ADV

ADV (33)

Sampang (beritakota.net) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrembangkab) Sampang, Kamis (31/03), dibuka langsung oleh Bupati H A Fannan Hasib.

Acara yang digelar di aula Pendopo Bupati dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten sampang Tahun 2017 yang bertemakan"Penguatan Kualitas Pembangunan infrastruktur Pelayanan Dasar dan Daya Saing Ekonomi Daerah menuju Kabupaten Sampang yang bermartabat" dihadiri oleh Bakorwil VI Madura DR H Asyhar, Wakil Bupati Sampang H Fadhillah Budiono, Ketua DPRD Sampang KH Imam Ubaidillah, Unsur Forkopimda, Kepala SKPD, Ulama, serta unsur keorganisasian.

Dalam Sambutannya Bupati, Fannan mengatakan kalau Musrenbang itu digelar dalam rangka membahas rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan setiap tahun.

"Acara ini digelar sebagaimana amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional," ujarnya.

Dikatakan olehnya, kalau acara ini begitu penting dan strategis. Dimana, hasil pembahasan dalam Musrenbang tersebut, merupakan salah satu langkah mempertajam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan visi dan misi daerah 2016-2017 yaitu Penguatan Kualitas Pembangunan infrastruktur Pelayanan Dasar dan Daya Saing Ekonomi Daerah menuju Kabupaten Sampang yang bermartabat.

"Saya berharap acara kali ini diikuti dengan seksama oleh seluruh pemangku kepentingan, dalam rangka proses pembangunan daerah yang berkelanjutan kedepan,'' tutupnya.

Sementara itu Bakorwil VI Madura DR Ir Moh Ashar MM menyampaikan Musrembang RKPD merupakan merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah didalam proses penyusunan dokumen perencanaan tahun lalu.

"Hal ini ditunjukkan untuk menyampaikan program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun melalui pendekatan tehnokratik,partisipatif, politis, Top Down dan batton Up," jelasnya.

Masukan seluruh pemangku kepentingan pada forum Musrembang menurutnya diharapkan mampu menajamkan prioritas pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah.

"Sehingga menghasilkan program pembangunan yang efektif dan efisien serta bermanfaat bagi seluruh daerah,tutur Ashar yang pernah mejadi Sekdakab Sampang ini.

Usai diresmikannya pembukaan Musrembang, Bupati Fannan Hasib menyerahkan penghargaan pelaksana terbaik musrembang tingkat Kecamatan tahun 2016 kepada dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tambelangan dan Camplong. Adv/dan

 

 

Dewan Janji Plototi RPJMD

Maret 14, 2016

Gresik (beritakota.net) - Pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Gresik 2016-2021 dimulai. Senin (14/3), eksekutif-legislatif menggelar pembahasan perdana. Sejumlah sorotan muncul dalam evaluasi awal itu.

Salah satu yang paling disorot adalah rendahnya proyeksi kekuatan APBD hingga 2021 mendatang. Sebab, selain kecil, angka itu juga jauh dari proyeksi yang sudah diajukan bupati-wabup Sambari Halim Radianto-M Qosim.

Dalam agenda yang berlangsung di gedung DPRD Gresik kemarin, eksekutif dan para anggota DPRD mulai mengevaluasi draf awal RPJMD yang diterbitkan pemkab melalui Bappeda.

Selain memaparkan rencana program/pembangunan selama lima tahun ke depan, yang juga dibahas adalah proyeksi pendapatan daerah hingga kekuatan APBD setiap tahun hingga tahun 2021.

Dalam draf itu, pemkab mematok perkembangan APBD Gresik hingga 2021 mendatang hanya sebesar Rp 4,587 triliun. Angka ini hanya naik tak sampai separo dibanding kekuatan APBD 2016 yang diplot sebesar Rp 2,93 triliun.

Kenaikan APBD lima tahun ke depan itu dianggap rendah. Sebab, jika dikalkulasi, rata-rata kenaikan APBD Gresik di setiap tahunnya hanya Rp 330 miliar atau sekitar 10 persen.

Tak hanya itu, proyeksi kenaikan itu juga dianggap jauh dari target awal yang direncanakan. Sebelumnya, bupati-wabup Sambari-Qosim memproyeksikan kekuatan APBD Gresik lima tahun ke depan bisa tembus angka Rp 8 triliun. ”Karena itu, rencana kenaikan itu perlu ditinjau lagi,” kata anggota komisi B, Jumanto dalam pembahasan itu.

Senada, wakil ketua DPRD Gresik Nur Gholib menyebut, proyeksi itu terlalu rendah. ”Sebab, dengan estimasi kenaikan itu terlalu kecil dibanding dengan pertumbuhan yang akan terjadi lima tahun ke depan,” katanya. yan/adv

Gresik Jadi Rujukan Daerah Lain

Maret 03, 2016

Gresik (beritakota.net) Keberhasilan DPRD Kabupaten Gresik menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor galian C menarik minat daerah lain.

Kemarin, DPRD Sragen melakukan kunjungan kerja (kunker) di Gresik, khusus untuk membahas hal ini. Sebab, selama ini Gresik dinilai menjadi daerah yang telah berhasil menjadikan galian C sebagai sumber penting bagi APBD.

Ketua Komisi III DPRD Sragen Sugiyarto mengatakan Gresik berhasil melakukan pengelolaan galian C, industri serta persoalan pertambangan lain dengan baik. Sehingga, bisa memberikan sumbangan cukup besar kepada PAD. "Ini yang ingin kami pelajari, semoga bisa diterapkan di Sragen," tandasnya.

Dipilihnya DPRD Gresik sebagai tempat belajar lantaran direkomendasikan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, menurut Kemendagri, Gresik merupakan salahsatu daerah yang berhasil menggenjot PAD dari sektor pertambangan galian C. "Kami awalnya melakukan konsultasi ke Kemendagri, namun kami disarankan belajar dari Gresik," tukas dia.

Ketua Komisi C DPRD Gresik Moh Syafi'AM mengatakan keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen anggota dewan untuk melahirkan produk hukum. Selain itu, keharmonisan eksekutif dan legislative juga menjadi pengaruh yang cukup luar biasa.

"Kami dan eksekutive selalu membicarakan seluruh kebijakan dan program secara bersama-sama, sehingga hasilnya bisa maksimal," kata dia.

Wakil Ketua Komis C DPRD Gresik Markasim Halim Radianto mengatakan untuk bisa meningkatkan PAD dari sektor galian C maka harus ada penataan dan pengelolaan dengan baik. Salahsatunya, melalui Peraturan Daerah (Perda).

"Dulu PAD dari sektor galian C belum signifikan, namun dengan adanya Perda pertambangan pendapatannya meningkat cukup besar," katanya. adv/yan

 

Bupati Resmikan 27 Proyek Fisik TA 2015

Februari 17, 2016

Sampang (beritakota.net) Bupati Sampang H A Fannan Hasib, Selasa (16/2) meresmikan proyek Gedung Sekretariat Koni serta 26 proyek fisik lannya. Puluhan proyek itu, merupakan hasil pekerjaan dari sejumlah dinas dan instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sampang tahun anggaran 2015 lalu.

Kegiatan dipusatkan di Gedung Olah Raga (Gor) Indoor Jl Wijaya Kusuma Sampang.Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan 27 prasasti. Hadir pula ditengah Undangan, Wakil Bupati Sampang H Fadhillah Budiono, Ketua Komisi III DPRD Sampang KH Abdullah Mansyur, Unsure FORKOPIMDA, sejumlah asisten di Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, seluruh pimpinan SKPD, Tokoh Ulama serta seluruh rekanan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati H Fadhillah Budiono mewakili Bupati Sampang H A Fannan Hasib mengatakan, Puluhan proyek itu seperti yang telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan sejumlah dinas lainya pada tahun anggaran 2015.

Dan selanjutnya ditahun 2016 ini, di Kabupaten Sampang masih banyak yang juga akan dilaksanakan. Apa yang telah dilakukan tahun ini, lanjut Fadhillah, merupakan komitmen pemerintah daerah dalam membangun Sampang yang merupakan penjabaran dari visi-misi Pemkab Sampang.

Meski dihadapkan dengan kondisi itu, secara bertahap komitmen Pemkab Sampang dibawah kepemimpinan Bupati Fannan Hasib, akan terus berjuang dan bekerja memajukan masyarakat dan daerah Sampang.

''Wujud nyata yang dilakukan pemerintah itu adalah peresmian proyek-proyek fisik tahun anggaran 2015 ini. Kini yang kita harapkan kembali adalah perhatian masyarakat agar pemerintah tidak bertepuk sebelah tangan. Pemerintah dan masyarakat harus tumbuh, menjalin dan terus membangun kerjasama yang baik,'' terangnya

Sementara itu, ditempat yang sama Kepala Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Sampang H Abdul Hannan dalam laporannya mengatakan peresmian proyek fisik TA 2015 ini sebanyak 27 proyek.

''Terdiri dari 10 Bangunan Gedung,15 Jembatan, Pasar Tradisional, Tebing Kali Kemuning," Tandasnya. gan/adv

 

Gresik (beritakota.net) - Banjir yang melanda Kabupaten Gresik mendapat simpatik dari kalangan DPRD Kabupaten Gresik. Kemarin, Fraksi Golkar DPRD Gresik memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat terdampak. Penyerahan bantuan ini diserahkan langsung Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid yang juga berasal dari F-Golkar.

"Meskipun telat, tetapi lebih baik dari pada tidak membantu sama sekali kepada masyarakat yang kesusahan," ujar Ketua DPRD Gresik dari F-Golkar Abdul Hamid.

Menurut dia, kegiatan ini dilakukan atas inisiatif dari teman-teman anggota Fraksi Golkar. Ini hanya bertujuan untuk berbagi rasa dengan sesama warga Gresik yang sedang kesusahan. "Meskipun sedikit tapi paling tidak bisa membantu meringankan beban korban banjir," pungkas dia.

Sementara itu, Ketua F-Golkar DPRD Gresik Asroin Widiana mengatakan dalam kegiatan ini pihaknya menyerahkan bantuan berupa bahan makanan pokok. Antara lain, 200 karung beras, 200 kardus mie dan beberapa bantuan yang lainnya.
"Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir," ungkap dia.

Dijelaskan, saat ini bantuan baru diberikan untuk wilayah Kecamatan Benjeng dan Balongpanggang saja. Ke depan, pihaknya bakal mendatangi seluruh kecamatan yang menjadi korban banjir. "Kami fokus membantu warga terdampak Kali Lamong, nanti kami datangi semua," pungkasnya.

Sementara itu, Camat Benjeng Suryo Wibowo mengatakan pihaknya meminta Kepala Desa yang menerima bantuan untuk membagikan kepada warga yang mrmbutuhkan. Selain itu, juga harus menyimpan bantuan tersebut. "Karena sewaktu-waktu banjir bisa datang kembali," kata dia. rf/adv

DPRD Setuju Perda Parkir Berlangganan Dicabut

Februari 15, 2016

Gresik (beritakota.net) - DPRD Gresik menyetujui perubahan berupa pencabutan pasal parker berlangganan, menyusul polemik parker berlangganan yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum berakhir. Secara aklamasi DPRD Gresik menyetujui perubahan berupa pencabutan pasal parker berlangganan.
 
Keputusan itu diambil dalam paripurna Penyampaian Laporan Komisi B dan Pengambilan Keputusan terhadap Perubahan Kedua atas Raperda Retribusi Jasa Umum, kemarin. Rapat tersebut dihadiri sekitar 40 anggota. Tampak pula Penjabat Bupati Akmal Boedianto, kepala SKPD serta Forpimda.
 
Rapat yang dipimpin Ir Abdul Hamid selaku ketua DPRD Gresik memberikan kesempatan Ketua Komisi B M Subki menyampaikan laporannya. Dengan gambling, anggota legislative (aleg) dari Dapil VII Bawean itu merinci kegiatan komisinya. Mulai dari penjadwalan kegaitan, penyusunan metode hingga penyampaian pokok pikiran perubahan.
 
“Kami melakukan kegiatan perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 demi tertibnya administrasi dalam pengaturan peraturan daerah. Selain itu, kami ingin memberikan gambaran dewan dalam memberikan keputusan akhir,” ujarnya.
 
Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Komisi B DPRD, kata M Subki, diantaranya adalag rapat-rapat. Mulai dari rapat dengan pemkab, steakholder, kunjungan kerja ke Kementrian Dalam Negeri hingga kunker ke Pemkab Banyuwangi yang sudah merealisasikan parker berlangganan.
 
Pengakuan Subki, dari beberapa kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu mengembalikan metode parker di wilayah Kabupaten Gresik. Yaitu, meniadakan parker berlangganan dan memberlakukan metode trandisional retribusi parker. Karena dalam putusan Mahkamah Agung (MA) metode pembayaranan parker berlangganan dengan ditarik dimuka menciderai norma atau adanya unsur paksanaan.
 
“Ternyata hasil konsultasi kami ke Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan menyebutkan benar bahwa putusan MA yang mencabut parker berlangganan. Karena dalam pola parker berlangganan ada unsur paksaan,” urai dia lagi.
 
Hanya saja, Sunki memberikan catatan, bila hasil kunker ke Pemkab Banyuwangi ternyata pola parker berlangganan sudah direalisasikan. Tanpa adanya gejolak dan pelaksanaannya lancer. Terbukti dalam target retribusi PAD, Pemkab Banyuwangi menargetkan pendapatan Rp12 miliar.
 
“Tapi anehnya tidak dicabut. Padahal, norma maupun lainnya hamper sama dengan yang ada di Gresik. Dan itu sempat kami tanyakan ke Pemprov Jatim. Ternyata ada rencana untuk melakukan evaluasi parker berlangganan yang sudah dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten,” katanya.
 
Sedangkan Penjabat Bupati Akmal Boedianto menytakan, pihaknya cukup berterima kasih kepada Komisi B dan anggota DPRD Gresik lainnya. Karena sudah menuntaskan persoalan polemic parker berlangganan yang sempat menyita perhatian.
 
“Ini semua demi terjaganya kondusifitas Gresik,” tukasnya. rf/adv

DPRD Gresik Gelar Paripurna Kinerja Setahun

Januari 08, 2016

Gresik (beritakota.net) - Pencapaian kinerja DPRD Kabupaten Gresik selama satu tahun 2015 diparipurnakan, Jumat (8/1). Kegiatan ini sebagai bentuk pertangungjawaban tugas dan fungsi lembaga dewan yang berkewajiban membuat laporan kinerjanya pada publik setiap tahun.

"Harapanya masyarakat bisa mengetahui dan menilai dan memberikan kritik serta saran terhadap kinerja DPRD Gresik dalam menjalankan amanat rakyat. Maksud dan tujuan laporan pimpinan DPRD dimaksudkan media informasi terhadap capaian dan kinerja selama satu tahun yang memiliki tujuan," ujar Ketua DPRD Gresik, Abdul Hamid, Jumat 8/01/2016.

Dijelaskan secara umum dalam peraturan pemerintah nomer 16 tahun2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, pada pasal 41 ayat 1dan peraturan DPRD Kabupaten Gresik nomer 01 tahun 2014 pada asal pada pasal 52 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa salah satu pimpinan dewan melakukan laporan kinerja DPRD dalam rapat paripurna.

Sebagai bentuk pertangunggungjawaban DPRD pada tahun 2015, dan referensi DPRD dalam melaksanakan tugas pada tahun berikutnya serta pengarsipan dalam menjalankan tugas tahun berikutnya. Kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan  UU nomer 17 tahun 2014 tentang MPR/DPR /DPD dan DPRD dalam UU nomer 23 tahun2014 tentang pemerintah yang dipertegas denganperaturan pemerintah nomer 16 tahun 2010.

"Kedudukan DPDR sangatlah signifikan dalam menentukan arah dan kebijakan roda pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi anggaraan fungsi pembuatan peraturan daerah dan fungsi pengawasan dan pern tersebut bukan hak semata, namun merupakan tangunggungjawab kepada masyarakat agar pembangunan dapat sesuai dengan arah dan kebijakan," tambah politisi asal Golkar ini.

Peran terpenting bagi DPRD, lanjut Abdul Hamid adalah fungsi legislasi dalam menjalankan fungsi tersebut. Menjaring aspirasi masyarakat serta merumuskan suatu kebijakan daerah sebagai landasan kinerja eksekutif, maka peran badan pembentukan daerah sebagai alat kelengkapan DPRD mempunyai tugas yang sangat penting menyusun rancangan program dalam pembentukan perda.

Selain itu tambah Abdul Hamid peran dan fungsi dewan di bugeting atau  anggaran, dalam menjalankan fungsi  DPRD mengalokasikan draf ranperda DPRD yang dilanjutkan oleh eksekutif. Bila mana anggaran tersebut tidak mencerminkan kondisi riel masyarakat, badan anggaran sebagai alat DPRD dalam tugasnya untuk melakukan pembahasan. Pembahasan yang akan diakukan bersama tim anggaran daerah terhadap rancangan umum APBD serta rancangan prioritas anggaran sementara yang di sampaikan oleh Bupati.

"Sebagai lembaga pengawasan atau fungsi control DPRD Gresik memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan secara detil dan mendalam dalam melaksanakan kebijakan daerah sesuai mandate yang diberikan. Oleh karena itu komisi sebagai alat kelengkapan masing masing untuk melakukan rapat kerja dan kunjungan kerja bersama pihak terkait untuk menampung aspirasi masyarakat," lanjutnya.

Untuk melaksanakan ketiga peran tersebut, lanjut Abdul Hamid sebenarnya tidak mudah untuk diwujudkan oleh DPRD, sebab harus didukung oleh kemampuan managerial dan profesionalisme serta adanya akses dari masyarakat untuk menciptakan hubungan yang eksekutif antara wakil rakyat dan masyarakat ditingkat daerah pemilihanya masing masing.

"Karena itu fungsi reses yang laporanya tadi sudah disampaikan yang dilakukan anggota DPRD di masing masing daerah pilihannya sangatlah penting dalam menjalankan aspirasi masyarakat", imbuhnya.

Sementara hasil capaian kinerja dewan selama setahun antara lain, Rapat DPRD sebanyak 38 kali, rapat istimewah paripurna 4 kali, rapat komisi komisi, komisi A 53 kali, komisi B 39 kali dan komisi C 61 kali serta komisi D 81 kali. Rapat kunjungnan kerja anggaran badan anggaran 14 kali, badan kehormatan 11 kali rapat badan musyawarah 21 kali badan pembentukan perda 12 kali. Jumlah unjuk rasa 2015 ada 17 kali jumlah bimtek DPRD 11 kali, jumlah peraturan daerah yang telah dibuat oleh DPRD 12 perd, jumlah perda inisiatif 5 perda dan jumlah keputusan DPRD ada 3 dan ketua DPRD 4 keputusan. Keputusan bersama antara DPRD dengan pemerintah sebanyak 6 keputusan.

"Memang kinerja dewan belum sepenuhnya dirasa maksimal, untuk itu kedepan kita butuh pengoptimalisasian sekaligus kemampuan anggota DPRD sebagai kelembagaan sehingga semakin kuat melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi fungsi pengawasan," tegasnya. adv/yan

DPRD Pasuruan Berguru Pendidikan di Gresik

Januari 11, 2016

Gresik (beritakota.net) - Dunia pendidikan di Kabupaten Gresik, diam-diam 'memikat' perhatian daerah lain untuk berguru. Misalnya rombongan dari DPRD Kabupaten Pasuruan, mencari refrensi terkait peningkatan dunia pendidikan dan kesehatan ke Kabupaten Gresik, Senin (11/1).

Dalam Kunjungan Kerja (kunker) yang dipimpin oleh sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Rohani Siswanto, melakukan audiensi di ruang komisi D DPRD Gresik. Mereka disambut Wakil Ketua DPRD Gresik, Sholihuddin, dan Ketua Komisi, Muntarifi beserta anggotanya.

Selain itu, juga hadir diantara mereka, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Gresik, dam Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Soegeng Widodo. "Berkat adanya dukungan dari DPRD terhadap pendidikan, sehingga pemerintah bisa mengcover biaya seragam untuk siswa anak kelas 1," kata Mahin, Kadindik Kabupaten Gresik, saat memaparkan perkembangan pendidikan setempat di dalam forum tersebut.

Sebelum diputuskan, pihaknya mengaku mendapat masukan dari legislatif, agar membuat grand desain tentang pendidikan murah sampai gratis. Dikatakannya, ada kebutuhan yang masih perlu perhatian, demi kualitas pendidikan di Gresik tetap optimal.

Dijelaskannya, kebutuhan itu meliputi biaya seragam sekolah, buku sekolah, Bimbingan Belajar (bimbel), dan lainnya. Menyusul adanya kebutuhan itu, Pemda bersinergi dengan DPRD setempat, untuk berupaya meringankan beban biaya pendidikan, yang sesekali masih ditanggung wali murid. "Anggaran untuk mengcover seragam senilai Rp 7 M," lanjutnya.

Hal senada diungkapkan oleh Soegeng Widodo, terkait bidang kesehatan. Dengan memiliki rumah sakit daerah type B, serta beberpa fasilitas yang mendukung, menurutnya, bagian dari aspirasi atau dukungan legislatif.

Sholihuddin, Wakil Ketua DPRD Gresik mengatakan, harapan legislatif terkait dunia pendidikan, khususnya biaya personal digratiskan. Namun, semua itu butuh waktu dan dilakukan secara bertahap. "Maunya teman-teman di dewan ini (pendidikan) gratis. Tapi ini masih bertahap. Dan Gresik masih menyesuaikan, untuk sementara ini yang bisa dicover masih seragam. Mungkin ke depan nanti bisa buku," harapnya.

Ditambahkan Muntarifi, Ketua Komisi D DPRD Gresik, ada beberapa pokok yang dinilai sangat luar biasa dari Kabupaten Gresik. Antara lainnya pendidikan dan kesehatan. "Misalnya terkait pendidikan, ada anggaran untuk kepentingan siswa yaitu salah satunya seragam," tukasnya.

Tidak hanya itu. DPRD Kabupaten Pasuruan, lanjutnya, juga ingin memajukan dibidang kesehatan. "Sinergitas dengan bidang kesehatan ini bagaimana, sehingga Gresik (RS Ibnu Shina, red) bisa menjadi rumah sakit regional," tandasnya.

Rohani Siswanto, pimpinan rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan tidak memungkiri, bahwa pendidikan di Kabupaten Gresik, mempunyai nilai plus yang perlu diapresiasi. Salah satunya tentang kesejahteraan tenaga K2, yang diberi pemberian insentif.

"Sebelumnya kami sudah pernah ke sini untuk sharing tentang pemberian intensif, dan akhirnya bisa kami realisasi dengan Peraturan Bupati (perbup). Kemudian di tahun 2016 ini, kami ingin memastikan apakah pemberian intensif itu tetap berjalan atau tidak, tapi ternyata masih terus berjalan bahkan ada kenaikan. Sedangkan, kami (intensif) di sana masih Rp 750 ribu," pungkasnya. adv/yan

Hearing Komisi D Tambah Anggaran Honor Kader KB

November 12, 2015

Gresik (beritakota.net) - Komisi D DPRD Kabupaten Gresik tambah anggaran untuk kepentingan masyarakat. Kamis (12/11), Komisi D meniliti pengajuan anggaran Badan Keluarga Berencana (KB) dan PP. Dalam hearing kali ini Komisi meminta anggaran untuk honor kader KB lebih ditingkatkan lagi.

Ketua Komisi D DPRD Gresik Ruspandi Sunaryo mengatakan pihaknya memang sengaja meneliti sedetail mungkin anggaran yang diajukan SKPD. Salah satunya anggaran-anggaran untuk kepentingan masyarakat. "Kami minta anggaran kader KB ditingkatkan," ujarnya.

Menurut dia, jika anggaran untuk kepentingan masyarakat pihaknya tidak bakal mempersoalkan. Tetapi kalau anggaran untuk perjalanan dinas ataupun operasional kantor wajib dipertanyakan. "Kami kurangi anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah di Badan KB dan PP sebesar Rp 40 juta dari pengajuan sebesar Rp 140 juta," terangnya.

Ditambahkan, penambahan anggaran untuk program tidak hanya di Badan KB dan PP. Tetapi, seluruh SKPD yang menjadi mitra Komisi D diminta untuk menambah pengajuannya. "Lebih baik anggaran yang kegunaannya tidak jelas dipakai untuk masyarakat," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala KB dan PP Kabupaten Gresik Adi Yumanto mengaku honor untuk kader KB di Gresik sangat kecil. Sebab, daerah seperti Lamongan dan Tuban honornya sudah di atas Rp 50 ribu perorang. "Sedangkan di Gresik masih di bawah angka tersebut," jalas dia.

Ia menambahkan, terkait pengurangan anggaran perdin dalam daerah pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, pihaknya tetap meminta komisi mempertimbangkan kembali. "Sebab, anggaran ini untuk melakukan supervisi dan penyuluhan disetiap kecamatan se Kabupaten Gresik," jelasnya. rf/yan.

Gresik (beritakota.net) - Komisi D DPRD Gresik bahas anggaran Dinas Kesehatan dengan sangat detail. Sebab, komisi bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat ini menemukan banyak anggaran yang tidak rasional. Sehingga Komisi D melakukan pengeprasan sejumlah anggaran hingga ratusan juta rupiah.

Ketua Komisi D DPRD Gresik Ruspandi Sunaryo mengatakan, ada anggaran yang di kepras ada juga yang di jadikan catatan. Ini dilakukan untuk efisiensi anggaran. "Supaya dalam realisasinya pada tahun 2016, bisa tepat sasaran," ujaranya seusai menggelar rapat khusus Komisi D bersama Dinas Kesehatan Gresik, Rabu (4/11).

Beberapa anggaran yang dikepras antara lain perlengkapan kantor, rumah tangga senilai Rp 1.755.000.000 dikepras sebesar Rp 500 juta, menjadi Rp 1.255.000.000. Sebab, beberapa item nilainya tidak standar.

"Masak pembelian kursi kerja staf satu buahnya senilai 1,5 juta dan meja kerja staf satu buahnya senilai 3,5 juta," katanya.

Ruspandi Sunaryo menambahkan pada anggaran kegiatan yang dinilai kurang, seperti kegiatan foging yang di anggarkan 700 juta, ditambah 300 juta sehingga menjadi 1 miliar.

"Karena kegiatan foging dibutuhkan oleh masyarakat banyak, apa lagi kalau pada musim hujan," ungkap dia.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Komisi D DPRD Gresik Mujid Ridwan. Pihaknya mengatakan, beberapa angaran yang di kepras, ditambah dan ada sebagai catatan.

"Kami berharap, tidak menguranggi mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan Dinas Kesehatan pada masyarakat," terangnya.

Ditambahkan, efisiensi anggaran yang dilakukan dewan untuk menambah jumlah anggaran pro rakyat. Sebab, kebanyakan anggaran saat ini hanya untuk keperluan pegawai dan operasional kantor.

"Padahal, APBD berasal dari uang rakyat, maka kembalinya juga harus pada rakyat," tegasnya. rf/yan

Page 2 of 3