ADV

ADV (37)

Gresik (beritakota.net) - Komisi B DPRD Gresik melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Selasa (27/10). Sidak ini untuk mengetahui secara langsung penyebab minimnya serapan anggaran APBD 2015,  data yang diperoleh sidak nantinya bakal dijadikan acuan untuk memberikan anggaran pada APBD 2016 mendatang.

Ketua Komisi B DPRD Gresik Abdullah Munir mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan serapan anggaran masing-masing dinas. Padahal, saat ini proses pembahasan R-APBD 2016 sedang berlangsung. "Kami perlu acuan dinas mana saja yang tidak mampu menghabiskan anggaran pada tahun ini," ujarnya.

Menurut dia, pada awal November mendatang pihaknya meminta agar seluruh laporan serapan sudah diserahkan. Yakni, serapan anggaran hingga 31 Oktober. "Kalau memang tidak bisa dihabiskan nanti bisa kami kurangi untuk 2016 mendatang, agar nantinya anggaran bisa terserap maksimal," imbuh dia.

Hal senada juga disampaikan Sekertaris Komisi B DPRD Gresik Sujono. Pihaknya cukup kecewa dengan serapan anggaran yang masih minim. Sampai saat ini, serapan anggaran baru mencapai 52 persen. "Harus segera dilakukan evaluasi agar nantinya anggaran benar-benar terserap maksimal," kata dia.

Sementara itu, Kepala DPPKAD Kabupaten Gresik Yetti Sri Suparyati mengatakan sampai dengan 23 Oktober PU dan BPMP serapannya masih minim. Untuk DPU sampai saat ini baru menyerap 26 persen anggaran. "Dari Rp 500 M anggaran PU baru terserap Rp 150 M untuk proyek fisik," katanya.

Sedangkan untuk BPMP saat ini baru menyerap anggaran sebesar Rp 42 persen. Dari anggaran sebesar Rp 21 miliar baru terserap Rp 9 miliar saja. "Untuk PU alasannya memang kontraktor banyak yang melakukan pencairan pada termin ke empat, jadi saat ini serapannya rendah, kalau BPMP kami tidak tahu," ungkap dia.

Ditambahkan, pihaknya memberikan deadline hingga 15 November bagi seluruh dinas untuk mencairkan anggarannya. Kalau lebih dari batas itu, maka harus meminta acc dari bupati. "Kami menginginkan agar seluruh dinas lebih disiplin dalam menjalankan programnya masing-masing," tegasnya. rf/yan

Gresik (beritakota.net) - Maraknya kasus pungutan liar (pungli) di instansi pendidikan tampaknya belum mampu diselesaikan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik. Terbukti, intruksi-intruksi yang selama ini dikeluarkan dispendik sama sekali tidak digubris kepala sekolah. Karuan, kondisi ini Komisi D DPRD Gresik berang dan kembali memanggil pihak-pihak terkait.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Gresik Syaichu Busyiri menyebut Kadispendik Mahin kewalahan mengahadapi kepala sekolah yang dibawahinya. Terbukti, sampai saat ini intruksi yang dikeluarkan tidak digubris sama sekali.

“Salah satunya, terkait pemasangan spanduk larangan pungli di depan halaman sekolah. Beberapa sekolah memilih tidak memasang,” ujarnya saat hearing Komisi D DPRD Gresik bersama Dispendik, Rabu (21/10).

Menurut dia, jika kondisi ini terus dibiarkan seperti ini maka pungli maupun tarikan yang ada di sekolah tidak bakalan bisa hilang. Sehingga, pihaknya menyarankan kepada Kadispendik Mahin untuk memberikan sanksi keras kepada kepsek mbalelo.

“Harus ada sanksi, kalau hanya begini tidak mungkin bisa beres,” ungkap dia.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi D DPRD Gresik Mujid Ridwan. Pihaknya menilai selama ini dispendik tidak pernah memberikan sanksi bagi sekolah yang tidak menaati intruksi dispendik. Salah satunya, sekolah yang kemarin terbukti melakukan tarikan dan direkomendasikan untuk mengembalikan. “Namun nyatanya sampai saat ini tidak dikembalikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kadispendik Gresik Mahin mengatakan pihaknya sudah berkali-kali mengintruksikan kepada sekolah. Termasuk pemasangan baliho larangan pungli, namun tidak dipasang sama sekolah. “Sudah kami rekomendasikan, tetapi mereka tidak pernah memasangnnya,” kata dia. rf/yan

DPRD Kabupaten Gresik Gedok Tujuh Ranperda

Oktober 08, 2015

Gresik (beritakota.net) - DPRD Kabupaten Gresik berhasil menyelesaikan pembahasan delapan ranperda. Setelah melewati berbagai proses panjang, ranperda tersebut digedok pada rapat paripurna, Kamis (8/10). Dari delapan ranperda tersebut, seluruh anggota dewan sepakat memending satu ranperda dan menyepakati tujuh ranperda.

Delapan ranperda yang dipending tersebut adalah Ranperda tentang penyertaan modal kepada PDAM Giri Tirta. Sedangkan tujuh ranperda yang disepakati antara lain tentang RT/RW, penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pelayanan kesehatan, UMKM serta pengelolaan keuangan desa.

Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid mengatakan dengan disepakatinya ranperda ini maka tugas pansus juga resmi selesai. Selain itu, pihaknya berpesan kepada seluruh SKPD untuk segera menerapkan perda ini sebaik mungkin.

"Dari delapan ranperda, satu kami pending karena perlu kajian lebih dalam lagi," ujarnya.

Menurut dia, dipendingnya satu ranperda tentang penyertaan modal terhadap PDAM sudah melalui berbagai kajian. Dari pada nantinya menimbulkan persoalan dikemudian hari lebih baik dipending dulu.

"Salah satunya terkait jumlah penyertaan modal yang masih terjadi tarik ulur," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik Mujid Ridwan. Pihaknya menilai seluruh ranperda sudah sangat baik. Namun, memang beberapa ranperda sempat mengalami persoalan saat dilakukan pembahasan ditingkat pansus.

"Setelah dilakukan konsultasi hanya ranperda tentang penyertaan modal yang terpaksa didrop," imbuh dia.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Gresik Akmal Budianto mengatakan pihaknya sangat berterima kasih dengan kerja keras yang dilakukan dewan. Dengan adanya komunikasi yang baik antara dewan dan eksekutif akhirnya ranperda ini bisa disahkan.

"Saya berharap SKPD terkait bisa menjalankan aturan yang sudah ditetapkan untuk Gresik lebih baik," ujarnya. (rf/yan/adv)

Gresik (beritakota.net) - Disela-sela kesibukannya, Nur Qolib S.Ag sebagai Wakil Ketua DPRD Gresik mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) kepada insan jurnalis di Gresik. Meskipun, belum bisa mengajak kumpul dan berdiskusi bersama guna membicarakan tentang peran pers dalam pembangunan Gresik bisa lebih baik.

"Saya ucapkan selamat hari pers nasional, semoga insan pers Gresik semakin eksis dan mampu menyajikan berita-berita yang mendidik dan inovatif," ujar Qolib yang menjadi anggota DPRD Gresik tiga periode ini, Senin (09/02)

Keberdaan media massa sangat penting, karena bisa mengabarkan kepada masyarakat terhadap semua kegiatan serta persoalan yang kadang lepas dari perhatian semua orang termasuk pemerintah. Kedepannya, DPRD Gresik harus lebih meningkatkan kemitraan dengan media massa tanpa harus tebang pilih.

"Kita butuh dengan publikasi, sehingga kegiatan kita bisa diketahui oleh masyarakat, mulai dari perencanaan hingga realisisainya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh media massa," ungkapnya.

Di HPN 2015, Qolib berharap kepada media yang ada di Gresik untuk semakin objektif dan berimbang dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Media jangan sampai hanya menyoroti dari sisi positifnya saja, namun sisi keberhasilannya juga harus diberitakan.

"Kita berharap kepada media yang ada di Gresik bisa memberikan informasi terhadap keberhasilan pemerintah, begitu pula kita perlu kritikan dari media massa untuk kemajuan bersama," tambah alumnus IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Selain itu lanjut Sekretaris DPC PPP Kabupaten Gresik ini yang paling penting di HPN ini peran pers harus bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat, terutama bagaimana masyarakat tidak hanya membaca berita atau informasi di media cetak elektronik dan online melainkan sisi edukasi dalam penyajian berita perlu menjadi sajian tersendiri untuk masyarakat.

"jadi fungsi media bukan hanya sebagai pengontrol tetapi ada sisi pendidikan untuk masyarakat agar mereka menjadikan media sebagai media pengetahuan," pungkasnya. yan

Surabaya (beritakota.net) Pengelolaan Stadion Gelora Bung Tomo (SGBT) menjadi buah simalakama bagi Pemkot Surabaya karena…
Jakarta (beritakota.net) – Partai Demokrat mengancam akan memberikan sanksi kepada Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Jika…
Jakarta (bneritakota.net) – Sejak berdiri 27 tahun yang lalu, PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI)…
Jakarta (beritakota.net) – Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPA-Kosmetika) dan Asosiasi Merek Indonesia (AMIN) menunjukkan…
Juli 22, 2014
Page 3 of 3