Komisi II Acungi Jempol Inisiatif KWG-Dewan Menimba Ilmu Soal Parkir Khusus

Rabu, 23 Januari 2019 06:01

Gresik (beritakota. net)- Ketua Komisi II DPRD Gresik Solihudin menyatakan
 sangat klop kegiatan KWG (Komunitas Wartawan Gresik) dengan DPRD studi banding ke Kota Makassar yang akan diadakan bulan mendatang.

Penegasan itu disampaikan Solihudin yang juga Caleg PKB DPRD Gresik Dapil Manyar, Bungah dan Sidayu, kemarin menanggapi tata kelola parkir di Makassar dengan Raperda yang akan dibahas secara khusus.

 "Nantinya, hasil dari studi banding itu sebagai tambahan literasi dalam pembahasan Ranperda penyelenggaraan perhubungan," ujar Solihudin kepada wartawan, Selasa (22/1).

Menurut Solihudin, Raperda tersebut merupakan prakarsa DPRD tahap I yang tengah diagendakan oleh badan musyawarah (Banmus) untuk dibahas mulai pertengahan bulan Februari tahun ini.

Raperda tersebut akan mengatur tugas-tugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang menangani soal parkir tepi jalan umum (PTJU).

 "Komisi II membidangi pendapatan selama ini memang menaruh harapan besar Dishub bisa membukukan PAD signifikan. Namun, sejauh ini harapan dimaksud belum terwujud." lanjutnya.

Dikatakan Solihudin dengan adanya Raperda tersebut dan adanya studi banding KWG dengan DPRD ke Kota Makassar soal parkir, pendapatan sektor retribusi parkir diharapkan ada peningkatan.

 " Sebab, retribusi parkir merupakan salah satu sumber PAD," ungkap alumnus IAIN Yogyakarta ini.

Raperda ini nantinya akan dibahas secara khusus oleh tim Pansus dengan melakukan pendalaman, baik melalui publik hearing, kajian menggandeng akademisi, maupun studi banding ke sejumlah daerah yang penerapan tata kelola parkirnya bagus.

"Rencananya, Pansus yang membahas Raperda tersebut akan studi banding ke Solo dan Jakarta. Di dua daerah tersebut tata kelola parkirnya sudah bagus, sehingga sangat berdampak positif terhadap PAD sangat besar," tambahnya.

Solihudin berharap nantinya ada sistem zonasi dalam penerapan PTJU di Kabupaten Gresik. Misalnya, titik-titik parkir yang arealnya besar dan ramai, maka yang menanganinya bisa berbentuk Perusahaan Daerah (PD) atau BUMD.

"Namun, titik-titik parkir kecil, maka bisa dikerja samakan dengan pihak ketiga asosiasi juru parkir (Jukir) dengan cara penunjukan langsung (PL). Biar Jukir terlindungi," imbuhnya.

Diharapkan penanganan parkir tidak hanya fokus pada bisnis dan keuntungan semata, artinya hal yang terpenting adalah juga ada misi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. yan/adv

Rate this item
(0 votes)
Read 60 times