ADV

ADV (29)

Gresik (beritakota.net) - Pimpinan DPRD Kabupetan Gresik menggelar kegiatan Forum Komunikasi Kemitraan Anggota dan Sekretaris DPRD Bersama KWG di di Hotel Amarta Hill Kota Batu, tanggal 5 sampai 7 Mei 2017. Kegiatan ini untuk meningkatkan jalinan silaturahim dan kerjasama diantara keduanya dalam bidang publikasi kinerja dewan kepada publik agar masyarakat mengetahui langsung rutinitas dan kinerja program dewan.

Dalam acara ini mengahadirkan pemateri dari Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Malang, Zainur Rozikin dan pelaku pers, Eko Pamuji. Ketua DPRD Gresik, Abdul Hamid mengatakan, audiensi dengan wartawan media cetak dan elektronik bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kemitraan dengan kalangan insan pers.
 
"Kami mengundang wartawan dalam rangka acara ini bukan semata untuk temu kangen, tapi juga untuk mendapatkan banyak ilmu," ujar Abdul Hamid dalam sambutannya. Menurutnya, lembaga DPRD tidak mampu hidup tanpa kehadiran wartawan baik yang bertugas melakukan peliputan berita maupun saling bertukar setiap informasi dan menjalin hubungan secara personal.
 
"Bagi kami, media berperan penting mengawasi kinerja anggota dewan sekaligus menjadi jembatan antara kami dan masyarakat melalui setiap informasi yang disiarkan pada media masing-masing," ungkapnya.
 
"Harapan kami, komunikasi dengan kalangan wartawan semakin baik dan diupayakan dengan acara acara seminar semacam ini bisa dilanjutkan secara berkala, sehingga kemitraan anggota dewan dan para wartawan semakin erat," ujarnya.
 
Sementara itu, langkah yang dilakukan pimpinan dan anggota dewan mendapat apresiasi kalangan wartawan dan mengharapkan jangan sampai dilaksanakan hanya karena semacam formalitas yang tidak ada hasilnya.
 
"Kami mengapresiasi langkah unsur pimpinan dan anggota dewan yang mengajak wartawan berdialog dan saling bertukar pikiran yang tak lain juga untuk memajukan Kabupaten Gresik," ujar Sugiono Ketua KWG. yan/adv

Gresik (beritakota.net) - Banjir yang kerap terjadi tiap musim hujan karena luapan kali Lamong membuat DPRD Gresik turun tangan, bahkan siap mengsulkan ke pemerintah pusat agar segera ditangani secara serius.


"Banjir luapan Kali Lamong yang telah berjalan bertahun-tahun menyebabkan kerugian baik materiil maupun imateriil sangat besar," ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib saat jumpa pers. kemarin (27/2)

Menurut Nur Qolib Dewan memberikan atensi khusus terhadap penanganan banjir luapan Kali Lamong. Sebab, Kali Lamong sudah bertahun-tahun menyebabkan rumah warga, jalan lingkungan, jalan poros desa, bahkan jalan kabupaten, terendam banjir. Selain itu, akibat luapan sungai ini, ratusan hektar areal persawahan dan tambak juga terendam saat musim hujan.


"DPRD Gresik sangat all out untuk mencari solusi dan melakukan langkah pasti agar Kali Lomong tidak kembali meluap,"tambahnya.

Dijelaskan Nur Qolib untuk mencari solusi tersebut di antaranya dengan mendatangi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Kami datang ke instansi-instansi vertikal tersebut untuk minta izin menganggarkan dan melakukan normalisasi Kali Lamong," ujar Nur Qolib.

Namun, langkah DPRD Gresik tersebut, lanjut Nur Qolib, gagal karena tidak diizinkan oleh Depdagri dan Kementerian PU. Sebab, Kali Lamong merupakan wewenang BBWS (Balai Besar Bengawan Solo) sehingga menjadi otoritas pemerintah pusat.

"Baik Depdagri maupun Kemen-PU mewanti-wanti agar tak usah coba-coba," katanya.

"Jangankan Kali Lamong, anak Kali Lamong saja kalau tak ada izin (dari Depdagri dan Kementerian PU), bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," sambungnya.

Nur Qolib mengungkapkan bahwa sebetulnya pemerintah pusat sudah sanggup untuk menormalisasi Kali Lamong yang melintas di wilayah Kabupaten Gresik secara total. Syaratnya, Pemkab harus bisa membebaskan semua lahan warga yang berada di kanan kiri DAS (Daerah Aliran Sungai) Kali Lamong yang akan terkena dampak normalisasi.

Pemkab Gresik sendiri sampai saat ini masih kesulitan untuk membebaskan lahan milik warga tersebut. Sebab, sebagian warga tidak bersedia melepas lahan mereka karena yang dibebaskan hanya sebatas yang akan digunakan untuk normalisasi Kali Lamong, seperti pembuatan tanggul.

"Warga minta lahan mereka dibebaskan semua. Bukan yang hanya kena proyek normalisasi saja," paparnya.yan/adv

Gresik (beritakota.net) - Pimpinan DPRD Gresik menghimbau anggotanya tidak melampaui dalam menjalankan tugas pengawasan. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Gresik H. Abdul Hamid saat menggelar jumpa pers, Kamis (17/11).

"Ya kami akui, masih ada sebagian anggota kami dalam menjalankan fungsi pengawasannya melebihi wewenangnya," kata Hamid.

Menurut Hamid tugas anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah diatur UU (Undang-Undang) Nomor 17 tahun 2014, tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan MPR), misalnya anggota DPRD saat melakukan pengawasan proyek, maka melakukannya hingga tinggal pada titik pengawasan kebijakan dan bukan pada wewenang pengawasannya hal teknis proyek.

Dikatakan Hamid kalau anggotanya seperti itu karena tidak paham tugas dan fungsingnya seperti yang diamanatkan UU MD3. Biasanya anggota DPRD yang mengawasi hingga hal teknis lantaran khawatir proyek tersebut bermasalah.

"Kan banyak kegiatan seperti proyek konsultan pengawasnya lemah. Karena saking jengkelnya itu hingga anggota kita hingga terjun mengurusi teknis, karena ingin proyek hasilnya baik dan rampung tepat waktu," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Hamid juga mengungkapkan menjelang akhir tahun 2016, DPRD Gresik masih memiliki seabrek PR (Pekerjaan Rumah). Di antaranya, menuntaskan program legislasi seperti pembahasan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) dan sosialisasi peraturan perundang-undangan berupa Perda (peraturan daerah) yang telah disahkan. Kemudian, pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2017.

"Pada akhir tahun 2016 ini masih ada sisa 7 Ranperda yang telah diprogramkan di tahun 2016 yang akan kami tuntaskan," katanya.

Ranperda tersebut baik berupa Ranperda usulan eksekutif (Pemkab Gresik) maupun Ranperda inisiatif (usulan DPRD). "Kami targetkan Ranperda-Ranperda itu tuntas dibahas," ungkap Hamid yang didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib.

Ditambahkan Nur Qolib pada tahun 2017 pihaknya akan mengevaluasi produk hukum baik berupa Perda maupun Perbup untuk mengetahui masih layak dijalankan atau tidak.

Selain itu, DPRD juga akan mengevaluasi keberadaan Perbup. Sebab, masih banyak diketemukan Perda-Perda yang sudah lama disahkan, namun tidak ada Perbup sebagai petunjuk teknisnya. "Hal ini tengah menjadi atensi kami," paparnya. adv/yan

Gresik (beritakota.net) - Ketua DPRD Gresik H Abdul Hamid menyatakan peran pers sangat menentukan dalam mendukung kinerja dewan. Penegasan itu disampaikan saat membuka Workshop/Publik Training Kemitraan DPRD dan Wartawan di Orchid Batu Malang, Jumat (28/9). 
 
"Program kinerja DPRD Gresik perlu disosialisasikan kepada publik agar masyarakat mengetahui, maka fungsi dan peran media menjadi penting dalam menyampaikan informasi", ujar Abdul Hamid.
 
Menurut politisi Golkar ini kedepan kemitraan DPRD dengan wartawan bisa ditingkatkan lagi melalui kegiatan yang positif untuk kepentingan Gresik bisa lebih baik. 
 
"Setiap tahun dewan melalui Humas DPRD Gresik mengadakan kegiatan dengan Komunitas Wartawan Gresik, agar bisa menjalin hubungan yang baik yaitu kaitan dalam meningkatkan kinerja dewan supaya program kinerja dewan terpublikasikan", tambahnya.
 
Sementara itu Ketua Komunitas Wartawan Gresik (KWG) Ika Hidayat berterima kasih atas kemitraan DPRD dan wartawan, terutama terkait tugas jurnalistik yang tidak menutup kran informasi untuk diketahui publik yaitu program kinerja dewan bisa diberitakan sesuai kaidah jurnalistik.
 
 "Teman teman Komunitas Wartawan Gresik menjalankan tugas peliputan sesuai UU Pers, kedepan kemitraan ini bisa ditingkatkan", ujar Ika Hidayat.
 
Alumni IAIN (UINSA) Surabaya ini melanjutkan wartawan yang tergabung KWG bisa melakukan peliputan berita sesuai kaidah kode etik jurnalistik, karena belakangan ada oknum yang mengatasnamakan wartawan tapi tidak menjalankan tugas jurnalistik. 
 
"Saya pastikan kalau anggota KWG menjalankan profesi wartawan sesuai kode etik jurnalistik", pungkas Ika Hidayat yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Gresik ini. yan
 

DPRD Gresik Gelar Paripurna PAPBD 2016

September 12, 2016

Gresik (beritakota.net) Wabup Moh Qosim menyampaikan nota keuangan, Banggar dan Tim-Ang langsung mengelar rapat bersama, Kamis (8/9).

Selanjutnya, DPRD Gresik bakal melakukan pembahasan ditingkat Banggar dan alat kelengkapan dewan. Wabup Moh Qosim meminta agar DPRD Gresik melakukan tindaklanjut. Sebab, sesuai hasil evaluasi semester I perlu adanya perubahan terhadap kebijakan, plafon, sasaran, target serta program kegiatan.

"Perubahan perlu dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan APBD," ujarnya. Dikatakan, permasalahan utama saat ini adalah terkait dengan belum seimbanganya pendapatan asli daerah dengan kebutuhan belanja.

Sehingga, saat ini Gresik masih sangat bergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. "Saat ini tingkat ketergantungan terhadap bantuan pusat dan provinsi masih sangat tinggi," terang dia.

Ditambahkan, Kabupaten Gresik membutuhkan biaya yang cukup besar dalam memacu pembangunan. Sehingga perlu mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah yang ada.

"Perlu ada pengoptimalan kinerja SKPD untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah," pungkasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Sholihudin mengatakan siap untuk menindaklanjuti nota keuangan yang telah disampaikan Wabup.

"Nanti kami akan melakukan tindaklanjut dengan membahas ditingkat banggar dan alat kelengkapan dewan,"?. yan/adv

 

DPRD Gresik Akhirnya Gedok Kode Etik

April 19, 2016

Gresik (beritakota.net) - DPRD Kabupaten Gresik akhirnya menyelesaikan pembahasan Rancangan Kode Etik. Kemarin (19/4), Panitia Khusus (Pansus) Kode Etik menyampaikan laporannya kepada seluruh anggota dewan pada forum rapat paripurna. Meski sempat terjadi pro dan kontra, akhirnya rapat bisa diselesaikan dengan kesepakatan aklamasi.

Rapat paripurna in diikuti seluruh anggota DPRD Kabupaten Gresik. Usai perwakilan Pansus Kode Etik membacakan laporannya, beberapa anggota dewan menyampaikan masukannnya.

Sekertaris Pansus Kode Etik DPRD Gresik Jumanto mengatakan pada kode etik ini, mengatur ketentuan lebih detail. Sebab, pada sebelumnya hanya ada 5 bab, yang baru ini memiliki 14 bab. "Yang lama, hanya 12 pasal, yang baru kode etik memiliki 36 pasal," ungkapnya saat menyampaikan laporan.

Dikatakan, isi dari kode etik ini mengatur terkait hubungan dewan dengan masyarakat, prilaku dewan, ketentuan tentang rapat dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. "Kami mencoba membuat ketentuan yang lebih detail agar meningkatkan kinerja kedewanan," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota F-PKB DPRD Gresik Moh Syafi' AM meminta agar penggunaan songkok tidak diwajibkan. Sebab, selain tidak ada landasannya kewajiban songkok ini hanya mubah.

"Kalau barang mubah jangan dijadikan wajib, jadi kalau mau bersongkok ya silahkan kalau tidak ya tidak apa-apa," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Pansus Kode Etik DPRD Gresik Zulfan Hasyim mengatakan pihaknya tidak mewajibkan penggunaan songkok. Namun, lebih pantasnya memang saat mengikuti rapat paripurna anggota dewan harus menggunakan songkok. "Ini hanya himbauan, karena Gresik merupakan kota santri," paparnya. yan/adv

Gresik (beritakota.net) - DPRD Gresik kembali melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terkait Perumahan Royal City (PRC) di Desa Hula'an, Kecamatan Menganti, kemarin (21/4). Jika sebelumnya tersandung persoalan Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan sebagai jalan menuju perumahan, kali ini terkait perizinan.

Izin proyek PRC di Desa setempat, terungkap tidak lengkap. Dari hasil sidak Komisi A DPRD Gresik, PRC hanya mengantongi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan izin lokasi. Sedangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih belum dimiliki, tapi sudah melakukan aktivitas. Maka dengan tegas, Komisi yang membidangi terkait perizinan tersebut meminta, PRC di Desa Hula'an agar ditutup.

Sekertaris Komisi A DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan pihaknya langsung meminta kepada Satpol PP untuk melakukan penutupan. Pasalnya, pemilik PRC tampaknya tidak ada upaya untuk menyelesaikan perizinannya. "Tadi waktu di lokasi sudah kami sampaikan langsung kepada Sat Pol PP, besok (hari ini, red) harus ditutup," katanya.

Meskipun perizinan belum lengkap, tetapi pengembang sudah berani melakukan pembangunan. Padahal, untuk bisa membangun, pengembang harus memiliki izin IMB terlebih dahulu. "Harusnya mengurus IMB dulu, baru setelah itu mulai ada aktivitas. Karena kelengkapan izin adalah syarat yang harus dipenuhi di awal," terang dia.

Menurutnya, di lapangan sudah berdiri banyak rumah. Bersamaan dengan IMB yang belum dikantongi dan mokong beraktivitas, diindikasi pihak pengembang tidak memiliki iktikad baik untuk mematuhi aturan. "Jadi harus ditutup saja, hingga nanti perizinannya benar-benar sudah lengkap," terangnya. yan/adv

DPRD Gresik Akhirnya Gedok Kode Etik

April 19, 2016

Gresik (beritakota.net) - DPRD Kabupaten Gresik akhirnya menyelesaikan pembahasan Rancangan Kode Etik. Kemarin (19/4), Panitia Khusus (Pansus) Kode Etik menyampaikan laporannya kepada seluruh anggota dewan pada forum rapat paripurna. Meski sempat terjadi pro dan kontra, akhirnya rapat bisa diselesaikan dengan kesepakatan aklamasi.

Rapat paripurna in diikuti seluruh anggota DPRD Kabupaten Gresik. Usai perwakilan Pansus Kode Etik membacakan laporannya, beberapa anggota dewan menyampaikan masukannnya.

Sekertaris Pansus Kode Etik DPRD Gresik Jumanto mengatakan pada kode etik ini, mengatur ketentuan lebih detail. Sebab, pada sebelumnya hanya ada 5 bab, yang baru ini memiliki 14 bab. "Yang lama, hanya 12 pasal, yang baru kode etik memiliki 36 pasal," ungkapnya saat menyampaikan laporan.

Dikatakan, isi dari kode etik ini mengatur terkait hubungan dewan dengan masyarakat, prilaku dewan, ketentuan tentang rapat dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. "Kami mencoba membuat ketentuan yang lebih detail agar meningkatkan kinerja kedewanan," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota F-PKB DPRD Gresik Moh Syafi' AM meminta agar penggunaan songkok tidak diwajibkan. Sebab, selain tidak ada landasannya kewajiban songkok ini hanya mubah.

"Kalau barang mubah jangan dijadikan wajib, jadi kalau mau bersongkok ya silahkan kalau tidak ya tidak apa-apa," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Pansus Kode Etik DPRD Gresik Zulfan Hasyim mengatakan pihaknya tidak mewajibkan penggunaan songkok. Namun, lebih pantasnya memang saat mengikuti rapat paripurna anggota dewan harus menggunakan songkok. "Ini hanya himbauan, karena Gresik merupakan kota santri," paparnya. yan/adv

Pansus LKPj Rekomendasi Perbaikan SKPD

April 13, 2016

Gresik (beritakota.net) - Agenda pembahasan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Pemkab tahun 2015, terus dirampungkan. Panitia Khusus (Pansus) kembali melakukan pembahasan dengan sejumlah SKPD di ruang sidang paripurna DPRD Gresik, Rabu (13/4).

Dalam rangkaian agenda pembahasan tersebut, nantinya pansus akan mengeluarkan rekomendasi. Hal itu sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja SKPD Gresik pada tahun 2016 ini.

Ketua Pansus LKPj DPRD Gresik, Suberi, menerangkan, pembahasan yang dilakukan seluruh anggota pansus belum final. Karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui, sebelum di-paripurnakan. "Setelah pembahasan dengan SKPD, nanti akan ada finalisasi dengan tim ahli," katanya.

Tidak hanya itu, pansus yang berjumlah 21 anggota dewan tersebut, juga akan melakukan uji petik. Pihaknya akan ngecek langsung terkait kinerja beberapa SKPD. "Rencana uji petiknya dimulai minggu depan," lanjut dia.

Jika semua tahapan selesai dilakukan, baru akan di-paripurnakan sesuai jadwal pada tanggal 20 April mendatang. Menurut Suberi, dalam pembahasan LKPj Pemkab Gresik tahun 2015, akan menjadi acuan perbaikan kinerja eksekutif pada tahun 2016 ini.

"Nanti akan ada rekomendasi dan diserahkan kepada Bupati, agar menjadi perbaikan atau evaluasi kinerja SKPD ke depan. Karena yang dibahas saat ini adalah LKPj tahun 2015, maka akan menjadi acuan perbaikan pada tahun ini," tandas anggota fraksi Demokrat itu.

Meski belum final, tapi pihaknya sudah mempunyai beberapa catatan SKPD yang dinilai kurang maksimal. Antara lain Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), serta Sat Pol PP.

"Kurang maksimalnya di BPMP ya terkait perizinan. Sedangkan untuk DPKAD tentang capaian target pendapatan belum merata dari tahap ke tahap. Kalau Sat Pol PP-nya, lebih ke penindakan atau penegakan aturan," paparnya.

Salah satu Anggota Pansus, Achmad Kusriyanto, menghimbau, rekomendasi dari pansus nantinya harus benar-benar diperhatikan. Dengan demikian, harapan bisa memperbaiki kinerja SKPD akan tercapai.

Jika rekomendasi pansus tidak diindahkan, lanjutnya, kemajuan Kabupaten Gresik bisa tersendat. Karena etos kerja dari SKPD selaku pelaksana tidak bisa berjalan dengan maksimal. "Ini adalah evaluasi untuk ke depannya," pungkasnya. adv/yan

Gresik (beritakota.net) - Minimnya sarana dan prasarana (sarpras) di Puskesmas menjadi perhatian kalangan DPRD Kabupaten Gresik. Kemarin, Komisi D DPRD Gresik memantau dua puskesmas di wilayah Gresik utara. Hasilnya, wakil rakyat menemukan masih minimnya sarpras yang dimiliki rumah sakit. Sehingga, dewan berjanji bakal meningkatkan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Inspeksi mendadak (sidak) tersebut diikuti seluruh anggota Komisi D DPRD Gresik. Sidak dilakukan di dua Puskesmas sekaligus. Yakni, Puskesmas Kecamatan Bungah serta Puskesmas Kecamatan Sidayu. "Kami mulai di wilayah utara dulu, nanti dilanjutkan di wilayah yang lain," ujar Anggota Komisi D DPRD Gresik Tri Purwito.

Menurut dia, pihaknya menemukan masih minimnya sarpras di Puskesmas Bungah. Sehingga, meskipun pelayannya maksimal, tetapi kurangnya sarpras ini masih mendapat keluhan dari masyarakat. "Ini harus ditingkatkan agar masyarakat bisa terlayani dengan baik saat datang berobat," pungkas dia.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Gresik, Muntarifi mengatakan akibat sarpras yang kurang maksimal, kenyamanan pasien pun berpengaruh. Sebab, pasien yang sedang berobat harus mendapat pelayanan serta keleluasaan. "Karena jumlah pasiennya juga banyak, sehingga mereka juga butuh keleluasaan," katanya.

Dikatakan, untuk hasil sidak di UPT Puskesmas Sidayu tidak berbicara mengenai sarpras. Karena perlengkapan disana sudah cukup baik. "Untuk yang di Sidayu, terkait sarpras tidak ada kendala apa-apa lagi. Namun, jumlah SDMnya yang kurang memadai, sehingga alat kesehatan yang ada tidak digunakan dengan maksimal," ungkap dia.

Ditambahkan, keberadaan tenaga medis, menjadi salah satu kekurangan yang perlu dipenuhi. Sehingga, pihaknya bakal memanggil Dinas Kesehatan terkait permasalahan yang menjadi temuan dewan. "Dan semua itu nanti akan kami tindaklanjuti dengan membahas diinternal komisi dan SKPD mitra yang berwenang," tegasnya. adv/yan

Page 1 of 3