DPRD Gresik Akhirnya Gedok Kode Etik

Selasa, 19 April 2016 10:27

Gresik (beritakota.net) - DPRD Kabupaten Gresik akhirnya menyelesaikan pembahasan Rancangan Kode Etik. Kemarin (19/4), Panitia Khusus (Pansus) Kode Etik menyampaikan laporannya kepada seluruh anggota dewan pada forum rapat paripurna. Meski sempat terjadi pro dan kontra, akhirnya rapat bisa diselesaikan dengan kesepakatan aklamasi.

Rapat paripurna in diikuti seluruh anggota DPRD Kabupaten Gresik. Usai perwakilan Pansus Kode Etik membacakan laporannya, beberapa anggota dewan menyampaikan masukannnya.

Sekertaris Pansus Kode Etik DPRD Gresik Jumanto mengatakan pada kode etik ini, mengatur ketentuan lebih detail. Sebab, pada sebelumnya hanya ada 5 bab, yang baru ini memiliki 14 bab. "Yang lama, hanya 12 pasal, yang baru kode etik memiliki 36 pasal," ungkapnya saat menyampaikan laporan.

Dikatakan, isi dari kode etik ini mengatur terkait hubungan dewan dengan masyarakat, prilaku dewan, ketentuan tentang rapat dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. "Kami mencoba membuat ketentuan yang lebih detail agar meningkatkan kinerja kedewanan," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota F-PKB DPRD Gresik Moh Syafi' AM meminta agar penggunaan songkok tidak diwajibkan. Sebab, selain tidak ada landasannya kewajiban songkok ini hanya mubah.

"Kalau barang mubah jangan dijadikan wajib, jadi kalau mau bersongkok ya silahkan kalau tidak ya tidak apa-apa," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Pansus Kode Etik DPRD Gresik Zulfan Hasyim mengatakan pihaknya tidak mewajibkan penggunaan songkok. Namun, lebih pantasnya memang saat mengikuti rapat paripurna anggota dewan harus menggunakan songkok. "Ini hanya himbauan, karena Gresik merupakan kota santri," paparnya. yan/adv

Last modified on Senin, 25 April 2016 10:55
Rate this item
(0 votes)
Read 209 times