Pimpinan DPRD Gresik Himbau Anggota Tak Salahi Wewenang Pengawasan

Kamis, 17 November 2016 11:46

Gresik (beritakota.net) - Pimpinan DPRD Gresik menghimbau anggotanya tidak melampaui dalam menjalankan tugas pengawasan. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Gresik H. Abdul Hamid saat menggelar jumpa pers, Kamis (17/11).

"Ya kami akui, masih ada sebagian anggota kami dalam menjalankan fungsi pengawasannya melebihi wewenangnya," kata Hamid.

Menurut Hamid tugas anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah diatur UU (Undang-Undang) Nomor 17 tahun 2014, tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan MPR), misalnya anggota DPRD saat melakukan pengawasan proyek, maka melakukannya hingga tinggal pada titik pengawasan kebijakan dan bukan pada wewenang pengawasannya hal teknis proyek.

Dikatakan Hamid kalau anggotanya seperti itu karena tidak paham tugas dan fungsingnya seperti yang diamanatkan UU MD3. Biasanya anggota DPRD yang mengawasi hingga hal teknis lantaran khawatir proyek tersebut bermasalah.

"Kan banyak kegiatan seperti proyek konsultan pengawasnya lemah. Karena saking jengkelnya itu hingga anggota kita hingga terjun mengurusi teknis, karena ingin proyek hasilnya baik dan rampung tepat waktu," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Hamid juga mengungkapkan menjelang akhir tahun 2016, DPRD Gresik masih memiliki seabrek PR (Pekerjaan Rumah). Di antaranya, menuntaskan program legislasi seperti pembahasan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) dan sosialisasi peraturan perundang-undangan berupa Perda (peraturan daerah) yang telah disahkan. Kemudian, pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2017.

"Pada akhir tahun 2016 ini masih ada sisa 7 Ranperda yang telah diprogramkan di tahun 2016 yang akan kami tuntaskan," katanya.

Ranperda tersebut baik berupa Ranperda usulan eksekutif (Pemkab Gresik) maupun Ranperda inisiatif (usulan DPRD). "Kami targetkan Ranperda-Ranperda itu tuntas dibahas," ungkap Hamid yang didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib.

Ditambahkan Nur Qolib pada tahun 2017 pihaknya akan mengevaluasi produk hukum baik berupa Perda maupun Perbup untuk mengetahui masih layak dijalankan atau tidak.

Selain itu, DPRD juga akan mengevaluasi keberadaan Perbup. Sebab, masih banyak diketemukan Perda-Perda yang sudah lama disahkan, namun tidak ada Perbup sebagai petunjuk teknisnya. "Hal ini tengah menjadi atensi kami," paparnya. adv/yan

Last modified on Kamis, 01 Desember 2016 11:48
Rate this item
(0 votes)
Read 200 times