Genjot PAD Sektor Wisata, DPRD Gresik Menimba Ilmu ke Bandung

Senin, 12 Maret 2018 08:35

Gresik (beritakota.net)- Potensi wisata di Gresik sebetulnya bisa menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), namun perlu inovasi kreatif untuk terus mengembangkan agar menarik wisatawan. Misalnya wisata Pantai Delagan dan Pulau Bawean yang tidak kalah dengan objek wisata di Banyuwangi dan Bali, karena itu DPRD Gresik bersinergi dengan Komunitas Wartawan Gresik(KWG) lakukan studi banding di Kota Bandung, Sabtu(10/3/2018).

Studi banding dengan tujuan mempelajari pengelolaan dan pengembangan pariwisata sebagai sumber PAD yang ada di Bandung untuk diadopsi ke Gresik.

Ketua DPRD Gresik H.Abdul Hamid memimpin langsung studi banding tersebut dengan kerjasama KWG, diikuti pula Wakil Ketua DPRD Gresik Moh.Syafi'am, Ketua Komisi II Solihudin dan sejumlah pimpinan dan anggota komisi.

Kunjungan rombongan DPRD Gresik dan KWG disambut penuh suasana keakraban oleh Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata(Disbudpar) Kota Bandung Sri Susiagawati dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Disbudpar Kota Bandung Ari Astutik PR di gedung Bandung Creative Hub(BCH) di Jalan Sukabumi.


Sri  Susiagawati dalam paparannya menyatakan, pariwisata di Kota Bandung sudah tertata, baik tempat maupun regulasinya.

Untuk pengelolaan wisata, Kota Bandung sudah memiliki Rencana Induk pembangunan pariwisata(Riparda)  dan peraturan daerah(Perda) Nomor 7 Tahun 2012, tentang  Penyelenggaraan Kepariwisataan." Dengan regulasi tersebut kami mengelola objek wisata," ujar Sri Susiagawati.

Menurut dia, pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan objek  pariwisata tidak bisa terlalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).

Sebab,  kekuatan keuangan APBD tidak cukup karena banyak kegiatan/program yang perlu didanai. Karena itu, pemerintah Kota Bandung lakukan sejumlah trik untuk mengembangkan dan mengelola objek wisata.

Di antaranya, dengan meminta bantuan dari pemerintah pusat dan kerja sama dengan pihak ketiga(swasta) dengan sistem Build Operate Transfer(BOT). " Jadi nanti fisik bangunan untuk menunjang objek wisata dengan sistem BOT yang bangun pihak ketiga. Mereka yang mengelola sekian puluh tahun sesuai nota kesepahaman(MoU). Setelah itu aset menjadi milik pemerintah," paparnya.

Ditegaskan Sri Susiagawati, pemerintah pusat dalam memberikan bantuan pengelolaan wisata daerah ada sejumlah kreteria yang harus dipenuhi.

Salah satunya, dengan melihat daerah yang akan dibantu sudah memiliki Riparda atau belum, dan sudah ada payung hukum seperti berupa Perda atau belum." Kota Bandung sudah ada regulasi itu. Makanya, pemerintah pusat mau memberikan bantuan untuk pengembangan objek wisata di Bandung," jlentrehnya.

Kemudian pengelolaan objek wisata dengan gandeng pihak III, karena di Bandung banyak wisata yang lahannya menjadi wewenang pemerintah pusat seperti Perum Perhutani dan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam(BBKSDA). " Jadi tak ada masalah objek wisata asetnya milik pemerintah pusat. Tapi karena lokasinya di wilayah kami (Kota Bandung) maka kami berhak mengelolanya. Teknisnya dengan kerjasama," terangnya.

Suksesnya pengelolaan objek wisata di Kota Bandung juga tak lepas dari sinergitas Organisasi Perangkat Daerah(OPD) terkait mulai Disbudpar yang mengurus pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang(DPUTR) yang ngurus infrastruktur jalan, Dinas Kesehatan(Dinkes) yang menangani kesehatan para pengunjung dan OPD terkait lain.

Sementara Ketua DPRD Gresik H.Abdul Hamid menyatakan, studi banding ke Bandung dengan materi pengelolaan objek wisata sebagai sumber PAD, karena Kota Bandung dinilai sukses dalam pengelolaan objek wisata." Objek wisata di Bandung kebanyakan berupa pegunungan, sementara daerah kami, Gresik berupa pesisir. Jadi secara geografis tak sama. Namun, dari segi objek pendapatan sama sektor pariwisata. Makanya, kami perlu belajar ke Bandung karena sudah tertata bagus, sehingga banyak berbuah PAD," katanya." Makanya, kami belajar ke Bandung," sambungnya.

Menurut Hamid, PAD Kota Bandung dari sektor objek wisata sangat besar, mencapai Rp 1 triliun. " Dari kekuatan  APBD Bandung tahun 2018 kisaran Rp 6,36 triliun, total PAD dari objek wisata penyumbang 30 persennya," terangnya.

Hamid menyatakan, di Kabupaten Gresik ada sejumlah wisata relegia yang sudah bisa mendapatkan PAD.
Wisata dimaksud di antaranya, ziarah di Makam Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrohim.

" Dua objek wisata relegi tersebut sudah menghasilkan PAD Rp 2 miliar lebih pertahunnya,"jelasnya.

Saat ini, tambah Hamid Pemkab Gresik berupaya mengembangkan sejumlah wisata alam dan bahari. Di antaranya, wisata alam dan bahari di Pulau Bawean, Bukit Surowati di Kecamatan Panceng dan Pantai Delegan Kecamatan Panceng.

Selain itu, Pemkab Gresik juga berupaya memanfaatkan eks tambang PT.Semen Indonesia sebagai objek wisata." Kami juga tengah  berupaya untuk memanfaatkan pabrik Semen Gresik yang sudah tutup sebagai wisata industri," tutupnya. (yan/ADV)

Rate this item
(0 votes)
Read 71 times