beritakota.net

beritakota.net

Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama dengan FORKAJI (Forum Komunikasi Warga Jarak Dolly) akan kembali menggelar event yang bertajuk Dolly Saiki Fest 2018.

Gelaran ini merupakan yang ke dua kalinya sejak pertama kali diadakan pada tahun 2017. Sebanyak 16 rangkaian kegiatan bakal meramaikan event besar tersebut. Acara yang dimulai sejak 22 April hingga 9 Juni 2018 tersebut, juga akan dimeriahkan sebanyak 30 pelaku UKM dari Kecamatan Sawahan Surabaya.

Camat Sawahan M. Yunus menyampaikan bahwa event Dolly Saiki Fest 2018, merupakan tahun kedua. Menurutnya, karena kegiatan ini bersifat positif khususnya bagi warga sekitar, maka event ini kembali digagas untuk digelar kembali.  

"Harapan kami, melalui acara ini nantinya akan menjadi aura positif di kawasan Putat Jaya," kata Yunus, saat melakukan jumpa pers di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu, (18/04).

Ditanya apakah ada yang perbedaan acara Dolly Saiki Fest dengan tahun lalu. Yunus menjelaskan bahwa acara Dolly Saiki Fest secara substansi sama. Namun yang membedakan dengan tahun ini adalah adanya event yang bertajuk Dolly Saiki Berkicau. Yakni event lomba kontes burung kicau yang akan memperebutkan piala wali kota.

"Nanti akan ada tiga kategori yang akan dilombakan, untuk memperebutkan piala wali kota. Yakni kategori jenis burung cicak ijo, murai batu dan lovebird," jelasnya

Disampaikan Yunus, Tujuan utamanya diadakan acara ini adalah Pemkot Surabaya ingin mendidik masyarakat di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Jarak bisa mandiri. Selain itu, melalui acara ini pemkot mencoba mendorong masyarakat di kawasan tersebut agar aktif untuk mengembangkan perekonomian.

"Dolly bisa seperti sekarang ini karena masyarakat dan tiga pilar tersebut bisa saling kompak," ujar pria berkacamata ini. Melalui gelaran event ini, diyakini dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat di Putat Jaya sekaligus branding dari Dolly itu sendiri.

Yunus menambahkan wajah Dolly sekarang telah banyakmengalami perubahan. Masyarakat eks lokalisasi Dolly itu telah aktif dalam berwirausaha dan menghasilkan produk bernilai ekonomis.

''Harapannya dengan adanya Dolly Saiki Fest 2018 ini, masyarakat luar dapat semakin tertarik untuk berkunjung dan belanja produk UMKM warga eks lokalisasi Dolly,'' tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia selaku FORKAJI (Forum Komunikasi Warga Jarak Dolly) Kurniawan Cahyanto menyampaikan sebanyak 16 rangkaian acara akan meramaikan event Dolly Saiki Fest.

Acara akan diawali dengan Dolly Saiki Mural yang akan berlangsung pada 22 April. Selanjutnya pada 29 April Dolly Saiki Playon Seneng, dan 1 Mei Dolly Saiki Berdzikir.

"Sementara pada 5 Mei, terdapat tiga rangkaian acara sekaligus. Yakni, DollySaiki Kumpul Bareng Pomade Nusantara, DollySaiki Dodolan dan DollySaiki Batik,'' urainya.

Selanjutnya, Kurniawan memaparkan, rangkaian acara Dolly Saiki fest terdiri dari, Dolly Saiki Berkicau pada 10 Mei, Dolly Saiki Ngeremo 11 hingga 13 Mei, Dolly Saiki Ngaji Bareng Ustd. Oky Setiana Dewi pada 11 Mei, Dolly Saiki Balbalan pada 20-26 Mei, Dolly Saiki Goreng Barek Menyet Tempe Bareng pada 28 Mei, Dolly Saiki gawe Film pada 2 Juni, Dolly Saiki Motret pada 2 Juni, Dolly Saiki Ngaji Sholawatan barek Ngapalno Qur'an pada 3-5 Juni.

''Nantinya puncak acaranya akan ditutup pada tanggal 9 Juni dengan buko bersama Mak'e Arek Suroboyo (Wali Kota Risma) dengan Ustd. Oky dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim,'' ungkapnya.

Wakapolsek Sawahan Surabaya AKP Eko Sudarmanto menambahkan bahwa pihaknya bersama dengan Koramil akan mendukung penuh acara tersebut. Pihaknya memastikan telah menyiapkan jajaran personilnya untuk siap siaga dalam mengamankan jalannya acara Dolly Saiki Fest.

''Kita akan lakukan pengamanan, sehingga acara tersebut bisa berjalan aman lancar dan terkendali. Kalau personil kami kurang, maka akan kami minta bantuan personil dari Polrestabes,'' tandasnya. and.dan

Surabaya (beritakota.net) Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam membuat inovasi-inovasi terbaru  menjadi magnet bagi banyak pemerintah atau instansi di daerah lain untuk datang dan belajar tentang resep keberhasilan tersebut, Selasa, (17/4/2018).

Kali ini giliran Benchmarking Diklat Kepemimpinan Tingkat VI dari Makasar datang berkunjung untuk belajar dan bertukar pengalaman. Bertempat di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, rombongan Benchmarking Diklat PIM Tingkat VI dan IV dari Makasar diterima Wali Kota Surabaya yanh diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Hidayat Syah.

Ketua Rombongan Benchmarking Diklat PIM Tingkat VI Johanes mengatakan tujuan datang ke Pemerintah Kota Surabaya adalah untuk belajar dan bertukar pikiran tentang inovasi yang ada di Surabaya.

‘’Kami sengaja datang kemari dengan maksud untuk belajar dan bertukar pikiran mengenai Kota Surabaya. Dan dasar kami datang kesini karena Kota Surabaya sudah terkenal dengan berbagai macam inovasi terbarunya,’’ ujar Johanes.

Setelah itu Hidayat Syah selaku Asisten Administrasi Umum memberikan paparan kepada rombongan diklat tentang Kota Surabaya.

‘’Di Kota Surabaya ini, penduduk aslinya sekitar 3 juta jiwa. Tapi pada malam hari bisa mencapai 5 juta, karena banyak sekali orang dari luar kota yang bekerjanya di Surabaya,’’ kata Hidayat Syah.

Asisten Bagian Umum tersebut melanjutkan tentang sistem pemerintahan yang sudah berbasis elektronik atau yang kerap disebut dengan Electronic Government (e-Gov). Ia juga mengatakan bahwa di Kota Surabaya, pelayanan di kecamatan sudah berganti dari yang sebelumnya melakukan pelayanan administratif sekarang sudah sepenuhnya berubah menjadi pelayanan publik.

Masih menurut Hidayat Syah, pelayanan-pelayanan di Kota Surabaya sudah berbasis elektronik dan bisa diakses dimana saja oleh warga yang membutuhkan.

Seperti misalnya pembuatan akte kelahiran dan kematian, yang dulunya warga harus datang ke kantor kelurahan dan kecamatan untuk mengurus, namun sekarang mereka bisa mengurus dari rumah sendiri-sendiri dan baru datang ke kantor kecamatan atau kelurahan ketika menyerahkan berkas dan mengambil akta kelahiran atau kematian ketika sudah selesai dicetak.

Setelah memberikan paparan, acara dilanjutkan dengan bertukar cinderamata dan setelah itu peserta benchmarking akan langsung menuju lokus penelitian yakni di 4 lokasi diantaranya Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, Dinas Sosial, Dinas Komumikasi Dan Informatika dan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Dalam rangka HUT Dekranasda yang ke-38 sekaligus memperingati Hari Kartini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar pameran kerajinan karya anggota Dekranasda pada tanggal 18 - 22 April 2018 di Atrium Rotunda Grand City Mall. Acara ini digelar untuk mengembangkan kemampuan dan Kualitas pelaku UKM yang bergerak di bidang kerajinan karya. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Nanis Chaerani menuturkan, tema pameran produk kerajinan karya ini bertajuk “Kolaborasi dalam Karya”.

‘’Jadi, pelaku UKM tidak sekedar berkolaborasi tetapi mampu menunjukkan suatu karya untuk memajukan produk kerajinan masyarakat Surabaya,’’ kata Nanis saat menggelar jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Selasa (17/4/2108).

Disampaikan Nanis, pameran produk kerajinan karya diikuti 51 anggota Dekranasda yang akan bersinergi dengan UKM unggulan dari 31 kecamatan se-Surabaya.

Dirinya menerangkan bahwa 31 UKM kecamatan ini tergolong baru dan sengaja dilibatkan agar memiliki pengalaman dan ilmu di dunia usaha. ‘’Selain menimba ilmu diharapkan mereka bisa menjadi anggota Dekranasda,’’ imbuhnya.

Selain pameran produk kerajinan karya seperti, aksesoris, batik, garmen, fashion handycraft, bunga kering dan home decoration, Nanis menuturkan, Dekranasda juga menyelenggarakan workshop pembuatan beberapa jenis kain dan aksesoris kepada setiap warga yang ingin belajar diantaranya, kain ecoprint, kain shibori dan pembuatan clay dan perca garment.

‘’Workshop dimulai hari Kamis sampai dengan Minggu (19 - 22 April) dengan biaya pendaftaran Rp50 ribu. Khusus pembuatan clay, peserta kecamatan tidak perlu membayar,’’ jelas Nanis.

Agar acara semakin meriah, Dekranasda juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A).

Nantinya, lanjut Nanis, Dinas DP5A akan menggelar lomba mendongeng antar kecamatan dan lomba Alat Permainan Edukatif (APE), sedangkan Dinas Pendidikan menampilkan lomba vocal tunggal tingkat SD/SMP dan lomba tari kreasi tingkat SD/SMP.

‘’Total jumlah peserta sebanyak 131 siswa dan diharapkan akan membuat acara semakin meriah,’’ urai perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Surabaya ini.

Mengingat terselenggaranya acara bertepatan dengan Hari Kartini, Nanis mengungkapkan bahwa tanggal 21 April, Wali Kota Risma akan hadir untuk memberi semangat dan wejangan bagi pelaku UKM tentang bagaimana menjadi perempuan yang tangguh.

“Insyallah bisa hadir, mengingat semangat dan mimpi Wali Kota Risma menjadikan warga Surabaya mandiri serta menjadi tuan dan nyonya di tanahnya sendiri,” ujar mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) tersebut.

Ditanya target pengunjung dan target pendapatan, Nanis optimis jumlah pengunjung mencapai 5-10 ribu orang.  Sedangkan untuk pendapatan, secara tegas dia tidak menargetkan apa-apa.

‘’Tidak ada target karena pameran ini tujuannya untuk unjuk karya atau lebih ke arah mendidik calon dan pelaku UKM,’’ tandasnya. Ke depan, Nanis berharap, akan lebih banyak lagi mall dan kalangan dunia usaha yang peduli dengan pengrajin dalam memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada pelaku UKM Surabaya.

Ketua Panitia Acara, Wira menambahkan, pameran ini akan menampilkan produk kerajinan karya yang sarat produk asli Surabaya dan pengalaman pelaku UKM yang beranekaragam.

‘’Mulai dari level belajar, yang laku di pasar, produk premium hingga yang paling tinggi, akan hadir semuanya. Jadi warga yang ingin menjadi pelaku UKM  atau ingin belajar tidak perlu minder,’’ tutur Wira.

Dengan diadakannya pameran ini, Wira berharap warga Surabaya bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Sebab, tidak hanya sekedar pameran tetapi juga mendidik serta membagikan ilmu kepada mereka yang benar-benar serius menekuni usaha kerajinan karya.

‘’Semoga calon pelaku UKM bisa menjadi pengusaha sehingga harkat dan martabatnya semakin terangkat di mata sesama dan Tuhan,’’ pungkasnya.

Sementara makna acara yang digabungkan dengan Hari Kartini, Wira menegaskan bahwa tujuan penggabungan dua momen ini untuk memberikan gambaran kepada perempuan-perempuan Surabaya bahwa mereka harus bermanfaat dan berkarya secara lebih.

‘’Tidak hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga saja,’’ celetuk pria berkacamata ini. Nantinya, saat momen Hari Kartini semua peserta yang terdiri dari himpunan ratna busana, komunitas cinta berkain dan Asosiasi Pengrajin Batik Jawa Timur (APBJ) diwajibkan menggunakan busana kebaya. Tujuannya, melestarikan budaya dan memperteguh identitas, kerja keras serta mental perempuan ala Kartini. and.dan

Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota Surabaya memastikan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) dipengaruhi oleh banyak faktor. Terutama karena perkembangan, pertumbuhan, dan investasi, serta transaksi jual beli di Kota Surabaya semakin naik.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya Yusron Sumartono mengatakan, Pemkot Surabaya sudah membangun berbagai macam infrastruktur seperti saluran dan jalan-jalan. Pengembang juga banyak yang membuka perumahan-perumahan di berbagai wilayah di Kota Surabaya.

“Hal ini lah yang menimbulkan nilai jual rumah, tanah dan bangunan bergerak naik terus setiap tahunnya,” kata Yusron ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4/2018).

Menurut Yusron, karena nilai jual rumah, tanah dan bangunan naik, maka nilai jual objek pajak (NJOP) permeternya juga naik. Di dalam NJOP itu, ada level-level atau kelas-kelasnya, dan setiap level itu berbeda-beda besaran nilai jualnya.

Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya no 73 tahun 2010 tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan  pajak bumi dan bangunan di Kota Surabaya. 

“Tentunya, NJOP nya itu dihitung dari adanya pertumbuhan dan perkembangan kawasan itu, sehingga apabila kawasan itu semakin tumbuh dan berkembang, maka objek pajak akan naik level dan otomatis nilai besaran NJOP nya juga semakin naik,” kata dia.

Setelah itu, ada yang namanya tarif PBB. Sesuai Perda no 10 tahun 2010, tarif PBB ada dua macam, yaitu 0,1 persen khusus untuk NJOP yang nilainya kurang dari Rp1 miliar dan 0,2 perses khusus untuk NJOP yang nilainya lebih dari Rp1 miliar.

‘’Sedangkan nilai PBB itu berasal dari NJOP dikalikan dengan tarif PBB yang sudah ditetapkan di dalam Perda. Jadi, karena NJOP nya naik, tentu berpengaruh pada nilai PBB yang akan naik pula,” tegasnya.

Ia mencontohkan, jika nilai total NJOP nya sebesar Rp900 juta, maka nilai ini dikalikan dengan tarif PBB, yaitu 0,1 persen, dan hasilnya Rp900 ribu.

Namun, karena kawasan di objek pajak itu semakin tumbuh dan berkembang, maka NJOP nya juga naik level hingga mencapai Rp1 miliar, sehingga tarif PBB nya kena 0,2 persen.

“Jika dikalikan, hasilnya Rp2 juta. Di sini, ada kenaikan yang signifikan hingga Rp1,1 juta, karena memang objek pajak itu sudah masuk ke tarif PBB 0,2 persen,” kata dia.

Yusron menduga, kenaikan dua kali lipat itu lah yang menyebabkan banyak masyarakat mengeluh terhadap nilai PBB yang harus dibayarkan. Padahal, selama ini penetapan nilai PBB sudah di bawah harga pasar. Tertbukti, jika dilihat di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), tidak sama dengan harga pasaran.

‘’Hal inilah yang perlu dipahami oleh semua pihak. Apalagi, tarif PBB 0,1 persen dan 0,2 persen itu sudah diterapkan sejak tahun 2010 atau sejak Perda itu dikedok,’’ ujarnya.

Oleh karena itu, Yusron memastikan tidak serta merta menaikkan nilai PBB, namun hal itu dipengaruhi oleh perkembangan, pertumbuhan dan transaksi di Surabaya yang semakin naik.

Bahkan, ia memastikan bahwa semua yang dilakukannya sudah sesuai peraturan yang ada. ‘’Semua yang kami kerjakan sudah sesuai dengan peraturan,’’ tegasnya.

Disamping itu, Yusron juga menjelaskan bahwa apabila ada warga yang kurang mampu, bisa mengajukan permohonan keringanan ke BPKPD.

Caranya, warga bisa datang langsung ke kantor BPKPD untuk mengajukan permohonan keringanan PBB. Setelah itu, akan ada tim dari BPKPD yang akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk menentukan layak atau tidak diberi keringanan PBB.

‘’Permohonan pengurangan PBB ini diatur dalam perda nomor 12 tahun 2016. Dalam perda itu diatur bahwa bagi warga yang kenaikannya mencapai 50-100 persen, maka dapat diberi potongan 25 persen. Namun, jika kenaikannya itu lebih dari 100 persen, maka dapat diberi potongan hingga 50 persen dari kenaikan nilai PBB nya,’’ pungkasnya. and.dan

 

Page 2 of 839