalam kesiapan ini, Ia mengatakan, ada tiga hal yakni pertama tentang SDM rekrutment KPPS, karena pengaturannya direkrut paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan pemunggutan suara.

"Insya Allah, kawan-kawan Panitia Pemungutan Suara (PPS), petugas yang melakukan rekrutment ini berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat agar diperoleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kredibel dan inparticial," jelasnya.

Kedua terkait anggaran, pihaknya menjelaskan, berdasarkan yang disampaikan oleh pimpinan, bahwa anggaran Pemilu 2019 yang dianggarkan di tahun 2018 ini, pada anggaran 2019 ini telah siap.

"Sehingga bagi KPU Kota Surabaya tidak ada keraguan terkait dengan anggaran tersebut," paparnya.

Ketiga terkait logistik, Dirinya menegaskan, meskipun SDM dan anggaran telah siap, kalau logistik belum siap tentunya tidak jadi pemilu 2019, oleh karena itu, hal ini perlu  disampaikan kepada publik.

"Bahwa hari ini KPU Kota Surabaya telah siap dari kebutuhan perpekstif logistiknya," tegasnya.

Ada beberapa kebutuhan perpekstif logistik di TPS , lebih lanjut ia menambahkan ada enam, pertama bilik suara, kotak suara, segel, alat coblos TPS dan surat suara.

"Sedangkan yang belum siap sampai hari ini adalah segel dan surat suara, Insya Allah kedepan KPU RI segera menyiapkan segel dan surat suara," pungkasnya. and

Page 1 of 266