KWG-DPRD Gresik Jalin Kerjasama Study Banding ke Makassar

Selasa, 15 Januari 2019 08:02

Gresik (beritakota. net)- Guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Gresik, maka perlu terobosan baru yakni DPRD Gresik bersama Komunitas Wartawan Gresik (KWG) kembali melakukan kerjasama. Hal serupa juga pernah dilakukan pada tahun 2017 lalu, dengan melakukan studi banding ke Kota Bandung untuk mempelajari potensi PAD dari sektor Pariwisata.

Kali ini di tahun 2019 DPRD Gresik beserta KWG akan menggali potensi peningkatan PAD Gresik di retrebusi sektor parkir, dengan melakukan studi bandung ke Makasar.

M. Syuhud Almanfaluty selaku ketua KWG terpilih Periode 2018-2020 menerangkan, di tahun 2017 lalu, DPRD dan KWG bersama-sama ke Bandung untuk studi banding dalam rangka menggali potensi wisata. Kali ini, KWG dan DPRD kembali bersinergi dalam rangka menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) Gresik dari sektor parkir.

" Untuk memaksimalkan sektor parkir, kami akan lakukan studi banding ke Makassar. Di sana kami akan belajar tentang kiat-kiat pemerintah Makasaar dalam menangani sektor parkir, yang nantinya dapat diaplikasikan di Gresik sehingga dapat menambah PAD nya " ujar Syuhud, Rabu (14/01/2019).

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik H. Ahmad Nurhamim sangat menyambut baik atas kerjasama yang di inisiasi oleh KWG ini.

" Setidaknya upaya ini nantinya dapat membantu menggali potensi daerah dari sektor restrebusi parkir " ungkapnya.

Nurhamim kembali menambahkan, bahwa potensi PAD dari sektor penerimaan pajak dan restrebusi parkir bisa sangat luar biasa kalau dimaksimalkan. Apalagi sekarang sudah banyak berdiri hotel, mall dan restoran.

" Potensi ini sesegera mungkin harus bisa dimaksimalkan. Agar nanti hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan dan pembangunan Gresik ke depan " tambahnya.


Dari data yang telah dibukukan, targed retrebusi Parkir Tepi Jalan Umum (PJTU) yang ditangani Dinas Perhubungan (Dishub) di 2018 sebesar Rp1,8 miliar, itupun tidak bisa terpenui. Bahkan, target tersebut sudah direvisi berulang kali oleh DPRD Gresik, karena Dishub tak sanggup memenuhinya.

Berbeda dengan PJTU, sektor pajak parkir yang ditangani Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di 2018 yang targed Rp2,8 miliar, dibukukan terealisasi sebesar Rp 2,845 miliar setara 101 persen. (yan/adv)

Rate this item
(0 votes)
Read 51 times