beritakota.net

beritakota.net

Lamongan (beritakota. net)- Struktur kepengurusan DPC PPP Lamongan dibawah kepemimpinan H. Naim, M. Ag tidak ada masalah dan sesuai legal AD/ART. Demikian penegasan H. Iskandar Dzulkarnain Saichu mewakili DPP PPP saat memberikan sambutan Rapat Konsolidasi PAC PPP se Kabupaten Lamongan di kantor DPC PPP Lamongan Made Barat Kebet, Jumat (20/4).

Menurut Iskandar Saichu kepengurusan DPC PPP Lamongan diketuai Naim sudah sah dan tidak perlu dipermasalahkan, karena tidak ada pelanggaran aturan partai.

"Saya nyatakan sah kepengurusan DPC PPP Lamongan dipimpin Pak Haji Naim dan Sekretaris Pak Haji Muntoyo", ujar Iskandar Saichu mendapat aplaus ratusan simpatisan kader PPP yang hadir.

Anggota Fraksi PPP DPR RI dapil X Gresik Lamongan ini melanjutkan, sekarang ini mari bersatu semua kader partai untuk besarkan PPP kedepan harus mencapai target menang dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam, terutama warga NU.

 "PPP Lamongan itu akan hebat dibawah kepemimpinan Pak Haji Naim dan Pak Haji Muntoyo, karena saya sudah mengenal lama beliau beliau inilah yang rela berjuang untuk kepentingan partai, makanya saya bersyukur begitu tim formatur memilih Pak Haji Naim mendapatkan suara terbanyak saat Muscab DPC PPP dan hati saya menjadi legah sebab tim formatur memilih orang yang benar dan tepat", tambahnya menjelaskan.

Sementara itu KH Miftahul Falah mewakili MPP DPC PPP Lamongan yang menjadi Tim Formatur menambahkan, salah besar jika kepengurusan Naim dan Muntoyo dipersoalkan apalagi ada yang membawa ke pengadilan.

"Saat tim formatur rapat Pak Haji Naim mendapatkan suara terbanyak dan Pak Syamsuri masih kalah suaranya, sehingga tim formatur memutuskan Pak Haji Naim yang terpilih Ketua DPC PPP Lamongan yang sah sesuai mekanisme aturan partai", ujar Gus Falah sapaan akrab KH Miftahul Falah dengan menjlentrehkan kepada hadirin mengenai keabsahan struktur kepengurusan DPC PPP pimpinan Naim dan Muntoyo.

Dijelaskan Gus Falah, Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengeluarkan putusan baru. Isi putusan nomor : 05/Per-MP-DPP-PPP itu menyatakan Drs. H. Naim sebagai ketua DPC PPP Lamongan periode 2016 - 2021. Sedangkan Drs. Mutoyo didapuk menjadi sekretaris, serta bendahara dipercayakan pada Tjuk Surono Hadisaputro.Putusan Mahkamah PPP ini mematahkan dua SK DPW PPP sebelumnya yang mendapuk Samsuri sebagai ketua DPC PPP Lamongan.

‘’Jadi sudah keluar putusan dari Mahkamah Partai tentang perubahan kepengurusan. Yakni Drs. H. Naim sebagai ketua DPC PPP Lamongan, sehingga secara aturan partai sudah sah dan tidak bisa diganggu gugat ", imbuhnya mengingatkan.

Di tempat yang sama Ketua DPC PPP Lamongan H. Naim M. Ag saat menjawab dialog dengan perwakilan PAC PPP se Kabupaten Lamongan pada kesempatan itu, ia menghimbau semua kader PPP konsentrasi saling kerjasama bersama besarkan partai.

"Sekarang sudah tidak ada masalah Bapak Ibu tadi juga mendengar langsung penjelasan Pak Iskandar Saichu dari DPP PPP juga dari Gus Falah dari MPP DPC PPP yang menjadi tim formatur," kata Naim.

Anggota DPRD Lamongan ini seraya mengajak semua kader PPP bersatu  harus gerak cepat konsolidasi partai baik di tingkat kecamatan sampai ranting se kabupaten.

 "Sekarang ini mari kita fokus agenda besar partai, selain ikut menangkan Calon Gubernur Jatim yaitu Ibu Khofifah yang didukung PPP, maka yang lebih penting lagi agar kita siap menghadapi pemilu supaya PPP Lamongan bisa sukses meraih perolehan suara yang signifikan, " tambahnya.

Dilanjutkan Naim, PAC PPP se Kabupaten sudah bergabung mengakui keabsahan kepengurusan DPC PPP Lamongan dibawah kepemimpinannya dan Sekretaris DPC PPP Lamongan H. Muntoyo.

 "Hari ini DPC gelar rapat konsolidasi partai dan dihadiri PAC se Kabupaten, maka silakan nanti setelah ini bentuk ranting ranting  kita akan datang bersama pengurus DPC untuk bersama besarkan partai", tegasnya. ynn

Surabaya (beritakota.net) Dianggap mampu menangani persoalan isu globalisasi di kotanya, empat negara yang tergabung dalam Nordik seperti Norwegia, Denmark, Finlandia dan Swedia bakal menggelar acara berskala internasional bertajuk "Nordic Talks" pada Sabtu, (21/4/2018) di gedung siola lantai 4. Selama 2 hari, keempat negara tersebut akan belajar sekaligus meminta solusi kepada Surabaya dalam mengatasi isu globalisasi.

Sekretaris Utama Duta Besar Norwegia, Simen Johan Willgohs mengatakan, isu yang menjadi problem utama di Indonesia dan dunia adalah solusi mengatasi urbanisasi yang terus meningkat, masalah tempat tinggal, pembangunan infrastruktur dan transportasi.

"Usai melihat dan mempertimbangkan, kami meyakini bahwa Surabaya sudah memiliki solusi. Hal itu yang membuat kami tergelitik untuk belajar kepada surabaya," kata Simen saat menggelar jumpa pers di Kantor Humas Pemkot, Kamis, (19/4/2018).

Simen - sapaan akrabnya menyampaikan, alasan dipilihnya Surabaya karena dianggap sebagai kota yang maju, berkembang pesat dan memiliki segudang prestasi dalam menangani permasalahan kota.

Menurutnya, Surabaya memiliki progres yang cepat dalam menunjukkan kehidupan yang baik di kotanya. Salah satu wujud nyata yang ditunjukkan adalah pembangunan taman dan trotoar yang dapat dinikmati warga Surabaya.

"Dari dalam mobil saya melihat anak-anak bermain di taman. Itu sangat menyenangkan dan tidak hanya anak, tetapi orang tua juga turut senang," ungkap Simen.  
 
Selain taman dan trotoar, kata Simen, kehidupan baik yang sudah ditunjukkan Surabaya adalah solusi energi terbarukan, transportasi dan edukasi pendidikan bagi warga Surabaya. "Hal ini yang membuat setiap orang ingin tinggal di kota ini karena nyaman serta cocok untuk ditinggali," ujar pria berkacamata ini.

Dikarenakan diskusi ini menjadi problem dan perhatian di negara mananapun, Simen sangat berharap, Surabaya mampu membagikan ilmu kepada negara-negara Nordik. Bahkan selama ini, dirinya mengaku negara Denmark dan norwegia tidak bisa memecahkan masalah globalisasi.

"Tidak semua negara memiliki solusi. Hal ini yang membuat Dubes norwegia sangat tertarik dengan solusi dan terobosan yang sudah dilakukan Surabaya selama 10 tahun terakhir," tegasnya.

Tidak hanya belajar terkait isu global, keempat negara juga turut membagikan ilmu pelatihan bisnis dan pengembangan kota. Melalui pelatihan ini, dirinya berharap ada timbal balik yang positif antar kedua negara. "Skala bisnis Kota Surabaya dan Norwegia terus meningkatkan," imbuhnya.
 
Usai melakukan diskusi, keesokan harinya  Minggu, (22/4/2018) pagi, 4 duta besar negara-negara Nordik akan menyapa warga Surabaya saat car free day. "Kami ingin mendekatkan diri sekaligus tukar pikiran dengan warga surabaya," jelas Simen.

Ditanya apakah pertemuan dengan negara-negara Nordik, Surabaya akan menjalin  kerjasama utamanya di bidang pendidikan. Jefri S, selaku Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Humas Pemkot Surabaya menambahkan, mengingat negara Finlandia menempati posisi teratas dalam hal tersebut, tidak menutup kemungkinan akan ada kerjasama yang lebih konkret, ke depannya.

"Kami juga mengundang beberapa OPD terkait pembangunan atau yang sesuai tema. Di sana akan ditindaklanjuti atau tidak," ujar Jefri.  Nantinya, akan hadir empat duta besar dari negara-negara Nordik serta 50 peserta delegasi dari sektor pendidikan, kalangan bisnis dan beberapa universitas untuk duduk bersama membahas solusi mengatasi isu globalisasi di dunia. and.dan


Surabaya (beritakota.net) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pariwisata Kota Surabaya terus menggali potensi destinasi wisata baru di Kota Surabaya.

Bahkan, Pemkot Surabaya berencana menggandeng Kodam V Brawijaya untuk mengembangkan dan menghidupkan Wisata Bunker atau Benteng Kedung Cowek atau disebut pula bekas gudang peluru Kedung Cowek.

Setidaknya, ada 9 benteng atau bunker di Kelurahan Kedung Cowek yang merupakan bekas peninggalan Belanda. Benteng itu masih terlihat kokoh dengan bangunan cor yang tebal.

Lumutnya yang mulai menghitam juga menghiasi bangunan tersebut. Coretan tulisan yang dilakukan oleh warga yang tidak bertanggung jawab, juga banyak terlihat di benteng bersejarah itu.

Benteng yang berada di pinggir pantai itu seakan tak terawat, karena tumbuh-tumbuhan menjalar seakan menyelimuti benteng itu. Bahkan, pohon-pohon yang menjulang tinggi juga tumbuh di kawasan itu, sehingga daerah itu seperti hutan yang masih hijau. Namun, panorama laut dan indahnya Jembatan Suramadu, masih terlihat jelas dari kawasan itu.

Memasuki beberapa benteng itu perlu hati-hati, sebab beberapa ruangan sangat gelap gulita meskipun siang hari. Di beberapa ruangan juga ada kelelawar yang menghuni benteng tersebut.

Beberapa ruangan benteng berbentuk lingkaran, segiempat dan ada pula yang memanjang. Di ruangan itulah, dulu berbagai peluru TNI disimpan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Irvan Widyanto mengatakan jika flashback, sebenarnya sebagian besar warga Surabaya sudah tahu kalau di daerah Kedung Cowek itu ada benteng atau gudang penyimpanan peluru. Namun, dulu tidak bisa masuk karena dijaga oleh TNI, sehingga tidak semua orang bisa memasuki benteng itu.

''Namun, bagaimana itu nanti bisa menjadi destinasi wisata baru di Surabaya, itu perlu dipikirkan bersama-sama. Sebab, ini bukan hanya tugas Dinas Pariwisata, tapi juga tugas semua stakeholder,'' kata Irvan yang juga menjabat sebagai Kasatpol PP ini.

Irvan juga berencana membawa pemikiran itu di tingkat kota, sehingga semua dinas bisa bersinergi untuk sama-sama menghidupkan destinasi ini. Irvan juga mengaku akan berusaha menggandeng Kodam V Brawijaya selaku pemilik lahan di kawasan benteng-benteng itu.

''Saat ini kami memang tengah fokus untuk menggali potensi destinasi wisata baru di Surabaya, jika sudah ada gambaran, maka akan dikoordinasikan untuk sama-sama membangun atau menghidupkannya,'' kata dia.

Irvan menambahkan, langkah awal untuk menghidupkan benteng di Kedung Cowek itu harus betul-betul ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang harus dilestarikan. Selanjutnya, kawasan itu harus dibersihkan dengan mengkoordinasikan kepada semua stakeholder.

''Baru selanjutnya bisa dilakukan pembenahan infrastrukturnya,'' tegasnya. Namun begitu, Irvan mengaku masih akan meminta petunjuk dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan.

Tapi yang pasti, ketika dia bersama tim cagar budaya meninjau lokasi pada Senin, (16/4/2018), sudah dipastikan bahwa benteng-benteng itu sangat layak untuk dijadikan cagar budaya dan layak dijadikan destinasi wisata baru di Surabaya.

''Jika ini bisa direalisasikan, maka akan menjadi wisata bunker pertama di Indonesia dan akan menambah destinasi wisata baru di Surabaya, sehingga di pesisir Surabaya ternyata tidak hanya ada wisata pantainya, tapi ada satu lagi potensi wisata bunker atau benteng yang viewnya langsung laut. Semoga bisa terealisasi,'' harapnya. and.dan



Mantan Wapres Tri Soetrisno ingin bertemu Gubernur Soekarwo dan Wali Kota Risma

Surabaya (beritakota.net) Pemkot Surabaya berencana menata kawasan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Namun sebelum penataan dilakukan, Pemkot Surabaya terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan pengelola Masjid.

Pasalnya, selain penataan kawasan, pembahasan lainnya menyangkut peralihan tanah milik pemerintah kota itu ke pihak yayasan Masjid Al Akbar Surabaya.

"Tanah kalau dibangun Masjid, harus diatur hukumnya. Apakah  Wakaf atau hibah sehingga ke depan status masjid jadi jelas tidak mengambang" papar Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,  Cipta Karya dan Tata Ruang  Kota Surabaya Eri Cahyadi saat melakukan pertemuan dengan pengurus Masjid Al Akbar di Ruang Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Thoha Rabu (18/4/2018)

Menurut Eri, karena lahan tersebut tercatat kedalam aset, maka sebelum ada pelepasan aset pemerintah kota ke pihak lain, harus meminta persetujuan dari kalangan dewan. Ia mengungkapkan, bahwa pemanfaatan aset pemerintah kota Surabaya untuk Masjid Nasional dilakukan pada Wali Kota sebelumnya.

"Kalau diberikan ke masjid biasanya diwakafkan atau dihibahkan tetapi sampai saat ini status tanah masih tercatat dalam aset pemerintah kota," tuturnya

Eri mengatakan, dalam menata kawasan Masjid Agung, sekaligus status lahan yang digunakan, Dewan Pendiri Masjid Agung, yang juga mantan Wakil Presiden RI, Tri Soetrisno berencana bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Wali Kota Surabaya, Tri rismaharini.

"Kira -kira 2-3 minggu lagi pertemuan itu akan dilakukan," ungkapnya. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ini mengakui, bahwa hingga saat ini masih belum ada aturan tentang bagaimana tanah aset yg wakafkan ke masjid. Karena kalaupun di hibahkan maka harus ke badan hukum misal ke yayasan.

''Saat ini draft permendagri yg  mengatur tentang tanah aset pemerintah yg diatasnya berdiri masjid sudah jadi tapi belum disahkan, jadi Kita menunggu aturan itu, tetapi yg pasti bangunan masjid harus tetap menjadi masjid selamanya tinggal bagaimana proses status tanahnya diselesaikan yg tidak melanggar aturan dan membawa kemaslahatan bagi umat muslim ujar,'' mantan Kabag Bina Program ini.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Thoha mengatakan, disamping penataan kawasan , pertemuan Perwakilan Yayasan Al Akbar, dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Pengelolan Tanah dan Bangunan juga membicarakan masalah pemagaran di sekitar kawasan itu.

"Intinya ini untuk kemashalahatan umat, Makanya diselesaikan dengan baik," katanya.

Menurutnya, penataan yang akan dilakukan pemerintah kota tak hanya di dalam komplek masjid, namun juga di luar area tersebut. Ia mengatakan, tujuan penataan tersebut adlah menambah keasrian kawasan itu. and.dan


Page 1 of 839