beritakota.net

beritakota.net

Surabaya (beritakota.net) Ketrampilan dan kemahiran menembak adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh Prajurit. Dalam rangka Untuk meningkatkan keterampilan latihan menembak senjata ringan bagi Prajurit Kodim 0830/Surabaya Utara melaksanakan latihan menembak Pistol dan Senapan M-16A1, yang digelar di Lapangan Tembak Yonif 500/Raider .Jl. Gajah Mada 1 Surabaya Selasa (14/11/2017).

Latihan menembak ini diikuti oleh 100 prajurit dari tingkat Perwira, Bintara, dan Tamtama, dilengkapi dengan senapan pistol jenis P1 untuk Perwira serta senjata api laras panjang model M-16 A1 jarak 100 meter untuk prajurit Bintara dan Tamtama.

Latihan menembak yang diselenggarakan ini di bawah koordinator atau penyelenggara Perwira Seksi Operasi (Pasiops) Kodim 0830/Surabaya Utara Kapten Inf Imam Syafi'i.

Kegiatan latihan menembak ini merupakan bagian dari Program Kerja Bidang Latihan dan Pembinaan Satuan Prajurit TNI AD Triwulan III TA. 2017.

Meningkatkan kemampuan menembak senjata laras panjang dan pistol untuk tingkat perorangan sesuai TOP/DSPP yang berlaku adalah tujuan dari latihan menembak senjata ringan.

Dalam latihan menembak ini anggota diharuskan dapat memahami tehnik dan taktik menembak serta karakteristik Senapan M-16 A1 dan dasar menembak.

Kasdim 0830/Surabaya Utara Mayor Inf Herawady Karnawan selaku pimpinan latihan dalam arahannya mengawali latihan menembak menyampaikan bahwa dalam latihan menembak ini diutamakan faktor keamanan dan Nabitepi (nafas bidik tekan picu), serta diharapkan latihan menembak ini dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar dengan mengikuti petunjuk-petunjuk, serta ketentuan dalam latihan standar menembak.

''Dan jika terjadi kendala atau kecelakaan pada saat latihan agar segera melaporkan kepada Danlat untuk segera dapat diatasi,'' tegasnya. dan

 

Surabaya (beritakota.net) Komitmen pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jatim yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Abdullah Azwar Anas, semakin mendapat simpatik para kader DPC PDI Perjuangan Surabaya.

Komitmen tersebut, menyangkut kewenangan pengelolahan pendidikan di tingkat SMA/SMK yang akan dilimpahkan lagi ke pemerintah kabupaten/kota, jika dirinya terpilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 mendatang.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana ketika ditemui wartawan menyatakan, problem yang dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah, yaitu penyediaan sekolah gratis untuk SMA/SMK yang tidak bisa diselenggarakan lagi, karena sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Untuk itu, komitmen Gus Ipul yang sudah disampaikan ke beberapa media, dianggap kabar baik.

"Bukan hanya warga Surabaya saja senang, tapi juga warga dari daerah lain yang menganggap komitmen itu adalah kabar baik," ungkap Whisnu kepada sejumlah jurnalis, Senin(13/11/2017).

Guna mewujudkan hal itu, lanjut Whisnu, DPC PDIP kota Surabaya siap memenangkan Gus Ipul dan Azwar Anas pada Pilgub 2018 mendatang.

Langkah ini merupakan upaya jitu, dibanding memberikan bantuan sosial(Bansos) kepada siswa SMA/SMK kurang mampu yang nantinya malah mengundang persoalan hukum.

"Ini kan jelas arahnya, kalau dipaksakan sekarang kita berikan bansos (bantuan sosial) dasarnya apa," tanyanya.

Whisnu yang juga menjabat sebagai Wakil Wali kota Surabaya, menjelaskan, komitmen Gus Ipul itu akan diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang kekuatan APBD-nya dianggap mampu, seperti diantaranya Pemkot Surabaya.

Menurut dia, pelimpahan wewenang pengelolaan SMA/SMK itu murni milik Gubernur dan hal itu adalah good will yang diharapkan masyarakat.

"Berarti Surabaya dinilai mampu untuk menjalankan (pendidikan gratis)," tuturnya

Selaku pimpinan partai, Ia menganggap komitmen yang disampaikan oleh Gus Ipul tersebut merupakan bentuk gentlemen agreement atau perjanjian.

"Komitmen seperti ini yang bisa kita kampanyekan untuk pemenangan Gus Ipul Anas di Surabaya," katanya.

Whisnu mengungkapkan, saat ini pemerintah kota dan kalangan dewan menunggu jawaban kemendagri mengenai legalitas bantuan sosial yang diberikan kepada siswa miskin SMA/SMK.

Pada saat konsultasi sebelumnya, Kemendagri hanya memberikan penjelasan, bahwa pembiayaan kepada siswa SMA/SMK bukan urusan wajib pemerintah kabupaten/kota.

"Kewenangannya ada di Provinsi. Kalau kita (pemerintah kota) masih banyak yang harus diselesaikan," tegasnya

Mantan anggota DPRD Jatim ini menambahkan, berdasarkan pada statemen pemerintah provinsi sebelumnya, sejak awal tak ada kesanggupan untuk memberlakukan pendidikan gratis tingkat SMA/SMK. Untuk itu menurutnya, pemerintah kota Surabaya berkeinginan diberi pelimpahan kewenangan agar bisa mengelola sendiri.

"Semuanya memungkinkan, tergantung goodwillnya seperti apa," paparnya.

Menurutnya, pelimpahan kewenangan dari pemerintah provinsi ke kabupaten kota sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memungkinkan meski hanya sebatas parsial, yakni perbantuan tugas.

"Dari awal yang kita minta ke gubernur seperti itu, tapi gubernur merasa bisa kelola ya sudah," tandas pria yang akrab disapa WS. Namun, Wakil Walikota ini menegaskan, perjuangan pemerintah kota untuk bisa memberlakukan pendidikan gratis hingga SMA/SMK terhenti, pasca gagalnya gugatan warga Surabaya ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten kota ke provinsi. and

 

Surabaya (beritakota.net) Indonesian Civil Rights Watch (ICRW) mendesak Gubernur Jawa Timur untuk membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK dengan mengambil inisiatif membuat payung hukum bagi kabupaten/kota  yang berkeinginan memberikan bantuan dana bagi SMA/SMK di Jawa Timur.

Selain itu ICRW menginginkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim  serta menertibkan pungutan liar di lingkungan pendidikan yang memberatkan orang tua siswa.

Kepala Divisi Advokasi ICRW, Arif Budi Santoso, SIP, SH, menyatakan, bahwa akhir-akhir ini masyarakat tengah menunggu terealisasinya komitmen dan janji Pemprov Jatim untuk mewujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas melalui pembahasan rancangan APBD Jawa Timur 2018 yang kini memasuki tahap akhir.

''Kita akan melihat apakah pemerintah mampu memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen,'' tuturnya, Rabu (8/11/2017)

Arif mengatakan, alokasi anggaran itu merupakan amanat  Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 9 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor  20 Tahun 2003.

Ia menegaskan, indikator riil keberpihakan pemerintah pada pendidikan yang murah dan berkualitas, salah satunya pada pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK yang saat ini banyak dikeluhkan siswa dan orang tuasiswa di berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur.

''Seperti diketahui mulai tahun 2017 kewenangan pengelolaan dan pembiayaan SMA/SMK kini beralih dari pemerintah kabupaten /kota ke pemerintah provinsi sebagai konsekuensi penerapan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 15 Ayat 1 dan 2 serta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dalam Sub-Urusan Manajemen Pendidikan," jelas mantan jurnalis ini.

Advokad lulusan FH Unair menambahkan, apabila memperhatikan Neraca Pendidikan daerah (NPD) yang dimuat di Website Kemendikbud, http://npd.data.kemendikbud.go.id/file/pdf/2016/050000.pdf disebutkan bahwa alokasi APBD Jawa Timur 2016 untuk sektor Pendidikan hanya 1,7 persen atau sekitar Rp300,34 miliar saja dari seluruh total APBD Jatim.

 Menurut Arif hal ini sangat jauh dari angka minimal 20 persen sesuai amanat  UUD 1945. Posisi Provinsi Jawa Timur berada di urutan terbawah nomer dua sebelum Provinsi Papua dalam melakukan kebijakan Politik Anggaran.

''Rendahnya komitmen politik anggaran pendidikan ini membuat alokasi untuk pembiayaan perbaikan infrastruktur pendidikan, pembiayaan, peningkatan mutu guru/pengajar, pembiayaan subsidi pendidikan pada SMA/SMK akan turun dan terganggu,'' katanya.

Mantan Komisioner Panwaslu Jatim ini menilai, rendahnya alokasi anggaran pendidikan di APBD Jatim juga akan membuka peluang bagi sekolah untuk melakukan berbagai pungutan pada siswa, yang pada akhirnya menyebabkan biaya sekolah yang tinggi dan berpotensi memicu tingginya angka putus sekolah.

Dengan mencermati keadaan tersebut, ICRW sebagai salah satu perwakilan masyarakat yang berkepentingan terhadap agenda pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK mendesak Gubernur Jawa Timur untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dan konkrit.

''Memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur  memenuhi amanat konsititusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD Jatim 2018,'' ujar Arif.

Menurut Arif, gubernur semestinya bisa membebaskan biaya pendidikan bagi siswa siswa SMA/SMK se- Jawa Timur dan menutup semua peluang bagi dilakukannya pungutan liar yang memberatkan siswa dan orang tua.

Selaku pemegang tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan SMA/SMK, gubernur  mengambil ini siatif dengan memberikan payung hukum bagi pemerintah kabnupaten/kota  yang berkeinginan memberikan bantuan pendidikan pada warganya yang duduk di bangku SMA/SMK.

''Selaku wakil pemerintah pusat, (Gubernur) memerintahkan Bupati/Wali Kota baik lisan maupun tertulis untuk segera menangani permasalahan pengalokasian anggaran minimal 20 persen dan pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK ini secepatnya agar ada kepastian hukum sebelum RAPBD 2018,'' tandasnya.

ICRW juga mendesak Pakde Karwo agar memikirkan segala alternatif solusi bagi terwujudnya pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK ini. Antara lain dengan sharing anggaran atau apabiladipandang perlu menggunakan instrument pemberian tugas pembantuan yang dimungkinkan.

''Sesuai ketentuan Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada poin, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan,'' tambah Alumnus Unair yang empat tahun tinggal di Inggris.

ICRW adalah organisasi nirlaba berkedudukan di Kota Surabaya yang peduli pada perlindungan hak-hak sipil warga masyarakat. ICRW memfokuskan diri pada fasilitasi dan advokasi terhadap  adanya praktek pelanggaran hak-hak sipil warga yang dilakukan oleh institusi-institusi negara, termasuk di bidang pendidikan.

ICRW aktif menjalin kerjsama dengan berbagai elemen pro perlindungan hak-hak sipil termasuk mereka yang saat ini menduduki posisi-posisi strategis di parlemen dan pemerintahan. and


Videotron di PTC Tak Kunjung Ditertibkan

Rabu, 08 November 2017 18:27

Surabaya (beritakota.net) Sekitar 4 titik videotron ilegal di bundaran Mall PTC Surabaya milik Rosita JJ yang tidak direkom oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya tak kunjung ditertibkan.

Bahkan hingga Bantib yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya, kepada Satpol PP Kota Surabaya sebagai penegak Perda kurang detail. Pasalnya isi Bantib tidak menunjukan obyek yang jelas, sehingga Satpol PP koordinasi lagi dengan BPKPD.

Alhasil Bantib tidak bisa dilakukan secepatnya karena terkendala pihak BPKPD yang memberikan bantib yang dinilai asal- asalan.

Kabid Pengembangan Sumber daya Satpol PP Kota Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak BPKPD terkait kejelasan obyek dan fotonya, karena dalam surat Bantib yang dikirimkan kurang detail.

''Kami sudah berkoordinasi dengan dinas BPKPD untuk masalah obyek, dan posisinya disebelah mana. Sebab Bantib tersebut tidak menunjukan data yang detail, dan saya siap melakukan penertiban sesuai surat Bantib jika petunjuk itu  bantib jelas,'' katanya kemarin

Kepala BPKPD, Yusron Sumartono saat dikonfirmasi lewat selulernya menjelaskan bahwa terkait kelanjutan Bantib BPKPD sudah melakukan koordinasi ulang dengan Satpol PP Kota Surabaya. Lebih lanjut Yusron memilih diam dan tidak mau berkomentar lebih banyak lagi.

Sebelumnya diberitakan, penertiban reklame yang ada di bundaran PTC terkesan aneh karena Satpol PP hanya memberikan tanda silang yang bertuliskan belum membayar pajak padahal reklame LED tersebut tidak mengantongi rekomendasi dari dishub karena terlalu berpotensi mengganggu lalu lintas

Sebelumnya Yusron mengatakan biro reklame akan mendirikan 8 reklame LED berukuran 1x3 meter di Bundaran PTC. ''Baru memasang 4, tapi langsung kita tertibkan karena tidak mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan,'' tegasnya.

Menurut Yusron, tidak keluarnya rekomendasi dari dishub disebabkan penempatannya terlalu membahayakan bagi pengguna jalan. Yusron mengungkapkan pihaknya hanya memberikan izin 12 reklame LED yang berada di depan PTC.

''Kami hanya keluarkan izin yang ada didepannya yang lokasinya melingkar menuju ke arah masuk PTC,'' tambahnya.

Yusron juga mengatakan tidak memiliki rekomendasi dari Dishub terkait radiasi sinar cahaya dari iklan serta dimungkinkan adanya gangguan terhadap lalu lintas. and



Page 9 of 806