Izin Tak Lengkap, Dewan Minta Satpol PP Tutup PRC

Kamis, 21 April 2016 10:32

Gresik (beritakota.net) - DPRD Gresik kembali melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terkait Perumahan Royal City (PRC) di Desa Hula'an, Kecamatan Menganti, kemarin (21/4). Jika sebelumnya tersandung persoalan Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan sebagai jalan menuju perumahan, kali ini terkait perizinan.

Izin proyek PRC di Desa setempat, terungkap tidak lengkap. Dari hasil sidak Komisi A DPRD Gresik, PRC hanya mengantongi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan izin lokasi. Sedangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih belum dimiliki, tapi sudah melakukan aktivitas. Maka dengan tegas, Komisi yang membidangi terkait perizinan tersebut meminta, PRC di Desa Hula'an agar ditutup.

Sekertaris Komisi A DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan pihaknya langsung meminta kepada Satpol PP untuk melakukan penutupan. Pasalnya, pemilik PRC tampaknya tidak ada upaya untuk menyelesaikan perizinannya. "Tadi waktu di lokasi sudah kami sampaikan langsung kepada Sat Pol PP, besok (hari ini, red) harus ditutup," katanya.

Meskipun perizinan belum lengkap, tetapi pengembang sudah berani melakukan pembangunan. Padahal, untuk bisa membangun, pengembang harus memiliki izin IMB terlebih dahulu. "Harusnya mengurus IMB dulu, baru setelah itu mulai ada aktivitas. Karena kelengkapan izin adalah syarat yang harus dipenuhi di awal," terang dia.

Menurutnya, di lapangan sudah berdiri banyak rumah. Bersamaan dengan IMB yang belum dikantongi dan mokong beraktivitas, diindikasi pihak pengembang tidak memiliki iktikad baik untuk mematuhi aturan. "Jadi harus ditutup saja, hingga nanti perizinannya benar-benar sudah lengkap," terangnya. yan/adv

Rate this item
(0 votes)
Read 196 times