ADV

ADV (33)

Gresik (beritakota. net)- Potensi Gresik utara menjadi destinasi wisata cukup besar, hanya saja belum digarap maksimal.

Demikian penegasan Wakil ketua DPRD Gresik Nur Qolib, menyarankan Pemkab agar menggarap seriusr sektor wisata, dimana disektor ini punya potensi besar untuk meningkatkan   Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Salah satu potensi tempat wisata yang belum digarap secara maksimal lanjut Nur Qolib, adalah di Desa Mengare,kecamatan Bungah. Tempat tersebut punya keindahan alam yang luar biasa  berupa pantai dan juga ada bangunan bekas peninggalan Belanda (Benteng Mengare) . Namun sayangnya potensi alam itu masih belum dikelola atau termenejemen dengan baik.

Selain di Mengare, bekas galian C di kecamatan Bungah, Sidayu, Ujung Pangkah,serta Panceng menurut Nur Qolib layak dimanfaatkan menjadi wisata. “ Untuk wilayah utara menurut saya sudah seharusnya. (Menjadi daerah wisata red-). Saya melihat potensi bekas galian seolah seolah menjadi bangunan kan itu, . Kemudian wilayah Mengare, waduh! pantainya luar biasa,” bebernya.(23/4/18)

Lebih lanjut, politikus PPP ini, menegaskan kembali agar Pemkab benar-benar menggarap sektor ini. Apalagi kota di pesisir utara pulau Jawa ini sudah punya wisata yang lain yakni wisata makam Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim yang menyedot ribuan wisatawan tiap harinya. Artinya mereka yang berkunjung menikmati wisata religi juga bisa ditawari wisata alam yang dampaknya sangat positif bagi masyarakat dan Pemkab Gresik.

Untuk itu, kunci pengelolahan di sektor wisata ini lanjut Nur Qolib, ada pada menejemen (penganggaran, pengelolaan) dan Infrastruktur. Sedang terkait kewenangan, Pemkab Gresik bisa memberi kewenangan kepada setiap Desa untuk menggali atau menciptakan potensi wisata masing-masing sesuai dengan kearifan lokal.

“Saya berfikir harus ada potensi wisata yang ditangkap oleh masing-masing desa. Untuk Infrastruktur Pemkab Gresik wajib membangunkan jalan poros Desa, sebab anggaran Desa tidak cukup membangunnya,” tambahnya.

Terkait dengan Penganggaran, jika dalam rencana pembangunan terkendala biaya Nur Qolib, kembali memberikan masukkan yakni Pemkab maupun PemDes untuk tidak segan-segan menggandeng investor atau pihak ketiga,”Ketika Desa itu tidak ada dana bisa saja bekerja sama dengan pihak lain, bisa investor,” bebernya.

Namun Ia memberi catatan, sebelum menggandeng investor, harus ada payung regulasi terlebih dahulu yang intinya mendukung dan mendorong wisata Desa. yang nantinya memberikan keuntungan bagi PemDes, serta Masyarakat sekitar serta menghindari sengketa hukum dikemudian hari.

Selain payung hukum atau regulasi yang harus siapkan dengan pihak ketiga perlu juga disiapkan menejemen seperti disain tata ruang, aturan kepada setiap wisatawan untuk mengantisipasi dampak negatif. ." Nanti kan ada pertiban, dalam hal mana tentu dibatasi jam, kemudian didisain tempat ini tidak memberikan keluasaan hal-hal negatif,” bebernya.

 " Pemerintah Daerah harus membackup itu termasuk DPRD. agar dana Desa dapat digunakan BumDes untuk pengembangan pariwisata,” paparnya. yan/adv

Gresik (beritakota.net)  - DPRD Gresik bersinergi dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) lakukan studi banding di Kota Bandung. Mempelajari tata kelola pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Turut hadir Ketua DPRD Gresik H.Abdul Hamid, Wakil Ketua DPRD Gresik Moh.Syafi'am, Ketua Komisi II Solihudin dan anggotanya.

Kunjungan dengan melakukan diskusi ditemui langsung Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Sri Susiagawati. Bersama Seksi Pemberdayaan Masyarakat Disbudpar Kota Bandung, Ari Astutik PR di gedung Bandung Creative Hub (BCH) di Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Jumat 9/3/2018.

Pariwisata di Kota Bandung sudah tertata tempat dan regulasinya. Sebab, memiliki Rencana Induk pembangunan pariwisata (Riparda) dan peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012, tentang  Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagai dasar regulasinya. Sebab tidak bisa terlalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Salah satu triknya dengan meminta bantuan dari pemerintah pusat dan kerja sama dengan pihak ketiga (swasta) atau sistem Build Operate Transfer (BOT). Selain MoU, harus memiliki Riperda dan Perda sebagai payung hukum," terangnya.

Dia mengaku Bandung dalam pengelolaan objek wisata menggandeng pihak III. Sebab banyak wisata yang lahannya menjadi wewenang pemerintah pusat, seperti Perum Perhutani dan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA). "Jadi teknisnya kerjasama. Syarat mutlak semua OPD terkait harus sinergi," tukasnya.

Kesempatan yang sama Ketua DPRD Gresik H.Abdul Hamid menyatakan, studi banding ke Bandung menimbah ilmu. Sebab dari segi  obyek pendapatan sama dengan sektor pariwisata. Pembedanya Objek wisata Bandung kebanyakan pegunungan, sementara Gresik pesisir.

"Makanya, kami perlu belajar ke Bandung dimana obyek wisata nya tertata bagus dan 30 persen berbuah PAD dari kekuatan APBD 2018 Rp 6,3 Triliun. Sementara Gresik ada dua sumber PAD dari obyek wisata religi sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim sebesar  Rp 2 milyar per tahun," kata Hamid.

Saat ini Kabupaten Gresik berupaya mengembangkan wisata alam dan bahari, seperti Pulau Bawean, Bukit Surowati dan pantai Delegan di Kecamatan Panceng. Namun diketahui, obyek alam yang memiliki nilai kepariwisataan di Bawean berstatus cagar alam. Dimana wewenang mutlak dimiliki BKSDA, Pemkab Gresik sendiri tidak bisa merubah apapun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Moh Syafi'am berjanji pada anggaran 2019 nanti hasil studi banding masuk sub-prioritas. Sebab tahun ini pihaknya belum menjadikan prioritas, dimana nanti akan menutupi dan mengganti PAD yang hilang. Pengelolahan wisata alam pasti membutuhkan investor.

"Disbudpar Gresik saat ini One Man Show, jadi perlu sinergitas OPD terkait. Seperti Diskoperindag, DPU TR dan pihak lainnya, ini kelemahannya," pungkas nya saat jumpa pers di ruang rapat Komisi II, DPRD Gresik (12/3).-gus/adv

Keterangan Foto:
Dari kiri,   Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Disbudpar Kota Bandung, Ari Astutik PR,  Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Sri Susiagawati, Ketua DPRD Gresik H Abdul Hamid dan wakil ketua DPRD Gresik Moch Syafi'am di gedung Bandung Creative Hub (BCH) di Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Jabar

Gresik (beritakota.net)- Potensi wisata di Gresik sebetulnya bisa menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), namun perlu inovasi kreatif untuk terus mengembangkan agar menarik wisatawan. Misalnya wisata Pantai Delagan dan Pulau Bawean yang tidak kalah dengan objek wisata di Banyuwangi dan Bali, karena itu DPRD Gresik bersinergi dengan Komunitas Wartawan Gresik(KWG) lakukan studi banding di Kota Bandung, Sabtu(10/3/2018).

Studi banding dengan tujuan mempelajari pengelolaan dan pengembangan pariwisata sebagai sumber PAD yang ada di Bandung untuk diadopsi ke Gresik.

Ketua DPRD Gresik H.Abdul Hamid memimpin langsung studi banding tersebut dengan kerjasama KWG, diikuti pula Wakil Ketua DPRD Gresik Moh.Syafi'am, Ketua Komisi II Solihudin dan sejumlah pimpinan dan anggota komisi.

Kunjungan rombongan DPRD Gresik dan KWG disambut penuh suasana keakraban oleh Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata(Disbudpar) Kota Bandung Sri Susiagawati dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Disbudpar Kota Bandung Ari Astutik PR di gedung Bandung Creative Hub(BCH) di Jalan Sukabumi.


Sri  Susiagawati dalam paparannya menyatakan, pariwisata di Kota Bandung sudah tertata, baik tempat maupun regulasinya.

Untuk pengelolaan wisata, Kota Bandung sudah memiliki Rencana Induk pembangunan pariwisata(Riparda)  dan peraturan daerah(Perda) Nomor 7 Tahun 2012, tentang  Penyelenggaraan Kepariwisataan." Dengan regulasi tersebut kami mengelola objek wisata," ujar Sri Susiagawati.

Menurut dia, pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan objek  pariwisata tidak bisa terlalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).

Sebab,  kekuatan keuangan APBD tidak cukup karena banyak kegiatan/program yang perlu didanai. Karena itu, pemerintah Kota Bandung lakukan sejumlah trik untuk mengembangkan dan mengelola objek wisata.

Di antaranya, dengan meminta bantuan dari pemerintah pusat dan kerja sama dengan pihak ketiga(swasta) dengan sistem Build Operate Transfer(BOT). " Jadi nanti fisik bangunan untuk menunjang objek wisata dengan sistem BOT yang bangun pihak ketiga. Mereka yang mengelola sekian puluh tahun sesuai nota kesepahaman(MoU). Setelah itu aset menjadi milik pemerintah," paparnya.

Ditegaskan Sri Susiagawati, pemerintah pusat dalam memberikan bantuan pengelolaan wisata daerah ada sejumlah kreteria yang harus dipenuhi.

Salah satunya, dengan melihat daerah yang akan dibantu sudah memiliki Riparda atau belum, dan sudah ada payung hukum seperti berupa Perda atau belum." Kota Bandung sudah ada regulasi itu. Makanya, pemerintah pusat mau memberikan bantuan untuk pengembangan objek wisata di Bandung," jlentrehnya.

Kemudian pengelolaan objek wisata dengan gandeng pihak III, karena di Bandung banyak wisata yang lahannya menjadi wewenang pemerintah pusat seperti Perum Perhutani dan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam(BBKSDA). " Jadi tak ada masalah objek wisata asetnya milik pemerintah pusat. Tapi karena lokasinya di wilayah kami (Kota Bandung) maka kami berhak mengelolanya. Teknisnya dengan kerjasama," terangnya.

Suksesnya pengelolaan objek wisata di Kota Bandung juga tak lepas dari sinergitas Organisasi Perangkat Daerah(OPD) terkait mulai Disbudpar yang mengurus pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang(DPUTR) yang ngurus infrastruktur jalan, Dinas Kesehatan(Dinkes) yang menangani kesehatan para pengunjung dan OPD terkait lain.

Sementara Ketua DPRD Gresik H.Abdul Hamid menyatakan, studi banding ke Bandung dengan materi pengelolaan objek wisata sebagai sumber PAD, karena Kota Bandung dinilai sukses dalam pengelolaan objek wisata." Objek wisata di Bandung kebanyakan berupa pegunungan, sementara daerah kami, Gresik berupa pesisir. Jadi secara geografis tak sama. Namun, dari segi objek pendapatan sama sektor pariwisata. Makanya, kami perlu belajar ke Bandung karena sudah tertata bagus, sehingga banyak berbuah PAD," katanya." Makanya, kami belajar ke Bandung," sambungnya.

Menurut Hamid, PAD Kota Bandung dari sektor objek wisata sangat besar, mencapai Rp 1 triliun. " Dari kekuatan  APBD Bandung tahun 2018 kisaran Rp 6,36 triliun, total PAD dari objek wisata penyumbang 30 persennya," terangnya.

Hamid menyatakan, di Kabupaten Gresik ada sejumlah wisata relegia yang sudah bisa mendapatkan PAD.
Wisata dimaksud di antaranya, ziarah di Makam Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrohim.

" Dua objek wisata relegi tersebut sudah menghasilkan PAD Rp 2 miliar lebih pertahunnya,"jelasnya.

Saat ini, tambah Hamid Pemkab Gresik berupaya mengembangkan sejumlah wisata alam dan bahari. Di antaranya, wisata alam dan bahari di Pulau Bawean, Bukit Surowati di Kecamatan Panceng dan Pantai Delegan Kecamatan Panceng.

Selain itu, Pemkab Gresik juga berupaya memanfaatkan eks tambang PT.Semen Indonesia sebagai objek wisata." Kami juga tengah  berupaya untuk memanfaatkan pabrik Semen Gresik yang sudah tutup sebagai wisata industri," tutupnya. (yan/ADV)

Gresik (beritakota.net)- Potensi wisata di Gresik sebenarnya banyak apabila mampu menggalinya, namun belum adanya kesiapan infastruktur sehingga perlu terobosan agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena itu DPRD Gresik dan Komunitas Wartawan Gresik (KWG), bersinergi untuk menggali potensi PAD dengan bentuk studi banding ke Kota Bandung yang bakal Maret 2018.

Kunjungan DPRD dan KWG ke Bandung ini, merupakan rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) KWG tahun 2018, untuk memelajari tata kelola pariwisata di mana selama ini Kabupaten Gresik belum menggarapnya secara maksimal.

Sekretaris Komunitas Wartawan Gresik, M Syuhud Almanfaluty mengatakan
obyek wisata di Bandung saat ini sudah tertata dan terkelola dengan baik sehingga mampu menyumbang PAD yang signifikan bagi modal pembangunan daerah.

“Nah kita ke sana itu, ingin tahu seperti apa peran Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola obyek wisatanya. Baik dari segi pengalokasian anggaran maupun kiat-kiatnya untuk menarik wisatawan,” ujarnya.

Ketua DPRD Gresik Ir. H. Abdul Hamid mengaku sangat mendukung kerja sama antara KWG dengan DPRD, sekaligus berharap studi banding mendapatkan hal positif yang bisa diterapkan di wilayah Kabupaten Gresik.

“Sebagai bentuk dukungan, kami telah membahas kegiatan studi banding ini dalam forum Badan Musyawarah (Banmus), dan kegiatannya akan dilakukan pada awal Maret tahun ini. Saya berharap sinergisitas ini terus terbangun dan bisa terus ditingkatkan,” harap politikus Partai Golkar ini.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gresik, Sholihudin mengaku pihaknya sangat terbantu dengan kegiatan KWG yang dinilainya sangat positif tersebut. Sebab, misi study banding ini ternyata sangat sesuai dengan bidang kerja komisi II tentang pendapatan. “Saya dan teman-teman Komisi II sangat apresiatif dengan kepedulian teman-teman KWG,” kata Sholihudin.

Agar studi banding itu lebih maksimal, Sholihudin mengaku, akan mengajak serta OPD sebagai mitra Komisi II. Mereka yang dipastikan berangkat ke Bandung, adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Kami akan ajak kepala OPD yang bersangkutan untuk ikut, sehingga setelah studi banding bisa ditindaklanjuti hasilnya. Sebab, PAD Gresik dalam beberapa tahun ini cenderung merosot, sehingga berdampak terhadap pengurangan sejumlah program dan defisitnya anggaran,” ujar politikus PKB ini.

Di sisi lain, Kepala BPPKAD Andhy Hendro Wijaya menyambut positif kegiatan terebut. “Insya Allah saya dan teman-teman siap ikut, untuk mendukung sekaligus mensukseskan kegiatan yang sangat mendukung kinerja Pemkab Gresik ini,” ujarnya. adv/yan

Gresik (beritakota.net) - Pimpinan DPRD Kabupetan Gresik menggelar kegiatan Forum Komunikasi Kemitraan Anggota dan Sekretaris DPRD Bersama KWG di di Hotel Amarta Hill Kota Batu, tanggal 5 sampai 7 Mei 2017. Kegiatan ini untuk meningkatkan jalinan silaturahim dan kerjasama diantara keduanya dalam bidang publikasi kinerja dewan kepada publik agar masyarakat mengetahui langsung rutinitas dan kinerja program dewan.

Dalam acara ini mengahadirkan pemateri dari Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Malang, Zainur Rozikin dan pelaku pers, Eko Pamuji. Ketua DPRD Gresik, Abdul Hamid mengatakan, audiensi dengan wartawan media cetak dan elektronik bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kemitraan dengan kalangan insan pers.
 
"Kami mengundang wartawan dalam rangka acara ini bukan semata untuk temu kangen, tapi juga untuk mendapatkan banyak ilmu," ujar Abdul Hamid dalam sambutannya. Menurutnya, lembaga DPRD tidak mampu hidup tanpa kehadiran wartawan baik yang bertugas melakukan peliputan berita maupun saling bertukar setiap informasi dan menjalin hubungan secara personal.
 
"Bagi kami, media berperan penting mengawasi kinerja anggota dewan sekaligus menjadi jembatan antara kami dan masyarakat melalui setiap informasi yang disiarkan pada media masing-masing," ungkapnya.
 
"Harapan kami, komunikasi dengan kalangan wartawan semakin baik dan diupayakan dengan acara acara seminar semacam ini bisa dilanjutkan secara berkala, sehingga kemitraan anggota dewan dan para wartawan semakin erat," ujarnya.
 
Sementara itu, langkah yang dilakukan pimpinan dan anggota dewan mendapat apresiasi kalangan wartawan dan mengharapkan jangan sampai dilaksanakan hanya karena semacam formalitas yang tidak ada hasilnya.
 
"Kami mengapresiasi langkah unsur pimpinan dan anggota dewan yang mengajak wartawan berdialog dan saling bertukar pikiran yang tak lain juga untuk memajukan Kabupaten Gresik," ujar Sugiono Ketua KWG. yan/adv

Gresik (beritakota.net) - Banjir yang kerap terjadi tiap musim hujan karena luapan kali Lamong membuat DPRD Gresik turun tangan, bahkan siap mengsulkan ke pemerintah pusat agar segera ditangani secara serius.


"Banjir luapan Kali Lamong yang telah berjalan bertahun-tahun menyebabkan kerugian baik materiil maupun imateriil sangat besar," ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib saat jumpa pers. kemarin (27/2)

Menurut Nur Qolib Dewan memberikan atensi khusus terhadap penanganan banjir luapan Kali Lamong. Sebab, Kali Lamong sudah bertahun-tahun menyebabkan rumah warga, jalan lingkungan, jalan poros desa, bahkan jalan kabupaten, terendam banjir. Selain itu, akibat luapan sungai ini, ratusan hektar areal persawahan dan tambak juga terendam saat musim hujan.


"DPRD Gresik sangat all out untuk mencari solusi dan melakukan langkah pasti agar Kali Lomong tidak kembali meluap,"tambahnya.

Dijelaskan Nur Qolib untuk mencari solusi tersebut di antaranya dengan mendatangi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Kami datang ke instansi-instansi vertikal tersebut untuk minta izin menganggarkan dan melakukan normalisasi Kali Lamong," ujar Nur Qolib.

Namun, langkah DPRD Gresik tersebut, lanjut Nur Qolib, gagal karena tidak diizinkan oleh Depdagri dan Kementerian PU. Sebab, Kali Lamong merupakan wewenang BBWS (Balai Besar Bengawan Solo) sehingga menjadi otoritas pemerintah pusat.

"Baik Depdagri maupun Kemen-PU mewanti-wanti agar tak usah coba-coba," katanya.

"Jangankan Kali Lamong, anak Kali Lamong saja kalau tak ada izin (dari Depdagri dan Kementerian PU), bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," sambungnya.

Nur Qolib mengungkapkan bahwa sebetulnya pemerintah pusat sudah sanggup untuk menormalisasi Kali Lamong yang melintas di wilayah Kabupaten Gresik secara total. Syaratnya, Pemkab harus bisa membebaskan semua lahan warga yang berada di kanan kiri DAS (Daerah Aliran Sungai) Kali Lamong yang akan terkena dampak normalisasi.

Pemkab Gresik sendiri sampai saat ini masih kesulitan untuk membebaskan lahan milik warga tersebut. Sebab, sebagian warga tidak bersedia melepas lahan mereka karena yang dibebaskan hanya sebatas yang akan digunakan untuk normalisasi Kali Lamong, seperti pembuatan tanggul.

"Warga minta lahan mereka dibebaskan semua. Bukan yang hanya kena proyek normalisasi saja," paparnya.yan/adv

Gresik (beritakota.net) - Pimpinan DPRD Gresik menghimbau anggotanya tidak melampaui dalam menjalankan tugas pengawasan. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Gresik H. Abdul Hamid saat menggelar jumpa pers, Kamis (17/11).

"Ya kami akui, masih ada sebagian anggota kami dalam menjalankan fungsi pengawasannya melebihi wewenangnya," kata Hamid.

Menurut Hamid tugas anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah diatur UU (Undang-Undang) Nomor 17 tahun 2014, tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan MPR), misalnya anggota DPRD saat melakukan pengawasan proyek, maka melakukannya hingga tinggal pada titik pengawasan kebijakan dan bukan pada wewenang pengawasannya hal teknis proyek.

Dikatakan Hamid kalau anggotanya seperti itu karena tidak paham tugas dan fungsingnya seperti yang diamanatkan UU MD3. Biasanya anggota DPRD yang mengawasi hingga hal teknis lantaran khawatir proyek tersebut bermasalah.

"Kan banyak kegiatan seperti proyek konsultan pengawasnya lemah. Karena saking jengkelnya itu hingga anggota kita hingga terjun mengurusi teknis, karena ingin proyek hasilnya baik dan rampung tepat waktu," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Hamid juga mengungkapkan menjelang akhir tahun 2016, DPRD Gresik masih memiliki seabrek PR (Pekerjaan Rumah). Di antaranya, menuntaskan program legislasi seperti pembahasan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) dan sosialisasi peraturan perundang-undangan berupa Perda (peraturan daerah) yang telah disahkan. Kemudian, pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2017.

"Pada akhir tahun 2016 ini masih ada sisa 7 Ranperda yang telah diprogramkan di tahun 2016 yang akan kami tuntaskan," katanya.

Ranperda tersebut baik berupa Ranperda usulan eksekutif (Pemkab Gresik) maupun Ranperda inisiatif (usulan DPRD). "Kami targetkan Ranperda-Ranperda itu tuntas dibahas," ungkap Hamid yang didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib.

Ditambahkan Nur Qolib pada tahun 2017 pihaknya akan mengevaluasi produk hukum baik berupa Perda maupun Perbup untuk mengetahui masih layak dijalankan atau tidak.

Selain itu, DPRD juga akan mengevaluasi keberadaan Perbup. Sebab, masih banyak diketemukan Perda-Perda yang sudah lama disahkan, namun tidak ada Perbup sebagai petunjuk teknisnya. "Hal ini tengah menjadi atensi kami," paparnya. adv/yan

Gresik (beritakota.net) - Ketua DPRD Gresik H Abdul Hamid menyatakan peran pers sangat menentukan dalam mendukung kinerja dewan. Penegasan itu disampaikan saat membuka Workshop/Publik Training Kemitraan DPRD dan Wartawan di Orchid Batu Malang, Jumat (28/9). 
 
"Program kinerja DPRD Gresik perlu disosialisasikan kepada publik agar masyarakat mengetahui, maka fungsi dan peran media menjadi penting dalam menyampaikan informasi", ujar Abdul Hamid.
 
Menurut politisi Golkar ini kedepan kemitraan DPRD dengan wartawan bisa ditingkatkan lagi melalui kegiatan yang positif untuk kepentingan Gresik bisa lebih baik. 
 
"Setiap tahun dewan melalui Humas DPRD Gresik mengadakan kegiatan dengan Komunitas Wartawan Gresik, agar bisa menjalin hubungan yang baik yaitu kaitan dalam meningkatkan kinerja dewan supaya program kinerja dewan terpublikasikan", tambahnya.
 
Sementara itu Ketua Komunitas Wartawan Gresik (KWG) Ika Hidayat berterima kasih atas kemitraan DPRD dan wartawan, terutama terkait tugas jurnalistik yang tidak menutup kran informasi untuk diketahui publik yaitu program kinerja dewan bisa diberitakan sesuai kaidah jurnalistik.
 
 "Teman teman Komunitas Wartawan Gresik menjalankan tugas peliputan sesuai UU Pers, kedepan kemitraan ini bisa ditingkatkan", ujar Ika Hidayat.
 
Alumni IAIN (UINSA) Surabaya ini melanjutkan wartawan yang tergabung KWG bisa melakukan peliputan berita sesuai kaidah kode etik jurnalistik, karena belakangan ada oknum yang mengatasnamakan wartawan tapi tidak menjalankan tugas jurnalistik. 
 
"Saya pastikan kalau anggota KWG menjalankan profesi wartawan sesuai kode etik jurnalistik", pungkas Ika Hidayat yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Gresik ini. yan
 

DPRD Gresik Gelar Paripurna PAPBD 2016

September 12, 2016

Gresik (beritakota.net) Wabup Moh Qosim menyampaikan nota keuangan, Banggar dan Tim-Ang langsung mengelar rapat bersama, Kamis (8/9).

Selanjutnya, DPRD Gresik bakal melakukan pembahasan ditingkat Banggar dan alat kelengkapan dewan. Wabup Moh Qosim meminta agar DPRD Gresik melakukan tindaklanjut. Sebab, sesuai hasil evaluasi semester I perlu adanya perubahan terhadap kebijakan, plafon, sasaran, target serta program kegiatan.

"Perubahan perlu dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan APBD," ujarnya. Dikatakan, permasalahan utama saat ini adalah terkait dengan belum seimbanganya pendapatan asli daerah dengan kebutuhan belanja.

Sehingga, saat ini Gresik masih sangat bergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. "Saat ini tingkat ketergantungan terhadap bantuan pusat dan provinsi masih sangat tinggi," terang dia.

Ditambahkan, Kabupaten Gresik membutuhkan biaya yang cukup besar dalam memacu pembangunan. Sehingga perlu mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah yang ada.

"Perlu ada pengoptimalan kinerja SKPD untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah," pungkasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Sholihudin mengatakan siap untuk menindaklanjuti nota keuangan yang telah disampaikan Wabup.

"Nanti kami akan melakukan tindaklanjut dengan membahas ditingkat banggar dan alat kelengkapan dewan,"?. yan/adv

 

DPRD Gresik Akhirnya Gedok Kode Etik

April 19, 2016

Gresik (beritakota.net) - DPRD Kabupaten Gresik akhirnya menyelesaikan pembahasan Rancangan Kode Etik. Kemarin (19/4), Panitia Khusus (Pansus) Kode Etik menyampaikan laporannya kepada seluruh anggota dewan pada forum rapat paripurna. Meski sempat terjadi pro dan kontra, akhirnya rapat bisa diselesaikan dengan kesepakatan aklamasi.

Rapat paripurna in diikuti seluruh anggota DPRD Kabupaten Gresik. Usai perwakilan Pansus Kode Etik membacakan laporannya, beberapa anggota dewan menyampaikan masukannnya.

Sekertaris Pansus Kode Etik DPRD Gresik Jumanto mengatakan pada kode etik ini, mengatur ketentuan lebih detail. Sebab, pada sebelumnya hanya ada 5 bab, yang baru ini memiliki 14 bab. "Yang lama, hanya 12 pasal, yang baru kode etik memiliki 36 pasal," ungkapnya saat menyampaikan laporan.

Dikatakan, isi dari kode etik ini mengatur terkait hubungan dewan dengan masyarakat, prilaku dewan, ketentuan tentang rapat dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. "Kami mencoba membuat ketentuan yang lebih detail agar meningkatkan kinerja kedewanan," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota F-PKB DPRD Gresik Moh Syafi' AM meminta agar penggunaan songkok tidak diwajibkan. Sebab, selain tidak ada landasannya kewajiban songkok ini hanya mubah.

"Kalau barang mubah jangan dijadikan wajib, jadi kalau mau bersongkok ya silahkan kalau tidak ya tidak apa-apa," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Pansus Kode Etik DPRD Gresik Zulfan Hasyim mengatakan pihaknya tidak mewajibkan penggunaan songkok. Namun, lebih pantasnya memang saat mengikuti rapat paripurna anggota dewan harus menggunakan songkok. "Ini hanya himbauan, karena Gresik merupakan kota santri," paparnya. yan/adv

Page 1 of 3