ADV

ADV (29)

Gresik (beritakota.net) - Banjir yang melanda Kabupaten Gresik mendapat simpatik dari kalangan DPRD Kabupaten Gresik. Kemarin, Fraksi Golkar DPRD Gresik memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat terdampak. Penyerahan bantuan ini diserahkan langsung Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid yang juga berasal dari F-Golkar.

"Meskipun telat, tetapi lebih baik dari pada tidak membantu sama sekali kepada masyarakat yang kesusahan," ujar Ketua DPRD Gresik dari F-Golkar Abdul Hamid.

Menurut dia, kegiatan ini dilakukan atas inisiatif dari teman-teman anggota Fraksi Golkar. Ini hanya bertujuan untuk berbagi rasa dengan sesama warga Gresik yang sedang kesusahan. "Meskipun sedikit tapi paling tidak bisa membantu meringankan beban korban banjir," pungkas dia.

Sementara itu, Ketua F-Golkar DPRD Gresik Asroin Widiana mengatakan dalam kegiatan ini pihaknya menyerahkan bantuan berupa bahan makanan pokok. Antara lain, 200 karung beras, 200 kardus mie dan beberapa bantuan yang lainnya.
"Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir," ungkap dia.

Dijelaskan, saat ini bantuan baru diberikan untuk wilayah Kecamatan Benjeng dan Balongpanggang saja. Ke depan, pihaknya bakal mendatangi seluruh kecamatan yang menjadi korban banjir. "Kami fokus membantu warga terdampak Kali Lamong, nanti kami datangi semua," pungkasnya.

Sementara itu, Camat Benjeng Suryo Wibowo mengatakan pihaknya meminta Kepala Desa yang menerima bantuan untuk membagikan kepada warga yang mrmbutuhkan. Selain itu, juga harus menyimpan bantuan tersebut. "Karena sewaktu-waktu banjir bisa datang kembali," kata dia. rf/adv

DPRD Setuju Perda Parkir Berlangganan Dicabut

Februari 15, 2016

Gresik (beritakota.net) - DPRD Gresik menyetujui perubahan berupa pencabutan pasal parker berlangganan, menyusul polemik parker berlangganan yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum berakhir. Secara aklamasi DPRD Gresik menyetujui perubahan berupa pencabutan pasal parker berlangganan.
 
Keputusan itu diambil dalam paripurna Penyampaian Laporan Komisi B dan Pengambilan Keputusan terhadap Perubahan Kedua atas Raperda Retribusi Jasa Umum, kemarin. Rapat tersebut dihadiri sekitar 40 anggota. Tampak pula Penjabat Bupati Akmal Boedianto, kepala SKPD serta Forpimda.
 
Rapat yang dipimpin Ir Abdul Hamid selaku ketua DPRD Gresik memberikan kesempatan Ketua Komisi B M Subki menyampaikan laporannya. Dengan gambling, anggota legislative (aleg) dari Dapil VII Bawean itu merinci kegiatan komisinya. Mulai dari penjadwalan kegaitan, penyusunan metode hingga penyampaian pokok pikiran perubahan.
 
“Kami melakukan kegiatan perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 demi tertibnya administrasi dalam pengaturan peraturan daerah. Selain itu, kami ingin memberikan gambaran dewan dalam memberikan keputusan akhir,” ujarnya.
 
Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Komisi B DPRD, kata M Subki, diantaranya adalag rapat-rapat. Mulai dari rapat dengan pemkab, steakholder, kunjungan kerja ke Kementrian Dalam Negeri hingga kunker ke Pemkab Banyuwangi yang sudah merealisasikan parker berlangganan.
 
Pengakuan Subki, dari beberapa kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu mengembalikan metode parker di wilayah Kabupaten Gresik. Yaitu, meniadakan parker berlangganan dan memberlakukan metode trandisional retribusi parker. Karena dalam putusan Mahkamah Agung (MA) metode pembayaranan parker berlangganan dengan ditarik dimuka menciderai norma atau adanya unsur paksanaan.
 
“Ternyata hasil konsultasi kami ke Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan menyebutkan benar bahwa putusan MA yang mencabut parker berlangganan. Karena dalam pola parker berlangganan ada unsur paksaan,” urai dia lagi.
 
Hanya saja, Sunki memberikan catatan, bila hasil kunker ke Pemkab Banyuwangi ternyata pola parker berlangganan sudah direalisasikan. Tanpa adanya gejolak dan pelaksanaannya lancer. Terbukti dalam target retribusi PAD, Pemkab Banyuwangi menargetkan pendapatan Rp12 miliar.
 
“Tapi anehnya tidak dicabut. Padahal, norma maupun lainnya hamper sama dengan yang ada di Gresik. Dan itu sempat kami tanyakan ke Pemprov Jatim. Ternyata ada rencana untuk melakukan evaluasi parker berlangganan yang sudah dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten,” katanya.
 
Sedangkan Penjabat Bupati Akmal Boedianto menytakan, pihaknya cukup berterima kasih kepada Komisi B dan anggota DPRD Gresik lainnya. Karena sudah menuntaskan persoalan polemic parker berlangganan yang sempat menyita perhatian.
 
“Ini semua demi terjaganya kondusifitas Gresik,” tukasnya. rf/adv

DPRD Gresik Gelar Paripurna Kinerja Setahun

Januari 08, 2016

Gresik (beritakota.net) - Pencapaian kinerja DPRD Kabupaten Gresik selama satu tahun 2015 diparipurnakan, Jumat (8/1). Kegiatan ini sebagai bentuk pertangungjawaban tugas dan fungsi lembaga dewan yang berkewajiban membuat laporan kinerjanya pada publik setiap tahun.

"Harapanya masyarakat bisa mengetahui dan menilai dan memberikan kritik serta saran terhadap kinerja DPRD Gresik dalam menjalankan amanat rakyat. Maksud dan tujuan laporan pimpinan DPRD dimaksudkan media informasi terhadap capaian dan kinerja selama satu tahun yang memiliki tujuan," ujar Ketua DPRD Gresik, Abdul Hamid, Jumat 8/01/2016.

Dijelaskan secara umum dalam peraturan pemerintah nomer 16 tahun2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, pada pasal 41 ayat 1dan peraturan DPRD Kabupaten Gresik nomer 01 tahun 2014 pada asal pada pasal 52 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa salah satu pimpinan dewan melakukan laporan kinerja DPRD dalam rapat paripurna.

Sebagai bentuk pertangunggungjawaban DPRD pada tahun 2015, dan referensi DPRD dalam melaksanakan tugas pada tahun berikutnya serta pengarsipan dalam menjalankan tugas tahun berikutnya. Kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan  UU nomer 17 tahun 2014 tentang MPR/DPR /DPD dan DPRD dalam UU nomer 23 tahun2014 tentang pemerintah yang dipertegas denganperaturan pemerintah nomer 16 tahun 2010.

"Kedudukan DPDR sangatlah signifikan dalam menentukan arah dan kebijakan roda pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi anggaraan fungsi pembuatan peraturan daerah dan fungsi pengawasan dan pern tersebut bukan hak semata, namun merupakan tangunggungjawab kepada masyarakat agar pembangunan dapat sesuai dengan arah dan kebijakan," tambah politisi asal Golkar ini.

Peran terpenting bagi DPRD, lanjut Abdul Hamid adalah fungsi legislasi dalam menjalankan fungsi tersebut. Menjaring aspirasi masyarakat serta merumuskan suatu kebijakan daerah sebagai landasan kinerja eksekutif, maka peran badan pembentukan daerah sebagai alat kelengkapan DPRD mempunyai tugas yang sangat penting menyusun rancangan program dalam pembentukan perda.

Selain itu tambah Abdul Hamid peran dan fungsi dewan di bugeting atau  anggaran, dalam menjalankan fungsi  DPRD mengalokasikan draf ranperda DPRD yang dilanjutkan oleh eksekutif. Bila mana anggaran tersebut tidak mencerminkan kondisi riel masyarakat, badan anggaran sebagai alat DPRD dalam tugasnya untuk melakukan pembahasan. Pembahasan yang akan diakukan bersama tim anggaran daerah terhadap rancangan umum APBD serta rancangan prioritas anggaran sementara yang di sampaikan oleh Bupati.

"Sebagai lembaga pengawasan atau fungsi control DPRD Gresik memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan secara detil dan mendalam dalam melaksanakan kebijakan daerah sesuai mandate yang diberikan. Oleh karena itu komisi sebagai alat kelengkapan masing masing untuk melakukan rapat kerja dan kunjungan kerja bersama pihak terkait untuk menampung aspirasi masyarakat," lanjutnya.

Untuk melaksanakan ketiga peran tersebut, lanjut Abdul Hamid sebenarnya tidak mudah untuk diwujudkan oleh DPRD, sebab harus didukung oleh kemampuan managerial dan profesionalisme serta adanya akses dari masyarakat untuk menciptakan hubungan yang eksekutif antara wakil rakyat dan masyarakat ditingkat daerah pemilihanya masing masing.

"Karena itu fungsi reses yang laporanya tadi sudah disampaikan yang dilakukan anggota DPRD di masing masing daerah pilihannya sangatlah penting dalam menjalankan aspirasi masyarakat", imbuhnya.

Sementara hasil capaian kinerja dewan selama setahun antara lain, Rapat DPRD sebanyak 38 kali, rapat istimewah paripurna 4 kali, rapat komisi komisi, komisi A 53 kali, komisi B 39 kali dan komisi C 61 kali serta komisi D 81 kali. Rapat kunjungnan kerja anggaran badan anggaran 14 kali, badan kehormatan 11 kali rapat badan musyawarah 21 kali badan pembentukan perda 12 kali. Jumlah unjuk rasa 2015 ada 17 kali jumlah bimtek DPRD 11 kali, jumlah peraturan daerah yang telah dibuat oleh DPRD 12 perd, jumlah perda inisiatif 5 perda dan jumlah keputusan DPRD ada 3 dan ketua DPRD 4 keputusan. Keputusan bersama antara DPRD dengan pemerintah sebanyak 6 keputusan.

"Memang kinerja dewan belum sepenuhnya dirasa maksimal, untuk itu kedepan kita butuh pengoptimalisasian sekaligus kemampuan anggota DPRD sebagai kelembagaan sehingga semakin kuat melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi fungsi pengawasan," tegasnya. adv/yan

DPRD Pasuruan Berguru Pendidikan di Gresik

Januari 11, 2016

Gresik (beritakota.net) - Dunia pendidikan di Kabupaten Gresik, diam-diam 'memikat' perhatian daerah lain untuk berguru. Misalnya rombongan dari DPRD Kabupaten Pasuruan, mencari refrensi terkait peningkatan dunia pendidikan dan kesehatan ke Kabupaten Gresik, Senin (11/1).

Dalam Kunjungan Kerja (kunker) yang dipimpin oleh sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Rohani Siswanto, melakukan audiensi di ruang komisi D DPRD Gresik. Mereka disambut Wakil Ketua DPRD Gresik, Sholihuddin, dan Ketua Komisi, Muntarifi beserta anggotanya.

Selain itu, juga hadir diantara mereka, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Gresik, dam Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Soegeng Widodo. "Berkat adanya dukungan dari DPRD terhadap pendidikan, sehingga pemerintah bisa mengcover biaya seragam untuk siswa anak kelas 1," kata Mahin, Kadindik Kabupaten Gresik, saat memaparkan perkembangan pendidikan setempat di dalam forum tersebut.

Sebelum diputuskan, pihaknya mengaku mendapat masukan dari legislatif, agar membuat grand desain tentang pendidikan murah sampai gratis. Dikatakannya, ada kebutuhan yang masih perlu perhatian, demi kualitas pendidikan di Gresik tetap optimal.

Dijelaskannya, kebutuhan itu meliputi biaya seragam sekolah, buku sekolah, Bimbingan Belajar (bimbel), dan lainnya. Menyusul adanya kebutuhan itu, Pemda bersinergi dengan DPRD setempat, untuk berupaya meringankan beban biaya pendidikan, yang sesekali masih ditanggung wali murid. "Anggaran untuk mengcover seragam senilai Rp 7 M," lanjutnya.

Hal senada diungkapkan oleh Soegeng Widodo, terkait bidang kesehatan. Dengan memiliki rumah sakit daerah type B, serta beberpa fasilitas yang mendukung, menurutnya, bagian dari aspirasi atau dukungan legislatif.

Sholihuddin, Wakil Ketua DPRD Gresik mengatakan, harapan legislatif terkait dunia pendidikan, khususnya biaya personal digratiskan. Namun, semua itu butuh waktu dan dilakukan secara bertahap. "Maunya teman-teman di dewan ini (pendidikan) gratis. Tapi ini masih bertahap. Dan Gresik masih menyesuaikan, untuk sementara ini yang bisa dicover masih seragam. Mungkin ke depan nanti bisa buku," harapnya.

Ditambahkan Muntarifi, Ketua Komisi D DPRD Gresik, ada beberapa pokok yang dinilai sangat luar biasa dari Kabupaten Gresik. Antara lainnya pendidikan dan kesehatan. "Misalnya terkait pendidikan, ada anggaran untuk kepentingan siswa yaitu salah satunya seragam," tukasnya.

Tidak hanya itu. DPRD Kabupaten Pasuruan, lanjutnya, juga ingin memajukan dibidang kesehatan. "Sinergitas dengan bidang kesehatan ini bagaimana, sehingga Gresik (RS Ibnu Shina, red) bisa menjadi rumah sakit regional," tandasnya.

Rohani Siswanto, pimpinan rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan tidak memungkiri, bahwa pendidikan di Kabupaten Gresik, mempunyai nilai plus yang perlu diapresiasi. Salah satunya tentang kesejahteraan tenaga K2, yang diberi pemberian insentif.

"Sebelumnya kami sudah pernah ke sini untuk sharing tentang pemberian intensif, dan akhirnya bisa kami realisasi dengan Peraturan Bupati (perbup). Kemudian di tahun 2016 ini, kami ingin memastikan apakah pemberian intensif itu tetap berjalan atau tidak, tapi ternyata masih terus berjalan bahkan ada kenaikan. Sedangkan, kami (intensif) di sana masih Rp 750 ribu," pungkasnya. adv/yan

Hearing Komisi D Tambah Anggaran Honor Kader KB

November 12, 2015

Gresik (beritakota.net) - Komisi D DPRD Kabupaten Gresik tambah anggaran untuk kepentingan masyarakat. Kamis (12/11), Komisi D meniliti pengajuan anggaran Badan Keluarga Berencana (KB) dan PP. Dalam hearing kali ini Komisi meminta anggaran untuk honor kader KB lebih ditingkatkan lagi.

Ketua Komisi D DPRD Gresik Ruspandi Sunaryo mengatakan pihaknya memang sengaja meneliti sedetail mungkin anggaran yang diajukan SKPD. Salah satunya anggaran-anggaran untuk kepentingan masyarakat. "Kami minta anggaran kader KB ditingkatkan," ujarnya.

Menurut dia, jika anggaran untuk kepentingan masyarakat pihaknya tidak bakal mempersoalkan. Tetapi kalau anggaran untuk perjalanan dinas ataupun operasional kantor wajib dipertanyakan. "Kami kurangi anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah di Badan KB dan PP sebesar Rp 40 juta dari pengajuan sebesar Rp 140 juta," terangnya.

Ditambahkan, penambahan anggaran untuk program tidak hanya di Badan KB dan PP. Tetapi, seluruh SKPD yang menjadi mitra Komisi D diminta untuk menambah pengajuannya. "Lebih baik anggaran yang kegunaannya tidak jelas dipakai untuk masyarakat," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala KB dan PP Kabupaten Gresik Adi Yumanto mengaku honor untuk kader KB di Gresik sangat kecil. Sebab, daerah seperti Lamongan dan Tuban honornya sudah di atas Rp 50 ribu perorang. "Sedangkan di Gresik masih di bawah angka tersebut," jalas dia.

Ia menambahkan, terkait pengurangan anggaran perdin dalam daerah pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, pihaknya tetap meminta komisi mempertimbangkan kembali. "Sebab, anggaran ini untuk melakukan supervisi dan penyuluhan disetiap kecamatan se Kabupaten Gresik," jelasnya. rf/yan.

Gresik (beritakota.net) - Komisi D DPRD Gresik bahas anggaran Dinas Kesehatan dengan sangat detail. Sebab, komisi bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat ini menemukan banyak anggaran yang tidak rasional. Sehingga Komisi D melakukan pengeprasan sejumlah anggaran hingga ratusan juta rupiah.

Ketua Komisi D DPRD Gresik Ruspandi Sunaryo mengatakan, ada anggaran yang di kepras ada juga yang di jadikan catatan. Ini dilakukan untuk efisiensi anggaran. "Supaya dalam realisasinya pada tahun 2016, bisa tepat sasaran," ujaranya seusai menggelar rapat khusus Komisi D bersama Dinas Kesehatan Gresik, Rabu (4/11).

Beberapa anggaran yang dikepras antara lain perlengkapan kantor, rumah tangga senilai Rp 1.755.000.000 dikepras sebesar Rp 500 juta, menjadi Rp 1.255.000.000. Sebab, beberapa item nilainya tidak standar.

"Masak pembelian kursi kerja staf satu buahnya senilai 1,5 juta dan meja kerja staf satu buahnya senilai 3,5 juta," katanya.

Ruspandi Sunaryo menambahkan pada anggaran kegiatan yang dinilai kurang, seperti kegiatan foging yang di anggarkan 700 juta, ditambah 300 juta sehingga menjadi 1 miliar.

"Karena kegiatan foging dibutuhkan oleh masyarakat banyak, apa lagi kalau pada musim hujan," ungkap dia.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Komisi D DPRD Gresik Mujid Ridwan. Pihaknya mengatakan, beberapa angaran yang di kepras, ditambah dan ada sebagai catatan.

"Kami berharap, tidak menguranggi mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan Dinas Kesehatan pada masyarakat," terangnya.

Ditambahkan, efisiensi anggaran yang dilakukan dewan untuk menambah jumlah anggaran pro rakyat. Sebab, kebanyakan anggaran saat ini hanya untuk keperluan pegawai dan operasional kantor.

"Padahal, APBD berasal dari uang rakyat, maka kembalinya juga harus pada rakyat," tegasnya. rf/yan

Gresik (beritakota.net) - Komisi B DPRD Gresik melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Selasa (27/10). Sidak ini untuk mengetahui secara langsung penyebab minimnya serapan anggaran APBD 2015,  data yang diperoleh sidak nantinya bakal dijadikan acuan untuk memberikan anggaran pada APBD 2016 mendatang.

Ketua Komisi B DPRD Gresik Abdullah Munir mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan serapan anggaran masing-masing dinas. Padahal, saat ini proses pembahasan R-APBD 2016 sedang berlangsung. "Kami perlu acuan dinas mana saja yang tidak mampu menghabiskan anggaran pada tahun ini," ujarnya.

Menurut dia, pada awal November mendatang pihaknya meminta agar seluruh laporan serapan sudah diserahkan. Yakni, serapan anggaran hingga 31 Oktober. "Kalau memang tidak bisa dihabiskan nanti bisa kami kurangi untuk 2016 mendatang, agar nantinya anggaran bisa terserap maksimal," imbuh dia.

Hal senada juga disampaikan Sekertaris Komisi B DPRD Gresik Sujono. Pihaknya cukup kecewa dengan serapan anggaran yang masih minim. Sampai saat ini, serapan anggaran baru mencapai 52 persen. "Harus segera dilakukan evaluasi agar nantinya anggaran benar-benar terserap maksimal," kata dia.

Sementara itu, Kepala DPPKAD Kabupaten Gresik Yetti Sri Suparyati mengatakan sampai dengan 23 Oktober PU dan BPMP serapannya masih minim. Untuk DPU sampai saat ini baru menyerap 26 persen anggaran. "Dari Rp 500 M anggaran PU baru terserap Rp 150 M untuk proyek fisik," katanya.

Sedangkan untuk BPMP saat ini baru menyerap anggaran sebesar Rp 42 persen. Dari anggaran sebesar Rp 21 miliar baru terserap Rp 9 miliar saja. "Untuk PU alasannya memang kontraktor banyak yang melakukan pencairan pada termin ke empat, jadi saat ini serapannya rendah, kalau BPMP kami tidak tahu," ungkap dia.

Ditambahkan, pihaknya memberikan deadline hingga 15 November bagi seluruh dinas untuk mencairkan anggarannya. Kalau lebih dari batas itu, maka harus meminta acc dari bupati. "Kami menginginkan agar seluruh dinas lebih disiplin dalam menjalankan programnya masing-masing," tegasnya. rf/yan

Gresik (beritakota.net) - Maraknya kasus pungutan liar (pungli) di instansi pendidikan tampaknya belum mampu diselesaikan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik. Terbukti, intruksi-intruksi yang selama ini dikeluarkan dispendik sama sekali tidak digubris kepala sekolah. Karuan, kondisi ini Komisi D DPRD Gresik berang dan kembali memanggil pihak-pihak terkait.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Gresik Syaichu Busyiri menyebut Kadispendik Mahin kewalahan mengahadapi kepala sekolah yang dibawahinya. Terbukti, sampai saat ini intruksi yang dikeluarkan tidak digubris sama sekali.

“Salah satunya, terkait pemasangan spanduk larangan pungli di depan halaman sekolah. Beberapa sekolah memilih tidak memasang,” ujarnya saat hearing Komisi D DPRD Gresik bersama Dispendik, Rabu (21/10).

Menurut dia, jika kondisi ini terus dibiarkan seperti ini maka pungli maupun tarikan yang ada di sekolah tidak bakalan bisa hilang. Sehingga, pihaknya menyarankan kepada Kadispendik Mahin untuk memberikan sanksi keras kepada kepsek mbalelo.

“Harus ada sanksi, kalau hanya begini tidak mungkin bisa beres,” ungkap dia.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi D DPRD Gresik Mujid Ridwan. Pihaknya menilai selama ini dispendik tidak pernah memberikan sanksi bagi sekolah yang tidak menaati intruksi dispendik. Salah satunya, sekolah yang kemarin terbukti melakukan tarikan dan direkomendasikan untuk mengembalikan. “Namun nyatanya sampai saat ini tidak dikembalikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kadispendik Gresik Mahin mengatakan pihaknya sudah berkali-kali mengintruksikan kepada sekolah. Termasuk pemasangan baliho larangan pungli, namun tidak dipasang sama sekolah. “Sudah kami rekomendasikan, tetapi mereka tidak pernah memasangnnya,” kata dia. rf/yan

DPRD Kabupaten Gresik Gedok Tujuh Ranperda

Oktober 08, 2015

Gresik (beritakota.net) - DPRD Kabupaten Gresik berhasil menyelesaikan pembahasan delapan ranperda. Setelah melewati berbagai proses panjang, ranperda tersebut digedok pada rapat paripurna, Kamis (8/10). Dari delapan ranperda tersebut, seluruh anggota dewan sepakat memending satu ranperda dan menyepakati tujuh ranperda.

Delapan ranperda yang dipending tersebut adalah Ranperda tentang penyertaan modal kepada PDAM Giri Tirta. Sedangkan tujuh ranperda yang disepakati antara lain tentang RT/RW, penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pelayanan kesehatan, UMKM serta pengelolaan keuangan desa.

Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid mengatakan dengan disepakatinya ranperda ini maka tugas pansus juga resmi selesai. Selain itu, pihaknya berpesan kepada seluruh SKPD untuk segera menerapkan perda ini sebaik mungkin.

"Dari delapan ranperda, satu kami pending karena perlu kajian lebih dalam lagi," ujarnya.

Menurut dia, dipendingnya satu ranperda tentang penyertaan modal terhadap PDAM sudah melalui berbagai kajian. Dari pada nantinya menimbulkan persoalan dikemudian hari lebih baik dipending dulu.

"Salah satunya terkait jumlah penyertaan modal yang masih terjadi tarik ulur," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik Mujid Ridwan. Pihaknya menilai seluruh ranperda sudah sangat baik. Namun, memang beberapa ranperda sempat mengalami persoalan saat dilakukan pembahasan ditingkat pansus.

"Setelah dilakukan konsultasi hanya ranperda tentang penyertaan modal yang terpaksa didrop," imbuh dia.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Gresik Akmal Budianto mengatakan pihaknya sangat berterima kasih dengan kerja keras yang dilakukan dewan. Dengan adanya komunikasi yang baik antara dewan dan eksekutif akhirnya ranperda ini bisa disahkan.

"Saya berharap SKPD terkait bisa menjalankan aturan yang sudah ditetapkan untuk Gresik lebih baik," ujarnya. (rf/yan/adv)

Gresik (beritakota.net) - Disela-sela kesibukannya, Nur Qolib S.Ag sebagai Wakil Ketua DPRD Gresik mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) kepada insan jurnalis di Gresik. Meskipun, belum bisa mengajak kumpul dan berdiskusi bersama guna membicarakan tentang peran pers dalam pembangunan Gresik bisa lebih baik.

"Saya ucapkan selamat hari pers nasional, semoga insan pers Gresik semakin eksis dan mampu menyajikan berita-berita yang mendidik dan inovatif," ujar Qolib yang menjadi anggota DPRD Gresik tiga periode ini, Senin (09/02)

Keberdaan media massa sangat penting, karena bisa mengabarkan kepada masyarakat terhadap semua kegiatan serta persoalan yang kadang lepas dari perhatian semua orang termasuk pemerintah. Kedepannya, DPRD Gresik harus lebih meningkatkan kemitraan dengan media massa tanpa harus tebang pilih.

"Kita butuh dengan publikasi, sehingga kegiatan kita bisa diketahui oleh masyarakat, mulai dari perencanaan hingga realisisainya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh media massa," ungkapnya.

Di HPN 2015, Qolib berharap kepada media yang ada di Gresik untuk semakin objektif dan berimbang dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Media jangan sampai hanya menyoroti dari sisi positifnya saja, namun sisi keberhasilannya juga harus diberitakan.

"Kita berharap kepada media yang ada di Gresik bisa memberikan informasi terhadap keberhasilan pemerintah, begitu pula kita perlu kritikan dari media massa untuk kemajuan bersama," tambah alumnus IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Selain itu lanjut Sekretaris DPC PPP Kabupaten Gresik ini yang paling penting di HPN ini peran pers harus bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat, terutama bagaimana masyarakat tidak hanya membaca berita atau informasi di media cetak elektronik dan online melainkan sisi edukasi dalam penyajian berita perlu menjadi sajian tersendiri untuk masyarakat.

"jadi fungsi media bukan hanya sebagai pengontrol tetapi ada sisi pendidikan untuk masyarakat agar mereka menjadikan media sebagai media pengetahuan," pungkasnya. yan

Page 2 of 3