beritakota.net

beritakota.net

Surabaya (beritakota.net) Banyaknya keluhan dari siswa putus sekolah yang masuk ke Pemkot Surabaya mengundang keprihatinan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Dia mengungkapkan, bahwa banyak organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, hingga Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang mendapatkan keluhan dari masyarakat.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menjelaskan banyaknya siswa SMA/SMK yang harus menghabiskan waktu berjualan nasi goreng, hingga ojek online di sela-sela aktivitas belajar-mengajar. Para siswa tersebut lantas di data dan di outreach hingga ke rumah masing-masing. Hasilnya, para siswa itu berpotensi putus sekolah.

Menurut Risma, hal tersebut bertentangan dengan semangat kemerdekaan, dimana seharusnya seluruh lapisan masyarakat berhak mengenyam pendidikan minimal wajib belajar dua belas tahun.

"Masa hanya yang mampu saja yang bisa bersekolah. Kalau begini kan sama saja saat era penjajahan dulu," katanya saat dijumpai di kediaman Wali Kota, Rabu (20/6).

Oleh karenanya, Pemkot Surabaya tidak tinggal diam. Selama ini, para pelajar yang putus sekolah atau kedapatan berada di tempat-tempat yang tidak semestinya didata dan didampingi.

Pemkot memberikan intervensi bagi keluarga mereka, seperti jaminan kesehatan (BPJS), hingga penyaluran di bursa kerja. Hanya saja, upaya tersebut tetap tidak bisa terlalu banyak berpengaruh terhadap sektor pendidikan karena terhalang aturan.

Wacana kenaikan SPP untuk SMA/SMK memang mengemuka di media beberapa hari terakhir. Penyebabnya, banyak sekolah yang merasa tidak mampu menjalankan operasional sekolah.

Meski dengan sudah adanya surat edaran Gubernur Jawa Timur tentang besaran SPP. Dengan demikian, sekolah mau tidak mau harus mencari sumber dana operasional lain, yang dipungut dari siswa.

Seperti yang dialami salah satu wali murid, Welly Hariyanto akhir-akhir ini cukup pusing. Apalagi setelah beredarnya wacana kenaikan SPP bagi SMA/SMK.

Otomatis ayah empat anak ini harus memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya. Apalagi, salah seorang anaknya tahun ini bakal masuk ke jenjang SMA/SMK setelah lulus dari SMP.

Dengan usaha membuka warung kopi, tidak banyak pilihan dari Welly untuk mengumpulkan uang dari sumber pendapatan. Sang istri, Heni Purwanti, sebagai ibu rumah tangga sesekali membantu menjaga warung kopi miliknya.

"Ya, kalau SPP naik, agak pusing juga mas. Untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah pas-pasan," kata Welly ketika dimintai pendapat terkait wacana kenaikan SPP.

Hal senada juga dialami Djumain. Pria 48 tahun yang sehari-hari sebagai kuli batu ini juga mempunyai seorang putra yang kini sudah tak bersekolah.

Seharusnya, putranya bersekolah di jenjang SMA/SMK, namun karena tidak ada biaya, maka keputusan berhenti mengenyam bangku pendidikan pun harus diambil.

Dengan penghasilan Rp2 juta per bulan, Djumain harus menghidupi istri dan empat anaknya. "Ya, jujur sebenarnya sedih ketika anak saya tidak bisa bersekolah. Tapi, ya mau gimana lagi," tuturnya dengan nada pasrah.


Menurut anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Biyanto surat edaran Gubernur Jawa Timur sejatinya sudah melalui proses kajian. Namun, dia tidak menampik bahwa faktanya, di lapangan banyak sekolah yang memutuskan menempuh rencana kenaikan SPP untuk menutup biaya operasional sekolah.

Biyanto menyatakan, opsi tersebut harusnya ditempuh dengan mekanisme audit dan diskusi bersama dengan komite sekolah. "Tujuannya mencari tahu kira-kira kurangnya itu dimana," paparnya ketika dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (20/6).

Sedangkan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi, berpendapat, penyelenggaraan pendidikan seharusnya tidak terlalu membebani masyarakat. Dengan kenaikan SPP, tentu akan berdampak pada menurunnya potensi pendidikan.

"Kalau biaya dituntut meningkat, sementara daya beli masyarakat tetap, kan tentu menimbulkan potensi berhenti bersekolah," katanya. Martadi mendukung adanya audit yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari komite sekolah, universitas, dan stakeholder lainnya.

"Hal ini agar jangan sampai kenaikan SPP itu didasari pada perasaan kurangnya biaya operasional saja. Di samping itu, selama ini kan sekolah sudah mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat dan dari APBD Jawa Timur. Seharusnya itu dirincikan dulu, baru bicara masalah kekurangannya di bidang apa," ujarnya. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta sekaligus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengkaji kembali dan bisa adil terkait biaya pendidikan SMA/SMK.

Hal ini disampaikan Wali Kota Risma karena banyak laporan dari warga yang mengeluhkan biaya pendidikan SMA/SMK sangat tinggi dan membuat mereka terancam putus sekolah.

''Kenapa dulu saya membuat kebijakan sekolah itu gratis terutama sekolah negeri karena disitulah letak keadilannya,'' kata Wali Kota Risma kepada wartawan dikediaman, Rabu, (20/6/2018).

Disampaikan Wali Kota Risma, dalam UUD pasal 34 ayat 1 tertulis bahwa fakir miskin dan anak terlantar dirawat oleh negara. Kemudian Pancasila di poin keempat disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Itu diartikan bahwa pemerintah harus bersikap adil," ungkapnya.

Namun realitanya, kata Risma masih banyak pelajar SMA/SMK yang memiliki kecerdasan cukup baik tapi tidak bisa sekolah karena terkendala biaya pendidikan yang tinggi.

''Kenapa? kalau begini pemerintah berpihak ke siapa, kalau hanya orang kaya, pemimpin, pejabat saja yang bisa sekolah sama saja dengan penjajahan zaman kolonial dulu. Apa itu adil, dimana negara ini, dimana pemerintah ini," ujar Wali Kota Risma.

Melihat hal ini, Wali Kota Risma terus berupaya agar biaya pendidikan SMA/SMK dapat digratiskan, salah satunya dengan menyampaikan permasalahan ini kepada teman teman media serta mengumpulkan uang dari masjid.

"Tapi semua ada batasannya. Kalau naik lagi kan semakin berat, uang muka ada yang minta Rp 10-15 juta, uang dari mana anak-anak itu," tandasnya.

Selain itu, Wali Kota Risma berencana membuat cabang di beberapa sekolah dengan meminta izin provinsi untuk menampung anak-anak SMA/SMK yang tidak mampu dari segi biaya. "Ini dilakukan untuk mengantisipasi anak-anak yang terancam putus sekolah," tegas wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Ditanya berapa jumlah anak Surabaya yang terancam putus sekolah, Wali Kota Risma tidak mengetahui secara pasti jumlahnya. "Nanti datanya minta dinas sosial karena aku nggak hafal," imbuhnya.

Wali Kota Risma berharap di tahun ajaran baru nanti, Pemprov perlu mengkaji kembali biaya pendidikan SMA/SMK, mengingat tidak semua orang di Surabaya dan Jawa Timur sama dari segi finansial.

"Tidak semua kaya, tapi apa ya mereka tidak berhak untuk mengeyam pendidikan. Kalau itu terjadi, sama saja kembali ke zaman Belanda, lalu apa gunanya kita merdeka," pungkas Wali Kota sarat akan prestasi itu. and.dan

 

Surabaya (beritakota.net) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan mengunjungi anak korban pelaku teror bom di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, Selasa, (12/6/2018).

Pasca dilakukan perawatan secara intensif, ketujuh anak korban pelaku teror bom Surabaya dan Sidoarjo kini kondisi psikologinya sudah membaik.

Dalam kunjungannya, Wali Kota Risma juga memberikan hadiah berupa bola dan buku-buku yang bertujuan untuk menghibur mereka. Bersamaan dengan itu, Wali Kota Risma juga menyampaikan bahwa untuk perawatan kedepannya anak-anak ini kemudian akan diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dilakukan perawatan lebih lanjut.

“Ini nanti akan ditangani Kementerian Sosial. Kondisinya sekarang sudah ceria, walaupun ada salah satu yang tangannya patah. Tadi saya juga kasih buku ke anak-anak tersebut,” kata Wali Kota Risma, di sela-sela penyerahan ketujuh anak korban, oleh Polda Jatim ke Kementerian Sosial, bertempat di Mapolda Jatim, Selasa, (12/6/2018).

Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya juga menjelaskan bahwa sulit untuk melakukan penanganan terkait keamanan bagi anak-anak itu.

Maka dari itu, Polda Jatim menyerahkannya kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang lebih mampu untuk menangani dan memfasilitasi dengan lengkap.

"Ini nanti diserahkan ke Kemensos. Terus terang juga berat. Ini sudah diserahkan oleh Pak Kapolda. Nanti kita lihat perkembangannya. Karena neneknya masih ada, kalau bisa kembali ke keluarganya. Neneknya ikut kesana menemani juga," jelasnya.

Ia juga menginginkan ketujuh anak korban pelaku teror bom di Surabaya dan Sidoarjo kembali tumbuh menjadi anak yang normal usai mendapat perawatan lebih lanjut dari sisi psikologisnya di Kementerian Sosial (Kemensos).

"Saya ingin mereka tumbuh normal. Tadi saya juga sampaikan kalau banyak teman banyak saudara itu seneng bisa bermain bisa belajar bersama-sama. Mereka juga ingin sekolah," ujar Wali Kota Risma .

Ditanya apakah ada kemungkinan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengadopsinya, Wali Kota Risma menyatakan bahwa hal tersebut sangat sulit dilakukan. Sebab, hal ini berkaitan penanganan terutama terkait keamanannya mereka.

“Karena ini menyangkut juga keamanan mereka, ini nanti akan ditangani oleh Kementerian Sosial,” imbuhnya.

Ia menceritakan, pada awalnya, anak-anak tersebut sering melakukan perdebatan, sehingga waktu itu dirinya diminta untuk membantu mencarikan psikolog yang juga mengerti dengan agama.

"Terus saya carikan dari UINSA itu yang ngerti dalil-dalil. Jadi tadi juga jelaskannya ke anak-anak itu pakai dalil-dalil apa misalnya diajari senyum itu dalilnya apa senyum. Dan anak-anak itu lebih bisa menerima," tutur Wali Kota Risma.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan ke tujuh anak yang diserahkan tersebut telah selesai perawatan medisnya selama beberapa minggu ini di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim.

"Untuk psikologis kita sudah berkoordinasi segala pihak. Hari ini kita serahkan ke Kemensos untuk mendapatkan perawatan,” kata dia.

Nantinya, lanjut ia, setelah mendapat perawatan lebih lanjut terutama dari sisi psikologis, anak-anak tersebut akan diberikan kepada pihak keluarga yang berhak merawatnya. Sementara untuk lokasi perawatannya, Machfud menjelaskan, hal itu nanti akan dipilihkan yang terbaik oleh Kemensos.

“Baik Kepolisian dan Kemensos atau Negara akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini,” imbuhnya.

Ditanya terkait kondisi terkini ketujuh anak korban pelaku teror bom tersebut, ia menuturkan bahwa kesemuanya dalam aspek medis yang kondisinya bagus.

"Cuma masih ada pemahaman-pemahaman yang masih ingin kita lebih baik lagi. Di Kemensos nanti juga ada sekolahnya juga semuanya komplit," terangnya.

Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial, Nahar menambahkan Kementerian Sosial (Kemensos) akan fokus pada rehabilitasi sosial untuk ketujuh anak korban pelaku teror di Surabaya dan Sidoarjo setelah dilakukan penyerahan mereka oleh Polda Jawa Timur.

"Proses rehabilitasi ini untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi dari hambatan fungsi sosial mereka. Tadinya yang tidak sekolah bisa sekolah. Yang mendapat pendidikan tidak umum akan diberikan pendidikan yang umum," tutupnya. and.dan

 

 

Surabaya (beritakota.net) Dalam upaya untuk menstabilkan harga daging ayam ras, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perdagangan Kota Surabaya menggelar Operasi Pasar Mandiri.

Operasi pasar mandiri yang digelar sejak tanggal 5 juni hingga 12 Juni 2018 tersebut, bertempat di dua lokasi. Yakni, pasar Wonokromo dan Tambak Rejo.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan saat ini harga ayam ras terpantau di pasar-pasar tradisional masih tinggi, dengan kisaran harga Rp35 ribu hingga Rp37 ribu.

Maka dari itu, Pemkot Surabaya melalui Dinas perdagangan bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan intervensi dengan menggelar Operasi Pasar Mandiri untuk menstabilkan harga daging ayam.

“Operasi pasar mandiri digelar sejak pukul 06.00 WIB hingga 11.00 WIB. Dalam operasi pasar tersebut, kami menyediakan daging ayam dengan harga Rp30 ribu per ekor,” kata dia, Senin, (11/06/18).

Disampaikan Wiwiek, Pemkot Surabaya telah bekerjasama dengan beberapa pihak untuk menggelar operasi pasar mandiri di dua titik lokasi tersebut.

Menurut ia, harga daging ayam pada operasi pasar harus normal dan tidak boleh lebih mahal. Bahkan, ketika kerjasama dengan pihak ketiga, harganya pun harus normal dan harus lebih murah.

“Jadi, harga daging ayam yang dijual pada operasi pasar mandiri jauh lebih murah dari pasaran,” imbuhnya.

Menurutnya, kualitas daging ayam ras yang dijual pada operasi pasar mandiri sama dengan yang dijual di pasar-pasar tradisional. Ayam ras yang dijual pada operasi pasar mandiri, terjamin halal dan secara higienis juga terjamin kebersihannya.

“Silahkan manfaatkan dengan baik kesempatan ini, untuk memenuhi kebutuhan daging ayam,” ujar mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya ini.

Ditanya apakah ada kenaikan harga daging sapi dan bahan pokok lainnya, Wiwiek menegaskan bahwa saat ini untuk harga kebutuhan bahan pokok dan daging lainnya masih terpantau dalam kondisi normal.

“Untuk harga daging sapi saat ini masih terpantau normal. Selain itu, untuk supply daging sapi per hari selama kebutuhan lebaran masih tercukupi,” ungkapnya.

Wiwiek juga menuturkan bahwa pihaknya setiap hari selalu melakukan pengecekan kondisi harga di pasaran, termasuk harga daging ayam yang mulai merangkak naik. Makanya, operasi pasar mandiri ini diharapkan mampu menstabilkan kembali harga daging ayam. “Jadi ini adalah alternatif pilihan untuk menstabilkan harga daging ayam,” imbuhnya.

Wiwiek menambahkan, dengan adanya operasi pasar ini, tidak ada lagi pedagang yang memanfaatkan kenaikan harga, khususnya daging ayam, sehingga harga komoditi di Surabaya, terutama daging ayam bisa kembali stabil. “Kami berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan moment ini dengan baik,” pungkasnya. and.dan

 

Page 9 of 874