DPRD Gresik Sinergi KWG Belajar Ilmu Pariwisata Kota Bandung

Kamis, 15 Maret 2018 11:09

Gresik (beritakota.net)  - DPRD Gresik bersinergi dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) lakukan studi banding di Kota Bandung. Mempelajari tata kelola pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Turut hadir Ketua DPRD Gresik H.Abdul Hamid, Wakil Ketua DPRD Gresik Moh.Syafi'am, Ketua Komisi II Solihudin dan anggotanya.

Kunjungan dengan melakukan diskusi ditemui langsung Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Sri Susiagawati. Bersama Seksi Pemberdayaan Masyarakat Disbudpar Kota Bandung, Ari Astutik PR di gedung Bandung Creative Hub (BCH) di Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Jumat 9/3/2018.

Pariwisata di Kota Bandung sudah tertata tempat dan regulasinya. Sebab, memiliki Rencana Induk pembangunan pariwisata (Riparda) dan peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012, tentang  Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagai dasar regulasinya. Sebab tidak bisa terlalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Salah satu triknya dengan meminta bantuan dari pemerintah pusat dan kerja sama dengan pihak ketiga (swasta) atau sistem Build Operate Transfer (BOT). Selain MoU, harus memiliki Riperda dan Perda sebagai payung hukum," terangnya.

Dia mengaku Bandung dalam pengelolaan objek wisata menggandeng pihak III. Sebab banyak wisata yang lahannya menjadi wewenang pemerintah pusat, seperti Perum Perhutani dan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA). "Jadi teknisnya kerjasama. Syarat mutlak semua OPD terkait harus sinergi," tukasnya.

Kesempatan yang sama Ketua DPRD Gresik H.Abdul Hamid menyatakan, studi banding ke Bandung menimbah ilmu. Sebab dari segi  obyek pendapatan sama dengan sektor pariwisata. Pembedanya Objek wisata Bandung kebanyakan pegunungan, sementara Gresik pesisir.

"Makanya, kami perlu belajar ke Bandung dimana obyek wisata nya tertata bagus dan 30 persen berbuah PAD dari kekuatan APBD 2018 Rp 6,3 Triliun. Sementara Gresik ada dua sumber PAD dari obyek wisata religi sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim sebesar  Rp 2 milyar per tahun," kata Hamid.

Saat ini Kabupaten Gresik berupaya mengembangkan wisata alam dan bahari, seperti Pulau Bawean, Bukit Surowati dan pantai Delegan di Kecamatan Panceng. Namun diketahui, obyek alam yang memiliki nilai kepariwisataan di Bawean berstatus cagar alam. Dimana wewenang mutlak dimiliki BKSDA, Pemkab Gresik sendiri tidak bisa merubah apapun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Moh Syafi'am berjanji pada anggaran 2019 nanti hasil studi banding masuk sub-prioritas. Sebab tahun ini pihaknya belum menjadikan prioritas, dimana nanti akan menutupi dan mengganti PAD yang hilang. Pengelolahan wisata alam pasti membutuhkan investor.

"Disbudpar Gresik saat ini One Man Show, jadi perlu sinergitas OPD terkait. Seperti Diskoperindag, DPU TR dan pihak lainnya, ini kelemahannya," pungkas nya saat jumpa pers di ruang rapat Komisi II, DPRD Gresik (12/3).-gus/adv

Keterangan Foto:
Dari kiri,   Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Disbudpar Kota Bandung, Ari Astutik PR,  Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Sri Susiagawati, Ketua DPRD Gresik H Abdul Hamid dan wakil ketua DPRD Gresik Moch Syafi'am di gedung Bandung Creative Hub (BCH) di Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Jabar

Rate this item
(0 votes)
Read 24 times