Ubah Fungsi Fasum, Pengembang Perumahan Puri Mas Diprotes Warga

Selasa, 01 Mei 2018 17:52

Surabaya (beritakota.net) Perubahan fungsi Fasum (fasilitas umum) menjadi tempat hunian di Perumahan Puri Mas Gunung Anyar Surabaya, mendapat protes dari warga RW 07/RT 10 kelurahan Gunung Anyar kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

Pasalnya, fasilitas umum (Fasum) yang seharusnya menjadi tempat bermain atau tempat oleh raga untuk warga Perumahan Puri Mas kini diperjual belikan oleh pihak pengembang PT Mahkota Berlian Cemerlang (BMC) beralih fungsi menjadi tempat hunian dan diperjual belikan tanpa adanya sosialisasi ke warga.

Ketua RW 07 Kelurahan Gunung Anyar, Indra Jaya Wardhana mengatakan, awal mula warga kami bergejolak, karena memang ada beberapa yang kami anggap fasum sesuai dengan site plan yang dipunyai teman-teman ini ketika membeli. Tiba-tiba beralih fungsi dan diperjual belikan dan iru mulai kami pertanyakan.

''Intinya kami sudah melakukan komunikasi untuk duduk bersama, ketika memang ada permasalahan fasum/fasos ayo kita selesaikan beraama secara kekeluargaan. Tapi sampai hari ini belum ada reapon cukup baik dari pengembang, ahkirnya kami melayangkan surat ke DPRD Surabaya untuk memfasilitasi permasalahan kami,'' terang Indra saat dikonfirmasi, Selasa (1/05/2018).

Masih menurut Ketua RW 07 Perumahan Puri Mas ini, yang pasti kami secara hukum kalah. Kalahnya kenapa, kami baru tau pengembang ini melakukan replaning berdasarkan Perwali 12 tahun 2012 di situ menyatakan replaning terkait Fasum/Fasos bisa dilakukan tanpa persetujuan 2/3 pemilik lahan.

''Lah, tentunya Perwali itu tidak memihak kepada kami selaku warga dan pembeli rumah dan itu yang kami pertanyakan,'' ujarnya. Pria yang juga PNS di Inspektorat Jatim ini juga menambahkan, memang pengembang melakukan peralihan fungsi berpedoman pada Perwali tersebut.

Upaya yang dilakukan warga untuk mencapai titik temu dengan pengembang pun sempat berbuah manis. Saat itu Komisi C DPRD Surabaya memfasilitasi dengar pendapat antara warga Perumahan Puri Mas dan pengembang, tepatnya pada Desember 2017 lalu.

''Tentunya kami pertanyakan hal itu di depan dewan. Bahkan waktu hearing pertama di dewan pada bulan Desember 2017 kemarin. Disitu sudah ada kesepakatan yang dibuat antara DPRD kota, kami selaku warga, pengembangan serta PU Cipta Karya beserta Kelurahan dan kecamatan. Disitu perintah dewan adalah untuk menunda segala macam pemagaran, pembangunan lokasi yang dianggap fasum sambil menunggu kejelasan hearing tahap dua. Kami sudah layangkan surat ke pihak dewan yang terhormat untuk segera dilakukan hearing tahap dua,'' paparnya.

Hasilnya, pihak pengembang diminta menahan diri untuk tidak lagi melakukan alih fungsi fasum menunggu pertemuan lanjutan. Namun bukan berarti pengembang akan menuruti permintaan ini.

''Jika tetap tidak ada titik temu, warga sudah siapkan dua opsi yakni melaporkan kasus ini ke Ombudsman serta mengajukan tuntutan ke PTUN,'' pungkasnya. and.dan


Rate this item
(0 votes)
Read 19 times